Dasar-dasar-Keuangan-Publik PDF

Preview

Summary

DAFTAR ISI Prakata iii Daftar Isi v BAB I PENDAHULUAN 1 Definisi Keuangan Publik 1 Alasan Mempelajari Keuangan Publik 1 Pentingnya Sektor Publik 2 Karakteristik Kebijakan Publik 4 Ruang Lingkup Keuangan Publik 5 Pendekatan Analisis 6 Kriteria yang Digunakan untuk Mengevaluasi kebijakan Politik 7 BAB...

Description

DAFTAR ISI Prakata Daftar Isi BAB I

iii v PENDAHULUAN Definisi Keuangan Publik Alasan Mempelajari Keuangan Publik Pentingnya Sektor Publik Karakteristik Kebijakan Publik Ruang Lingkup Keuangan Publik Pendekatan Analisis Kriteria yang Digunakan untuk Mengevaluasi kebijakan Politik

1 1 1 2 4 5 6 7

BAB II

BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS Identifikasi Barang Publik Karakteristik Barang Publik Perbedaan antara Barang Publilk dan Barang Pribadi Permintaan Barang Publik Tingkat Output yang Efisien Free Rider Problem Eksternalitas

9 9 10 10 12 13 13 14

BAB III

PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK Tujuan Kebijakan Harga Penentuan Harga Barang Publik Implementasi Penentuan Harga dalam Produk Pertanian Fungsi Penawaran dan Tanggapan Sektor Pertanian Kebijakan Harga Positif Kebijakan Harga Negatif Kebijakan Penyangga (Buffer Stock Policy)

16 16 17 18 19 20 21 21

BAB IV

FUNGSI DAN AKTIVITAS PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN Fungsi Utama Alasan Keterlibatan Pemerintah dalam Ekonomi Aktivitas Pemerintah dalam Perekonomian Fungsi Alokasi Fungsi Distribusi Fungsi Stabilisasi Koordinasi Fungsi Anggaran

23 23 24 26 26 27 28 29

BAB V

FUNGSI ALOKASI Latar Belakang Adanya Fungsi Alokasi Efisiensi Pasar dan Kegagalan Pasar

30 30 31

v

Penyediaan Barang Publik Efisiensi Penyediaan Barang Publik oleh Pemerintah

34 39

BAB VI

FUNGSI DISTRIBUSI Konsep Keadilan Faktor-Faktor yang Menentukan Distribusi Distribusi sebagai Suatu Kebijakan Pemecahan atas Distribusi yang Adil dan Merata Redistribusi

43 44 46 46 47 47

BAB VII

FUNGSI STABILISASI Kebijakan Stabilisasi Kebijakan Moneter Kebijakan Fiskal Stabilisasi Anggaran

50 50 50 51 51

BAB VIII

SISTEM PILIHAN PUBLIK Konsep Keseimbangan Politis (Political Equilibrum) Pemilihan dan Pemungutan Suara (Election and Voting) Memberikan Suara atau Abstain (Vote or not to vote) Keseimbangan Politis dalam Aturan Mayoritas (Majority Rule) Fenomena Cycling Penyebab Cycling Metode Pemungutan Suara

52 52 53 54 56 62 63 65

BAB IX

KONSEP ANGGARAN Balance budget Jenis-Jenis Anggaran Konsep PPBS (Planning Programming and Budgeting System) Siklus Anggaran Masalah Umum Anggaran

69 70 70 73 75 78

BAB X

KEBIJAKAN STABILISASI Model-model Pengganda dengan Investasi Tetap Pengeluaran publik Pajak Lump-Sum Peranan Tunjangan Sosial (transfer) Sistem dengan Pajak Penghasilan Kenaikan Anggaran Berimbang Jenis-Jenis Inflasi Keseimbangan menurut Paham Ricardo

80 80 83 83 84 84 85 86 89

BAB XI

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Unsur-Unsur Pembangunan Kebijakan Struktur Perpajakan Kapasitas Kena Pajak dan Upaya Perpajakan Pengembangan Struktur Perpajakan Pajak Penghasilan Perorangan Pajak Penghasilan Perusahaan

91 91 93 93 95 95 96

vi

Pajak Tanah Pajak Kekayaan dan Pajak atas Bumi dan Bangunan Pajak dan Bea atas Komoditas Insentif Perpajakan Insentif Domestik Insentif bagi Modal vs Insentif bagi Tenaga Kerja Insentif bagi Modal Asing Insentif Ekspor Kebijakan Pengeluaran Bantuan Internasional dan Redistribusi

97 97 98 98 99 100 101 102 102 103

HUTANG PUBLIK Pertumbuhan Hutang Pemerintah Struktur Hutang Pemerintah Hutang Publik sebagai Bagian dari Struktur Likuiditas Ekonomi Pendanaan Kembali vs Pelunasan Hutang Beban Pajak dari Pelunasan Hutang Pengalihan Beban melalui Hutang Luar Negeri Peminjaman oleh Pemerintah Daerah Manajemen Hutang Struktur Jangka Waktu dari Suku Bunga Teori Struktur Jangka Waktu Dampak Inflasi Struktur Jangka Waktu dan Manajemen Hutang yang Efektif Hutang Pemerintah Lokal

106 106 106

BAB XIII

DASAR-DASAR PERPAJAKAN Penerimaan Pajak Penerimaan Non Pajak Prinsip-Prinsip Pajak Siklus Arus Pajak Tarif Pajak Istilah-istilah dalam Perpajakan

124 124 124 126 127 128 129

BAB XIV

PRINSIP KEADILAN PERPAJAKAN Prinsip Manfaat Prinsip Kemampuan Membayar Kriteria Umum Keadilan Perpajakan Prinsip Keadilan dan Pajak Penghasilan Prinsip Keadilan dan Pajak Penjualan Prinsip Keadilan dan Pajak Kekayaan

132 132 133 134 136 137 138

BAB XV

DAMPAK PERPAJAKAN TERHADAP PEREKONOMIAN Efficiency Effect Dampak Pajak Kriteria Tarif Pajak Kriteria Struktur Pajak yang Baik

140 140 141 143 145

BAB XII

110 110 111 115 116 117 117 118 118 119 121

vii

BAB XVI

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK PRIBADI Aturan Utama Penentuan Penghasilan Kena Pajak Penerapan Tarif Pajak Prosedur Pembayaran Prinsip-Prinsip Definisi Penghasilan Praktek Definisi Penghasilan : Pengecualian Praktek Definisi Penghasilan : Pengurangan atas Penghasilan Neto Preferensi Pajak Permasalahan-Permasalahan Wajib Pajak Berpenghasilan Tinggi Perlakuan Pajak Bagi Wajib Pajak Berpenghasilan Rendah Pola Progresivitas Tarif Pajak Penyesuaian Terhadap Inflasi Pilihan Unit Kena Pajak

147 147 148 148 149 150 153

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN Struktur Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Perlukah Perseroan Dikenakan Pajak? Integrasi Pajak Aspek-Apek Khusus Definisi Basis Pajak Aturan Penyusutan dan Waktu Penyusutan Metode Penyusutan Ekonomis vs Metode Penyusutan Dipercepat Pembebanan Sekaligus Penyesuaian Terhadap Inflasi Investment Tax Credit Siapa yang Menanggung Beban Pajak? Pajak Penghasilan Badan untuk Usaha Kecil dan Menengah

167 167 167 172 174 175

BAB XVIII

PAJAK ATAS KONSUMSI Jenis Pajak atas Konsumsi di Indonesia Bahasan-bahasan dalam Pajak atas Konsumsi Tahap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Nilai Akhir Sebagai Agregat dari Pertambahan Nilai Jenis Pajak Pertambahan Nilai Distribusi Beban Pajak Cukai Pajak Penjualan Umum Pajak Pengeluaran Wajib Pajak Pribadi

184 184 185 187 188 189 189 192 192 192 193

BAB XIX

PAJAK ATAS KEKAYAAN Alasan-alasan Pengenaan Pajak atas Kekayaan Pajak atas Tanah Distribusi Beban Pajak Kekayaan Pajak Kekayaan sebagai pajak atas Penghasilan Modal Pola-Pola Alternatif

197 197 199 201 202 205

BAB XVII

viii

157 158 159 159 161 163 163

177 179 180 180 181 182

Pajak atas Kekayaan Bersih Pengalaman Berbagai Negara yang Menerapkan Pajak atas Kekayaan Bersih Struktur dan Basis Pajak Peranan Harta tak Berwujud (Intangibles) Bea atas Modal

206

BAB XX

PAJAK ATAS WARISAN Alasan-alasan Pengenaan pajak atas Warisan Tujuan dan Jenis Pajak Permasalahan-Permasalahan Khusus

210 210 210 212

BAB XXI

ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA ATAS BARANG DAN JASA SOSIAL Mengidentifikasai Manfaat dan Biaya Mengevaluasi dan Mengkonversi Manfaat dan Biaya Mendiskonto Manfaat yang Akan Datang Pengaruh Tingkat Diskonto terhadap Present Value Menentukan Tingkat Diskonto Sosial (Social Rate of Discount) Pengaruh Inflasi Menentukan Peringkat Proyek

213 214 214 215 216 217 219 220

BAB XXII

STRUKTUR BELANJA PUBLIK Faktor-Faktor Penyebab Pertumbuhan Faktor Belanja Barang dan Jasa Faktor Pengeluaran dari Transfer Porsi Pendapatan Klasifikasi Belanja Publik

224 224 224 226 229

BAB XXIII

KEBIJAKAN BELANJA PUBLIK SEKTOR-SEKTOR UMUM Perlunya Analisis Sektor Pertahanan Nasional Jalan Raya Pendidikan Fasilitas Rekreasi

231 231 232 233 234 235

BAB XXIV

KEBIJAKAN BELANJA PUBLIK DALAM TUNJANGAN SOSIAL Tunjangan Kepada Penghasilan Rendah Asuransi Sosial Sistem Tunjangan Sosial Terkini

237 237 239 239

BAB XXV

KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Dimensi Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal Efisiensi Stabilitas Makro Ekonomi Keadilan (Equity) Syarat-Syarat Keberhasilan Desentralisasi Fiskal

241 243 243 244 245 245

206 206 207 209

ix

BAB XXVI

TRANSFER PUSAT KE DAERAH : TEORI DAN PRAKTIK Pendahuluan Tujuan Transfer Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah Jenis-Jenis Transfer

247 247 249 255 256

BAB XXVII PERPAJAKAN DAERAH Pendahuluan Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah Ciri-Ciri Tertentu Suatu Pajak Daerah Ketentuan Mengenai Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ketentuan Mengenai Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Peruntukannya Tarif Pajak Propinsi dan Kabupaten/Kota Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pembiayaan Daerah

264 264 265 266

BAB XXVIII PINJAMAN DAERAH Pendahuluan Tujuan dan Batas-Batas Pinjaman Metode dan Sumber-Sumber Pinjaman Persyaratan-Persyaratan Pinjaman Penggunaan Pinjaman dalam Pembiayaan Praktek Pinjaman Daerah di Indonesia Beberapa Isu yang Terkait dengan Regulasi Pinjaman Daerah

274 274 274 276 277 278 279 280

BAB XXIX

284 284 287 288 290 292 293

KOORDINASI PAJAK INTERNASIONAL Pendahuluan Prinsip-Prinsip Pajak Internasional Koordinasi atas Pajak Penghasilan dan Pajak Laba Koordinasi Pajak Produk Koordinasi Pengeluaran Koordinasi Kebijakan Stabilisasi Pemahaman atas Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) Cakupan Tax Treaty Pencegahan Penghindaran Pajak Ketentuan Lain-Lain

Daftar Pustaka Biografi Penyusun

x

269 271 271 272

294 295 301 301 304 307

1

B A B I PENDAHULUAN Definisi Keuangan Publik euangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang termasuk pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Keuangan publik menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Keuangan publik juga menganalisis pengeluaran publik untuk membantu kita dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. Dalam keuangan publik, sebagai contoh, uraian-uraian mengapa pertahanan nasional harus dikelola oleh negara sedangkan makanan diserahkan kepada swasta dan mengapa suatu negara menggunakan komposisi berbagai jenis pajak - bukan pada pajak tunggal merupakan hal-hal yang dibahas didalamnya.

K

Keuangan publik mempelajari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena setiap keputusan mempunyai pengaruh pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta. Sehingga, penting untuk mengembangkan model-model ekonomi yang membantu menjelaskan arti alokasi sumber daya yang efisien atau optimal, arti keadilan, dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas suatu keputusan publik. Dengan demikian, fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, ditribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

Alasan Mempelajari Keuangan Publik Keuangan publik erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan berdasar asas demokrasi. Apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat ini akan bekerja lebih keras dan berusaha Dasar-dasar Keuangan Publik

2 meyakinkan para pemilih bahwa kontribusi mereka atas pembayaran-pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang lebih baik. Sektor publik telah mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Jumlah yang sangat besar nilainya ini merupakan alasan yang kuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu masalah keuangan publik. Penting bagi kita untuk mengamati aktivitas organisasi pemerintah - yang tidak ditujukan untuk mencari laba tetapi memaksimalkan jasa pelayanan kepada masyarakat - dan mengetahui karakteristik khusus yang melekat pada sektor publik. Salah satu perhatian pokok pengeluaran rumah tangga ada pada makanan, perumahan, pakaian, transportasi, kesehatan dan rekreasi. Kemudian, muncul pertanyaan apakah pengeluaran-pengeluaran untuk masing-masing jenis tersebut dilakukan dengan bijaksana. Kemudian, apakah hasil penerimaan pajak (terutama pajak penghasilan) dari rumah tangga seperti yang tercantum dalam anggaran negara memang relevan dengan aktivitas-aktivitas sektor publik ini. Pertanyaan-pertanyaan lain akan timbul berkaitan dengan mengapa pemerintah memerlukan anggaran sebanyak itu, digunakan untuk apa uang-uang itu, dan apakah uang tersebut digunakan dengan bijaksana? Secara normal, semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka semakin besar proporsi pajak yang harus dibayarkan. Seiring dengan itu, kepentingan dan perhatian publik akan meningkat. Bagi individu yang merasa tidak puas dengan beban pajak yang menjadi tanggungan mereka, maka mereka akan memberi pengawasan yang lebih pada aktivitas pemerintah. Sistem perpajakan haruslah diarahkan pada kepuasan dari sudut pandang para individu tersebut, karena para individu ini menaruh perhatian pada aktivitas belanja publik setelah mereka membayar pajak. Karena, apabila pembayar pajak merasa terpuaskan, mereka akan merasa sukarela pada saat pemerintah mengambil sebagian pendapatan mereka. Dalam situasi ini, pembayar pajak akan memberikan otoritas lebih kepada pemerintah untuk mengelola dan mengendalikan sejumlah sumber daya keuangannya.

Pentingnya Sektor publik Di Amerika Serikat, lebih dari dua puluh persen pendapatan nasional (GNP) berasal dari belanja pemerintah, sedangkan di negara-negara Eropa Barat, prosentase belanja publik tersebut lebih besar. Kebijakan publik dianggap penting dalam hal mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional, melalui kebijakan moneter dan penganggaran, karena sektor publik dan sektor swasta merupakan kesatuan integral dalam sistem perekonomian. Dalam sistem perekonomian kapitalis, dikehendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu. Pada situasi ini, peran pemerintah timbul untuk mengatur dan mengelola aspek-aspek kepentingan publik dan karakteristik umum dari aktivitas tersebut adalah bahwa kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk memperoleh

Dasar-dasar Keuangan Publik

3 keuntungan. Pemerintah dapat melakukan tiga kegiatan publik utama, tipikalnya dalam penyediaan pertahanan nasional, keadilan sosial dan pekerjaan umum. John Stuart Mill menyampaikan alasan-alasan tentang perlunya aktivitas publik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut: 1. 2. 3.

Bahwa campur tangan pemerintah, walaupun harus membatasi kebebasan individu, dibutuhkan dalam memelihara perdamaian dan melindungi masyarakat terhadap serangan yang datang dari luar maupun dari dalam. Bahwa pemerintah haruslah bersifat inferior dalam melakukan kegiatan industri dan perdagangan, karena usaha seperti itu dapat dijalankan oleh sektor swasta. Bahwa individu akan lebih percaya diri apabila mengerjakan sesuatu untuk kepentingannya sendiri, sehingga pemerintah hanya bergerak dalam area yang menyangkut kepentingan publik atau umum.

Dalam perkembangannya, tidak ada lagi paham ekstrim seperti itu sehingga negara kapitalis pun memandang perlu adanya peranan pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah semakin diperlukan dalam melakukan kegiatankegiatan ekonomi karena mekanisme pasar dalam sistem kapitalis mempunyai beberapa kelemahan. Diantara kelemahan-kelemahan mekanisme pasar tersebut adalah sebagai berikut: 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Adanya barang publik (akan didefinisikan dan dibahas dalam bab mendatang) yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar, sehingga harus disediakan oleh pemerintah. Adanya perbedaan biaya pribadi dan biaya sosial, manfaat pribadi dan manfaat sosial, sehingga pemerintah secara nyata diperlukan dalam pengelolaan biaya dan manfaat sosial karena swasta tidak ada keinginan mengelolanya. Adanya risiko yang sangat besar yang tidak mungkin dikelola oleh swasta. Adanya sifat monopoli dalam bidang usaha tertentu yang menyebabkan pemerintah harus campur tangan agar monopoli tidak merugikan para pelaku ekonomi. Adanya inflasi atau deflasi yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis oleh mekanisme pasar. Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar pelaku ekonomi pasar.

Akan tetapi, fungsi sektor publik berbeda dengan fungsi rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian. Peran tersebut dapat dilihat dalam aliran sirkuler seperti dibawah ini.

Dasar-dasar Keuangan Publik

4

Gambar 1.1 Dari gambar terlihat bahwa akan terdapat hubungan yang erat antara arus sektor swasta (rumah tangga dan perusahaan) dan sektor pemerintah. Sektor publik (anggaran pemerintah) memberi kontribusi pada pasar faktor produksi dan pasar produk sehingga merupakan bagian integral dari sistem pembentukan harga. Itulah sebabnya dalam merancang suatu kebijakan fiskal, perlu diperhatikan bagaimana sektor swasta akan bereaksi. Arus barang pribadi dan barang publik tidak dibiayai oleh penjualan tapi melalui perpajakan atau melalui pinjaman. Barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dapat saja diproduksi oleh pemerintah, atau diproduksi oleh swasta untuk dijual kepada pemerintah. Peranan sektor publik dalam perhitungan GNP (Gross National Product) atau pendapatan nasional adalah bahwa pemerintah memberi kontribusi terhadap GNP melalui pembelian barang dan jasa.

Karakteristik Kebijakan publik Dalam menilai pentingnya sektor publik, ada sejumlah kriteria dimana komposisi output pengeluaran publik haruslah sesuai dengan keinginan konsumen, adanya preferensi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, dan tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar, karena mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi.

Dasar-dasar Keuangan Publik

5 Dengan demikian karakteristik kebijakan publik mempunyai sifat mengarahkan, mengoreksi dan melengkapi peranan mekanisme pasar. Rincian karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Untuk mencapai efisiensi pasar - kondisi dimana produksi barang sama dengan keinginan pasar - mensyaratkan adanya informasi yang lengkap mengenai pasar baik bagi produsen maupun konsumen dan peraturan pemerintah diperlukan untuk menjamin persyaratan kelengkapan informasi itu. Peraturan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi bila terdapat kondisi persaingan yang tidak efisien. Pertukaran barang dan jasa tertentu dalam mekanisme pasar perlu ada proteksi dari pemerintah untuk melindungi pelaku pasar. Timbulnya masalah eksternalitas (akan dibahas lebih lanjut pada bab mendatang) perlu dipecahkan oleh pemerintah, melalui anggaran, subsidi dan pajak. Perlunya peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan dalam mekanisme pasar. Kebijakan publik diperlukan untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Ruang Lingkup Keuangan Publik Ruang lingkup Keuangan Publik dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

Bahasan Keuangan Publik dimulai dari keadaan dan alasan perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini menyangkut kondisi-kondisi adanya eksternalitas yang perlu dikendalikan pemerintah, adanya barang publik yang perlu disediakan oleh pemerintah, adanya mekanisme pasar yang perlu diintervensi pemerintah karena berbagai alasan, perlunya pencapaian kondisi stabil dalam eknomi dimana peran pemerintah sangat dominan, dan sebagainya. Setelah itu, Keuangan Publik juga mencoba memberi gambaran tentang pilihan publik yang menyangkut aspek institusi publik, keseimbangan publik yang dicapai melalui proses pemilihan umum. Hasil pemilihan umum ini akan Dasar-dasar Keuangan Publik

6 menghasilkan keputusan diantaranya menyangkut penyediaan barang dan jasa publik , dan juga alokasi dan distribusi sumber daya. Kemudian, bahasan Keuangan Publik akan mencakup masalah-masalah kreasi...