Demokrasi dalam Konsep Islam PDF

Preview

Summary

Makalah Dem Demokrasi Dalam Konsep Islam (Mencari Mencari bentuk ideal Demokrasi Islam melalui Syura, Ijma’, Maslaha Maslahah dan Ijtihad) Dosen Pengampu : Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA. Oleh: Maksum NIM: 13913013 Konsentrasi Ekonomi Islam PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSIT...

Description

Makalah

Dem Demokrasi Dalam Konsep Islam (Mencari Mencari bentuk ideal Demokrasi Islam melalui Syura, Ijma’, Maslaha Maslahah dan Ijtihad) Dosen Pengampu : Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.

Oleh: Maksum NIM: 13913013

Konsentrasi Ekonomi Islam PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2014

A. Pendahuluan Demokrasi dalam hubungannya dengan Islam pada dasarnya mempunyai berbagai macam penafsiran. Para cendekiawan Muslim membahas hubungan Islam dengan demokrasi melalui dua pendekatan: normatif dan empiris. Pada dataran normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan.1 John L. Esposito dan James P. Piscatori mengatakan bahwa Islam bisa digunakan untuk mendukung demokrasi maupun kediktaroran, republikanisme maupun monarki, sehingga pernyataan ini dapat mengidentifikasikan tiga pemikiran. Pertama, Islam menjadi sifat dasar demokrasi karena konsep syura’, ijtihad, dan Ijma’ merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Kedua, menolak bahwa Islam berhubungan dengan demokrasi. Dalam pandangan ini, kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri di atas kedaulatan Tuhan, juga tidak bisa disamakan antara Muslim dan non-Muslim serta antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip equality dalam demokrasi. Ketiga, sebagaimana pandangan pertama bahwa Islam merupakan dasar demokrasi, meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan, perlu diakui bahwa kedaulatan rakyat tersebut merupakan subordinasi hukum Tuhan.2 Menurut Maududi hal ini dinamakan “Kerajaan Tuhan”, yang disebut juga sebagai Teokrasi. Tetapi teokrasi Islam berbeda dengan teokrasi yang pernah menjadi pengalaman pahit di Eropa. Teokrasi Islam tidak dikuasai oleh golongan tertentu, namun oleh seluruh umat muslim bahkan rakyat jelata. Maududi menyatakan bahwa dalam sistem ketiga ini, “setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk memberikan pendapat yang benar dalam permasalahan 1 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 222. 2 Tabrani. ZA. Al-Asyhi, Antara Islam dan Demokrasi, dikutip dari http://master.islamic.uii.ac.id/index.php/Artikel/Antara-Islam-dan-Demokrasi.html pada hari Selasa, 9 Desember 2014, jam 13.20 WIB.

2

hukum Islam, berhak menafsirkan hukum Tuhan bilamana tafsir itu dibutuhkan. Dalam pengertian ini pemerintahan Islam merupakan pemerintahan demokrasi. Akan teapi, ia bisa dikatakan juga sebagai pemerintahan teokrasi dalam arti bahwa tidak seorangpun, bahkan seandainya seluruh umat Islam dijadikan satu, berhak mengubah perintah Tuhan yang sudah jelas.”3 Dalam tulisan ini hubungan antara Demokrasi dan Islam yang menjadi topik pembahasan adalah kesesuaian antara demokrasi dan Islam. Pembahasan diarahkan kepada dasar-dasar demokrasi yang sesuai dengan konsep Islam seperti Syura (consultation), Ijma’ (Community Consensus), Maslahah (Public Interest), dan Ijtihad. B. Konsep Demokrasi Herodotus memperkenalkan istilah demokrasi sekitar 3000 tahun yang lalu di Mesir Kuno, dan kemudian dikembangkan oleh para pemikir Yunani Kuno pada masa klasik. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari kata Demos (rakyat) dan Kratos (kekuasaan/pemerintahan), yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam sejarah, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 SM, yang merupakan respon terhadap pengalaman buruk sistem monarki dan kediktatoran di negaranegara kota Athena (Yunani Kuno). Ketika itu demokrasi dipraktikkan sebagai sistem dimana seluruh warga negara membentuk lembaga legislatif. Dalam perkembangannya, ide-ide demokrasi berkembang dengan ide-ide dan lembaga dalam tradisi pencerahan yang dimulai pada abad ke-16. Pertama dirintis oleh Niccolo Machiavelli (1469-1527) dengan ide-ide sekulerisme, kemudian ide Negara Kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang konstitusi negara liberalisme, serta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif

dan

lembaga

federal

oleh

John

Locke

(1632-1704),

yang

disempurnakan oleh Baron de Montesquieu (1689-1755), ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques 3

John L. Esposito dan John O. Voll, Islam and Democracy, alih bahasa Rahmani Astuti, Cet 1 (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 28.

3

Rousseau (1712-1778). Ide-ide tersebut merupakan respon terhadap monarki absolut akhir abad pertengahan dalam sejarah Eropa, yang menggantikan kekuasaan gereja yang teokrasi. Ide-ide demokrasi saat ini muncul sejak revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Perancis tahun 1789.4 Pada abad ke-19 dan ke-20 pusat institusi demokrasi berkembang melalui perwakilan di parlemen dengan pemilihan yang bebas, dan di berbagai negara demokrasi diibaratkan kebebasan berbicara, kebebasan pers dan supremasi hukum.5 Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Elliott demokrasi adalah sebuah masyarakat atau kelompok dimana masyarakat benar-benar memerintah diri mereka sendiri, dimana semua partisipasi diatur dalam membuat keputusan yang mempengaruhi mereka semua. Oleh karena itu, esensi demokrasi adalah partisipasi dalam suatu kelompok pemerintahan oleh anggota kelompok tersebut.6 Dalam sebagian literatur tentang demokrasi menegaskan bahwa konsep dan praktik demokrasi sesungguhnya tidak tunggal. Unsur-unsur dasar atau ”family resemblances” demokrasi itu dipengaruhi, dibentuk, dan diperkaya oleh kultur dan struktur sosiologis dan budaya masyarakat setempat. Dalam setiap negara manapun, nilai-nilai demokrasi akan berkembang sesuai dengan bengunan sosialbudaya masyarakatnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk, tingkat dan kualitas demokrasi di Amerika Serikat berbeda dengan konsep dan praktik

4

Saifullah, “Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi”, Al-Fikr Volume 15 Nomor 3 Tahun 2011, hlm. 529. 5 Tauseef Ahmad Parray, “Islamic Democracy or Democracy in Islam: Some Key Operational Democratic Concepts and Notions”, World Journal of Islamic History and Civilization, 2 (2): 66-86, 2012, ISSN 2225-0883, hlm. 68. 6 M.O. Adeniyi, “An Islamic Approach to The Sustainability of Democracy”, Shopia, Vol. 43, No. 2, October 2004, hlm. 95.

4

demokrasi yang berkembang di Asia Timur (seperti Jepang) atau Eropa Barat (seperti Swedia, Itali dan sebagainya).7 Dalam sejarah permulaan demokrasi di Yunani sampai revolusi inggris, amerika dan prancis dan dari abad ke-19 sampai akhir abad ke-20, demokrasi berkembang dalam berbagai bentuk yang berindikasi bahwa konsep demokrasi berubah dan berkembang mengikuti perkembangan sosial, politik dan ekonomi. Fakta ini memperlihatkan bahwa tidak ada definisi pasti dari model demokrasi. Sebagaimana W. B. Gallie menyebut demokrasi sebagai “Essensially Contested Concept”. Jadi di bagian dunia manapun, para pemikir dan masyarakat umum secara aktif terlibat dalam upaya menciptakan struktur demokrasi yang lebih efektif. Hal ini juga berlaku di dunia muslim di belahan dunia manapun. Para pemikir muslim sampai saat ini berusaha untuk mendefinisikan, menafsirkan dan membangun demokrasi dengan konsep-konsep Islam seperti konsep khilafah, syura, Ijma’, ijtihad, baiat, dan lainnya.8 C. Prinsip-prinsip Politik Kenegaraan dalam Al-Quran Islam mengajarkan manusia tidak hanya hal-hal spiritual (ibadah), namun juga masalah akhlak dan muamalat manusia. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan dan pengisian negara termasuk dalam pengertian modern negara-bangsa, alQuran memberikan pesan-pesan yang lebih substansial yaitu menawarkan nilai etik dan moral daripada bersifat formal yaiu menekankan benuk negara atau format politik.9 Menurut Yusdani, Prinsip-prinsip kenegaraan yang terdapat dalam al-Quran antara lain10 bahwa:

7

Bahtiar Effendy, “Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed) Agama dan Dialog Antar Peradaban, Cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. .90. 8 Tauseef Ahmad Parray, Islamic, hlm. 68. 9 Yusdani, Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah dan Pemikiran, Cet. 1 (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 63. 10 Ibid., hlm. 64

5

1. Kekuasaan sebagai Amanah

ْ ‫ﺎس أَن ﺗَ ۡﺤ ُﻜ ُﻤ‬ ْ ‫إِ ﱠن ٱ ﱠ َ ﯾَ ۡﺄ ُﻣ ُﺮ ُﻛﻢۡ أَن ﺗُ َﺆ ﱡد‬ ‫ﻮا‬ ِ َ‫وا ٱ ۡﻷَ ٰ َﻣ ٰﻨ‬ ِ ‫ﺖ إِﻟَ ٰ ٓﻰ أَ ۡھﻠِﮭَﺎ َوإِ َذا َﺣ َﻜﻤۡ ﺘُﻢ ﺑَ ۡﯿﻦَ ٱﻟﻨﱠ‬ ٗ ‫ﺼ‬ ٥٨ ‫ﯿﺮا‬ ِ َ‫ﺑِﭑ ۡﻟ َﻌ ۡﺪ ۚ ِل إِ ﱠن ٱ ﱠ َ ﻧِ ِﻌ ﱠﻤﺎ ﯾَ ِﻌﻈُ ُﻜﻢ ِﺑ ۗ ِٓﮫۦ إِ ﱠن ٱ ﱠ َ َﻛﺎنَ َﺳ ِﻤﯿ ۢ َﻌﺎ ﺑ‬ Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS: 4.58) 2. Musyawarah sebagai Dasar Pengambilan Kekuasaan

ْ ‫ُﻮا ﻟِ َﺮﺑﱢ ِﮭﻢۡ َوأَﻗَﺎ ُﻣ‬ ْ ‫َوٱﻟﱠ ِﺬﯾﻨَﭑ ۡﺳﺘَ َﺠﺎﺑ‬ ‫ﻮا ٱﻟ ﱠ‬ ‫ﺼﻠَ ٰﻮةَ َوأَﻣۡ ُﺮھُﻢۡ ُﺷﻮ َر ٰى ﺑَ ۡﯿﻨَﮭُﻢۡ َو ِﻣ ﱠﻤﺎ َر َز ۡﻗ ٰﻨَﮭ ُۡﻢ‬ َ‫ﯾُﻨﻔِﻘُﻮن‬ Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS 42:38) 3. Keadilan Harus ditegakkan

ْ ُ‫ﻮا ُﻛﻮﻧ‬ ْ ُ‫ٰﯾَٓﺄَﯾﱡﮭَﺎ ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َءا َﻣﻨ‬ ‫ﻮا ﻗَ ٰ ﱠﻮ ِﻣﯿﻦَ ﺑِﭑ ۡﻟﻘِ ۡﺴ ِﻂ ُﺷﮭَ َﺪ ٓا َء ِ ﱠ ِ َوﻟَ ۡﻮ َﻋﻠَ ٰ ٓﻰ أَﻧﻔُ ِﺴ ُﻜﻢۡ أَ ِو‬ ۚ ِ‫ٱ ۡﻟ ٰ َﻮﻟِﺪ َۡﯾ ِﻦ َوٱ ۡﻷَ ۡﻗ َﺮﺑ‬ ٓ ٰ ‫ُﻮا ٱ ۡﻟﮭَ َﻮ‬ ْ ‫ﯿﺮا ﻓَﭑ ﱠ ُ أَ ۡوﻟَ ٰﻰ ِﺑ ِﮭ َﻤ ۖﺎ ﻓَ َﻼ ﺗَﺘﱠ ِﺒﻌ‬ ٗ ِ‫ﯿﻦَ إِن ﯾَ ُﻜ ۡﻦ َﻏﻨِﯿًّﺎ أَ ۡو ﻓَﻘ‬ ‫ى أَن‬ ْ ‫ﻮا َوإِن ﺗَ ۡﻠ ٓ ُﻮۥ ْا أَ ۡو ﺗُ ۡﻌ ِﺮﺿ‬ ْ ۚ ُ‫ﺗَ ۡﻌ ِﺪﻟ‬ ٗ ِ‫ُﻮا ﻓَﺈ ِ ﱠن ٱ ﱠ َ َﻛﺎنَ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ۡﻌ َﻤﻠُﻮنَ َﺧﺒ‬ ‫ﯿﺮا‬ Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu keMaslahahtannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu

6

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS 4:135)

ْ ُ‫ﻮا ُﻛﻮﻧ‬ ْ ُ‫ٰﯾَٓﺄَﯾﱡﮭَﺎ ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َءا َﻣﻨ‬ ُ َ◌◌ٔ َ‫ﻮا ﻗَ ٰ ﱠﻮ ِﻣﯿﻦَ ِ ﱠ ِ ُﺷﮭَ َﺪ ٓا َء ﺑِﭑ ۡﻟﻘِ ۡﺴ ِۖﻂ َو َﻻ ﯾَ ۡﺠ ِﺮ َﻣﻨﱠ ُﻜﻢۡ َﺷﻦ‬ ‫ان‬ ْ ُ‫ﻮا ھُ َﻮ أَ ۡﻗ َﺮبُ ﻟِﻠﺘﱠ ۡﻘ َﻮ ٰ ۖى َوٱﺗﱠﻘ‬ ْ ُ‫ﻮا ٱ ۡﻋ ِﺪﻟ‬ ْ ۚ ُ‫ﻗَ ۡﻮ ٍم َﻋﻠَ ٰ ٓﻰ أَ ﱠﻻ ﺗَ ۡﻌ ِﺪﻟ‬ ‫ﻮا ٱ ﱠ ۚ َ إِ ﱠن ٱ ﱠ َ َﺧ ِﺒﯿ ۢ ُﺮ ِﺑ َﻤﺎ‬ ٨ َ‫ﺗَ ۡﻌ َﻤﻠُﻮن‬ Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 5:8) 4. Adanya Prinsip Persamaan

ُ‫ھُ َﻮ ٱﻟﱠ ِﺬي ﯾ ُِﺮﯾ ُﻜﻢۡ َءا ٰﯾَﺘِ ِﮫۦ َوﯾُﻨَ ﱢﺰ ُل ﻟَ ُﻜﻢ ﱢﻣﻦَ ٱﻟ ﱠﺴ َﻤﺎٓ ِء ِر ۡز ٗﻗ ۚﺎ َو َﻣﺎ ﯾَﺘَ َﺬ ﱠﻛ ُﺮ إِ ﱠﻻ َﻣﻦ ﯾُﻨِﯿﺐ‬ Artinya: Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)Nya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali (kepada Allah). (QS 40:13) 5. Pengakuan Terhadap HAM

ْ ُ‫َو َﻻ ﺗَ ۡﻘﺘُﻠ‬ ‫ﺲ ٱﻟﱠﺘِﻲ َﺣ ﱠﺮ َم ٱ ﱠ ُ إِ ﱠﻻ ﺑِﭑ ۡﻟ َﺤ ۗ ﱢ‬ ‫ﻮﻣﺎ ﻓَﻘَ ۡﺪ َﺟ َﻌ ۡﻠﻨَﺎ ﻟِ َﻮﻟِﯿﱢ ِۦﮫ‬ ٗ ُ‫ﻖ َو َﻣﻦ ﻗُﺘِ َﻞ َﻣ ۡﻈﻠ‬ َ ‫ﻮا ٱﻟﻨﱠ ۡﻔ‬ ٗ ‫ﺼ‬ ‫ﻮر‬ ُ ‫ﺳ ُۡﻠ ٰﻄَ ٗﻨﺎ ﻓَ َﻼ ﯾ ُۡﺴ ِﺮف ﻓﱢﻲ ٱ ۡﻟﻘَ ۡﺘ ۖ ِﻞ إِﻧﱠﮫۥُ َﻛﺎنَ َﻣﻨ‬ Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS 17:30)

7

‫ﺖ‬ ِ َ‫َوﻟَﻘَ ۡﺪ َﻛﺮﱠﻣۡ ﻨَﺎ ﺑَﻨِ ٓﻲ َءا َد َم َو َﺣ َﻤ ۡﻠ ٰﻨَﮭُﻢۡ ﻓِﻲ ٱ ۡﻟﺒَﺮﱢ َوٱ ۡﻟﺒَ ۡﺤ ِﺮ َو َر َز ۡﻗ ٰﻨَﮭُﻢ ﱢﻣﻦَ ٱﻟﻄﱠﯿﱢ ٰﺒ‬ ٰۡ ‫ﻀ ٗﯿﻼ‬ ِ ‫ﯿﺮ ﱢﻣ ﱠﻤ ۡﻦ َﺧﻠَ ۡﻘﻨَﺎ ﺗ َۡﻔ‬ ٖ ِ‫َوﻓَﻀﱠﻠﻨَﮭُﻢۡ َﻋﻠَ ٰﻰ َﻛﺜ‬ Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS 17:70) 6. Perdamaian

ۚ ْ ُ‫َو ٰﻗَﺘِﻠ‬ َ‫ﯿﻞ ٱ ﱠ ِ ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾُ ٰﻘَﺘِﻠُﻮﻧَ ُﻜﻢۡ َو َﻻ ﺗ َۡﻌﺘَﺪ ُٓو ْا إِ ﱠن ٱ ﱠ َ َﻻ ﯾُ ِﺤﺐﱡ ٱ ۡﻟ ُﻤ ۡﻌﺘَ ِﺪﯾﻦ‬ ِ ِ‫ﻮا ﻓِﻲ َﺳﺒ‬ Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (2:190)

ْ ‫َوإِن َﺟﻨَﺤ‬ ‫ُﻮا ﻟِﻠﺴ ۡﱠﻠ ِﻢ ﻓَﭑ ۡﺟﻨ َۡﺢ ﻟَﮭَﺎ َوﺗَ َﻮ ﱠﻛ ۡﻞ َﻋﻠَﻰ ٱ ﱠ ۚ ِ إِﻧﱠﮫۥُ ھُ َﻮ ٱﻟ ﱠﺴ ِﻤﯿ ُﻊ ٱ ۡﻟ َﻌﻠِﯿ ُﻢ‬ Artinya: Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS 8:61)

ۡ َ‫ك ﺑِﻨ‬ َ‫ﺼ ِﺮ ِهۦ َوﺑِﭑ ۡﻟ ُﻤ ۡﺆ ِﻣﻨِﯿﻦ‬ َ ‫ي أَﯾﱠ َﺪ‬ َ َ‫ك ﻓَﺈ ِ ﱠن َﺣ ۡﺴﺒ‬ َ ‫َوإِن ﯾ ُِﺮﯾ ُﺪ ٓو ْا أَن ﯾَ ۡﺨ َﺪ ُﻋﻮ‬ ٓ ‫ﻚ ٱ ﱠ ۚ ُ ھُ َﻮ ٱﻟﱠ ِﺬ‬ Artinya: Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin. (QS 8:62) D. Konsep Demokrasi dalam Islam Kenyataan bahwa Islam mengajarkan etika politik yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi, dapat dikatakan bahwa kurangnya pengalaman demokratis sebagian besar negara Islam tidak ada hubungannya dengan dimensi “interior” ajaran Islam. Secara teologis, barangkali dapat diisyaratkan bahwa kegagalan politik yang demokratis antara lain disebabkan oleh adanya pandangan yang legalistik dan formalistik dalam melihat hubungan antara Islam dan politik. Karenanya, adalah pendekatan substansialistik terhadap ajaran Islam diharapkan

8

dapat mendorong terciptanya sebuah sintesa yang memungkinkan antara Islam dan Demokrasi.11 Dalam penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, Esposito mengatakan bahwa kesesuaian demokrasi dengan Islam dapat dikembangkan melalui beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik. Seperti banyak konsep dalam tradisi politik barat, istilah-istilah ini tidak selalu dikaitkan dengan pranata demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam wacana Muslim dewasa ini. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep islami yang sudah lama berakar, yaitu konsep syura, Ijma’, Maslahah, dan ijtihad.12 Hubungan antara Islam dan demokrasi seperti berikut: 1. Syura dalam Konsep Demokrasi Istilah musyawarah berasal dari kata ‫ﻣﺸﺎورة‬. Ia adalah masdar dari kata kerja syawara-yusyawiru, yang berakar kata syin, waw, dan ra, dengan pola fa’ala. Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada mulanya bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah juga dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.13 Secara historis, konsep syura dalam sejarah Islam telah ada jika menunjuk pertemuan di Bani Sa’idah segera setelah Nabi Muhammad wafat. 11

Bahtiar Effendy, Islam, hlm. 100. John L. Esposito, Islam, hlm. 32 13 Sohrah, “Musywarah vs Demokrasi”, Al-Risalah Volume 11 Nomor 1 Mei 2011, hlm. 34-35. 12

9

Menurut Fazlur Rahman kejadian itu sebagai pelaksanaan prinsip syura yang pertama. Kejadian ini kemudian diikuti dengan pidato pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dalam pidatonya pelantikannya itu, secara kategoris ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima mandat dari rakyat yang memintanya melaksanakan al-Quran dan Sunnah. Abu Bakar juga menyatakan bahwa ia melaksanakan ketentuan al-Quran dan Sunnah, ia perlu didukung terus. Tetapi bilamana ia melakukan pelanggaran berat maka ia harus diturunkan. Konsep syura dan demokrasi Fazlur Rahman juga berpendapat bahwa institusi semacam syura telah ada pada masyarakat Arabia pra-Islam. Waktu itu, para pemuka suku atau kota menjalankan urusan bersama melalui permusyawaratan. Institusi inilah yang kemudian didemokrasitasi oleh al-Quran, yang menggunakan istilah syura. Perubahan dasar yang dilakukan al-Quran adalah mengubah syura dari sebuah institusi suku menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman.14 Menurut Syafii Maarif, pada dasarnya syura merupakan gagasan politik utama dalam al-Quran. Jika konsep syura ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang, maka menurut Syafii sistem politik demokrasi adalah lebih dekat dengan cita-cita politik Qurani, sekalipun ia tidak terlalu identik dengan praktek demokrasi barat. Begitu halnya dengan Mohammad Iqbal yang menganggap demokrasi sebagai cita-cita politik Islam, kritik Iqbal terhadap demokrasi bukanlah dari aspek normatifnya, akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya. Kohesi antara Islam dan demokrasi terletak pada prinsip persamaan (equality), yang di dalam Islam dimanifestasikan oleh tauhid sebagai satu gagasan kerja (a working idea) dalam kehidupan sosio-politik umat Islam.15

14 15

M. Syafi’i Anwar, Pemikiran, hlm. 224. Ibid.,, hlm. 223

10

Perlunya

musyawarah

merupakan

konsekuensi

politik

prinsip

kekhalifahan manusia. “perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah (syura). Karena semua muslim yang dewasa dan berakal sehat, baik pria maupun wanita adalah khalifah (agen) Tuhan, mereka mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani permasalahan negara”. Ayatullah Baqir Al-Sadr menegaskan bahwa musyawarah adalah hak rakyat. “rakyat sebagai khalifah Allah berhak mengurus persoalan mereka sendiri aas dasar prinsip musyawarah” dan ini termasuk “pembentukan majlis yang para anggotanya adalah wakil-wakil rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian syura menjadi unsur operasional

yang

menentukan

dalam

hubungan

antara

Islam dan

demokrasi.16 Secara umum konsep syura sangat sesuai dengan demokrasi karena menempatkan semua masyarakat dalam satu tempat yang sama. Di Indonesia, demokrasi yang dibangun berdasarkan konsep syura dimana setiap pemimpin dipilih oleh rakyatnya. Tentang apakah sistem pemilihan tersebut secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perwakilan di dewan perwakilan rakyat sebenarnya adalah hal yang sama. Selama rakyat atau wakilnya mempunyai keinginan yang sama hal tersebut bukanlah masalah. Namun akan berbeda ketika wakil rakyat yang telah dipilih tersebut tidak menggambarkan apa yang menjadi keinginan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu, seorang wakil rakyat harus benar-benar mewakili setiap kebutuhan rakyat yang harus diperjuangkan. Jika wakil rakyat hanya mewakili golongannya tentu sudah menyalahi dari konsep demokrasi itu sendiri.

16

John L. Esposito, Islam, hlm. 33

11

Piagam Madinah merupakan konstitusi demokrasi Islam pertama dalam sejarah pemerintahan konstitusional. Para intelektual muslim sepakat bahwa prinsip syura adalah sumber etika demokrasi Islam. Mereka menyamakan konsep syura dengan kon...