BAB 5 - Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat.pdf PDF

Preview

Summary

Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan terhadap negara adalah adanya hak dan k...

Description

Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212)

M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par.

Sebagai warga negara, bentuk keterikatan terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik (resiprokalitas).

Demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat • Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia • Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia • Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

• Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Konsep dan Urgensi Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Nusantara ini diperintah raja-raja

konsep kewajiban > konsep hak

Masa penjajahan di Nusantara Mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya nusantara Aksi-aksi perjuangan emansipatoris didokumentasikan Multatuli dalam buku Max Havelaar yang jelas lahir dari tuntutan terhadap hak-hak. Perjuangan melawan imperialisme (kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern)

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Tumbuh mentalitas yang gemar menuntut hak, akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau (strong sense of entitlement)

Hak?

Kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya

Wajib?

Beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Kewajiban?

Merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975)

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi (timbal balik antara hak dan kewajiban), hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.

Mill (1996)

Hak kebebasan seseorang tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri Kebebasan secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun pebuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain.

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Konsep yang perlu diusung dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Permasalahan? Rumusan aturan dasar dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara

Pasal 23A UUD 1945

Pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat

Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Sumber Historis John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Peristiwa

Tahun

Penjelasan

Magna Charta

1215

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, berupa pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan

Revolusi Amerika

1775

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika

Revolusi Prancis

1789

Bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality), dan persaudaraan (fraternite)

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Sumber Historis Franklin D. Rooselvelt (Presiden ke-32 Amerika Serikat) Empat macam kebebasan (The Four Freedoms) • • • •

Kebebasan untuk beragama (freedom of religion); Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech); Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want); dan Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). 10 Desember 1948 Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Universal Declaration of Human Responsibilities (Deklarasi Universal Tanggung Jawab Manusia). Interaction Council, 1997

Tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh

Terlalu mengutamakan hak secara ekslusif dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan pertengkaran tanpa akhir, di lain pihak mengabaikan tanggung jawab manusia dapat menjurus ke chaos (Budiardjo, 2008)

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Sumber Historis

Gejolak dalam masyarakat Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi

Bangsa yang pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab

Struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Sumber Sosiologis

Sumber Sosiologis Gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita (Wirutomo, 2001). Demokrasi yang kita peroleh pasca tumbangnya rezim Orde Baru merupakan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya) Munculnya kebencian sosial budaya terselubung (socio-cultural animosity), dimana pola konflik di Indonesia meluas menjadi konflik antarsuku, antar umat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya, yang justru bersifat horizontal (antarsesama rakyat kecil) sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif (bukan fungsional tetapi disfungsional), dan menjadikan kita sebagai sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri (self destroying nation)

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Socio-cultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif (integrasi normatif)

<

Pendekatan kekuasaan (integrasi koersif)

Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu (individual rights) dan kelompok masyarakat (collective rights), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan (Latif, 2011)

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Sumber Sosiologis

Sumber Politis Proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi.

UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perubahan

Rumusan Asli

Rumusan Perubahan

Pasal 31, Ayat 1

Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

• Perubahan kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia • Perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan

Pasal 31, Ayat 5

Tidak Ada

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

• Agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa • IPTEK berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju, maka apabila pertumbuhan budaya bangsa kita tidak disiapkan akan dapat terjadi kesenjangan budaya (cultural lag) • Budaya bangsa dan setiap orang Indonesia harus disiapkan untuk menyongsong era atau zaman kemajuan dan kecanggihan IPTEK tersebut

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Penjelasan

Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perubahan Pasal 32

Rumusan Asli • Tanpa Ayat Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia

Rumusan Perubahan

Penjelasan

• Ayat 1 Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilainilai budayanya • Ayat 2 Negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

• kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi, karena merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah perubahan dunia • Strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut: ✓ Menerima sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa; ✓ Menolak sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; ✓ Menerima secara selektif: unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Perubahan Bab XIV

Rumusan Asli Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat.

Rumusan Perubahan

Penjelasan

Judul Bab XIV menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat

• Ketentuan baru yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945 • Perubahan Pasal 34 dari tanpa ayat menjadi memiliki 4 ayat didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial • bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state), sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara Perubahan Ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara

Rumusan Asli • Pasal 30, Ayat 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara

Rumusan Perubahan

Penjelasan

• Pasal 27, Ayat 3 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. • Pasal 30, Ayat 2 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

• ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945] merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945 • Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara • Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh potensi rakyat warga negara, wilayah, sumber daya nasional, secara aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Perubahan Penghormatan terhadap hak asasi manusia

Rumusan Asli Hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34

Rumusan Perubahan Diatur dalam Bab XA (Hak Asasi Manusia), Pasal 28A-J

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Penjelasan • Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia • Indonesia sebagai anggota Perserikatan BangsaBangsa (PBB) bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM

Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara

Pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan.

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Agama Pancasila bersifat hierarkis piramidal, artinya urut-urutan lima sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya.

Pasal 29 UUD NRI 1945 Ayat 1: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa Ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Paham Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia

Maknanya adalah bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa (jiwa keberagamaan) harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam UUD NRI 1945

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat dimana pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya pembudayaan. Fungsi-fungsi negara (function of the state) dalam lingkup pembangunan negara (state-building) cakupannya meliputi hal-hal berikut ini: • Fungsi minimal melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. • Fungsi madya Menangani masalah-masalah eksternalitas, seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. • Fungsi aktivis Menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan.

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkeinginan bahwa pada tahun 2025 pendidikan nasional menghasilkan INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna)

Kecerdasan yang komprehensif

Bukan hanya cerdas intelektualnya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan kinestetis dan insan Indonesia juga harus kompetitif

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Pendidikan dan Kebudayaan

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat Semangat Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan yang merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional.

Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par

Every person in a well-ordered state is fully conscious of both his responsibilities and rights - Mahatma Gandhi End of Session - Iqbal Katik Pendidikan Kewarganegaraan (PH4103, PH3103, EKW212) M. Iqbal Katik RE., S.ST., M.P.Par...