Contoh RKS (JALAN SIKHPK PAKET 1) PDF

Preview

Summary

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT (RKS) PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA BALIKPAPAN JL. RUHUI RAHAYU BALIKPAPAN K E G I A T A N : PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SIKHPK TERITIP P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN JALAN SIKHPK TERITIP - PAKET I SUMBER DANA : DAK TAHUN AN...

Description

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT (RKS)

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA BALIKPAPAN JL. RUHUI RAHAYU BALIKPAPAN

K E G I A T A N : PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SIKHPK TERITIP P E K E R J A A N : PEMBANGUNAN JALAN SIKHPK TERITIP - PAKET I

SUMBER DANA : DAK TAHUN ANGGARAN : 2017

JL.AMD NO 61 RT/RW 68 KEL.BATU AMPAR BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR NO TLP (0542) 5650981 EMAIL : alfa borneo @yahoo.co.id

DAFTAR ISI SYARAT - SYARAT TEKNIS BAB I SYARAT-SYARAT UMUM DAN TEKNIS

Halaman

Pasal 1 : PEKERJAAN PENDAHULUAN....................................................... .

1

PEKERJAAN JALAN…................................................................... .

1

Pasal 2: PENYEDIAAN TENAGA KERJA..................................................... .

1

Pasal 3 : MEMULAI PEKERJAAN................................................................... .

2

Pasal 4 : MOBILISASI……………………………………………………….……. .

3

Pasal 5 : PAPAN NAMA PROYEK.................................................................. .

3

Pasal 6 : RENCANA KERJA…………………….………………………………….

3

Pasal 7 : PELAKSANAAN PENYEDIA BARANG/JASA/KONTRAKTOR………..

4

Pasal 8 : KENAIKAN HARGA……………………………………………….……..

4

Pasal 9: PEKERJAAN TAMBAH KURANG …………….……........................... …

5

Pasal 10 : GUDANG BAHAN……………………………………..………………..

5

Pasal 11 : KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA........... …

6

Pasal 12 : SARANA DAN PERALATAN KERJA..................................................

7

Pasal 13 : LAPORAN HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN………................

8

Pasal 14 : PENJELASAN RKS DAN GAMBAR……..………… ........................ …

8

Pasal 15 : TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR / PEMBORONG.................... .

10

Pasal 16 : RESIKO…………………………………..............................................

11

Pasal 17 : DENDA DAN GANTI RUGI…………………………………………......

12

Pasal 18 : KETENTUAN DAN SYARAT BAHAN – BAHAN………......................

12

Pasal 19 : PEMERIKSAAN BAHAN BAHAN………......................................... .

13

Pasal 20 : PEMBERSIHAN TEMPAT KERJA………......................................... .

13

Pasal 21 : PENGUKURAN KONDISI AWAL DAN PENENTUAN STA + 0.00...... . 14 Pasal 22 : PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN………........................................ .

15

Pasal 23 : PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN………........................................ .

16

BAB II SYARAT-SYARAT TEKNIS PEKERJAAN JALAN Pasal 1 : U M U M .......................................................................................... .

17

Pasal 2 : PEKERJAAN PENDAHULUAN………….. ................................... ….

17

Pasal 3 : PEKERJAAN JALAN LEBAR 9,5 M….….................................... . …

18

Pasal 4 : PEKERJAAN JALAN LEBAR 6 M................................................. ….

20

BAB III PEKERJAAN LAIN – LAIN DAN PENUTUP Pasal 1 : MASA PELAKSANAAN, MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA

PEKERJAAN……………………………….. ............................................ . 23 Pasal 2 : PEKERJAAN PEMBERSIHAN………………............................................

23

Pasal 3 : FOTO DOKUMENTASI………..……………............................................

24

Pasal 4 : PENUTUP……………….……..……………............................................

24

1

BAB I SYARAT - SYARAT TEKNIS PASAL 1 1.1 Pekerjaan yang dimaksud dalam uraian ini adalah meliputi: 1.1.1

PEKERJAAN PENDAHULUAN a. Mobilisasi dan Demobilisasi b. Pembersihan Lokasi c. Pekerjaan Pengukuran

1.1.2

PEKERJAAN JALAN a. Pekerjaan Jalan Lebar 9,5 M b. Pekerjaan Jalan Lebar 6 M c. Pekerjaan Lain - Lain

1.2 Sertifikasi Badan Usaha : A. Klasifikasi Bidang Usaha : Bangunan Sipil B. Sub Kuaifikasi

: SI 003

Jasa Pelaksanaan Konstruksi Jalan Raya

( Kecuali jalan layang ), jalan, rel kereta api dan landas pacu bandara C. Kualifikasi Usaha

: Perusahaan Non Kecil PASAL 2 PENYEDIAAN TENAGA KERJA

2.1

Selama masa pelaksanaan KONTRAKTOR harus menyediakan tenaga inti yang cukup memadai untuk pekerjaan ini

2.2

Pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi, KONTRAKTOR harus menyediakan pelaksana lapangan,tenaga mandor, tukang dan pekerja yang cukup trampil serta cukup jumlahnya.

2.3

Jadwal Hasil Pekerjaan dan Alur Pekerjaan

2 Kontraktor harus mulai melaksanakan pekerjaan di lapangan selambatlambatnya dalam tujuh (7) hari kalender setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Owner dan harus menyelesaikan pekerjaan selama 3 (Tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender 2.4

Tenaga Ahli No

1 2

2.5.

Profesi/Keahlian Ahli Madya Manajemen Proyek Ahli Muda Teknik Jalan

Pendidikan

Jabatan

Pengalaman Kerja

S1 Teknik Sipil

Project Manager

10 Tahun

S1 Teknik Sipil

Site Manager

5 Tahun

Tenaga Penunjang No 1 2 3 4 5 6

Profesi/Keahlian

Pendidikan

Jabatan

Pengalaman Kerja

SMK

Tenaga Penunjang Tenaga Penunjang

3 Tahun

SMK

Tenaga Penunjang

2 Tahun

SMK

Tenaga Penunjang

2 Tahun

SMK

Tenaga Penunjang Tenaga Penunjang

2 Tahun

TS 28 - Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan – mempunyai SKT TS 012 - Tukang Besi-beton / Barbender / Bar bending – mempunyai Sertifikat K3 TS 013 - Tukang Cor Beton / Concretor / Concrete Operations – mempunyai Sertifikat K3 TS 004 - Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan - mempunyai SKT TA 005 - Tukang Pasang Batu / Stone (Rubble) Petugas K3 – mempunyai Sertifikat K3

SMK

SMK

2 Tahun

2 Tahun

Pasal 3 MEMULAI KERJA Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal penunjukan dan perintah kerja pelaksanaan pekerjaan (SPK), pihak Kontraktor / Pemborong harus sudah memulai melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan.

3 Apabila setelah 1 (satu) minggu Kontraktor / Pemborong yang ditetapkan belum melaksanakan pembangunan fisik secara nyata di lapangan, maka akan diberlakukan ketentuan yang telah dibuat oleh Panitia / Pengguna Jasa Pasal 4 MOBILISASI Mobilisasi yang dimaksud adalah mencakup hal-hal sebagai berikut : 4.1. Transportasi peralatan konstruksi yang berdasarkan daftar alat-alat konstruksi yang diajukan bersama penawaran, dari tempat pembongkarannya ke lokasi dimana alat itu akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan ini. 4.2. Pembuatan kantor Kontraktor / Pemborong, gudang dan lain-lain di lokasi proyek untuk keperluan pekerjaan ini. 4.3. Dengan selalu disertai ijin Konsultan Pengawas, Kontraktor / Pemborong dapat berbagai perubahan, pengurangan dan atau penambahan terhadap alat-alat konstruksi serta alat kerja lainnya 4.4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari pemberitahuan memulai kerja, Kontraktor /Pemborong harus menyerahkan program mobilisasi kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui. Pasal 5 PAPAN NAMA PROYEK Kontraktor / Pemborong harus memasang Papan Nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya Kontraktor / Pemborong. Pasal 6 RENCANA KERJA 6.1 Sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Kontraktor / Pemborong wajib membuat Rencana Kerja Pelaksanaan dari bagian-bagian pekerjaan berupa bar chart dan S-curve bahan dan tenaga. 6.2. Rencana Kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas, paling lambat dalam waktu 8 (delapan) hari kalender

4 setelah Surat Keputusan Penunjukan (SPK) diterima oleh Kontraktor / Pemborong. Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas akan disahkan oleh Pemberi Tugas / Pemimpin / Ketua Proyek. 6.3.

Kontraktor / Pemborong wajib memberikan salinan Rencana Kerja rangkap 2 (dua) kepada Konsultan Pengawas untuk diberikan kepada Pemilik Proyek dan Perencana. 1 (satu) salinan Rencana Kerja harus ditempel pada dinding bangsal Kontraktor /Pemborong di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan/ prestasi kerja.

6.4. Kontraktor / Pemborong harus selalu dalam pelaksanaan penbangunan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja tersebut. 6.5.

Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor /Pemborong berdasarkan Rencana Kerja tersebut Pasal 7 PELAKSANAAN PENYEDIA BARANG/JASA/KONTRAKTOR 7. 1. Kontraktor / Pemborong

harus menempatkan pelaksana (Mandor) di

lapangan yang menguasai masalah teknis dan administrasi pelaksanaan pembangunan serta dapat mengambil keputusan yang dilakukan di lapangan. 7. 2. Pelaksana di lapangan harus mengerti gambar-gambar perencanaan pelaksanaannya dan menguasai bidangnya. 7. 3. Jangka waktu masa kontrak 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak penandatangan kontrak dengan masa pemeliharaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender yang dimulai sejak serah terima pertama.

Pasal 8 KENAIKAN HARGA 8. 1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia Barang/Jasa/Kontraktor.

5 8. 2. Kontraktor / Pemborong

tidak dapat mengajukan tuntutan kecuali apabila

terjadi tindakan moneter yang di umumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk pekerjaan Penyedia Barang/Jasa/Kontraktor. Pasal 9 PEKERJAAN TAMBAH KURANG 9. 1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksaan dengan gambar dan spesifikasi yang dituangkan dalam dokumen kontrak, maka Pengguna Barang/Jasa/Pemberi Kerja bersama Kontraktor / Pemborong dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan. c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. d. Melaksanakan pekerjaan tambahan yang belum tercantum dalam kontrak yang di perlukan untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh pekerjaan barang / jasa. 9. 2. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% ( sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal. 9. 3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Barang/Jasa/Pemberi Kerja secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa/Kontraktor, lalu ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal. 9. 4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak. 9. 5. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dijadiakan alasan untuk mengubah waktu penyelesaian, kecuali atas persetujuan tertulis Pengguna Barang/Jasa/Pemberi Kerja. Pasal 10 GUDANG BAHAN

6 10.1. Gudang Bahan Material, Pemborong / Kontraktor berkewajiban membuat gudang yang dapat dikunci untuk menyimpan material dan alat kerja, yang mana tempatnya / lokasinya akan ditentukan oleh Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas 10.2.

Gudang bahan material

dibuat dan dibiayai oleh Kontraktor / Pemborong,

setelah selesai pelaksanaan pembangunan / pekerjaan tersebut, harus segera dibongkar/dibersihkan oleh Kontraktor / Pemborong, dan bahan-bahan bekasnya menjadi milik Kontraktor / Pemborong. 10.3. Kontraktor / Pemborong berkewajiban menjaga keamanan dan kebersihan area pekerjaan. Pasal 11 KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 11.1. Selama masa pekerjaan, Kontraktor / Pemborong harus senantiasa memelihara kebersihan lokasi pekerjaan, setiap saat sampah-sampah pekerjaan selalu diangkut dan dikumpulkan di suatu tempat yang telah ditentukan. 11.2. Kontraktor / Pemborong berkewajiban menyediakan air minum yang bersih, sehat dan cukup di tempat pekerjaan untuk para pekerja dan personil yang terlibat dalam proyek. 11.3. Kontraktor / Pemborong berkewajiban menyediakan kotak PPPK (P3K) di tempat pekerjaan. 11.4. Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan, Kontraktor / Pemborong bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja, bahan dan peralatan teknis serta konstruksi yang diserahkan Pemberi Tugas. Dalam hal terjadinya kerusakan-kerusakan, maka Kontraktor / Pemborong harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. 11.5. Apabila terjadi kecelakaan, Kontraktor / Pemborong secepat mungkin memberitahukan kepada Konsultan Pengawas dan mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan tersebut.

7 11.6. Selama pembangunan berlangsung, Kontraktor / Pemborong wajib menyediakan helm proyek, sepatu both dan sarung tangan di sesuaikan dengan jumlah pekerja dilapangan. 11.7. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja Nomor 30/KPTS/1984 dan Kep-07/Men/1984 tanggal 27 Januari 1984 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 bagi Tenaga Kerja Borongan Harian Lepas pada Kontraktor Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek-proyek Departemen Pekerjaan Umum, Pihak Kontraktor /Pemborong yang sedang melaksanakan pembangunan /pekerjaan agar ikut serta dalam program Jaminan Keselamatan Kerja (BPJS Ksesehatan dan BPJS Ketenaga) dan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Tugas dan Konsultan pengawas. Pasal 12 SARANA DAN PERALATAN KERJA Kontraktor / Pemborong harus menyediakan, peralatan kerja berikut alat bantu lainnya untuk melaksanakan bagian-bagian pekerjaan serta mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap bahan-bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna sampai dengan diserah-terimakannya pekerjaan tersebut kepada Pengguna Jasa. 12.1. PERALATAN KERJA Menyediakan alat-alat kerja seperti a.

Bulldozer 100 – 150 Hp – 1 Unit

b

Exavator 80 – 140 - 1 Unit

c

Tandem Roller 6 – 8 T - 1 Unit

d.

Dump Truck - 3 Unit

12.2. BAHAN-BAHAN BANGUNAN Menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan serta tepat pada waktunya.

8 12.3. PENYEDIAAN AIR 12.3.1. Air untuk bekerja harus disediakan oleh Kontraktor / Pemborong dengan Menyediakan air dari luar. 12.3.2. Air harus bersih, bebas dari : bau, lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya yang dapat menurangi kualitas pekerjaan. Penyediaan air harus sesuai dengan petunjuk dan persetujuan dari Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa 12.3.3. Kontraktor / Pemborong harus menyediakan tempat penampung air untuk keperluan pekerjaan. Pasal 13 LAPORAN HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN 13.1. Pelaksana lapangan setiap hari harus membuat Laporan Harian mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan / pekerjaan, baik bersifat teknis maupun administratif. 13.2. Dalam pembuatan laporan tersebut, pihak Kontraktor / Pemborong harus memberikan data-data yang diperlukan menurut data dan keadaan sebenarnya. 13.3. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan secara rutin dibuat oleh Kontraktor dan Konsultan Pengawas (rangkap 3) 13.4. Laporan-laporan tersebut di atas setiap minggu dan bulannya, harus diserahkan kepada Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan untuk bahan monitoring. Pasal 14 PENJELASAN RKS DAN GAMBAR 14.1.Bila gambar yang menyangkut spesifikasi teknis tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat / berlaku adalah RKS. 14.2. Harus juga disadari bahwa revisi-revisi pada alignemen, lokasi seksi (bagian) dan detail gambar mungkin akan dilakukan didalam waktu pelaksanaan kerja. Kontraktor / Pemborong harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan maksud gambar dan spesifikasinya, dan tidak boleh mencari keuntungan dari kesalahan atau kelalaian dalam gambar atau dari ketidak-sesuaian antara gambar dan

9 spesifikasinya. Setiap deviasi dari karakter yang tidak dijelaskan dalam gambar dan spesifikasi atau gambar kerja yang mungkin diperlukan oleh keadaan darurat konstruksi atau lain-lainnya, akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan disahkan secara tertulis. 14.3. Konsultan Pengawas akan memberikan instruksi berkenaan dengan penafsiran yang semestinya untuk memenuhi ketentuan gambar dan spesifikasinya. Permukaan-permukaan pekerjaan yang sudah selesai harus sesuai dengan garis, lapisan bagian dan ukuran yang tercantum dalam gambar, kecuali bila ada ketentuan lain dari Konsultan Pengawas. 14.4. UKURAN. 14.4.1. Ukuran - ukuran yang digunakan disini semuanya dinyatakan dalam Centi meter ( cm ) untuk pekerjaan Arsitektur dan Sipil, Khusus ukuran-ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur, pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan jadi / selesai ( “finished”). 14.4.2. Bila ada keraguan mengenai ukuran, Kontraktor / Pemborong wajib melaporkan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas yang selanjutnya akan memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan. 14.4.3. Bila ukuran sudah tertera dalam gambar atau dapat dihitung, maka pengukuran skala tidak boleh dipergunakan kecuali bila sudah disetujui oleh Konsultan Pengawas. Setiap deviasi dari gambar karena kondisi lapangan yang tak terduga akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan disahkan secara tertulis. Kontraktor / Pemborong tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas / Pimpinan Proyek, dan segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab Kontraktor / Pemborong baik dari segi biaya maupun waktu. 14.5. PERBEDAAN GAMBAR. 14.5.1. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka gambar yang mempunyai skala yang lebih besar yang mengikat (berlaku).

10 14.5.2. Mengingat setiap kesalahan maupun ketidak-telitian di dalam pelaksanaan satu bagian pekerjaan akan selalu mempengaruhi bagian pekerjaan lainnya, maka didalam hal terdapat ketidakjelasan, kesimpang siuran, perbedaan perbedaan dan ataupun ketidak-sesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Kontraktor / Pemborong diwajibkan melaporkan kepada Konsultan Pengawas secara tertulis dan selanjutnya diadakan pertemuan dengan Konsultan Pengawas / Pimpinan Proyek dan Konsultan Perencana, untuk mendapat keputusan gambar mana yang akan dijadikan pegangan. 14.5.3. Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor/Pemborong untuk memperpanjang / meng-“klaim” biaya maupun waktu pelaksanaan. 14.6. PERUBAHAN,

PENAMBAHAN,

PENGURANGAN

PEKERJAAN

DAN

PEMBUATAN “AS BUILT DRAWING“. 16.6.1.Tata cara pelaksanaan dan penilaian perubahan, penambahan dan pengurangan pekerjaan disesuaikan dengan Dokumen Kontrak. 14.6.2.Setelah pekerjaan selesai dan diserah-terimakan, Kontraktor / Pemborong

berkewajiban

membuat

gambar-gambar

yang

memuat seluruh perubahan, dan sesuai dengan kenyataan yang telah dikerjakan / dibangun oleh Kontraktor / Pemborong ( As Built Drawing ). Biaya untuk penggambaran “As Built Drawing”, sepenuhnya menjadi tanggungan Kontraktor / Pemborong. Pasal 15 TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR / PEMBORONG 15.1. Kontraktor / Pemborong harus bertanggung-jawab penuh atas kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RKS dan Gambar Kerja. 15.2. Kehadiran Konsultan Pengawas selaku wakil Pemberi Tugas untuk melihat, mengawasi, menegur atau memberi nasehat tidak me...