BUKU - PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.pdf PDF

Preview

Summary

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Libby SinlaEloE & Paul SinlaEloE Rumah Perempuan Kupang Didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2017 Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh : Libby Si...

Description

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Libby SinlaEloE & Paul SinlaEloE

Rumah Perempuan Kupang Didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

2017

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh : Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE Penyunting: Tim Rumah Perempuan Desain sampul dan isi: Ragil Sukriwul Ilustrasi Isi: Buang Sine Cetakan pertama, Desember 2017 Ukuran : 14 x 18,5 cm Jumlah Halaman: 50 hal. Diterbitkan oleh Rumah Perempuan Kupang Dengan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

ISBN: 978-602-50912-1-6

© Hak Cipta pada Penulis dan Penerbit Hak Cipta dilindungi undang-undang. Diperbolehkan mengutip atau menggandakan sebagian isi buku selama tidak untuk kepentingan komersial.

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengantar Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), merupakan kewajiban bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Itulah amanat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Dalam Pasal 60 ayat (1) UUPTPPO, ditegaskan juga bahwa masyarakat diharapkan untuk membantu dan berperanserta dalam upaya pencegahan TPPO. Itu berarti, secara yuridis pencegahan TPPO adalah tanggungjawab Negara. Karenanya, untuk tujuan pencegahan TPPO, pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku (Pasal 61 UUPTPPO). Berpijak pada logika pikir yang demikian dan mengingat bahwa saat ini TPPO sudah sangat meluas serta bersifat sistemik dan telah membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Rumah Perempuan yang merupakan lembaga non profit dan bekerja untuk isu-isu terkait perempuan diantaranya penanganan korban TPPO serta pencegahan TPPO, telah mendesain konsep pencegahan TPPO berbasis masyarakat dan menuangkannya dalam buku yang berjudul “PenceGahan Tindak Pidana Perdagangan Orang” ini. Buku ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: Pertama, Memahami Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kedua, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Versi UU NO. 21 Tahun 2007; dan Ketiga, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat.

5

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

Materi buku Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ditulis dengan kerangka 5W dan 1H (What/Apa, Who/Siapa, Why/Mengapa, Where/Dimana, When/Kapan, How/Bagaimana) dan diuraikan dalam bentuk tanya jawab, agar substansinya dapat dengan mudah dipahami oleh setiap orang yang ingin melakukan kerja-kerja pencegahan TPPO berbasis masyarakat. Hadirnya buku Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat dipisahkan dari andil teman-teman di Rumah Perempuan, yakni: Imelda Daly, Rahmawaty Bagang, Nurkasrih Umar, Hofni Tefbana, Magda Suciati Taneo, Sepriana Tapehe dan Helena Korang yang selalu bersedia memberikan masukan dalam hal teknis maupun substansi. Untuk itu, patut mendapatkan ucapkan terima kasih. Ucapan terimakasih juga disampaikan secara khusus pada pihak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang telah mendukung dalam segala hal, hingga terbitnya buku ini. Pada akhirnya, buku ini diharpkan dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi mereka yang sementara dan akan melakukan kerjakerja pencegahan TPPO. Kupang, Desember 2017 Libby SinlaEloE Direktur Rumah Perempuan

6

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Daftar Isi KATA PENGANTAR ~ 5 DAFTAR ISI ~ 7 BAGIAN I MEMAHAMI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ~ 9

 Apa itu perdagangan orang? ~ 10  Apa itu tindak pidana perdagangan orang? ~ 11  Siapa pelaku tindak pidana perdagangan orang? ~ 14  Apa sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang? ~ 16  Siapa yang disebut sebagai korban tindak pidana perdagangan orang? ~ 17  Apa penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang? ~ 17 BAGIAN II PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG VERSI UU NO. 21 TAHUN 2007 ~ 19

 Mengapa tindak pidana perdagangan orang harus dicegah? ~ 20  Apa tujuan pencegahan tindak pidana perdagangan orang? ~ 21  Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang? ~ 22  Apa tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang? ~ 22

7

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

BAGIAN III PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT ~ 25



Apa itu pencegahan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat? ~ 26



Mengapa masyarakat harus berperan serta dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang? ~ 26



Bagaimana wujud peran serta dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang? ~ 27



Elemen apa saja yang harus terlibat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat? ~ 28



Apa prinsip pencegahan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat? ~ 29



Bagaimana masyarakat melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat? ~ 31

DAFTAR BACAAN ~ 35 TENTANG PENULIS ~ 38 LAMPIRAN-LAMPIRAN ~ 41

8

Bagian I MEMAHAMI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

Apa itu perdagangan orang?

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 1 angka 1 UUPTPPO). Apa itu tindak pidana perdagangan orang?

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPPO (Pasal 1 angka 2 UUPTPPO). Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam undang-undang ini telah dirumuskan dan dijabarkan sebagai berikut: 1.

10

Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain (Pasal 3 UUPTPPO).

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUPTPPO). 11

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

3. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 4 UUPTPPO). 4. Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5 UUPTPPO). 5.

Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6 UUPTPPO).

6.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh setiap penyelenggara negara mengakibatkan terjadinya TPPO (Pasal 8 UUPTPPO).

7.

Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO, dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9 UUPTPPO).

8. Membantu melakukan percobaan untuk melakukan TPPO (Pasal 10 UUPTPPO). 9.

Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO (Pasal 11 UUPTPPO).

10. Menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban TPPO, mempekerjakan korban TPPO untuk meneruskan praktik eksploitasi, 12

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO (Pasal 12 UUPTPPO). 11. Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO (Pasal 19 UUPTPPO). 12. Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan TPPO (Pasal 20 UUPTPPO). 13. Melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara TPPO (Pasal 21 ayat (1) UUPTPPO). 14. Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO (Pasal 22 UUPTPPO). 15. Membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana (Pasal 23 UUPTPPO).

16. Memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan (Pasal 24 UUPTPPO).

13

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

Siapa pelaku tindak pidana perdagangan orang?

Pelaku dalam konteks UUPTPPO dapat dipahami sebagai pihak atau subjek hukum yang melakukan TPPO. Ruang lingkup pelaku ini, meliputi: 1. Orang perseorangan, yang mencakup setiap individu/ perorangan yang melakukan TPPO (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO) 2. Kelompok terorganisasi, yakni kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan 14

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

melakukan satu atau lebih TPPO dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung (Penjelasan Pasal 16 UUPTPPO). 3. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang dalam kerjakerjanya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga terjadi TPPO (Pasal 1 angka 6 UUPTPPO). 4. Penyelenggara negara, yakni pegawai negeri atau pejabat pemerintah (NB: termasuk anggota Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik) yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan TPPO atau mempermudah terjadinya TPPO (Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UUPTPPO).

15

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

Apa sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang?

Sanksi dalam ilmu hukum dapat dipahami sebagai hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan pada seseorang yang tidak mentaati norma-norma yang berlaku. Artinya, sanksi merupakan konsekwensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Dalam UUPTPPO, terdapat 3 jenis sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku TPPO, yakni (1) sanksi pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda), (2) sanksi pidana tambahan, dan (3) Sanksi pidana pengganti (berupa kurungan). Untuk uraian lebih jelas terkait sanksi-sanksi dalam UUPTPPO dapat dibaca dalam lembar lampiran.

16

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Siapa yang disebut sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

Korban TPPO berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPTPPO, dipahami sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO. Dengan pengertian yang seperti ini, maka siapa saja bisa menjadi korban TPPO, baik itu laki-laki maupun perempuan, orang dewasa ataupun anak-anak (belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan). Apa penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang? A. Faktor Utama:

1. Faktor Ekonomi. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan jeratan utang, serta terbatasnya lapangan pekerjaan. 2. Faktor Pendidikan. Rendahnya pendidikan telah mengakibatkan sebagaian masyarakat jadi mudah terjebak dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan praktek perdagangan orang, baik dalam kapasitasnya sebagai pelaku maupun korban.

17

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

3. Faktor Hukum. Kesadaran dan pemahaman hukum terkait UUPTPPO yang belum memadai, baik itu dilevel eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pada tataran masyarakat kebanyakan. B. Faktor Pendukung:

1. Meningkatnya permintaan tenaga kerja dari Indonesia di pasar Internasional, sementara keterampilan sumber daya manusianya belum disiapkan dengan baik sesuai dengan pangsa pasar. 2. Daya tarik bekerja ke luar negeri yang begitu besar dengan pelbagai impiannya, bisa hidup enak dan nyaman di negeri orang, dapat gaji besar, dsb.

18

Bagian II PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG VERSI UU NO. 21 TAHUN 2007

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

Mengapa tindak pidana perdagangan orang harus dicegah?

Secara yuridis ada sejumlah landasan pemikiran yang mendasari mengapa pencegahan TPPO harus dilakukan. Antara lain: 1. Tindak Pidana Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (Penjelasan Umum UUPTPPO). 2. Hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Amandamen ke-2, tanggal 18 Agustus 2000 Jo. Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia). 3. Perbudakan merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). 4. Tindak Pidana Perdagangan orang telah meluas ke dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang 20

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia (Konsideran Menimbang Poin c UUPTPPO). Apa tujuan pencegahan tindak pidana perdagangan orang?

Dalam UUPTPPO, ditegaskan bahwa pencegahan TPPO pada dasarnya bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya TPPO (Pasal 56 UUPTPPO).

21

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang?

Pasal 57 ayat (1) UUPTPPO mengamanatkan agar Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga, wajib mencegah terjadinya TPPO. Apa tindakan yang harus dilakukan pemerintah terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang?

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan TPPO, sebagi berikut: 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang (Pasal 57 ayat (2) UUPTPPO). 2. UUPTPPO juga mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO dalam rangka melaksanakan pemberantasan TPPO (Pasal 58 ayat (1) UUPTPPO). 3. Demi mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan TPPO, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimandatkan untuk membentuk gugus tugas yang 22

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah maupun Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi (Bandingkan dengan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) UUPTPPO).

4. Dalam Pasal 58 ayat (4) UUPTPPO, ditegaskan bahwa gugus tugas yang dibentuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ini, merupakan lembaga koordinatif yang bertugas: Pertama, mengkoor23

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

dinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO; Kedua, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama; Ketiga, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; Keempat, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; Kelima, melaksanakan pelaporan dan evaluasi. 5. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Dan kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 59 ayat (1) & (2) UUPTPPO).

24

Bagian III PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

Apa itu pencegahan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat?

Pencegahan TPPO dengan pendekatan berbasis masyarakat (community based approach), dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah terjadinya TPPO. Mengapa masyarakat harus berperan serta dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang?

Selain tanggung jawab kemanusian, Pasal 60 ayat (1) UUPTPPO mengamanatkan bahwa dalam upaya pencegahan TPPO, masyarakat diharapkan untuk membantu dan berperanserta. Karenanya, untuk tujuan pencegahan TPPO, pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku (Pasal 61 UUPTPPO). Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO, bukan hanya untuk kepentingan memperluas dukungan/keterlibatan untuk gerakan pencegahan, tetapi dalam rangka hak dan demokrasi. Hal ini menjadi penting sebab masyarakat adalah “pilar” terdepan yang langsung berhadapan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) terkait pencegahan TPPO. 26

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bagaimana wujud peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang?

Peran serta masyarakat dalam pencegahan TPPO, diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib (Pasal 60 ayat (2) UUPTPPO). Dalam melaksanakan peran sertanya, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum (Pasal 62 UUPTPPO). Untuk itu, peran serta masyarakat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab (Pasal 63 UUPTPPO).

27

Libby SinlaEloE dan Paul SinlaEloE

Elemen apa saja yang harus terlibat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat?

Elemen-elemen yang seharusnya berperan dalam pencegahan TPPO adalah: 1. Negara yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga koordinatif (Gugus Tugas TPPO di Pusat dan Daerah) yang memiliki kepentingan perlindungan bagi korban. 2. Masyarakat dan Komunitas dalam hal ini individu dan kelompok sosial yang memiliki visi dan misi sama 28

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dalam memberantas TPPO misalnya Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, Media, Lembaga Sosial (tinggal di wilayah administratif yang sama atau antar wilayah dan antar negara). 3. Pendamping adalah seseorang dan/atau kelompo...