Analisis Pengetahuan Umum Perpajakan dan Pengetahuan Perubahan UU HPP pada Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta PDF

Preview

Summary

ANALISIS PENGETAHUAN UMUM PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERUBAHAN UU HPP PADA MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA Disusun Oleh: Sherly Dewi Amanda (192304008) Eka Suci Rarastiwi Pitaloka (192304010) Fajar Nur Afifah (192304012) Indri Mustika Rahmawati (192304017) Milna Asmarita Tri Ut...

Description

ANALISIS PENGETAHUAN UMUM PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERUBAHAN UU HPP PADA MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Disusun Oleh: Sherly Dewi Amanda

(192304008)

Eka Suci Rarastiwi Pitaloka

(192304010)

Fajar Nur Afifah

(192304012)

Indri Mustika Rahmawati

(192304017)

Milna Asmarita Tri Utami

(192304022)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2021

ABSTRAK Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan lembaga yang mengelolanya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berisi mengenai penetapan peraturan baru yang berlaku dalam waktu dekat, batas pengenaan pajak untuk orang pribadi naik untuk hitungan per tahun, sehingga bisa lebih berpihak kepada rakyat dengan penghasilan golongan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengetahuan umum mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mengenai dasar perpajakan dan perubahan UU HPP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukan 28% responden paham pengertian pajak pusat, 34% responden paham pengertian pajak daerah. Lebih dari 80% responden menyatakan sudah taat membayar pajak karena kewajiban untuk pendapatan negara dan enggan didenda. 50% responden menyatakan setuju bahwa UU HPP berpihak kepada rakyat kecil, sedangkan 50% responden menyatakan tidak setuju bahwa UU HPP berpihak kepada rakyat kecil. Kata kunci: Pajak, Pajak Pusat, Pajak Daerah, UU HPP.

1

PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang sederhananya dapat diartikan sebagai pemungutan wajib dari rakyat untuk negara. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang negara menyatakan membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap rakyat untuk menunjang pembiayaan negara dalam sektor pembangunan sarana dan prasarana negara. Berdasarkan pengelolanya, pajak di Indonesia terbagi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kebutuhan daerah contohnya pajak kendaraan, balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan lain-lain. Namun, nyatanya banyak orang-orang usia produktif yang tidak tahu pengertian pajak, fungsi pajak, tujuan pajak, dan tidak sedikit yang kurang mengetahui bahwa pajak pusat dengan pajak daerah itu berbeda. Kegaduhan lain yang menjadi perbincangan hangat masyarakat waktu lalu, mengenai isu kenaikan PPN sebesar 12% dan rumor pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tertuang di dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) menjadi simpang siur. Pasalnya, dengan adanya kabar burung tersebut masyarakat merasa sangat terbebani dalam membayar pajak. Dalam UU HPP, pemerintah menaikkan tarif PPN dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Namun, pemerintah memberikan pengecualian serta fasilitas PPN kepada masyarakat kecil melalui pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Selain itu, integrasi NIK menjadi NPWP hanya digunakan dalam rangka penyederhanaan administrasi saja.

2

Berkenaan dengan isu-isu di atas, peneliti menyasar para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta untuk melihat pemahaman para responden mengenai pengetahuan umum perpajakan dengan menyodorkan pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian pajak, fungsi pajak, dan contoh pajak pusat maupun pajak daerah. Peneliti juga ingin melihat apakah para responden mengikuti perubahan perpajakan terkini serta peneliti juga ingin mengetahui pemahaman para responden tentang perubahan-perubahan yang terkandung dalam UU HPP dari perspektif responden sebagai mahasiswa apakah UU HPP dirasa mendukung rakyat kecil atau tidak.

3

TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Serta berisi uraian mengenai penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 1. Uraian Penelitian Penelitian yang pertama, berdasarkan hasil penelitian Anggraini (2012), Nugroho (2012) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak (tax compliance) semakin tinggi. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. H3: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tinggi. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. H5: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian Abdul Kadir, Djayani Nurdin dan Rosida P. Adam yang merupakan Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako menyimpulkan bahwa kualitas layanan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. Kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan hasil penelitian Ferry Irawan dari Politeknik Keuangan Negara STAN menyimpulkan bahwa respon yang disampaikan oleh para peserta menunjukkan bahwa peserta lebih dapat memahami isi kandungan UU HPP dan kaitannya dengan UMKM. Ada banyak ketentuan yang mengatur wajib pajak secara umum. Di sisi lain, UU HPP juga memberikan angin segar bagi para pelaku UMKM untuk dapat lebih giat lagi dalam menjalankan kegiatan usaha dan bisnis.

4

2. Landasan Teori a. Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat soemitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipakai) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak ini merupakan kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Adapun fungsi pajak yaitu sebagai sumber pendapatan negara, sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam lapangan sosial ekonomi, dan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah juga merupakan pajak yang dipungut oleh Daerah Swatantra (Propinsi, Kabupaten, Kota) untuk pembiayaan rumah tangganya. Jenis - Jenis Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pada Pajak Provinsi ada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) , Pajak Rokok, dll. Lalu pada Pajak Kabupaten/Kota ada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dll. c. Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang dan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Jenis pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu. d. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP adalah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berisi mengenai penetapan peraturan baru yang berlaku dalam waktu dekat, batas pengenaan pajak untuk orang pribadi naik untuk hitungan per tahun, sehingga bisa lebih berpihak kepada rakyat dengan penghasilan golongan tersebut. UU HPP mengubah dan menambah regulasi terkait perpajakan, yaitu: mengubah UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP),

5

mengubah UU pajak penghasilan (UU PPH), mengubah UU pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (UU PPN), mengatur program pengungkapan suka rela wajib pajak, mengatur pajak karbon, dan mengubah UU bea cukai. Adapun tujuan pembentukan UU ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, mereformasi administrasi, konsolidasi perpajakan, perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

6

METODOLOGI PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan pendapat tiap mahasiswa berbeda-beda. Juga karena sifat dari pendekatan kualitatif yang mengatakan bahwa realitas bersifat ganda, rumit, dinamis, dan kebenaran realitas bersifat dinamis (Mulyana, 2013: 147). Penelitian kualitatif ialah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Penelitian secara kualitatif pada umumnya bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Berisi interpretasi peneliti mengenai sebuah kejadian atau peristiwa sehingga akan banyak mengandung deskripsi. 2. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mengenai pajak pusat, pajak daerah, dan perubahan dalam UU HPP. 3. Variabel Penelitian Variabel ialah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas. Pada penelitian ini, ditetapkan variabel sebagai berikut: Variabel Bebas

Pengetahuan umum perpajakan

Terikat

Pengetahuan perubahan UU HPP

7

4. Sampel Penelitian Sampel diambil untuk mewakili banyaknya anggota dari populasi. Pengambilan sampel ini dilakukan karena adanya keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya saat pengumpulan data. Pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Kami mengambil sampel sebanyak 32 mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. 5. Waktu Pelaksanaan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan mulai Jumat, 24 Desember 2021 sampai dengan Jumat, 31 Desember 2021. 6. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode wawancara melalui media WhatsApp dan pengisian kuesioner melalui media Google Formulir oleh para responden. Kuosioner berisi berbagai pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan perpajakan dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuosioner secara tertutup. Kuosioner tertutup berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan pengetahuan responden. 7. Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuosioner dengan memberikan kesimpulan sehingga akan mudah dipahami oleh orang lain. a. Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan mendapatkan infroamsi, fakta, dan peristiwa yang ada di lapangan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan pengisian kuosioner. Pengumpulan data dilakukan untuk mempermudah peneliti

8

dalam menganalisis dan mengidentifikasi informasi penting dalam penelitian yang diambil. b. Reduksi Data Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pengklasifikasian, dan penghapusan data yang tidak diperlukan dengan cara menghasilkan sebuah informasi

sehingga

mempermudah

dalam

menarik

kesimpulan.

Kompleksitas data memerlukan analisis data pada tahap reduksi. Reduksi data ini dilakukan untuk menyeleksi apakah data relevan dengan tujuan akhir. c. Penyajian Data Penyajian data adalah kegiatan yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dengan cara menyusun pengumpulan data secara sistematis dan mudah dipahami. Format penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, format matriks, grafik, atau diagram. Penyajian data yang sudah diatur sedemikian rupa ditujukan untuk kemudahan dalam pemahaman. d. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam teknik analisis data kualitatif. Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

9

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 responden dari 32 responden sudah paham dan mengerti apa itu pajak pusat. Kesembilan responden menjawab dan menjelaskan dengan baik pengetahuan mereka tentang pengertian pajak pusat. Responden mengetahui bahwa pajak pusat digunakan untuk pembangunan negara dan kepengurusannya oleh DJP baik itu untuk pajak Orang Pribadi dan juga Badan. Untuk pertanyaan kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa 11 responden dari 32 responden telah paham dan mengerti akan apa itu pajak daerah. 11 responden menjelaskan pemahaman mereka tentang apa itu pajak daerah, selebihnya juga kami lihat dari jawaban mereka sudah menggunakan kalimat yang mudah dipahami bagi yang membacanya. Sedangkan untuk 11 responden lainnya dinyatakan belum terlalu paham tentang pajak daerah. Mereka masih menerka-nerka dari jawaban yang sudah diberikan belum terlalu jelas menjawab pertanyaan, sehingga kami kira mereka belum terlalu paham akan pajak daerah. Oleh sebab itu, untuk pertanyaan kedua ini memang lebih baik dari pertanyaan pertama hanya saja kebanyakan dari responden seperti kebingungan membedakan pajak pusat dan daerah. Pertanyaan ketiga, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 responden dari 32 responden telah paham mengenai tujuan dari pajak daerah dan pajak pusat. 12 responden ini menyatakan kalau tujuan pajak memang selebihnya untuk rakyat, hanya saja kenyataan yang diperoleh hasil pajak selalu dinikmati oleh mereka penguasa jabatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan untuk 14 responden lainnya belum terlalu paham tujuan pajak, karena kiranya mereka hanya sekedar membayar pajak, mereka sudah melakukan kewajiban mereka entah untuk apa sepertinya mereka belum paham. Dari pertanyaan ini kita bisa liat, mahasiswa belum terlalu baik dalam mengerti pengetahuan tujuan dari pajak. Pertanyaan keempat, menunjukkan bahwa 10 responden dari 32 responden telah paham apa yg menjadi fungsi dari pajak daerah dan pajak pusat. 10 responden ini menyatakan kalau fungsi dari pajak sangat berguna bagi negara, maka dari itu perlu sekali semua rakyat di Indonesia itu taat dalam membayar pajak. Kami kira jawaban yang mereka berikan sudah jelas bahwa mereka telah mengerti dan paham dari fungsi pajak. Sedangkan untuk 14 responden lainnya dinyatakan masih bingung 10

dalam mencerna fungsi pajak. Ada yang terbalik dari fungsi menjadi tujuan dan tujuan menjadi fungsi. Sebenarnya hampir sama, hanya perannya saja yang beda. Perbandingan dari pertanyaan nomer 3 dan 4 ditarik kesimpulannya lebih baik nomer 3 dimana mereka masih bisa membedakan apa itu tujuan dan apa itu fungsi pajak. Pertanyaan kelima, menunjukkan bahwa 9 responden dari 32 responden sudah paham dan mengerti jika tidak membayar membayar pajak daerah dan pajak pusat. 13 responden dari 32 responden sangat sudah paham dan mengerti apa akibat dari tidak membayar pajak pusat dan pajak daerah. Sebanyak 4 responden lainnya menyatakan belum paham dan mengerti mengenai akibat dari tidak membayar pajak pusat dan pajak daerah itu seperti apa dan bagaimana. Sedangkan 15 responden menyatakan bahwa sudah paham dan mengerti akibat dari tidak membayar pajak pusat dan pajak daerah. Maka dari itu untuk pertanyaan kelima ini, dapat disimpulkan bahwa responden sudah paham dan mengerti akibat dari tidak membayar pajak. Pertanyaan keenam, hasil penelitian menunjukkan bahwa 27 responden dari 32 responden sudah taat dalam membayar pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan masih terdapat 5 responden yang tidak taat dalam membayar pajak. Maka dari itu untuk pertanyaan keenam, dapat kami simpulkan bahwa responden sudah taat dalam membayar pajak pusat dan pajak daerah. Dari pertanyaan ketujuh, hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 responden dari 32 responden sudah paham dan mengerti apa saja jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak daerah dan pajak pusat. 20 responden menunjukkan pemahaman mereka mengenai pajak pusat, dimana mereka paling paham dan mengerti mengenai PPh atau Pajak Penghasilan. Sedangkan 12 responden lainnya belum paham dan mengetahui apa saja jenis pajak yang termasuk dalam pajak daerah dan pajak pusat. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden lebih banyak mengetahui jenis pajak pusat yaitu PPh daripada jenis pusat pajak lainnya. Dari pertanyaan ke delapan yang disajikan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 13 responden dari 32 responden sudah paham dan mengerti apa itu pajak air dan tanah. 13 responden ini telah mengerti tentang pemahaman mereka mengenai 11

pajak air dan tanah karena sering menggunakan dan membayar nya, Sedangkan untuk 19 responden lainnya menyatakan bahwa hanya ada yang tahu pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan lainnya saja. Mereka sebagian masih belum tahu apa itu pajak air dan tanah walaupun diagram menunjukan lebih banyak yang mengerti pajak air dan tanah. Dari pertanyaan ke 9 yang disajikan hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 responden dari 32 responden telah mengikuti perkembangan perpajakan UU HPP. 16 responden ini telah memahami mengenai UU HPP. Sedangkan untuk 16 responden lainnya menyatakan kurang dan belum terlalu paham dan mengerti mengenai perkembangan perpajakan UU HPP. Karena dari apa yang mereka jelaskan imbang dari mereka yang mengikuti perkembangan perpajakan UU HPP terbaru ini. Maka dari itu untuk pertanyaan ke sembilan, kami kira banyak mahasiswa yang mengikuti perkembangan UU HPP dan juga masih belum banyak mahasiswa yang mengikuti dan paham akan UU HPP ini. Dari pertanyaan ke sepuluh yang disajikan hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 responden dari 32 responden setuju jika UU HPP ini berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan untuk 16 responden lainnya menyatakan kurang setuju dan tidak setuju jika UU HPP ini berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Maka dari itu untuk pertanyaan kesepuluh ini, kami kira menyimpulkan mengenai persetujuan keberpihakan UU HPP ini dan masih belum banyak juga mahasiswa yang setuju kalau UU HPP ini berpihak kepada masyarakat menengah kebawah.

12

KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Dari penelitian yang dilakukan terhadap 32 responden yang mer...