AD ART IPSI HASIL MUNAS 2016 PDF

Preview

Summary

Hasil Munas IPSI XIV – 2016 ANGGARAN ARAN DASAR DAN ANGGARAN ARAN RUMAH TANGGA IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA HASIL MUSYAWARAH NASIONAL XIV IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA TAHUN 2016 0 Hasil Munas IPSI XIV – 2016 PEMBUKAAN Bahwa menjadi tanggung jawab generasi penerus untuk menjunjung tinggi cita-cita ...

Description

Accelerat ing t he world's research.

AD ART IPSI HASIL MUNAS 2016 EKO BUDI SULISTIO

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSAUDARAAN SET IA HAT I T ERAT E TA… ardiansyah put ra

Pencak Silat Nur Harias 1972-2014 Mohammad Zulkarnaen Fakult as Pet ernakan UM-Tapsel in News (Waspada, rubrik Univesit aria) Muharram F Harahap

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

ANGGARAN DASAR DAN N ANGGARAN RUMAH TANGG GA IKATAN PENCAK SILAT INDONE NESIA

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL XIV IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA TAHUN 2016

0

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

PEMBUKAAN Bahwa menjadi tanggung jawab generasi peneru erus untuk menjunjung tinggi cita-cita perjuangan bangsaa Indonesia Ind guna mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, m berdaulat, bersatu, adil, dan makmur bera berasaskan Pancasila. Tujuan Nasional perjuangan yang akan diwujudkan sesuai cita-cita itu adalah mel melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah pah darah Indonesia dengan memajukan kesejahteraan aan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan sert serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berda erdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan ilan sosial, sebagaimana tercantum didalam Pembukaan kaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa nilai-nilai itu menjadi landasan moral oral dalam mengangkat harkat kemanusian dan martabat bat bangsa yang terangkum dalam cita, rasa, cipta, dan karsa sebagai kekuatan kehidupan bersamaa untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia Ind dalam bingkai sesanti Bhinneka Tunggal Ika da dan tidak diskriminatif. Segenap kekuatan bangsa Ind Indonesia meliputi agama, ideologi, politik, ekonomi, mi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus diberi eri tempat berekspresi agar menjadi kekuatan perjuangan an n nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negera R Republik Indonesia 1945.

1

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

Bahwa Pencak Silat Indonesia merupakan an pusaka leluhur dan bagian yang tidak terpisahkan dari ri kekuatan ke kehidupan bangsa Indonesia yang di dalamnya ya memiliki m aspek mental-spritual, beladiri, seni, dan olahrag hraga yang telah menjadi bagian budaya bangsa dan menja enjadi satu kesatuan seluruh jajaran Pencak Silat Indonesi nesia serta sebagai bagian integral dari ketahanan Nasional N Indonesia. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan an melalui upaya-upaya yang sadar, terencana, tertata rtata, dan berkelanjutan, maka dibentuklah wadah org organisasi Pencak Silat Indonesia, yang diberi nama Ikatan tan Pencak Silat Indonesiadengan Anggaran Dasar dan Anggaran An Rumah Tangga, sebagaimana tersebut di bawah ah iini.

2

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKT AKTU Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan 1. Organisasi ini bernama Ikatan Pencak ncak Indonesia disingkat IPSI.

Silat

2. ”Pencak Silat” terdiri dari dua kata yang merupakan mer satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sat sama lain. 3. Pusat Organisasi IPSI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. PB IPSI beralamat di Padepokan Penca ncak Silat Indonesia, Jl. Taman Mini I, Jakarta Timur. Pasal 2 Waktu IPSI didirikan di Surakarta pada tanggal 18 Me Mei 1948 untuk waktu yang tidak ditentukan.

3

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

BAB II ASAS, DASAR, SIFAT, DAN STATUS Pasal 3 Asas dan Dasar 1. IPSI berasaskan Pancasila. 2. IPSI berdasarkan Undang-Undang Dasar sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional nal. 4. Ketentuan peraturan perundang-undangan gan lainnya yang mengatur tentang aspek-aspek Pencak cak Silat. Pasal 4 Sifat IPSI bersifat kekeluargaan, persaudaraan, kebers bersamaan, dan kesetiakawanan dalam kerangka Negaraa Ke Kesatuan Republik Indonesia, nirlaba serta tidak ber berafiliasi, berorientasi, dan berfungsi politik. Pasal 5 Status IPSI berstatus sebagai satu-satunya wadah organisasi org bagi seluruh jajaran Pencak Silat Indonesia.

4

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 6 Maksud IPSI didirikan dengan maksud mengkoordinasik asikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan Pencakk Silat S di dalam pelestarian, pengembangan, dan penin eningkatan kualitas seni dan budaya serta prestasi penc encak silat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pasal 7 Tujuan IPSI bertujuan mempersatukan, membina persau rsaudaraan dan kesetiakawanan antar organisasi da dan/atau Perguruan Pencak Silat dalam rangka mening ningkatkan peran serta pencak silat untuk membangun n manusia Indonesia seutuhnya, serta mengangkat harkat hark dan martabat bangsa. BAB IV ORGANISASI Pasal 8 Organisasi 1. Di tingkat Pusat disebut IPSI Pusat dengan an sebutan s Pengurus Besar IPSI berkedudukan di Ibukota I Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

2. Di tingkat Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/ ota/Daerah Istimewa dibentuk organisasi Ikatan Penca encak Silat Indonesia disebut IPSI Provinsi. 3. Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk org organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia disebu ebut IPSI Kabupaten/Kota. 4. Di tingkat Kecamatan dibentuk organisasi isasi Ikatan Pencak Silat Indonesia disebut IPSI Kecamata atan. Pasal 9 Wilayah Kerja 1. Wilayah kerja IPSI Pusat adalah di seluruh uh wilayah w hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. sia. 2. Wilayah kerja IPSI Provinsi adalah di seluruh wilayah hukum Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa bersangkutan. 3. Wilayah kerja IPSI Kabupaten/Kota ada adalah di seluruh wilayah hukum Kabupate paten/Kota bersangkutan. 4. Wilayah kerja IPSI Kecamatan adalah di seluruh wilayah hukum Kecamatan bersangkutan.

6

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

Pasal 10 Kewenangan Organisasi 1. IPSI Pusat membawahi IPSI Provinsi di seluruh Indonesia dan perguruan pencak silat anggo nggota IPSI Pusat. 2. IPSI Provinsi membawahi semua ua IPSI Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan perguruan per pencak silat anggota IPSI Provinsi. 3. IPSI Kabupaten/Kota membawahi semu emua IPSI Kecamatan di wilayah kerjanya dan per perguruan pencak silat anggota IPSI Kabupaten/Kota. org 4. IPSI Kecamatan mengkoordinasikan organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat di wilayah w kerjanya. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 11 Keanggotaan 1. Keanggotaan IPSI adalah organisasi da dan/atau perguruan Pencak Silat. 2. Ketentuan mengenai keanggotaan IPSI diatur iatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

7

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 12 Kepengurusan IPSI 1. Kepengurusan IPSI Pusat disebut Pengurus urus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat kat PB IPSI, yang dipilih, disusun, dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih bersama-sama dengan Formatur Fo terpilih dalam Musyawarah Nasionall IP IPSI dan bertanggung jawab kepada Musyawarah h Nasional N IPSI. 2. Kepengurusan IPSI di tingkat Provinsi si disebut Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia Ind atau disingkat Pengprov IPSI, yang dipilih, ih, disusun, d dan ditetapkan oleh Ketua terpilih bersam sama-sama dengan Formatur terpilih dalam Musy usyawarah Provinsi IPSI dan bertanggung jawab ab kepada Musyawarah Provinsi IPSI. 3. Kepengurusan IPSI di tingkat Kabupate paten/Kota disebut Pengurus Kabupaten/Kota Ikatan tan Pencak Silat Indonesia atau disingkat Pengkab IPSI/P SI/Pengkot IPSI, yang dipilih, disusun, dan ditetapka pkan oleh Ketua terpilih bersama-sama dengan Formatur Fo terpilih dalam Musyawarah Kabupaten/Ko n/Kota IPSI dan bertanggung jawab kepada Musy usyawarah Kabupaten/Kota IPSI.

8

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

4. Kepengurusan IPSI di tingkat Kecamatan an disebut Pengurus Kecamatan Ikatan Pencak Silatt Indonesia Ind atau disingkat Pengcam IPSI, yang dipilih, ih, disusun, d dan ditetapkan oleh Ketua terpilih lih dalam Musyawarah Kecamatan IPSI dan berta ertanggung jawab kepada Musyawarah Kecamatan IPSI. Pasal 13 Periode Kepengurusan pat) tahun Periode kepengurusan IPSI adalah 4 (empat) terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Kep (SK) Kepengurusan, dan dapat dipilih kembali. Pasal 14 Susunan dan Wewenang Pengurus Susunan dan kewenangan Pengurus IPSI diatur atur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI. Pasal 15 ngan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan Dalam susunan organisasi, IPSI mempunyai yai Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan yang tugas tug dan kewenangannya diatur dalam Anggaran Rumah ah Tangga IPSI. Pasal 16 Majelis, Lembaga, dan Komisi Dalam susunan organisasi, IPSI mempunyai yai Majelis Pakar, Lembaga Wasit Juri, Lembaga Pelatih, tih, Komisi Hukum, Komisi Disiplin, Komisi Bela Negara, dan Komisi

9

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

Sertifikasi Profesi, yang tugas dan kewenan nangannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IPSI.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 17 Musyawarah IPSI 1. Musyawarah IPSI terdiri dari: a. Musyawarah Nasional IPSI atau disingkat di Munas IPSI. di b. Musyawarah Provinsi IPSI atau disingkat Musprov IPSI. c. Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI atau disingkat Muskab/Muskot IPSI. d. Musyawarah Kecamatan IPSI atau u disingkat di Muscam IPSI. 2.

Musyawarah IPSI diadakan sekali dalam m ssetiap 4 (empat) tahun.

3.

Dalam hal yang sangat mendesak dapatt diadakan di Musyawarah Luar Biasa IPSI.

4.

Musyawarah Nasional IPSI merupakan pem pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan berwenan enang: a. Menilai laporan pertanggungjawaban n Pe Pengurus Besar IPSI.

10

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

b. Memilih dan menetapkan Pengurus Besar Be IPSI melalui Ketua Umum terpilih dan Fo Formatur terpilih. c. Mengubah dan menetapkan Anggaran aran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPSI. d. Menetapkan kebijakan-kebijakan n pokok Program Kerja Pengurus Besar IPSI dan hal-hal lain yang bersifat mendasar. 5. Musyawarah Provinsi IPSI mempunyai kewen wenangan: a. Menilai laporan pertanggungjawaban n Pe Pengurus Provinsi IPSI. us Provinsi b. Memilih dan menetapkan Pengurus IPSI melalui Ketua terpilih dan Formatur Fo terpilih. c. Menyusun program kerja Pengurus us P Provinsi IPSI. 6. Musyawarah Kabupaten/Kota IPSI mempunyai mem kewenangan: n Pe Pengurus a. Menilai laporan pertanggungjawaban Kabupaten/Kota IPSI. dan menetapkan Pengurus Pe b. Memilih Kabupaten/Kota IPSI melalui Ketua terp terpilih dan Formatur terpilih. c. Menyusun program kerja Pengurus Pe Kabupaten/Kota IPSI. 7.

Musyawarah kewenangan:

Kecamatan

11

IPSI

mempunyai mem

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

a.

Menilai laporan pertanggungjawaban n Pe Pengurus Kecamatan IPSI. Keca b. Memilih dan menetapkan Pengurus Kecamatan IPSI melalui Ketua terpilih dan Formatur Fo terpilih. c. Menyusun program kerja Pengurus Kecamatan Keca IPSI.

8.

1.

2.

Hal mengenai Musyawarah dan Musyawara warah Luar Biasa IPSI akan diatur dalam Anggaran an Rumah Tangga IPSI. Pasal 18 Rapat Kerja Rapat Kerja IPSI terdiri dari: a. Rapat Kerja Nasional IPSI atau di disingkat Rakernas IPSI. di b. Rapat Kerja Provinsi IPSI atau disingkat Rakerprov IPSI. c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota IPSI atau u disingkat di Rakerkab/Rakerkot IPSI. d. Rapat Kerja Kecamatan IPSI atau di disingkat Rakercam IPSI. Rapat Kerja IPSI diadakan menurut keb kebutuhan untuk membahas, mengevaluasi, dan mene enetapkan hal-hal yang dianggap penting dalam penin eningkatan kegiatan bidang bersangkutan.

12

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

3.

Selain Rapat Kerja IPSI, dapat diadakan pula pul rapat koordinasi dan konsultasi serta rapat-rapat pat lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ga IPSI. I BAB VIII ATRIBUT

1.

2.

Pasal 19 Atribut Atribut IPSI terdiri dari: a. Lambang. b. Bendera. c. Prasetya Pesilat Indonesia. d. Mars. e. Salam. f. Seragam dan Kelengkapannya. Hal-hal yang menyangkut Lambang, Bende ndera, dan Seragam (bentuk, makna, ukuran, dan tata ta cara penggunaannya) diatur dalam Anggaran an Rumah Tangga IPSI. BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN

1.

Pasal 20 Keuangan dan Kekayaan Keuangan IPSI diperoleh dari: a. Uang pangkal dan iuran tetap anggota IPS IPSI. b. Bantuan Pemerintah Republik Indonesia. sia.

13

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

c. Bantuan-bantuan lain yang tidak mengika gikat. d. Usaha-usaha yang sah. 2.

Semua kekayaan yang diperoleh IPSI menja enjadi milik Organisasi IPSI.

3.

Keadaan keuangan dan kekayaan IPSI dila dilaporkan dalam Musyawarah IPSI atau sewaktu-wak waktu jika diperlukan. BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga 1. Anggaran Rumah Tangga IPSI adalah penjabaran pen lebih lanjut dan merupakan aturan pelak elaksanaan dari Anggaran Dasar IPSI. 2. Hal-hal yang belum atau tidak diatur tur dalam Anggaran Dasar IPSI dapat diatur dalam Anggaran An Rumah Tangga IPSI. 3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam An Anggaran Rumah Tangga IPSI tidak boleh berten rtentangan dengan Anggaran Dasar IPSI.

14

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

BAB XI PEMBUBARAN Pasal 22 Pembubaran 1. Pembubaran IPSI hanya dapat dilakukan an dengan keputusan Musyawarah Nasional IPSI yang diadakan khusus untuk keperluan pembubar baran. sus untuk 2. Munas IPSI dengan agenda khusus pembubaran IPSI tersebut hanya ya dapat dilaksanakan apabila diminta secara tertul rtulis oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3)) Pengurus Pe Provinsi dan anggota IPSI Pusat yang ada. 3. Pembubaran IPSI tersebut dianggap sah ah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertig ertiga (2/3) dari Pengurus Provinsi dan Perguruan anggo nggota IPSI Pusat yang hadir secara sah. 4. Apabila IPSI dibubarkan, hak miliknya harus arus diurus oleh suatu Komisi yang dibentuk khusu usus oleh Munas IPSI yang membubarkan.

15

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

BAB XII PENUTUP Pasal 23 Penutup 1. Perubahan dan penyempurnaan terhadap p An Anggaran Dasar ini dilaksanakan dalam Musyawarah ah Nasional N IPSI XIV pada 4 Desember 2016. 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapk tapkan dan disahkan oleh Munas IPSI XIVTahun 2016. 3. Anggaran Dasar ini dibahas pada Rakern kernas IPSI tanggal 8 November 2016. ahkan, dan 4. Anggaran Dasar dibahas, disetujui, disahka diberlakukan oleh musyawarah Nasional al IPSI I XIV yang diselenggarakan di Bali pada 4 De Desember 2016. Anggaran Dasar ini merupakan Perubahan Dari ri Angaran An Dasar IPSI 2007 dan 2012.

16

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat at Anggota A IPSI terdiri dari: 1. Keanggotaan IPSI Pusat. 2. Keanggotaan IPSI Provinsi. 3. Keanggotaan IPSI Kabupaten/Kota. 4. Keanggotaan IPSI Kecamatan. Pasal 2 1. Keanggotaan IPSI Pusat terdiri dari: a. IPSI Provinsi. b. Anggota Khusus. c. Anggota Biasa. 2. Keanggotaan IPSI Provinsi terdiri dari: a. IPSI Kabupaten/Kota. b. Anggota Perguruan yang terdaftar di tingkat Provinsi. 3. Keanggotaan IPSI Kabupaten/Kota terdiri dari: dar a. IPSI Kecamatan yang sudah terbentuk. b. Anggota Perguruan yang terdaftar di tingkat Kabupaten/Kota.

17

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

4. Keanggotaan IPSI Kecamatan terdiri dari ri Anggota A Perguruan yang terdaftar di tingkat Kecamata matan. Pasal 3 Anggota Khusus IPSI Pusat adalah keanggotaa otaan yang dimiliki secara otomatis oleh Organisasii dan/atau da Perguruan Historis Pencak Silat yang ditinja itinjau dari sejarah perkembangan IPSI mempunyai kedudukan ked khusus dan hanya berlaku di Tingkat Pusat. Organisasi dan/atau Perguruan Historis Penca encak Silat yang menjadi Anggota Khusus IPSI Pusat adalah: lah: 1. Persaudaraan Setia Hati. 2. Persaudaraan Setia Hati Terate. 3. Keluarga Silat Indonesia Perisai Diri. 4. Perguruan Silat Nasional Perisai Putih. 5. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Tap Suci Putera Muhammadiyah. 6. Phashadja Mataram. 7. Perguruan Pencak Silat Indonesia ia (PERPI) Harimurti. 8. Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI). 9. Persatuan Pencak Silat Putra Betawi. 10. Keluarga Pencak Silat Nusantara. Pasal 4 Anggota biasa IPSI adalah keanggotaan yang ang dapat dimiliki oleh Organisasi atau Perguruan Penca encak Silat yang telah memenuhi syarat dan telah diterima ima sebagai anggota IPSI melalui tata cara yang telah ditentu ntukan.

18

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat at Anggota A Biasa yang sudah terdaftar dan disahkan di tingkat Pusat adalah: 1. Perguruan Pencak Silat Betako Merpati ti Putih. Pu 2. Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indon donesia. 3. Persinas ASAD. 4. PSTD Indonesia. 5. Tetada Kalimasada Indonesia. 6. Pagar Nusa. Kedudukannya sebagai anggota biasa di tingka gkat pusat dan anggota ditingkat provinsi dapat dilakukan an eevaluasi tentang terpenuhinya syarat-syarat untukk menjadi m anggota. Pasal 5 Persyaratan bagi Organisasi dan/atau Perguruan Per Pencak Silat menjadi Anggota IPSI adalah: Organisasi 1. Untuk menjadi anggota IPSI Kecamatan,, Org dan/atau Perguruan Pencak Silat lat yang bersangkutan mempunyai anggota aktiff sekurangsek kurangnya 25 orang dan memiliki domisili ili dan/atau da sekretariat yang jelas. 2. Untuk menjadi anggota IPSI Kabupate aten/Kota, Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat Sila yang bersangkutan mempunyai jumlah pengurus rus tingkat Kecamatan yang seluruhnya telah menjadi adi anggota a IPSI kecamatan, sekurang-kurangnya sepe eperempat (1/4) dari jumlah IPSI Kecamatan yang terdapat terd di

19

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

wilayah kerja IPSI Kabupaten/Kota bersan rsangkutan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Kabupate paten/Kota yang belum mempunyai IPSI Kecamatan dan hanya ada satu (1) Organisasi dan/atau Perguruan uan Pencak Silat di wilayahnya, Organisasi dan/atau Perguruan Per Pencak Silat bersangkutan dapat secaraa langsung la mendaftar menjadi anggora IPSI Kabupate paten/Kota yang terkait. 3. Untuk menjadi anggota IPSI Provinsi, Org Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat lat yang bersangkutan harus mempunyai jumlah pengurus pe tingkat Cabang yang seluruhnya telah h menjadi m anggota IPSI Kabupaten/Kota sekurang-kur kurangnya setengah (1/2) dari jumlah IPSI Kabupate paten/Kota yang terdapat di wilayah kerja IPSI SI P Provinsi bersangkutan. 4. Untuk menjadi anggota biasa IPSI Pusat,, Org Organisasi dan/atau Perguruan Pencak Silat lat yang bersangkutan harus mempunyai jumlah ah wilayah w dan/atau cabang yang seluruhnya telah ah menjadi m anggota IPSI Provinsi sekurang-kurangnyaa setengah se (1/2) ditambah satu (1) IPSI Provinsi. Pasal 6 Dalam memenuhi persyaratan untuk menda endapatkan keanggotaan IPSI, Organisasi dan/atau Perguruan Per Pencak Silat harus:

20

Hasil Munas IPSI XIV – 2016

1. Mengajukan surat permohonan dengan n mengisi m formulir yang dapat diperoleh dari pengur ngurus IPSI setempat dan menyerahkan kembalii bersama b dengan lampiran-lampiran lain, yaitu: ah Tangga a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Organisasi dan/atau Perguruan, yang sejiwa sejiw dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran An Rumah Tangga IPSI. b. Penjelasan tentang sumber aliran dan an sejarah berdirinya organisasi dan/atau Perguruan uan Pencak Silat bersangkutan. c. Susunan pengurus dan Jumlah anggotanya. nya. d. Surat pernyataan kesanggupan menjunjun njung tinggi nama dan kehormatan IPSI dan mendukun ukung serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan n ke kebijakan dan program IPSI. 2. Formulir yang telah diisi dan lampiran-lamp ampirannya sebagaimana disebut pada ayat 1 di atas, dise diserahkan kepada Pengurus IPSI yang bersangkutan, yaitu: yaitu a. Untuk keanggotaan IPSI Pusat kepada PB IPSI. I b. Untuk keanggotaan IPSI Provinsi si kepada Pengprov IPSI. c. U...