Covid 19 : kumpulan peraturan perundang undangan PDF

Preview

Summary

i KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG COVID 19 ii KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TENTANG COVID 19 Penyusun Suharyanto IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA 2020 iii KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat karunianya penyusunan buku dengan j...

Description

i

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG

COVID 19

ii

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TENTANG COVID 19

Penyusun Suharyanto

IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA 2020

iii

KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat karunianya penyusunan buku dengan judul “Kumpulan peraturan perundangundangan tentang COVID-19”dapat diselesaikan. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi tentang regulasi yang berkaitan dengan penanganan wabah COVID-19. Buku ini terdiri dari 6 bagian , yaitu: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 5. Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 6. Pedoman pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan dan menjadi acuan dalam penelusuran informasi tentang pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta, 1 April 2020 Ketua Umum PP-IPI T. Syamsul Bahri

iv

v

BAGIAN 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

SALINAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

7 TAHUN

2O2O

TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA WRUSD/SEASE 2019

(cowD-1e) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-L9) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

b.

bahwa World HealthOrganization (WHO)telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2O2O;

c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan

adanya

penularan COVID-L9 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;

d.

bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus D.isease 2019 (COWD1g);

Mengingat

SK No 0107?6 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2Mengingat

1.

Pasal

4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 32731;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol8

tentang

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan

Presiden Nomor 17 Tahun 2OLB tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Benca.na pada Kondisi

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 34);

MEMUTUSKAN: Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GUGUS

TUGAS

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA T/7RUS DISEASE 2019

(cowD-1e).

Pasal 1 .

SK No 010719 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-3Pasal

1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden

ini disebut Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-L9.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 bertujuan:

a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;

c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;

d. meningkatkan sinergi

pengambilan

kebijakan

operasional; dan

e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19. Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-I9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pengarah; dan b. Pelaksana. Pasal 5

SK No O1O72O A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas: a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID- 1 9. Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas: a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19; b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-I9; c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-L9; dan e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-L9 kepada Presiden dan Pengarah.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 dibantu oleh Sekretariat yang

berkedudukan

di Badan Nasional

Penanggulangan

Bencana.

(2) Sekretariat...

SK No 010721 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-5(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud

pada ayat

(1)

mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan

administrasi kepada Gugus Tugas

Percepatan

Penanganan COVID-L9.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

A.

Pengarah

: 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. 4. B.

Menteri Kesehatan; dan Menteri Keuangan.

Pelaksana

Ketua

Kepala

Badan

Nasional

Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua

1. Asisten Operasi

Panglima

Tentara Nasional Indonesia; dan

2. Asisten Operasi Kepolisian Negara

Kepala

Republik

Indonesia. Anggota

1. Unsur Kementerian

Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Unsur Kementerian Kesehatan; 3. Unsur Kementerian Dalam Negeri;

4. Unsur... SK No O1O722 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-64. Unsur Kementerian Luar Negeri; Kementerian 5. Unsur Perhubungan;

6.

Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;

7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Unsur Kementerian Agama; 9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 10. Ijnsur

Tentara

Nasional

Indonesia; 1

1.

Unsur Kepolisian

Negara

Republik Indonesia; dan 12. Unsur Kantor Staf Presiden. Pasal 9

(1)

Anggota Pelaksana Gugus Tugas

Percepatan

Penanganan COVID-19 diangkat dan diberhentikan oleh

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 diatur dengan

Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-I9, sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Pasal 10. .

SK No 010723 A

.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-7

-

Pasal 10

(1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden dan Pengarah. (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Presiden dan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan. Pasal

(1) Gubernur

1

1

dan Bupati/Walikota membentuk

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-I9 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19.

(2) Penanganan COVID-L9 di daerah diiakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-

1

9.

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Pasal 13 Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

SK No O1O724 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-8Pasal 14

Keputusan ditetapkan

Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi B idan Hukum dan Perundang-undangan, t

anna Djaman

SK No O1O737 A

BAGIAN 1I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

BAGIAN III Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19

I SALINAN I PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REFOCUSSING KEGIATAN, REALOKASIANGGARAN,SERTA PENGADAAN

BARANG DAN JASA DALAMRANGKAPERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Sehubungan

semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan·barang dan jasa Corona Virus Disease 2019 dalam rangka percepatan penanganan (COVID-19), dengan ini menginstruksikan: Kepada

dengan

1.

Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;

2.

Sekretaris .. .....Kabinet;

3.

Kepala ·Staf Kepresidenan;

4.

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

5.

Kepala'Kepolisian Republik Indonesia;

6.

Jaksa Agung;

7.

Kepala Lembaga P.emerintah Non Kementerian;

8.

Pimpinan

9.

Para Gubemur seluruh Indonesia; dan

Kesekretariatan

10. Para Bupati/Walikota

.

.

Lembaga Negara;

seluruh In,donesia.

Untuk ...

SK No 022698 A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2 -

Untuk KESATU

Mengutamakan ada untuk penanganan

penggunaan alokasi anggaran yang telah kegiatan-kegiatan yang mempercepat Corona

Virus

Disease

2019

(COVID-19) (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran)

dengan

mengacu

kepada

Corona

Virus

Disease

protokol 2019

penanganan (COVID-19)

di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana Corona Virus operasional percepatan penanganan Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KEDUA

Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA'

Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang ·dan 'jasa untuk mendukung percepataii · penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-'19) dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraah Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan · Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang -dan .Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 ten tang ~enyelenggaraan Penanggu18.?gan Bencana Dalam Keadaari Tertentu.

KEEMPAT ...

SK No 022699 A

PRESIDEN REPUBLIK INDOr-aESIA

- 3 -

KEEMPAT

Melakukan percepatan

pengadaan barang dan jasa dalam rangka Corona Virus Disease 2019 penanganan (COVID-19) dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KELIMA

Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus barang Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

KEENAM

Khusus kepada: 1. Menteri

Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.

2. Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkahlangk~ dalam rangka percepatan lebih lanjut penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan},atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota. 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat penyiapan dan untuk melakukan percepatan infrastruktur yang diperlukan dalam pembangunan rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

4: Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatap. dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang belum memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan 'peraturan perundan~-undanga.u. .

'

5. Kepala.

SK No 022700 A

,.

PRESIDEN REPUBLIK, INDONESIA

- 4 -

5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Corona Virns Disease 2019 (COVJD-19). 6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virns Disease 2019 (COVJD-19).

KETUJUH

Melaksanakan Instruksi tanggung jawab.

Presiden

1n1 dengan

penuh

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKOWIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA m dan Perundang-undangan,

SK No 022697A

BAGIAN IV Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

SATINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG

KEBIJAI(AN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI

coRoNA WRUS D/SEASE 2019 (COVTD- le) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA,

Menimbang

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesej ahteraan masyarakat;

b.

bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap

perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurLlnan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety netl, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak; c. bahwa

SK No 023780 A

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2c

bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) telah berdampak pula

terhadap

memburukn...