118544025-Spesifikasi-Teknis-Pipa PDF

Preview

Summary

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN BAB VI SPESIFIKASI TEKNIS A. DATA PROYEK Nama Kegiatan : Pengadaan Pompa, Pembangunan Rumah Pompa,Rumah Jaga, Ruang Generator Set dan Pintu Air beserta kelengkapannya. Paket Kegiatan : Pengadaan Pompa, Pembangunan Rumah Pompa, Rumah Jaga, Ruang...

Description

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN

BAB VI SPESIFIKASI TEKNIS

A. DATA PROYEK Nama Kegiatan

Paket Kegiatan

Lokasi Pengguna Jasa Sumber Dana Tahun Anggaran

: Pengadaan Pompa, Pembangunan Rumah Pompa,Rumah Jaga, Ruang Generator Set dan Pintu Air beserta kelengkapannya. : Pengadaan Pompa, Pembangunan Rumah Pompa, Rumah Jaga, Ruang Generator Set Beserta Kelengkapannya di Boezem Wonorejo : Kota Surabaya. : Pemerintah Kota Surabaya Dinas Bina Marga dan Pematusan. : APBD II (Pendapatan Daerah) : 2007

1. LINGKUP PEKERJAAN -

Pengadaan Pompa Beserta Kelengkapannya di Saluran Kebon Agung • Pekerjaan Persiapan • Pekerjaan Struktur (Pembuatan Rumah Pompa & Rumah Jaga) • Pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal • Pembuatan dan pemasangan pintu air elektrik • Pembuatan ruang genset dan ruang jaga pintu air • Pengadaan genset ( 650 KVA) dan pembangunan Rumah genset • Pengadaan dan pemasangan Pompa Banjir (4 unit), Pompa Lumpur (2 unit) dan perlengkapannya

2. RENCANA KERJA Dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari dari saat penunjukan pemenang, kontraktor harus mengajukan sebuah rencana kerja atau action plan tertulis lengkap dengan gambar-gambar pendukung metode kerja, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti yang disebutkan dalam dokumen tender, menjelaskan secara terperinci urusan pekerjaan dan cara melaksanakan pekerjaan tersebut hal-hal khusus bila diperlukan, persiapan-persiapannya, peralatan, pekerjaan sementara yang ada sejauhmana hal tersebut mencakup lingkup dari pekerjaannya dan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi, pengawas dan pihak-pihak atau instansi yang terkait dengan kelangsungan proyek tersebut di atas. 3. TEMPAT KERJA Bilamana diperlukan tempat kerja dan tempat kerja tersebut di luar daerah pengawasan proyek, dimana harus membayar sewa/dikeluarkan biaya ganti rugi,

“ DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA “

VI-1

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN

maka Kontraktor harus menyelesaikannya tanpa membebani Direksi dengan pembiayaan tambahan. 4. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor wajib memeriksa kekuatan kontruksi yang akan dilaksanakan dan harus mengkonsultasikan dengan Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas. Segala sesuatu kerusakan yang timbul akibat kelalaian Kontraktor tidak melaksanakan pemeriksaan kekuatan Kontraktor menjadi tanggung jawab Kontraktor. Pada Keadaan apapun, dimana pekerjaanpekerjaan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan Direksi lapangan tidak berarti membebaskan Kontraktor atas tanggung jawab pada pekerjaan sesuai dengan isi kontrak. Pada masa pemeliharaan, Kontraktor harus membuat laporan secara periodik setiap bulan tentang kondisi hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan dan diketahui oleh Pengawas. 5. TENAGA KERJA Tenaga-tenaga kerja yang digunakan hendaknya dari tenaga-tenaga yang ahli/terlatih dan berpengalaman pada bidangnya dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan /petunjuk Direksi Lapangan. 6. SATUAN UKURAN Semua satuan ukuran yang disebutkan dalam spesifikasi ini serta yang digunakan di dakam pekerjaan adalah standart meter dan kilogram. Bila disebut satu ton, yang dimaksud adalah satu ton yang bernilai 1000 kilogram 7. PERINTAH UNTUK PELAKSANAAN Bila Kontraktor tidak berada di tempat pekerjaan dimana Direksi bermaksud untuk memberikan petunjuk-petunjuk, maka petunjuk-petunjuk itu harus diturut dan dilaksanakan oleh Pelaksana atau orang-orang yang ditunjuk untuk itu oleh Kontraktor. Orang-orang atau pelaksana tersebut harus mengerti bahasa yang dipakai oleh Direksi atau Kontraktor akan menyediakan penterjemah khusus untuk keperluan tersebut. 8. PEKERJAAN DAN BAHAN BAHAN YANG TERMASUK DIDALAM HARGA SATUAN. Pekerjaan dan bahan bahan yang diperlukan sesuai dengan macam-macamnya seperti yang disebutkan artikel artikel dalam spesifikasi ini, gambar rencana petunjuk tambahan ataupun petunjuk petunjuk Direksi dilapangan harus tercakup dalam pembiayaan untuk tenaga kerja, harga bahan, organisasi kerja, biaya tak terduga, keuntungan, biaya biaya penggantian sewa / pemakaian tanah pada pihak ketiga, atau kerusakan atas milik seseorang, kerja lain yang disebut dalam spesifikasi ini untuk kesempurnaan hasil kerja dimana tidak ada mata pembiayaan khusus pengairan air darurat selama pelaksanaan kerja, pembongkaran, peralatan bahan peledak serta alat alatnya, penempatan bahan bahan sesuai dengan “ DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA “

VI-2

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN

petunjuk perlindungan, perkuatan pengaturan as saluran dan tenaga ahli untuk keperluan ini, perumahan dan pembiayaan lainyang biasanya diperlukan guna menyelesaikan pekerjaan sebaik baiknya. 9. LAPORAN. a. Kontraktor diharuskan membuat bahan laporan berkala kemajuan pekerjaan untuk setiap satu minggu kegiatan dengan mengisi formulir evaluasi kemajuan pekerjaan sesuai dengan petunjuk Direksi. Ringkasan laporan tersebut harus mencantumkan keadaan cuaca jumlah pengerahan tenaga kerja, tenaga pengawas, dan pelaksana. Alat alat yang dipergunakan, jumlah bahan bahan bangunan lokasi pekerjaan kemajuan fisik dari pekerjaan yang telah selesai, masalah-masalah yang timbul dilapangan serta pemecahannya dan rencan kerja minggu berikutnya. b. Laporan kemajuan pekerjaan harus diserahkan oleh kontraktor pada setiap akhir pekan untuk dievaluasi. c. Laporan lain seperti laporan harian dan lain lain sesuai dengan uraian dalam syarat syarat umum kontrak. 10. GAMBAR–GAMBAR DAN UKURAN a. Gambar-gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah: −

Gambar yang termasuk dalam dokumen tender

−

Gambar perubahan yang disetujui Direksi

−

Gambar lain yang disediakan dan disetujui Direksi

b. Kalkir asli dari gambar-gambar proyek disimpan Laporan kemajuan pekerjaan harus diserahkan oleh kontraktor pada setiap akhir pekan untuk dievaluasi. c. Kontraktor diharuskan menyimpan satu set cetak biru dikantor lapangan untuk dipergunakan setiap saat apabila diperlukan. d. Gambar gambar pelaksanaan (shop Drawing) dan detailnya harus mendapat persetujuan direksi sebelum dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. e. Pada penyerahan terakhir pekerjaan yakni sesudah selesainya masa pemeliharaan harus disertai Gambar hasil pelaksanaan (as built drawing). f. Semua ukuran dinyatakan dalam system metrik. g. Kalau terdapat perbedaan dengan. 11. WILAYAH KERJA a. Secara umum Kontraktor dilarang menimbun atau menempatkan bahan-bahan bangunan di tepi jalan umum karena jalan umum tidak termasuk wilayah kerja Kontraktor kecuali ada pertimbangan khusus dan perstujuan dari Direksi. b. Apabila tidak terdapat tempat kosong yang sesuai untuk menimbun atau menyimpan bahan-bahan bangunan di sekitar lokasi proyek, maka bahan bangunan harus didatangkan dari gudang Kontraktor atau Leveransir setiap hari dengan jumlah yang cukup untuk pekerjaan satu hari. c. Di dalam pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus berkoordinasi dengan instansi yang terkait sehubungan dengan jaringan utilitas yang ada.

“ DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA “

VI-3

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN

12. BAHAN-BAHAN DAN MUTU PEKERJAAN a. Semua bahan yang dipergunakan untuk melaksanakan setiap jenis pekerjaan harus terdiri dari kualitas tinggi sesuai dengan yang tercantum dalam syaratsyarat kualitas bahan masing-masing bagian pekerjaan. Hasil pekerjaan dan mutu termasuk bahan-bahan yang terpakai harus diterima dan disetujui Direksi. b. Semua bahan yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam peraturan standar yang berlaku di Indonesia. Standar peraturan yang berlaku adalah edisi terakhir. Untuk bahan bahan yang mutunya belum diatur dalam peraturan standar maupun ketentuan dalam spesifikasi teknis, harus mendapat perstujuan dari Direksi sebelum dipergunakan. c. Untuk bahan-bahan yang mutunya mudah berdasarkan standart internasional. Apabila diperlukan Direksi dapat meminta Kontraktor untuk menunjukkan sertifikat tes dari agen, distributor yang menjual atau pabrik yang memproduksi bahan yang bersangkutan. d. Apabila diperlukan, Direksi dapat meminta copy atau tembusan dari perintah pembelian (faktur) yang dipesan Kontraktor kepada leveransir atau distributor pembelian bahan-bahan yang akan dipakai. e. Sebelum bahan-bahan yang dipesan dikirim ke lokasi proyek, Kontraktor harus menunjukkan contoh dan bahan bersangkutan kepada Direksi untuk diperiksa dan diteliti mengenai jenis, mutu, berat, kekuatan dan sifat-sifat penting lainnya dari bahan tersebut. f. Apabila bahan-bahan yang dikirim ke lokasi proyek ternyata tidak sesuai dengan contoh yang ditunjukkan, baik dalam hal mutu, jenis, berat maupun kekuatannya, maka Direksi berwenang untuk menolak bahan tersebut dan mengharuskan Kontraktor untuk menyingkirkannya dan di ganti dengan bahanbahan yang sesuai dengan contoh yang telah diperiksa terdahulu. g. Semua bahan yang disimpan di lokasi proyek harus diletakkan dan dilindungi sedemikian rupa sehingga tidak dapat terjadi kontaminasi atau mengalami proses lainnya yang dapat mengakibatnya rusaknya atau menurunnya mutu bahan-bahan tersebut. h. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kontraktor dilarang menyimpan bahanbahan berbahaya seperti minyak, cairan laiinnya yang mudah terbakar, gas dan bahan kimia sedemikian rupa sehingga keselamatan orang dan keamanan lingkungan sekitarnya dapat dijamin. i.

Penggunaan bahan-bahan dalam pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti pedoman atau petunjuk dari pabrik yang memproduksinya. Kelalaian dalam hal ini merupakan tanggung jawab Kontraktor.

j.

Direksi berhak menunjuk seorang ahli dalam memeriksa mutu bahan-bahan yang diajukan oleh Kontraktor, baik di lokasi proyek maupun digudang leverasir atau di lokasi pabrik atau produsen. Dalam melaksanakan tugasnya ahli tersebut mempunyai wewenang untuk mewakili Direksi dalam menguji dan menilai bahan-bahan yang diajukan Kontraktor.

13. PELAKSANAAN PEKERJAAN DALAM KEADAAN KERING Apabila pada keadaan tertentu Direksi memandang perlu untuk melaksanakan pekerjaan pada kondisi tanah yang kering, maka Kontraktor diharuskan membuat bangunan atau tanggul sementara dan menyediakan pompa air berkapasitas

“ DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA “

VI-4

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN

cukup beserta alat Bantu dan pelengkapnya untuk menjamin agar dasar galian, dasar pondasi dan permukaan tanah lainnya adalah beban Kontraktor. Kondisi muka air tanah yang tinggi dan jenis tanah yang kurang kedap air dapat menyebabkan derasnya rembesan air tanah ke dalam galian. Dalam hal ini pelaksanaan perkerjaan menuntut kemajuan perkerjaan yang cepat dan Direksi dapat menginstruksikan untuk menambah pompa-pompa agar dasar galian tetap dalam keadaan kering. Kelalaian kontraktor dalam menyediakan pompa dan bangunan sementara lainnya yang dapat mengakibatkan rusaknya konstruksi yang telah dibuat adalah tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. Dalam hal ini semua biaya perbaikan ditanggung Kontraktor. Air hujan yang mengalir ke dalam galian yang mengakibatkan kerusakan pondasi yang masih dalam pelaksanaan termasuk resiko kontraktor. Hujan lebat yang mengakibatkan genangan pada galian tidak dianggap Force Majeure dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi adalah beban Kontraktor. Direksi dapat menginstruksikan Kontraktor untuk membuat saluran atau sudetan sementara untuk mengalirkan air hujan agar pekerjaan dapat tetap dilaksanakan dalam keadaan kering. Apabila pekerjaan telah dianggap selesai, maka Kontraktor harus menimbun kembali saluran dan sudetan sementara seperti keadaan semula. Untuk pembuatan pasangan talud (plengsengan) pada saluran-saluran yang sudah ada. Kontraktor diharuskan membuat tanggul (kisdam) sepanjang talud dengan ukuran dan Kontraktor yang disetujui oleh Direksi. Tanggul/kisdam harus dibuat cukup kuat, tidak mudah rusak akibat kikisan air. Sebelum pelaksanaan pembuatan tanggul dimulai, Kontraktor harus mengajukan gambar detail talud beserta spesifikasi bahan yang akan digunakan untuk mendapatkan persetujuan Direksi. Persetujuan Direksi seperti tersebut pada butir (gambar) tidak mengurangi tanggung jawab Kontraktor, jika sewaktu-waktu talud mengalami kerusakan. Perbaikan talud serta akibat menjadi tanggung jawab Kontraktor. Perlu koordinasi antar Kontraktor mengendalikan aliran air di saluran.

dalam

pelaksanaan

pekerjaan

guna

14. PEMBONGKARAN STRUKTUR YANG ADA Pekerjaan ini harus mencakup pembongkaran, baik keseluruhan ataupun sebagian dan pemindahannya, dari bangunan atau struktur lain yang diperlukan untuk dibongkar. Pekerjaan harus juga meliputi pemindahan yang memenuhi syarat dari material bongkaran dalam pasal ini, yang meliputi baik pembuangan atau penyelamatan penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pengamanan terhadap kerusakan dari material yang ditentukan oleh Direksi. 15. KEWAJIBAN KONTRAKTOR UNTUK MATERIAL YANG DISELAMATKAN DAN STRUKTURAL YANG ADA Bila pelebaran, perpanjangan atau peningkatan lain terhadap suatu jembatan, gorong-gorong memerlukan pembongkaran lantai, gelagar, tembok kepala, pintu air atau bagian struktur lainnya pembongkaran tersebut harus dilaksanakan tanpa menimbulkan kerusakan pada bagian struktur yang akan dipertahankan.

“ DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA “

VI-5

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN

Setiap kerusakan atau kehilangan dari bagian yang diselamatkan yang sementara dibongkar atau setiap kerusakan pada bagian struktur yang akan dipertahankan yang disebabkan oleh keteledoran Kontraktor, harus dibuat baik kembali atas biaya Kontraktor. 16. PENGATURAN PEMBUANGAN SISA-SISA Kontraktor harus melakukan seluruh pengaturan yang diperlukan dengan pemilik tanah dan memikul seluruh biaya untuk memperoleh lokasi yang sesuai untuk pembuangan material sisa dan untuk penyimpanan dari material yang diselamatkan. 17. PROSEDUR PEMBONGKARAN a. Lingkup Pekerjaan 1. Pekerjaan pembongkaran disini meliputi seluruh pekerjaan pembongkaran terhadap bahan-bahan yang sudah tidak berfungsi maupun guna melakukan rehabilitasi terhadap ruang yang bersangkutan. 2. Pembongkaran ini meliputi pembongkaran dinding bata, kusen yang lama serta bagian-bagian lain yang ditujukan dalam gambar. b. Syarat-syarat Pelaksanaan 1. Pembongkaran yang dilakukan harus memperhatikan kaidah-kaidah structural dan arsitektur juga pengaruh suara, debu dll terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh adanya pembongkaran dan menghindari terjadinya kerusakan pada bagian-bagian bangunan yang secara arsitektural masih dipertahankan. 2. Sebelum melakukan pembongkaran, pihak Kontraktor harus menyampaikan kepada Konsultan Pengawas mengenai metode/ cara pembongkaran yang akan dilakukan. 3. Jenis peralatan yang digunakan. 4. Pembongkaran diusahakan seminimal mungkin timbulnya suara dan debu yang dapat mengganggu lengkungan sekitarnya. 5. Jaringan-jaringan listrik, pipa-pipa air harus diamankan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembongkaran, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gangguan-gangguan pada jaringan secara keseluruhan. 6. Material hasil bongkaran harus ditempatkan pada tempat yang aman, dalam arti tidak menggangu aktifitas serta aman terhadap pencurian, karena material pembongkaran ini merupakan asset negara. 7. Untuk pembongkaran pasangan dinding bata, bahan bongkaran harus segera dikeluarkan dari ruang dan ditempatkan diluar pada tempat yang sesuai. 18. PEMINDAHAN DARI MATERIAL BONGKARAN a.

Seluruh material yang diselamatkan tetap merupakan milik dari pemilik yang sah sebelum pekerjaan pembongkaran dilakukan. Tidak ada material bongkaran yang menjadi milik Kontraktor. Seluruh material yang diselamatkan harus disimpan sebagaimana diminta oleh Direksi.

“ DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA “

VI-6

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN

b.

Seluruh material dan sampah yang tidak ditetapkan untuk dipertahankan atau diselamatkan dapat dibakar atau jika tidak dibuang seperti yang disetujui oleh Direksi.

B. PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pembersih Lapangan Sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, daerah kerja harus dibersihkan dari pepohonan, semak belukar, sisa-sisa bangunan, sampah, akar-akar pohon, dan semua material tersebut harus dibuang dari areal lokasi pekerjaan sesuai dengan petunjuk Direksi pekerjaan. Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai semua, lokasi areal pekerjaan juga harus dibersihkan dari sisa-sisa semua material yang tidak terpakai , serta areal diratakan dan dirapikan kembali. Semua biaya yang timbul akibat pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban Kontraktor, serta sudah harus diperhitungkan termasuk “Overhead” pada analisa harga satuan pekerjaan. 2. PENGUKURAN •

Jaringan Titik Tetap a. Kontraktor harus membuat jaringan patok titik tetap local yang disahkan Direksi lapangan dan Perencana. Referensi Elevasi ditetapkan berdasarkan patok BPN atau elevasi yang ditetapkan Direksi lapangan dan perencana. b. Semua elevasi yang ditunjukkan dan tercantum dalam gambar adalah elevasi yang dikaitkan dengan ketinggian patok titik tetap seperti yang dijelaskan pada butir di atas.

•

c. Patok titik tetap yang dipergunakan sebagai referensi dalam proyek ini tercantum dalam gambar-gambar rencana atau ditunjukkan oleh Direksi di lapangan. Pengukuran Kembali a. Apabila ada perubahan akan ditentukan/disesuaikan dengan kondisi lapangan setempat bersama Direksi. b. Alat-alat ukur yang dipergunakan harus dalam keadaan berfungsi baik dan sebelum pekerjaan dimulai semua alat ukur yang akan dipakai harus mendapat persetujuan Direksi, baik dari jenisnya maupun kondisinya. c. Cara pengukuran ketetapan hasil pengukuran, toleransi salah tutup, dan pembuatan serta pemasangan patok Bantu akan ditentukan oleh Direksi. d. Apabila timbul keragu-raguan dari pihak Kontraktor dalam menginterpretasikan angka-angka elevasi dalam gambar, maka hal ini harus dilaporkan kepada Direksi untuk diminta penjelasannya.

“ DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA “

VI-7

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS BINA MARGA DAN PEMATUSAN

e. Apabila terdapat perbedaan antara elevasi yang tercantum dalam gambar dengan hasil pengukuran ulang, maka Direksi akan memutuskan hal itu. f. Apabila terdapat kesalahan dalam pengukuran kembali, maka pengukuran ulang menjadi tanggung jawab Kontraktor.

•

g. Hasil pengukuran kembali harus sudah diserahkan disetujui oleh Direksi selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal SPK. Pekerjaan Pengukuran dan Survey Lapangan a. Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor harus menggerakkan personil teknisnya untuk melakukan survey dan membuat laporan mengenai kondisi fisik lapangan khususnya lokasi rencana konstruksi apakah terdapat ketidaksesuaian. Kontraktor bersama-sama dengan Direksi harus secara bersama-sama mengambil peil permukaan dan sounding areal kerja dan menyetujui semua kekhususan terhadap mana semua pekerjaan didasarkan. b. Kontraktor harus menyediakan dan merawat stasion survey yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dan harus mebongkarnya setelah pekerjaan selesai. c. Kontraktor harus memberitahu Direksi sekurang-kurangnya 24 jam dimuka, bila akan mengadakan leveling pada semua bagian daripada pekerjaan. d. Kontraktor harus menyediakan atas biaya Kontraktor, semua bantuan yang diperlukan Direksi dalam pengadaan pengecekan leveling tersebut. e. Pekerjaan dapat dihentikan beberapa saat oleh Direksi bila dipandang perlu untuk mengadakan penelitian kelurusan maupun level dari bagian-bagian pekerjaan. f. Kontraktor harus membuat peil/titik-titik tanda (bench mark) permanen di tiap-tiap bagian pekerjaan dan peil ukuran ini harus diberi pelindung dan dirawat selama berlangsungnya pekerjaan agar tidak berubah. g. Kontraktor harus menyediakan alat-alat ukur selama pekerjaan berlangsung berikut ahli ukur yang berpengalaman sehingga apabila dianggap perlu setiap saat siap...