Freeport edited PDF

Preview

Summary

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi, dengan berbagai pengertian menurut para ahli, adalah aturan-aturan dasar yang melandasi segala macam peraturan perun...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Freeport edited Syaifullah Faiz

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Freeport _ edit ed(2).pdf Wendi Rahmat

UNT UNG RUGI PERPANJANGAN KONT RAK KARYA FREEPORT © SEKOLAH T INGGI MULT I MEDIA YOGYA… Agung Irawan DAMPAK BURUK AKT IVITAS PERTAMBANGAN PT. FREEPORT INDONESIA Hendrika M I C E L Y N Amelia

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi, dengan berbagai pengertian menurut para ahli, adalah aturan-aturan dasar yang melandasi segala macam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Di dalam suatu negara, konstitusi bertujuan diantaranya adalah untuk membatasi pemerintah dan pejabat lainnya agar tidak sewenang–wenang dalam bertindak dan merugikan rakyat. Selain itu, konstitusi juga bertujuan melindungi

Hak

Asasi

Manusia

penduduknya

agar

tidak

terjadi

pelanggaran. Kemudian yang terpenting lagi adalah, konstitusi merupakan pedoman bagi para pejabat negara untuk menyelenggarakan negara. Indonesia di dalam perjalanan hidupnya telah menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara selama masa orde lama dan orde baru. Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 memunculkan tuntutan dari masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan ini dikarenakan UUD 1945 dinilai masih memiliki banyak kekurangan, seperti menimbulkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara, ada pasal yang menimbulkan multitafsir, belum adanya aturan baku mengenai Hak Asasi Manusia, serta membuka peluang terjadinya penyelenggaraan negara yang otoriter. Konstitusi negara yang telah diubah telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. banyak sekali pencapaian bangsa Indonesia yang telah diraih pasca amandemen UUD 1945 seperti penegakan hukum yang lebih berkeadilan, sistem pemerintahan yang lebih demokratis, otonomi daerah yang lebih ditingkatkan, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih 1

mandiri dan berkeadilan. Namun demikian, masih ada satu permasalahan serius bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih tetap terjadi di depan mata bangsa Indonesia sendiri, yaitu masalah pengelolaan sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Sumber daya alam yang ada di Indonesia bermacam–macam, mulai dari kekayaan hutan dan laut, sampai dengan yang lebih berharga yaitu barang tambang. Berbagai macam barang tambang seperti timah, gas alam, batu bara, sampai dengan emas terdapat di perut bumi Indonesia. Indonesia adalah penghasil gas alam cair (LNG) terbesar di dunia (20% dari suplai seluruh dunia)1 dan juga produsen timah terbesar kedua. Hal tersebut merupakan suatu karunia tersendiri karena negara yang maju seperti Jepang dan Amerika Serikat sekalipun misalnya, tidak memiliki kekayaan alam yang sedemikian beragamnya. Namun sayangnya, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tersebut belum dapat dikelola dengan baik oleh bangsa Indonesia sendiri. Banyak sektor–sektor pertambangan pengelolanya

strategis adalah

yang

ada

di

wilayah

perusahaan–perusahaan

Indonesia,

yang

sebagian

namun besar

sahamnya dikuasai oleh pihak asing. dan yang lebih menyedihkan lagi, pengelolaan barang tambang oleh pihak asing tersebut lebih bannyak memberikan kerugian kepada bangsa Indonesia daripada mendatangkan keuntungan. Salah satu perusahaan asing yang paling disorot semenjak era 90an sampai sekarang adalah PT Freeport McMoran Indonesia. Beberapa artikel yang dibaca oleh penulis membeberkan betapa dahsyatnya kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang asing yang sudah puluhan tahun bercokol di Indonesia ini. PT Freeport McMoran Indonesia adalah perusahaan tambang paling tua yang beroperasi di Indonesia. PT

Agus “ulaksono, Analisa Keeko o ia Ko trak Kerja PT. Freeport I do esia”,(Jakarta : Ufuk Publishing House, 2003), hal.19 1

2

Freeport yang berlokasi di Grasberg dan Easberg, Pegunungan Jaya Wijaya, menguasai 81,28% saham, sedangkan sisanya dikuasai oleh PT Indocopper Investama sebesar 9,36%, dan pemerintah Indonesia sebesar 9,36%2. Kehadiran Freeport dapat dikatakan menjadi bencana bagi masyarakat Papua daripada berkah. Hal ini dikarenakan penambangan yang dilakukan Freeport telah menggusur ruang penghidupan suku - suku di pegunungan tengah Papua. Tanah - tanah adat tujuh suku, di antaranya suku Amungme dan Nduga, telah dirampas sejak awal masuknya Freeport. Limbah tailling yang dihasilkan PT Freeport telah menimbun 110 km2 wilayah Estuari dan mengalami pencemaran linkungan. Sekitar 20-40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur akibat pembuangan limbah tailing tersebut3. Menurut sebuah sumber, penambangan

yang

dilakukan

oleh

PT

Freeport

di

Papua

telah

menghasilkan limbah buangan sebesar kira – kira 6 miliar ton (lebih dari dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat Terusan Panama). Kebanyakan dari limbah itu dibuang di pegunungan sekitar lokasi pertambangan, atau ke sistem sungai-sungai yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekat Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB. Ketika banjir tiba, kawasan-kawasan subur di lokasi itupun tercemar. Perubahan arah sungai

Ajkwa

pada

perkembangannya

telah

menyebabkan

banjir,

kehancuran hutan-hutan tropis (21 km2), dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa. Dari segi kesehatan, kaum perempuan di Papua tidak bisa lagi mencari siput di sekitar sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga. Gangguan kesehatan juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Timika, kota tambang PT Freeport

2

Ibid, hal. 35

3

Iman Prihandono, Legalitas dan urgensi audit lingkungan PT. Freeport Indonesia ,(Depok : FHUI, 2001), hal.31

3

Indonesia, merupakan kota dengan penderita HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. Dari segi perekonomian, jelas sekali bangsa Indonesia sangat dirugikan oleh PT Freeport. Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 1991 hingga tahun

2002, PT

Freeport memroduksi total 6.6 juta ton tembaga, 706 ton emas, dan 1.3 juta ton perak. Dari sumber data yang sama, produksi emas, tembaga, dan perak

Freeport selama 11 tahun setara dengan 8 milyar US$.

Sementara perhitungan kasar produksi tembaga dan emas pada tahun 2001-2004 dari lubang Grasberg setara dengan 380 juta US$ (sekitar 3.8 trilyun rupiah). Dari jumlah tersebut, selama kurun waktu 2001-2004, Indonesia hanya mendapatkan total 10-13% dari pajak atau sekitar 46 juta dollar (460 milyar rupiah)4. Meski di tanah leluhurnya terdapat tambang emas terbesar di dunia, orang Papua khususnya mereka yang tinggal di Mimika, Paniai, dan Puncak Jaya pada tahun 2004 hanya mendapat rangking Indeks Pembangunan Manusia ke 212 dari 300-an lebih

kabupaten

di

Indonesia.

Hampir

70%

penduduknya

tidak

mendapatkan akses terhadap air bersih, dan 35.2% penduduknya tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu, lebih dari 25% balita juga tetap memiliki potensi kurang gizi. Siapapun rakyat Indonesia yang mengetahui fenomena ini tentu akan menangis dan berdukacita karena ternyata masih ada di zaman kemerdekaan ini, bangsa asing yang “menjajah” bumi Indonesia ini melalui eksplorasi barang tambang. Rasa semacam ini pula yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik-konflik sosial akibat dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport. Konflik sosial yang terjadi biasanya melibatkan masyarakat Papua setempat, aparat 4

http://saripedia.wordpress.com/2011/01/17/eksistensi-perusahaan-pertambangan-pt-freeport-

indonesia/ (diakses tanggal 2 Juli 2013 pukul 16.00)

4

keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri, serta pihak manajemen PT Freeport. Konflik sosial ini tidak jarang menimbulkan korban jiwa yang berasal dari pihak keamanan maupun warga Papua. Penulis merasa perlu ada peninjauan UUD 1945 terhadap kasus penambangan PT Freeport di Papua terhadap UUD 1945 karena sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD 1945 memuat dasar-dasar aturan kehidupan berbangsa, serta semangat penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk kemakmuran bangsa Indonesia sehingga dapat terwujud kedaulatan Indonesia yang sejak dahulu diinginkan oleh para pendiri bangsa. Dari peninjauan tersebut, kemudian penulis akan merumuskan beberapa solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peninjauan yang dilakukan akan dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan judul Analisis Dampak Negatif Pertambangan Freeport Melalui Pendekatan Konstitusi Negara : Upaya Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tinjauan pasal-pasal dan nilai-nilai di dalam UUD 1945 terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport di Papua? 2. Bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dan kerugian yang dialami bangsa Indonesia sebagai akibat dari kegiatan pertambangan PT Freeport di Papua? C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui tinjauan pasal-pasal dan nilai-nilai di dalam UUD 1945 terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport di Papua, 2. Untuk mengetahui langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan dan kerugian yang dialami bangsa Indonesia sebagai akibat dari kegiatan pertambangan PT Freeport di Papua. D. Manfaat Penulisan Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 5

1. Dapat memberikan solusi bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan kerugian yang dialami bangsa Indonesia sebagai akibat dari penambangan PT Freeport di Papua., 2. Dapat membebaskan rakyat Indonesia, terutama masyarakat Papua, dari penderitaan hidup akibat penambangan PT Freeport di wilayah Papua.

6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Keberadaan PT Freeport di Indonesia PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport McMoRan Copper and

Gold Inc. (AS). Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui kegiatan penambangannya di Grasberg, Papua. PT Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing adalah di Erstberg (sejak 1967) dan Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

5

Gambar 1. Lokasi pertambangan Freeport di Papua

PT Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaan perusahaan tersebut di 5

http://www.ptfi.com/about/history.asp. (diakses pada 8 Juli 2013)

7

Indonesia telah memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992-2004, dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons6. Hingga kini, operasi penambangan PT Freeport masih berlangsung di kawasan Grasberg, Papua. Penambangan Freeport di Grasberg menghasilkan 5 macam barang tambang, yaitu tembaga, emas, silver, molybdenum, dan Rhenium.7 Emas merupakan penghasilan utama Freeport karena memang jenis tambang inilah yang konsentrasinya paling besar di lokasi tambang Grasberg. B. Dampak PT Freeport terhadap Lingkungan Kegiatan menyebabkan

pertambangan kerusakan

yang

lingkungan.

dilakukan Berita

oleh

yang

PT

Freeport

dilaporkan

oleh

detik.com mengatakan bahwa, 25 Anggota Komisi IV DPR-RI meninjau lingkungan sungai dan laut areal pembuangan limbah tailing dari PT Freeport Indonesia di Portsite Amamapare, Timika, pada bulan November 2011. Para wakil rakyat itu berkomentar, “Limbah tailing (butiran pasir alami

hasil

pengolahan

konsentrat)

yang

mengalir

dari

areal

penambangan ke sungai, telah membuat sungai menjadi dangkal dan biota alam di sungai Ajkwa dan laut sekitarnya ikut terganggu, sehingga hal tersebut harus dipertanggungjawabkan”. Ini merupakan sebuah ungkapan keprihatinan rakyat Indonesia melalui wakil – wakilnya di DPR tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan Freeport.

6 7

Ibid, Agus Sulaksono, hal. 44 Ibid, hal. 82

8

Persoalan yang sama juga terjadi pada lingkungan ekosistem hutan. Penambangan Freeport telah menghasilkan galian berupa potential

acid drainase (air asam tambang). Sehari-hari Freeport memproduksi tidak kurang dari 250.000 metrik ton bahan tambang. Material bahan yang diambil hanya 3 persen. Inilah yang diolah menjadi konsentrat kemudian diangkut ke luar negeri melalui pipa yang dipasang ke kapal pengangkut di Laut Arafuru. Sisanya, sebanyak 97 persen berbentuk tailing. Hasilnya, aktivitas ini menimbulkan vegetasi hutan daratan rendah seperti Dusun Sagu masyarakat

Gambar 2. Kawah pertambangan Freeport di Papua Kamoro di Koprapoka, dan beberapa dataran rendah di wilayah Timika menjadi hancur. Kepala Perwakilan Greenpeace Indonesia Nur Hidayati di dalam media Indopos Online mengatakan, akibat penambangan Freeport selama 44 tahun di Papua, diperkirakan Indonesia kehilangan 300.000 hektar 9

hutan per tahun. Peneliti lingkungan ini juga mengungkapkan, sudah hampir 9 juta hektar hutan Papua telah diidentifikasi untuk kepentingan pengembangan industri skala besar. Hampir dua juta hektar telah dialokasikan pemerintah untuk pengembangan food and energy estate di Merauke. ”Karena itu, solusinya aktifitas tambang di Papua harus dihentikan sementara, kemudian dihitung ulang dampak kerugiannya. Karena jika dilanjutkan tanpa kontrol maka bisa makin parah kerusakan lingkungan yang terjadi” Selain itu, dampak pengerukan dan juga pembuangan limbah sisa tambang dalam jumlah besar ke badan-badan sungai hingga ke laut yang seringkali juga mengandung berbagai bahan kimia juga berbahaya bagi ekosistem di perairan. C. Dampak PT Freeport terhadap Kemanusiaan Kegiatan penambangan PT Freeport memicu sejumlah peristiwaperistiwa bentrok dan kerusuhan yang terjadi baik di Papua maupun di wilayah lain di Indonesia. Kerusuhan ini terjadi karena luapan rasa ketidakadilan yang dirasakan rakyat Indonesia, terutama di Papua atas kegiatan pertambangan PT Freeport. Peristiwa bentrok yang terjadi kadang sampai menimbulkan korban jiwa. Berikut ini merupakan sekilas kasus-kasus kerusuhan yang terjadi terkait dengan PT Freeport yang terjadi pada tahun 2006-2011.

10

Gambar 3. Tuntutan warga Papua atas tragedi kemanusiaan 21 Februari 2006, terjadi pengusiran terhadap penduduk setempat yang melakukan pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi Freeport di Kali Kabur Wanamon. Pengusiran dilakukan oleh aparat gabungan kepolisian dan satpam Freeport. Akibat pengusiran ini terjadi bentrokan dan penembakan. Penduduk sekitar yang mengetahui kejadian itu kemudian menduduki dan menutup jalan utama Freeport di Ridge Camp, di Mile 72-74, selama beberapa hari. Jalan itu merupakan satu-satunya akses ke lokasi pengolahan dan penambangan Grasberg. 22 Februari 2006, sekelompok mahasiswa asal Papua beraksi terhadap penembakan di Timika sehari sebelumnya dengan merusak gedung Plasa 89 di Jakarta yang merupakan gedung kantor PT Freeport Indonesia. 23 Februari 2006, masyarakat Papua Barat yang tergabung dalam Solidaritas Tragedi Freeport menggelar unjuk rasa di depan Istana, menuntuk presiden untuk menutup Freeport Indonesia. Aksi yang sama juga dilakukan oleh sekitar 50 mahasiswa asal Papua di Manado.

11

27 Februari 2006, Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat menduduki kantor PT Freeport Indonesia di Plasa 89, Jakarta. Terjadi bentrok yang mengakibatkan 8 orang polisi terluka. 1 Maret 2006, demonstrasi selama 3 hari di Plasa 89 berakhir. 8 aktivis LSM yang mendampingi mahasiswa Papua ditangkap dengan tuduhan menyusup ke dalam aksi mahasiswa Papua 7 Maret 2006, demonstrasi di Mile 28, Timika di dekat bandar udara Moses Kilangin mengakibatkan jadwal penerbangan pesawat terganggu. 14 Maret 2006, massa penentang penambangan Freeport yang membawa anak panah dan tombak menutup checkpoint 28 di Timika. Massa juga mengamuk di depan Hotel Sheraton. 15 Maret 2006, Polisi membubarkan massa di Mile 28 dan menangkap delapan orang yang dituduh merusak Hotel Sheraton. Dua orang polisi terkena anak panah.

Gambar 4. Tuntutan warga Papua untuk menutup Freeport 16 Maret 2006, aksi pemblokiran jalan di depan Kampus Universitas Cendrawasih, Abepura, Jayapura, oleh masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Parlemen Jalanan dan Front Pepera PB Kota Jayapura, berakhir dengan bentrokan berdarah. Peristiwa ini menyebabkan 3 orang anggota Brimob dan 1 intelijen TNI tewas dan puluhan luka-luka baik dari pihak mahasiswa dan pihak aparat. 12

17 Maret 2006, Tiga warga Abepura, Papua, terluka akibat terkena peluru

pantulan

setelah

beberapa

anggota

Brimob

menembakkan

senjatanya ke udara di depan Kodim Abepura. Beberapa wartawan televisi yang meliput dianiaya dan dirusak alat kerjanya oleh Brimob. 22 Maret 2006, satu lagi anggota Brimob meninggal dunia setelah berada dalam kondisi kritis selama enam hari 23 Maret 2006, lereng gunung di kawasan pertambangan terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, longsor dan menimbun sejumlah pekerja. 3 orang meninggal dan puluhan lainnya cedera . 18 April 2007, sekitar 9.000 karyawan Freeport mogok kerja untuk menuntut perbaikan kesejahteraan. Perundingan akhirnya diselesaikan pada 21 April setelah tercapai kesepakatan yang termasuk mengenai kenaikan gaji terendah. 21 Oktober 2011, sekitar tiga orang tewas akibat insiden penembakan di kawasan Freeport Timika Papua. Marcelianus, seorang personil polri berpangkat Brigadir Polisi Satu juga tewas tertembak. November 2011, aksi unjuk rasa pekerja PT Freeport di Papua berujung pada penembakan yang menyebabkan kematian di kalangan pengunjuk rasa.8 Kejadian – kejadian yang telah disebutkan di atas hanyalah sebagian dari tragedi kemanusiaan yang disebabkan ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap PT Freeport Indonesia. Namun dari pemaparan tersebut sudah menunjukkan dampak negatif dari eksplorasi tambang yang dilakukan oleh PT Freeport.

8

http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia#Keamanan (diakses pada 27 Juni 2013)

13

D. Dampak PT Freeport terhadap Perekonomian Indonesia Aktivitas pertambangan PT Freeport di Papua yang dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini telah berlangsung selama 46 tahun. Selama ini, kegiatan bisnis dan ekonomi Freeport di Papua, telah mencetak keuntungan finansial yang sangat besar bagi perusahaan asing tersebut, namun belum

Gambar 5. Warga sekitar lokasi masih hidup miskin memberikan manfaat optimal bagi negara, Papua, dan masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Para petinggi Freeport terus mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika,

14

Papua.9 Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, khususnya warga sekitar.

Gambar 6. Emas batangan yang diperoleh Freeport

Akti...