107028040-rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pcm-130402004451-phpapp02 PDF

Preview

Summary

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting), Rekayasa lapangan (Field Engineering), Kaji Ulang Desain (Review Design), Perubahan Kontrak (Contract Change Orders / CCO), Rapat Lapangan (Site Meeting) 1. RUANG LINGKUP Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan ...

Description

Accelerat ing t he world's research.

107028040-rapat-persiapanpelaksanaan-kontrak-pcm130402004451-phpapp02 meimanzaro zega

Related papers 20050214 Manajemen Proyek Pelaksanaan juliando juan MANAJEMEN PROYEK Baht iar Ant ana Konsult an lucky krisnady

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting), Rekayasa lapangan (Field Engineering), Kaji Ulang Desain (Review Design), Perubahan Kontrak (Contract Change Orders / CCO), Rapat Lapangan (Site Meeting) 1. RUANG LINGKUP

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak maka perlu diadakan rapat persiapan pelaksanaan (pre construction meeting) untuk menghasilkan kesepakatankesepakatan beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun yang dimaksud dengan dokumen kontrak meliputi dan atau harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hokum sebagai berikut: a) surat perjanjian, b) surat penunjukkan penyedia jasa, c) surat penawaran, d) addendum dokumen lelang (bila ada), e) syarat-syarat khusus kontrak, f) syarat-syarat umum kontrak, g) spesifikasi teknis, h) gambar-gambar, i) daftar kuantitas dan harga, j) dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak. Rapat persiapan pelaksanaan (PCM) diselenggarakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau 21 hari setelah penandatanganan kontrak yang diikuti oleh direksi pekerjaan (Pinpro/Pinbagpro), direksi teknis (konsultan pengawas), penyedia jasa (kontraktor) serta unsure perencanaan. Salah satu agenda penting yaitu persyaratan-persyaratan dalam kontrak kerja konstruksi yang berhubungan dengan mutu konstruksi sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, bahwa Program Mutu atau Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang telah disusun oleh kontraktor disampaikan selambat-lambatnya dalam rapat persiapan pelaksanaan untuk mendapat persetujuan/pengesahan direksi pekerjaan. Adapun untuk mengetahui kuantitas awal pekerjaan dari berbagai mata pembayaran yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga maka dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang terdiri dari direksi teknis, panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penyedia jasa/kontraktor setelah penerbitan SPMK. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan bersama yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan. Apabila hasil pemeriksaan lapangan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak (spesifikasi teknis, gambar, jenis pekerjaan, mata pembayaran,

kuantitas) maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahan kontrak (contract change orders/CCO) yang ditindak lanjuti dengan pembuatan amandemen kontrak. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap kegiatan pekerjaan/ mata pembayaran terus dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayar setiap bulan/angsuran. Rapat lapangan (site meeting) dilakukan dilokasi pekerjaan/lapangan dalam rangka koordinasi kegiatan pelaksanaan, yang diadakan sekali dalam satu minggu atau mingguan, tengah bulanan, dan bulanan.

2. ACUAN

a) Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; b) Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; c) Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; d) Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; f) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan; g) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; h) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; i) Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi; j) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; k) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001 Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; l) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah; m) Keputusan Menteri Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 2- 2

n) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah; o) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No. 02/SE/M/2001 tentang Tata Cara Penilaian Hasil Evaluasi serta Sanggahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa diatas Lima Puluh Milyar rupiah; p) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No.IK0106-Mn/66 Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Dalam Rangka Pengadaan yang dilaksanakan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2002.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1 badan usaha badan usaha di bidang jasa konstruksi [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.2 barang benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.3 daerah manfaat jalan (damaja) ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembinan Jalan (rumaja) [Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985] 3.4 daerah milik jalan (damija) ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (rumija) [Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985] 3.5 daerah pengawasan jalan (dawasja) ruang sepanjang jalan diluar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan Pembina Jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan (ruwasja) [Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985]

2- 3

3.6 daftar kuantitas pekerjaan daftar kuantitas yang telah diisi harganya yang merupakan bagian dari penawaran 3.7 direksi pekerjaan pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya direksi pekerjaan dijabat oleh pengguna jasa, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.8 dokumen kualifikasi dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna jasa sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian data kualifikasi oleh penyedia jasa [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004} 3.9 forum jasa konstruksi sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.10 gambar kerja gambar mencakup perhitungannya dan keterangan lain yang disediakan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan 3.11 harga kontrak harga yang tercantum dalam Surat Penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak [Kepmen Kimpraswil No.257KPTS/M/2004] 3.12 harga kontrak awal harga kontrak yang tercantum dalam Surat Penunjukan Pemenang Lelang 3.13 hari hari kalender; bulan adalah bulan kalender [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]

2- 4

3.14 jalan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas [Undang-Undang No. 38 Tahun 2004] 3.15 jasa konstruksi layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.16 jasa konsultansi layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa [Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004] 3.17 jasa pemborongan layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa atau pengawas konstruksi yang ditugasi [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004} 3.18 kemitraan kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing- masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.19 kepala kantor / satuan kerja pejabat struktural yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.20 klasifikasi bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi

2- 5

menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.21 kontrak perikatan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan pengadaan jasa [Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004] 3.22 kontrak kerja konstruksi keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.23 kontraktor orang atau badan usaha yang penawarannya untuk melaksanakan pekerjaan telah diterima oleh pemilik 3.24 kualifikasi bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.25 lapangan tempat yang disebutkan sedemikian di dalam Data Kontrak konstruksi 3.26 lapis perkerasan susunan perkerasan jalan yang terdiri dari tanah dasar (sub grade), pondasi bawah (sub base), pondasi atas (base), dan lapis permukaan/aus (surface) 3.27 lapis permukaan bagian perkerasan yang paling atas dan langsung menerima beban lalu-lintas serta mendistribusikan beban yang diterimanya ke lapisan perkerasan dibawahnya 3.28 lapis pondasi atas bagian perkerasan yang terletak antara lapisan permukaan dengan lapis pondasi bawah, bila tidak ada lapis pondasi bawah, maka lapis pondasi atas 2- 6

(base) adalah bagian yang terletak antara lapis permukaan dengan tanah dasar (sub grade) 3.29 lapis pondasi bawah (sub base) bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dan tanah dasar (sub grade) 3.30 laporan investigasi lapangan data dalam dokumen lelang yang memberikan gambaran nyata tentang kondisi permukaan dan bawah permukaan tanah di lapangan 3.31 lembaga organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.32 manajemen konstruksi pengelolaan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai selesainya proyek secara efektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu [Ervianto, 2003] 3.33 manajemen proyek pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan tata cara dan/atau pengelolaan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan berdasarkan persyaratan teknik dan administrasi dari awal pelaksanaan sampai dengan selesainya masa kontrak kerja konstruksi secara efektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya 3.34 mediator orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.35 menteri menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi [Keppres No. 80 Tahun 2003]

2- 7

3.36 pakta integritas surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/ penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.37 panitia pengadaan panitia yang diangkat oleh pengguna jasa untuk melaksanakan penilaian kualifikasi [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.38 pasca kualifikasi proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran 3.39 pejabat pengadaan personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.40 pejabat yang disamakan pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/pemerintah daerah/Bank Indonesia (BI)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.41 pekerjaan hal-hal yang ditentukan dalam kontrak yang mengharuskan kontraktor untuk melaksanakan, memasang dan menyerahkannya kepada pemilik, sebagaimana disebutkan dalam Data Kontrak 3.42 pekerjaan harian pemakaian berbagai jenis pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan waktu atas pemakaian peralatan (equipment) dan tenaga kerja kontraktor, di samping pembayaran untuk bahan dan peralatan instalasi (plant) yang berkaitan

2- 8

3.43 pekerjaan kompleks pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.44 pekerjaan konstruksi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.45 pekerjaan sementara pekerjaan yang dirancang, dibangun, dipasang, dan dibongkar oleh kontraktor, yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemasangan dalam pekerjaan 3.46 pelaksana konstruksi penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.47 pemilihan penyedia barang/jasa kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.48 pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek pejabat yang diangkat oleh Menteri/Gubernur/pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.49 penawaran kontraktor dokumen penawaran yang lengkap yang diajukan kontraktor kepada pemilik 3.50 pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa 2- 9

[Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.51 pengawas konstruksi penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa 3.52 pengguna anggaran daerah pejabat di lingkungan pemerintah propinsi / kabupaten / kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.53 pengguna jasa kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek yang ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi di lingkungan unit kerja/proyek tertentu [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.54 penyedia jasa penyedia jasa badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksanaan konstruksi [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.55 peralatan (equipment) mesin-mesin dan kendaraan kontraktor yang dibawa sementara ke lapangan untuk melaksanakan pekerjaan 3.56 peralatan instalasi (plant) setiap bagian integral dari pekerjaan yang harus mempunyai fungsi mekanis, elektris, kimiawi atau biologis 3.57 perencana konstruksi penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain [Undang-Undang No. 18 Tahun 1999] 3.58 perkerasan jalan konstruksi jalan yang diperuntukan bagi jalan lalu lintas yang terletak diatas tanah dasar, dan pada umumnya terdiri dari lapis pondasi bawah, pondasi atas, dan lapis permukaan 2-10

3.59 prakualifikasi proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran [Keppres No. 80 Tahun 2003] 3.60 proyek kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu [Bappenas TA-SRRP, 2003] 3.61 registrasi kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004} 3.62 sertifikat keterampilan/keahlian kerja tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.63 spesifikasi spesifikasi dari pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan setiap perubahan atau tambahan yang dibuat atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan 3.64 subkontraktor orang atau badan usaha yang mempunyai kontrak dengan kontraktor untuk melaksanakan sebagian pekerjaan dari kontrak yang mencakup pekerjaan di lapangan 3.65 surat jaminan jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa [Keppres No. 80 Tahun 2003]

2-11

3.66 tanggal mulai kerja tanggal mulai kerja penyedia jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek [Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004] 3.67 variasi perintah yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan untuk melakukan perubahan pekerjaan

4. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN (PRE CONSTRUCTION MEETING)

Dalam menyusun rencana kerja pelaksanaan suatu proyek, Pinpro/Pinbagpro diharapkan mampu menggalang kekompakan semua unsur terkait di dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang terdiri dari Proyek/Bagian proyek sebagai unsur pengendali, Direksi Teknik sebagai pengawas, dan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan. Kegiatan awal dari tindakan pengendalian oleh Pinpro/Pinbagpro terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah penyelenggaraan Rapat Persiapan Pekerjaan (Pre Construction Meeting). Berita acara PCM merupakan hasil yang akan digunakan sebagai rencana kerja dan pegang...