ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PROGRAM KARTU PRAKERJA DOCX

Title	ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PROGRAM KARTU PRAKERJA
Author	Zakiatul Zahara
Pages	9
File Size	37.3 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	60
Total Views	266

Summary

Description

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PROGRAM KARTU PRAKERJA Nama Penulis : Zakiatul Zahara1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Tahun 2020 Dosen Pembimbing : Muh. Zainul Arifin, SH., MH Abstrak Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini tujuan utamanya sebenarnya ialah untuk mengurangi angka penganguran, akan tetapi pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini dipercepat untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah Virus Covid-19. Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Kartu Prakerja Pendahuluan Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.2 Prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi melahirkan kinerja kebijakan. Kartu prakerja pertama kali diperkenalkan oleh presiden Joko Widodo dalam masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024. Berdasarkan Direktorat Jenderal anggaran Kementrian Keuangan RI Aslokani, akaan ada sekitar 2 juta orang 1Zakiatul Zahara lahir di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2001, saat ini ia sedang menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas FISIPOL Universitas Sriwijaya Semester 3. Artikel ini dibuat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Zainul Arifin selaku Dosen Pengampu pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. 2 Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial da Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers. Hlm 23...