DINAMIKA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DOCX

Title	DINAMIKA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Author	Yohana Purba
Pages	3
File Size	14.7 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	164
Total Views	661

Summary

Description

DINAMIKA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Pelaksanaan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartkan secara hakiki (materill), yaitu dalam art "Pelaksanaan dari just law". Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dengan "the enorcement of the rules of law" dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan "the enorcement of the rules of law" tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa (Sunarjat Hartono, 1982). Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa rule of law merupakan insttusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budaya yang khas pula. Rule of the law ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang didalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektf, tdak memihak, tdak personal, dan otonom. Secara kuanttatf, peaturan perundang-undangan yang terkait dengan rufe of law telah banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi/penegannya belum mencapai hasil yang optmal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Hal-hal yang mengemuka untuk ddipertanyakan antara lain komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari : 1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Komisi Pemberantas Korupsi 4. Badan Peradilan : a) Mahkamah Agung b) Mahkamah Konsttusi c) Pengadilan Tinggi d) Pengadilan Negeri Lembaga-lembaga diatas adalah lembaga yang punya kewenangan dalam memproses kalau seandainya ada masyarakat atau orang yang melakukan pelanggaran aturan hukum materil. Dimana proses itu dimulai dari adanya pemberitahuan atau tertangkap tangannya pelaku kejahatan kepada polisi, lalu dilakukan penyidikan sampai dengan proses peradilan dengan adanya putusan hakim dan sampai dilakukannya upaya hukum dari salah satu pihak yang tdak menerimaputusan hakim tersebut. Semua proses ini dikatakan juga dengan pelaksanaan hukum formal atau ebracara dalam hukum. Hukum acara pidana adalah hukum yang memberi dasar-dasar aturan-aturan yang menetukan cara dan proses untuk melaksanakan ancaman pidana terhadap orang yang disangka melakukan perbuata pidana. Hukum acara pidana menetukan secara sah tentang adanya...