.archivetempMAKALAH KEWARGANEGARAAN kelompok 6.pdf PDF

Preview

Summary

MAKALAH KEWARGANEGARAAN KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DOSEN PEMBIMBING : DWI AFRIMETTY TIMOERA S.H, M.H DISUSUN OLEH : KELOMPOK 6 ANINDYA K N P3.73.24.1.17.001 ZIYAN JANNATI P3.73.24.1.17.030 JURUSAN KEBIDANAN PROGRAM STUDI...

Description

MAKALAH KEWARGANEGARAAN KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

DOSEN PEMBIMBING : DWI AFRIMETTY TIMOERA S.H, M.H

DISUSUN OLEH : KELOMPOK 6 ANINDYA K N

P3.73.24.1.17.001

ZIYAN JANNATI

P3.73.24.1.17.030

JURUSAN KEBIDANAN PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III 2018/2019 i

KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penyusun panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah tentang Kewajiban dan Hak Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah Mufakat. Makalah ini telah penyusuk susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepadda semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Akhir kata penyusun berharap semoga makalah tenytang Kewajiban dan Hak Negara dalam Demokrasi yang Bersumbuu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah Mufakat dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Jakarta, 28 Agustus 2018

Penyusun

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................................

ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ..............................................................................................................

1

1.2 Rumusan masalah .........................................................................................................

2

1.3 Tujuan makalah .............................................................................................................

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Hak dan kewajiban warga Negara ................................................................................

4

2.2 Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak Negara ......................................

5

2.2.1 pengertian dinamika kewajiban dan hak warga Negara .......................................

5

2.2.2

dinamika dan tantangan yang terjadi pada hak dankewajiban warga negara ....

5

2.3 Esensi dan urgensi harmoni kwajiban dan hak negara dan warga negara ...................

9

2.3.1 Agama ................................................................................................................

9

2.3.2 Pendidikan dan kebudayaan ................................................................................

10

2.3.3

Perekonomian social dan kesejahtraan rakyat .................................................

10

2.4 Pertahanan dan keamanan ............................................................................................

11

BAB III PENUTUPAN 3.1 Kesimpulan ...................................................................................................................

12

3.2 Saran .............................................................................................................................

12

DAFTAR PUSTAKA

13

......................................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seorang manusia dalam menjalankan kehidupannya memerlukan adanya aturan. Aturang yang digunakan dan diberikan kepada seorang manusia berupa suatu hak dan kewajiban. Menurut KBBI, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya). Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. (Yasin, 2006)

Adapun pengertian mengenai Negara. Menurut KBBI, Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Kelompok social yang dimaksud ialah warga Negara, yakni sekelompok orang yang tinggal di suatu daerah dengan memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita nasional dalam hidup berbangsa dan bernegara. Menurut UUD 1945 dalam pasal 26, warga Negara adalah antara lain : 1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsalain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. (Yasin, 2006)

Seorang warga negara tentunya memiliki aturan dalam menjalankan kehidupannya dalam bernegara. aturan yang dimuat berkembang dengan melalui hak dan kewajiban yang didapatkan oleh seorang warga negara dari negara tersebut. hak warga negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. hal ini lebih

1

memiliki arti sebagai keistimewaan yang di dapat oleh warga negara dari negaranya tersebut. adapula kewajiban, kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh warga negara dalam mengabdi maupun cara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.(Yasin, 2006)

Di Indonesia, dalam mengasirasikan setiap hak dan kewajiban yang telah mereka lakukan di lalui dengan proses demokrasi. demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. demos memiliki makna dari rakyat. sedangkan, kratos adalah pemerintahan. demokrasi berarti pola pemerintahan yang berasal dari rakyat. dari arti inilah, seorang warga negara yang tinggal di indonesia khususnya, memiliki kesinambungan antara hak dan kewajiban yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat yang berdasarkan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. dengan demikian, hak dan kewajiban seorang warga negara harus selaras atau harmoni dengan sistem pemerintahan kita di indonesia yakni, demokrasi.(Jailani, 2015)

Berdasarkan penjelasan di atas, keselarasan dari hak dan kewajiban warga Negara dalam demokrasi terus berkembang di dalam negeri ini. Oleh karena itu, penyusun ingin membahas mengenai dinamika (perubahan) atas berjalannya demokrasi di Indonesia dengan keselarasan hak dan kewajiban seorang warga Negara dan pembahasan urgensi serta esensi dari harmoni hak dan kewajiban warga Negara dengan demokrasi.

1.2 Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga Negara ? 2. Bagaimana dinamika dari hak dan kewajiban warga Negara ? 3. Tantangan apa saja dalam perlakuan hak dan kewajiban warga Negara Indonesia ? 4.

Bagaimana dengan esensi dan urgensi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara Indonesia ?

2

1.3 Tujuan Makalah Tujuan pembuatan amkalah ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai dinamika dan tantangan yang terjadi dalam perlakuan harmoni hak dan kewajiban warga Negara di Indonesia serta memberikan esensi dan urgensi dalam perlakuan hak dan kewajiban di Negara Indonesia. Selain itu, makalah ini menjadi bentuk penyelesaian tugas pada mata kuliah kewarganegaraan.

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hak warga negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. hal ini lebih memiliki arti sebagai keistimewaan yang di dapat oleh warga negara dari negaranya tersebut. adapula kewajiban, kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh warga negara dalam mengabdi maupun cara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.(Yasin, 2006) contoh dari hak seorang warga Negara antara lain : 1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 3. Hak dalam upaya pembelaan negara 4. Hak berserikat dan berkumpul 5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik 6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara 8. Hak mendapat pengajaran 9. Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga. (Yasin, 2006)

Adapula kewajiban bagi seorang warga Negara adalah antara lain : 1. Menjunjung hukum dan pemerintahan 2. Turut serta dalam upaya pembelaan Negara 3. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara 4. Membayar pajak 5. Menghargai warga Negara 6. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum 7. Memelihara kelestarian lingkungan 8. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa 9. Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum. (Yasin, 2006) 4

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan arti demokrasi di Indonesia yakni, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Setiap hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia berusaha untuk mendapatkan keselarasan antara kewajiban dah hak seorang warga Negara dalam berurusan dengan Negara mereka. Yang dimana, hasil dari setiap perlakuan hak dan kewajiban warga Negara dapat memberikan dampak yang baik dan buruk bagi rakyat Negara Indonesia. 2.2 Dinamika dan tantangan Harmoni kewajiban dan hak Negara dan Warga Negara 2.2.1

Pengertian dinamika kewajiban dan hak warga Negara Dinamika memiliki arti sebagaai suatu perubahan (selalu bergerak) berkemang dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaann. Di dalam bernegara, dinamika memiliki gerak perubahan sebagaimana bentuk dari adanya interaksi antara masyarakat dengan masyarakat. Dari hal ini, dinamika dalam bernegara merupakan suatu bentuk perubahan yang terjadi karena adanya interaksi antar masyarakat yang bersifat dinamis (selalu bergerak). Hal ini sangat mendeskripsikan dari berjalannya hak dan kewajiban dari warga Negara. (Riska N. 29-08-18)

2.2.2

Dinamika dan tantangan yang terjadi pada hak dan kewajiban warga Negara Hak dan kewajiban wrga Negara Indonesia diatur dalam UUD 1945. Yang dimana, peraturan ini bersifat dinamis atau sudah beberapa kali berubah-ubah sesuai dengan kehidupan bernegara di indonesia. 1. Aturan dasar mengenai pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi Hak dan kewajiban waarga negara yang selalu diperhatikan ialah pendidikan. dalam pendidikan kebudayaan sendiri di indonesia sudah beberapa kali mengalami gerak dinamis. hak warga negara dalam bidang pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945, yakni "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran". namun, dengan adanya bentuk aktivitas dan interaksi masyarakat serta adanya demokrasi terjadilah perubahan UUD NRI 5

1945. isi pasal mengenai bidaang pendiidkan sesuai dengan pasal yang tertera pada pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945 adalah "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". perubahan yang terjadi terletak pada penggantian kata dari tiaap-tiap menjadi setiap dan kata pengajarann menjadi pendidikan. yang dimana 2 kata ini memiliki peahaman yang sangat lusa dengan pergantiannya seperti, kata pengajaran memiliki arti sempit deibandingkan dengan arti dari pendidikan. pendidikan adalah suatu proses dalam menanamkan nilai-nilai baik dalam bentuk ilmu pengetahuan dan perilaku sosial dalam linggkungan keluarga, sekolah, dan masyrakat. dengan demikian, adanya perubahan tersebut menyebabkan hak seorang warga negara dalam menjalankan pendidikan sangatlah dianggap penting di indonesia.

Dalam bidang pendidikan, adapula sub-bab yang mengalami pembaharuan salah satunya adalah pasal mengenai upaya pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. perubahan terbentuk dalam rumusan pasal 31 ayat 5 UUD NRI 1945, yakni "pemeintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai dan agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".hal ini memiliki arti sebagai waga negara indonesia harus mampu mengembangkan IPTEK dengan tetap beralaskan kepada kebudayaan dan keadaaan sosial agama di indoesia. hal ini memang diperlukan perhatian lebih karena berkembangnya IPTEK yang terkadang menganut kebudayaan dari luar dapat menggoyahkan kebudayaan dari masyarakat kita sendiri. contoh dikebidanan, di luar negeri dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) pemerintah setempat melakuakn teknik bank kondom agar kejadian seks bebas maupun pemerkosaan dapat diturunkan. hal ini berdampak dengan sistem perlakuan IPTEK di indonesia yang ingin mencanagkan program tersebut di indonesia. Namun, dalam bab pendidikan juga terdapat pasal yang mengatur hak seorang warga negara dalam memajukan kebudayaan nasionalnya, yakni tertera pada pasal 32 ayat 1 UUD NRI 1945 "negara memajukan kebudayaan nasional 6

indonesia di tengah pradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakan dalam memelihara dan mengembangkan nilai0nilai budayanya". dari perubahan pasal ini terkandung makna yang lebih tinggi dalam menjalankan hak warga negara untuk mempertahankan kebudayaan nasional. contohnya pada generasi mellenial seperti ini yang terbawa arus globalisasi seorang warga negara harus mampu menjaga kebudayaan nasional mereka seperti tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di negaranya, melakukan hal-hal kecil yang nasionalis seperti mengikuti upacar bendera di sekolah maupun mempelajari keragaman budaya seperti bahasa daerah dan makanan tradisional yang menjadi identitas negara maupun daerah mereka masing-masing. (Nurwardani et al., 2016) 2. Aturan dasar mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Hak dan kewajiban warga negara tentu saja tak lepas dari pola perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsanya. dalam hal ini, perekonomian nasional sudah diatur dalam UUD NRI 1945 pada bab XIV denagn judul kesejahteraan sosial dan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 33 ayat 3 dan pasal 34. namun, seiring dengan perkembangan dan pergerakan perekonomian di indonesia, pemerintah mengubah bab tersebut menjadi bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri atas 2 pasal, yakni pasal 33 ayat 5 dan pasal 34 ayat 4. pembahasan perubahan pada bab ii memiliki arti penting dari tiap pasal nya, seperti pasal 33 ayat 3 pada bab XIV yang lebih menegaskan kepada kekluargaan, produksi dan yang menguasai hajat hidup harus dipegang oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara. pada perubahannya memiliki arti yang jauh lebih luas dari seblumnya, pada pasal 33 ayat 4 lebih menegaskan tentang prinsip perekonomuan nasiaonal yang berguna untuk melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1,2,dan 3 di bab sebelum perubahan. Sedangkan, pada pasal 34 yang sebelumnya di bab XIV tidak menggunakan ayat dalam pembaharuannya pada pasal 34 ayat 4 memiliki 7

penambahan ayat mengenai kewajiban negara dalam memberikan kesejahteraan nasional bagi warga negaranya. pada pasal 34 ayat 4 ini jga lebih

membahas

upaya

mewujudkan

Indonesia

sebagai

negara

kesejahteraan (welfare state), sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. selain itu pembahasan yang lebih ditekankan juga mengarah kepada : a. mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat b. memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu c. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak d. menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dari penjabaran inilah negara harus dapat memberikan kewajiban mereka dalam memperbaikii kualitas perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi hak warga negara untuk mendapatkan jaminan dari keistimewaan tersebut. (Nurwardani et al., 2016)

3. Aturan dasar mengenai usaha pertahanan dan keamanan Negara Dalam bab ini, usaha pertahanan negara di atur dalam pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945 yakni, “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. sedangkan perubahan yang dibentuk melalui pasal 27 ayat 3 denagn perubahan yang lebih redaksional. hal ini lebih diartikan dalam pasal 27 ayat 3 merupakan penerapan dalam pasal sebelum perubahan. penerapan yang dilakukan ialah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha untuk pertahanan dan keamnaan negara. contohnya ialah, adanay peraturan yang menjaga kebudayaan nasioanl dalam arti untuk menjaga pertahanan kebudayaan nasional kita seperti Reog, PocoPoco, dan yang lainnya. (Nurwardani et al., 2016)

8

4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia Dalam penghormatan maupun perlakuan Hak Asasi Manusia pasca amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang cukup signifikan. sebelumnya, Hak Asasi Manusia diatur dalam UUD NRI 1945 pada pasal 27,28,29,30,31,32,33, dan 34. namun, setelah amandemen bab Hak Asasi Manusia diatur dalam bab tersendiri guan lebih memperinci dalam memberikan hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan hak mereka sesuai dengan hak asasi manusia. berdasarkan perubahan inilah, indonesia dapat menunjukan dirinya sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa yang bersungguh-sungguh dalam

melakukan

penghormatan

terhadap

hak

asasi

manusia.(Nurwardani et al., 2016)

2.3 Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak Negara dan warga Negara 2.3.1

Agama Karena kepercayaan bangsa yang beragama sejak zaman dahulu, maka bangsa ini mudah menerima penyebaran agama-agama besar. UUD merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Ketentuan di atur dalam UUD 1945. Pancasila sebagai dasar Negara memiliki sila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menjadi dasar dari : a. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab b. Persatuan Indonesia c. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan d. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. (Nurwardani et al., 2016) Dari uraian di atas, paham ketuhanan yang maha esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Ketuhanan yang maha esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam UUD 1945.

9

Adanya jaminan kemerdekaan memeluk agama diatur dalam pasal 29 ayat 2 dan juga pasal 28E ayat 1 UUD 1945. Pasal 29 ayat 2 mengatur mengenai kebebasan beragama dan beribadah yang dipertegas oleh pasal 28E ayat 1 yang mengatur hal yang sama. (Nurwardani et al., 2016) 2.3.2

Pendidikan dan kebudayaan Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Pendidikan kebudayaan dapat dikembangkan hingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 3. Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religious. Maknanya, yaitu untuk mencapai tujuan pendidika nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. (Nurwardani et al., 2016) Pada pasal 31 ayat 3 juga terdapat fungsi Negara, yaitu mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan system pendidikan nasional. Fungsi-fungsi Negara dalam hal pembangunan Negara yaitu : a. Fungsi minimal : melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan. b. Fungsi madya : menangani masalah-masalah eksternalitas, seperti pendidikan, lingkungan, monopoli c. Fungsi aktivis : menetapkan kebijakan industrial dan retribusi kekayaan Pendidikan termasuk fungi madya. Maknanya, meskipun bukan pelaksanaan fungsi tertinggi tapi tetap sang...