Contoh isi proposal PDF

Preview

Summary

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan fisik kota ditandai dengan semakin bertambah luasnya kawasan terbangun, sedangkan perkembangan dari aspek sosial ekonomi meliputi pertumbuhan penduduk, sistem sosial ataupun peningkatan pendapatan masyarakat. Kebutuhan lahan wilayah perkotaan terutam...

Description

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perkembangan fisik kota ditandai dengan semakin bertambah luasnya kawasan terbangun, sedangkan perkembangan dari aspek sosial ekonomi meliputi pertumbuhan

penduduk,

sistem

sosial

ataupun

peningkatan

pendapatan

masyarakat. Kebutuhan lahan wilayah perkotaan terutama berhubungan dengan pertumbuhan, perluasan dan perkembangan ruang kota yang diperlukan bagi prasarana kota seperti perumahan, bangunan umum, jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan sanitasi, taman-taman dan lapangan olah raga. Kebijakan tentang Penataan Ruang di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut bahwa untuk masing-masing daerah agar di susun suatu Rencana Tata Ruang sebagai pedoman dalam penataan ruang, dan dalam implementasinya harus dapat mencerminkan sekaligus menciptakan upaya yang optimal, seimbang, terpadu dan tertib antara kepentingan daerah, masyarakat, lestari dan berkesinambungan di dalam pemanfaatan ruang. Tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang berbentuk alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Bentuk produk tata ruang pada dasarnya dapat berupa alokasi letak, luas dan atribut lain (misalnya jenis dan intensitas kegiatan) yang direncanakan dapat di capai pada akhir rencana. Selain bentuk tersebut, Tata Ruang juga dapat berupa suatu prosedur belaka (tanpa menunjuk alokasi letak, luas dan atribut lain) yang harus dipatuhi oleh pengguna ruang di wilayah rencana. Namun tata ruang dapat pula terdiri atas gabungan kedua bentuk diatas, yaitu terdapat alokasi ruang dan juga terdapat prosedur. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu prosedur perijinan yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya antisipasi

penurunan kualitas ruang akibat pemanfaatan ruang yang kurang sesuai. Penggunaan ruang di perkotaan oleh masyarakat sering tidak efisien dan cenderung menimbulkan konflik karena tiap pelaku/aktor-aktor pembangunan berusaha mengoptimasi kepentingannya masing-masing atau kelompoknya. Rencana Tata Ruang diharapkan dapat mencegah gejala tersebut, sehingga ruang yang digunakan oleh masyarakat dapat menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kepentingan bersama secara menyeluruh. Dilain pihak, perkembangan wilayah yang terjadi, menyebabkan banyaknya lahan yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat permukiman dan perdagangan/usaha. Sehingga intensitas penggunaan lahan dan harga lahan/tanah sebagai bentuk pemanfaatan ruang semakin tinggi. Sehingga dalam pemanfaatan ruang dan khususnya kegiatan pendirian bangunan oleh masyarakat yang menunjukan peningkatan, belum diimbangi dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemanfaatan ruang yang ada. Sebagai akibatnya adalah proses penataan kota terkesan mulai tidak teratur. Dan kota tumbuh berdasarkan keinginan masyarakat dengan melihat dari aspek ekonomi saja. Untuk tertibnya pelaksanaan peraturan tersebut, yang antara lain meliputi struktur, alokasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pemanfaatan ruang itu sendiri. Hal yang tak kalah penting untuk di kaji adalah keberadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu bentuk ijin pemanfaatan ruang didaerah. Sebagai salah satu peraturan daerah, IMB dimaksudkan untuk mengoptimalkan penataan, pengawasan dan pengendalian kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sejalan dengan kehidupan yang kian berkembang dan maju. Bertitik tolak dari maksud dan tujuan bahwa diberlakukannya IMB bagi setiap pendirian bangunan adalah agar desain, pelaksanaan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat lain yang berlaku, IMB merupakan salah satu alat pengendali penataan ruang yang menentukan. Sedangkan dari aspek pendapatan daerah, dari besarnya tarif berdasarkan kriteria

yang ditetapkan, IMB merupakan salah satu sumber income daerah yang strategis dari segi kontinuitas dan cakupan pelayanan. Disamping itu, bagi pihak masyarakat pemohon, IMB mempunyai manfaat terwujudnya rasa aman, keindahan dan

keserasian

bangunan

terhadap

lingkungannya serta nilai tambah terhadap bangunan itu sendiri. Nilai tambah itu antara lain; harga bangunan yang akan naik dengan sendirinya; sebagai salah satu syarat pengajuan hipotik (kredit dengan jaminan tanah dan bangunan); disamping jaminan kepastian hukum terhadap bangunan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Izin Mendirikan IMB secara berhasilguna dan berdaya guna (efektif dan Efesien) akan membawa kemanfaatan bagi kepentingan individu, masyarakat dan pemerintah sebagai pengelola dan pengendali dalam penataan ruang. Sehingga dalam pelaksanaannya IMB bukan semata-mata aturan yang memaksa masyarakat, tetapi akan merupakan suatu kebutuhan dasar dalam pendirian dan kepemilikan bangunan. Berdasarkan gambaran umum efektifitas IMB sebagai alat pengendali penataan ruang, dan salah satu sumber pendapatan daerah seperti terurai di atas, penerapan IMB di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 dalam kenyataan dan pengamatan yang ada, belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat dikaji , antara lain dari data target dan realisasi retribusi IMB dibandingkan dengan data jumlah rumah/bangunan di Kota Payakumbuh tahun 2007 yang berasal dari Dinas Tata Kota Payakumbuh. Selain itu Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota yang dihadapkan pada keterbatasan pemanfaatan lahan dan ruang perkotaan, sebagai akibat pesatnya pelaksanaan pembangunan. Selain itu meningkatnya aktivitas social dan ekonomi masyarakat di Kota Payakumbuh mengakibatkan tingginya intensitas kebutuhan lahan dan ruang perkotaan. Suatu kompleks perumahan dapat tumbuh menjadi kawasan campuran karena adanya kebutuhan ruang untuk menunjang kegiatan sosial atau ekonomi masyarakatnya. Dengan adanya konflik pemanfaatan lahan berupa pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan lahan dan ruang, maka perlu adanya perangkat / instrumen penataan dan pengendalian ruang di Kota Payakumbuh.

Perubahan fungsi lahan yang terjadi serta pelanggaran sempadan jalan yang semakin besar yang dilakukan oleh masyarakat, menunjukan adanya penyimpangan tujuan yang hendak dicapai peraturan IMB. Keadaan atau kondisi tersebut menunjukan efektifitas IMB di Kota Payakumbuh terhadap peraturan tersebut masih rendah. Selain itu, dari sisi kelembagan Pemerintah Daerah selaku pihak yang melayani IMB masih bersifat pasif, yaitu pelayanan yang hanya diberikan bagi siapa yang membutuhkan. Keterbatasan SDM aparatur yang menangani dan sarana maupun prasarana masih merupakan kendala terhadap kondisi belum optimalnya pelayanan tersebut. Bahkan terhadap pelanggaran yang terjadi, sering belum ada tindakan sebagai penerapan sanksi hukum. Akibat lebih jauh dari kondisi ini adalah penataan bangunan sebagai inti fisik kota terkesan kurang teratur dan berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar/ekonomi masyarakat saja. Peraturan IMB (Perda No.9 tahun 1996) adalah peraturan yang mengikat/berlaku bagi semua pihak yang melakukan kegiatan pendirian/merubah dan atau menambah bangunan di selurh wilayah Kota Payakumbuh, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat/rumah tangga. Bagi kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan pemerintah dan swasta karena jumlah yang terbatas, jenis, tempat dan fungsinya jelas, pemantauan lebih mudah dilaksanakan. Namun bagi kegiatan pendirian bangunan yang dilakukan oleh masyarakat/rumah tangga karena jumlahnya yang banyak dan terdapat beberapa faktor maupun aspek yang melatarbelakangi, maka pemantauannya akan menghadapi banyak kesulitan. Dalam hal inilah diperlukan adanya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan IMB. Selain itu, dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat mulai bergeser dari pola kehidupan petani dengan sifat tradisional, kearah kehidupan modern yang komersial. Sehingga masyarakat mulai memperhitungkan untung rugi untuk setiap kegiatan dari sisi ekonomi. Sedangkan dari aspek hukum, keamanan dan ketertiban serta kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan cukup baik, terutama untuk kasus-kasus pidana atau kriminal. Meskipun ada jumlahnya sedikit dan sifatnya pidana ringan. Namun demikian dalam hal kepatuhan

masyarakat terhadap Peraturan daerah yang berkaitan dengan perijinan, belum sepenuhnya dipatuhi. Misalnya peraturan Izin Mendirikan Bangunan. Bentuk pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang khususnya dengan berlakunya Perda tentang IMB di Kota Payakumbuh, antara lain adalah : a. Banyak terdapat kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan masyarakat tidak dimohonkan ijin (IMB). b. Terdapat bangunan yang melanggar garis sempadan. c. Terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan. d. Terdapat kegiatan menambah dan atau merubah bangunan oleh masyarakat yang tidak dilaporkan/dimohonkan ijin. Pelanggaran terhadap prosedur IMB meliputi bangunan sudah berdiri tetapi tidak memiliki IMB; kegiatan menambah dan atau merubah bangunan yang tidak dilaporkan atau dimintakan izin; IMB dimohonkan setelah bangunan berdiri. Pelanggaran terhadap garis sempadan dapat dilihat dengan masih banyaknya bangunan yang terdapat di pinggir jalan yang kondisinya berada tepat di tepi jalan. Kondisi ini akan berpengaruh pada tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat sendiri. Pelanggaran terhadap rencana peruntukan lahan dimaksud adalah pelanggaran terhadap rencana peruntukan permukiman yang terealisasi untuk kegiatan perdagangan dan jasa, gudang, kantor dan lain-lain. Berdasarkan data dari Dinas Tata Kota Payakumbuh berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan tata ruang di Kota Payakumbuh dalam tahun terakhir, yakni tahun 2007 ada sejumlah 1.021 buah bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang. Untuk bangunan yang dibangun sesuai dengan pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh dan bangunan tersebut dilengkapi dengan IMB, selama tahun 2007 ada sejumlah 1.059 buah bangunan yang tertib tata ruang. Sehingga jika diperbandingkan antara bangunan yang melanggar tata ruang dan bangunan yang tertib tata ruang selama satu tahun terakhir (tahun 2007) adalah sebesar 50% bangunan yang masih melanggar tata ruang di Kota Payakumbuh. Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan IMB di Kota Payakumbuh belum optimal dengan segala permasalahannya, maka penyusun tertarik untuk

mengadakan pengkajian/penelitian mengenai peran serta masyarakat terhadap Peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Payakumbuh.

1.2 Rumusan Masalah Secara garis besar permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi pentingnya studi ini adalah : Adanya fenomena bahwa walaupun telah dilaksanakan pemberlakuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang masih terjadi pelanggaran berkaitan dengan penataan ruang dan peraturan IMB. Berdasarkan pengamatan dan keterangan dari beberapa pihak, bahwa pelaksanaan IMB sebagai alat pengendali penataan ruang khususnya di Kota Payakumbuh menghadapi banyak masalah. Yaitu masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB; Bangunan melanggar ketentuan Garis Sempadan; bangunan yang beralih fungsi dan kegiatan merubah atau menambah bangunan yang tidak dimintakan izin. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik satu rumusan masalah, bahwa pelaksanaan peraturan IMB sebagai alat pengendali dan pemanfaatan ruang di Kota Payakumbuh masih menghadapi banyak masalah. Yaitu tingkat paritisipasi masyarakat atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan IMB mash rendah. Sehingga mengakibatkan kota berkembang kurang sesuai dengan perencanaan yang ada serta terkesan kurang teratur dan rawan dari segi keamanan maupun kesehatan. Kondisi ini apabila dibiarkan akan berdampak negatif terhadap penataan ruang, seperti tidak terpenuhinya standar kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keserasian dari segi arsitektur maupun menurunya kualitas lingkungan. Oleh karena itu untuk tertib pemanfaatan ruang di Kota Payakumbuh ke depan, menarik diadakan studi untuk mengetahui Sejauhmanakah Peran Serta Masyarakat Terhadap Peraturan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Payakumbuh.

1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat peran serta masyarakat terhadap berlakunya peraturan Izin Mendirikan Bangunan, dari aspek peran serta masyarakat dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab atau yang mempengaruhinya. Sehingga lebih lanjut akan dapat ditentukan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan efektifitas IMB baik sebagai salah alat pengendali penataan ruang maupun sebagai salah satu sumber pendanaan/income daerah.

1.3.2 Sasaran Penelitian Sasaran studi ini adalah : 1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang berkaitan dengan penerapan IMB baik yang berupa obyek maupun subyek yaitu masyarakat. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap IMB. 3. Mengkaji hubungan antara tingkat peran serta masyarakat dengan faktorfaktor yang mempengaruhinya. 4. Menyusun rekomendasi dalam upaya – upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap peraturan IMB.

1.3.3 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Memberikan gambaran tentang efektifitas penerapan IMB dalam rangka mewujudkan tertib penataan ruang, khususnya dilihat dari aspek peran serta masyarakat. 2. Sebagai salah satu sumbang saran atau masukan bagi upaya peningkatan efektifitas penerapan IMB di Kota Payakumbuh.

1.4 Ruang Lingkup 1.4.1 Ruang Lingkup Spasial Ruang lingkup spasial yang akan dikaji adalah Kota Payakumbuh. Pemilihan Kota Payakumbuh sebagai wilayah studi antara lain didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan: a. Merupakan pintu gerbang utama masuk Proinsi Sumatera dari Propinsi Riau. b. Bergesernya aktivitas pertanian menjadi aktivitas sosial ekonomi sebagai kegiatan perkotaan di Kota Payakumbuh sehingga memiliki dampak terhadap pemanfaatan ruang kota cukup tinggi. c. Wilayah yang berkembang dengan cepat sejalan dengan bertambah dan berkembangnya jumlah penduduk. d. Luas Kota Payakumbuh yang relatif kecil dihadapkan pada masalah pengendalian

pemanfaatan

ruang

kota

sebagai

akibat

pesatnya

pembangunan. e. Pemerintah

Kota

Payakumbuh

memiliki

instrumen

pengendalian

pemamnfaatan ruang, salah satunya adalah melalui IMB. IMB di Kota Payakumbuh pelaksanaannya dimulai sejak Tahun 1996, di dalam perjalanan IMB saat ini masih banyak mengalami kendala di lapangan. Peta wilayah studi Kota Payakumbuh dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.

1.4.2 Ruang Lingkup Substansional Ruang lingkup subtansial/materi yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi: 1.

Membahas pengertian dan hubungan IMB dengan pelaksanaan tertib penataan ruang

2.

Membahas tentang tingkat pemahaman dan peran serta para aktor dalam penerapan IMB yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan tindakan.

3.

Membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat pemilik bangunan terhadap peraturan IMB.

4.

Membahas tentang proses dan tindakan/upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan IMB sebagai salah satu Perda yang bertujuan

untuk menciptakan tertib penataan ruang dan meningkatkan pendapatan daerah.

1.5 Kerangka Pemikiran Urbanisasi sebagai suatu proses yang logis dari peradapan manusia untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri, membawa konsekuensi makin meningkatnya penggunaan ruang/lahan dalam memenuhi kebutuhannya. Di lain pihak ruang/lahan untuk aktifitas tersebut karena sifatnya ada keterbatasan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Maka dalam hal inilah perlu adanya batasan-batasan / peraturan tentang penataan ruang, sehingga dapat memadukan antara kepentingan masyarakat/individu untuk beraktifitas dan terjaganya kualitas ruang/lahan sebagai lingkungan yang dapat mendukung aktifitas masyarakat tersebut secara berkelanjutan. Implementasi lebih lanjut dari penataan ruang adalah diberikannya izin pemanfaatan ruang sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian. Dalam hal inilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di berlakukan, sebagai salah satu alat pengendali dalam penataan ruang. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagai salah satu alat Peraturan Daerah (Perda) di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah, adalah merupakan salah satu alat kontrol/pengendali di dalam penataan ruang wilayah/kota. Implementasi IMB di Kota Payakumbuh yang diberlakukan berdasarkan Perda No 9 Tahun 1996 pada saat ini belum seperti yang diharapkan / belum optimal. Hal ini di tunjukan antara lain : 1.

Masih banyaknya penduduk yang belum terlayani

2.

Banyak kegiatan mendirikan bangunan masyarakat yang tidak terpantau

3.

Terdapatnya bangunan yang melanggar garis sempadan bangunan dan sempadan jalan.. Kondisi tersebut menunjukan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib tata

ruang dan tata bangunan pada khususnya, belum ada pemahanan dan kesungguhan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Guna mengetahui lebih lanjut terhadap berlakunya IMB sebagai alat pengendali tata ruang, perlu adanya kajian/studi

tentang seberapa jauh tingkat peran serta masyarakat terhadap peraturan tersebut di Kota Payakumbuh. Untuk memperjelas kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat dilihat bagan alur pikir sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Alur Pikir :

Potensi Wilayah Kota Payakumbuh

Pembangunan yang berbasis pada

berdampak makin tingginya

pemberdayaan dan partisipasi

intensitas penggunaaan tanah

masyarakat

Konflik antara pembangunan penataan kota dengan realitas masyarakat dalam kegiatan mendirikan bangunan Perlunya tertib peraturan dalam pemanfaatan ruangan IMB sebagai perangkat pengendali pemanfaatan ruang belum sepenuhnya dipatuhi masyarakat Payakumbuh

Kajian Teori

Mengapa IMB Belum sepenuhnya Dipatuhi oleh Masyarakat ?

Identifikasi dan analisis scoring terhadap tingkat peran serta masyarakat dan pelanggaran masyarakat/pemilik bangunan

Identifikasi dan Analisis Chi square faktor-faktor berpengaruh terhadap peraturan IMB

Identifikasi dan analisis korelasi antara tingkat peran serta masyarakat dengan factor-faktor yang mempengaruhi

Kesimpulan dan Rekomendasi

1.6. Metode Penelitian 1.6.1 Tahap Persiapan Untuk penyusunan laporan ini, pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan antara lain : 1. Perumusan masalah, tujuan, sasaran dan manfaat studi. Dimana permasalahan diangkat dari fenomena/isue-isue yang berkembang berkaitan dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang IMB sebagai alat pengendali penataan ruang di wilayah studi, sedangkan tujuan dan sasaran diarahkan untuk menjawab permasalahan yang terangkat tersebut. 2. Penentuan lokasi studi, yaitu Kota Payakumbuh, yang memiliki peluang untuk terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan pengendalian tata ruang yang tertuang dalam RTRW Kota Payakumbuh dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan melalui Izin Mendirikan Bangunan. Sehingga akan berdampak terjadinya intensitas penggunaan yang tinggi berikut dengan permasalahannya, khususnya dalam penataan ruang. 3. Studi Literatur dan identifikasi terhadap kebutuhan data baik data primer maupun sekunder.

1.6.2 Teknik Sampling Populasi yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah bangunan dan seluruh warga masyarakat pemilik bangunan non perumahan di Kota Payakumbuh yang berjumlah 104.969, terdiri dari bangunan permanen dan semi permanen. Sampel dalam penelitian yang diambil dari populasi sebesar tersebut di atas ditentukan dengan menggunakan ru...