Grundnorm Shellma Riyaadhotunnisa 110110180216 PDF

Preview

Summary

hukum tata Negara...

Description

Nama NPM Kelas

: Shellma Riyaadhotunnisa : 110110180216 : Ilmu Perundang-Undangan (C)

Tugas Reflective Paper

Grundnorm Pancasila dan Grundnorm Proklamasi

A. Pendahuluan Menurut Hans Kelsen, validitas suatu norma itu berdasarkan dari norma yang berada diatasnya dan norma tertinggi dalam suatu susunan norma disebut grundnorm atau norma dasar atau basic norm. Grundnorm merupakan suatu keadaan yang tercipta untuk kemungkinan adanya kesadaran dan pemahaman tentang “Ought”. Maka, grundnorm itu merupakan konkretasi paradigma dikotomis “Is” dan “Ought”. Grundnorm menurut Hans Kelsen adalah “a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from” yang berarti grundnorm itu merupakan sumber tertinggi untuk validitas suatu norma. Hans Kelsen juga berkata bahwa “The grundnorm is the answer to the question: how – and that means under what condition – are these juristic statements concerning legal norms, legal duties, legal rights and so on, possible”1 Grundnorm ini berasal dari salah satu teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum yaitu stufentheorie. Kelsen merupakan orang pertama yang mengenalkan bahwa norma hukum itu pada dasarnya merupakan hierarki yang mana, norma lebih rendah itu bersumber kepada norma yang lebih tinggi. Grundnorm, sebagai norma tertinggi menurut Kelsen tidak memperbolehkan validitasnya dari norma lain yang lebih tinggi, karena grundnorm merupakan norma yang paling tinggi. Grundnorm mendapatkan validitasnya memang karena dinyatakan valid. Maka, setiap norma dapat dinyatakan valid apabila bersumber dari grundnorm yang dinyatakan valid. 2 Dalam penerapannya di Indonesia dari teori tersebut, banyak ahli hukum yang berpendapat mengenai norma dasar (basic norm) atau grundnorm Indonesia. Ada yang 1

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (Cambridge: Harvard University Press, 1949), hlm. 117 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jendrsl & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 170 2

berpendapat bahwa Pancasila merupakan grundnorm Indonesia, dan juga ada yang berpendapat bahwa grundnorm Indonesia merupakan Proklamasi. Dari permasalahan tersebut, maka penulis akan membahas mengenai argumen-argumen tentang konsep grundnorm pancasila dan grundnorm proklamasi.

B. Pembahasan 1. Konsep Grundnorm Pancasila Hans Kelsen berpendapat bahwa “... the highest level within national law”, menurut beliau maka berdasarkan hierarkinya, sumber hukum tertinggi mendasari lahirnya peraturan perundang-undangan lainnya adalah konstitusi. 3 Konstitusi yang dimaksud bukanlah konstitusi dalam arti formil, tetapi dalam arti materiil. Konstitusi dalam arti formil ialah dokumen resmi dan tertulis, sedangkan dalam arti materiil konstitusi itu bisa berbentuk hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Hans Kelsen berpendapat bahwa “...the constitution in the material sense of the term may be a written or an unwritten law, a specific form for constitutional law exist, any contents whatever may appear under this form”. 4 Maka dari itu, menurut Kelsen konstitusi yang merupakan norma dasar sutu negara itu tidak selalu harus tertulis, misalnya bisa dalam wujud hukum kebiasaan atau statute biasa. Dalam penerapannya di Indonesia, menurut teori Kelsen tersebut yang merupakan grundnorm adalah Undang-Undang Dasar 1945, bukanlah Pancasila. Karena menurut Kelsen grundnorm suatu negara adalah konstitusi, dan konstitusi Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan Pancasila? Memangnya Pancasila bukan bagian dari norma? Apabila Pancasila merupakan norma, Pancasila termasuk norma apa jika bukan grundnorm? Lahirnya Pancasila tidak dimaksudkan untuk menjadi konstitusi negara, tetapi sebagai

dasar

lahirnya

negara

Indonesia

yang

merdeka.

Soekarno

mengistilahkannya sebagai phiolosofische grondslag atau dasar filsafati dan istilah weltanschauung atau pandangan hidup. Maka dari itu, dapat kita nilai bahwa Pancasila lebih cocok menjadi dasar filsafat bukanlah norma dasar. Akan tetapi, dalam prosesnya, dalam sidang BPUPKI disepakati untuk dijadikan sebagai

3 4

Hans Kelsen, Op.Cit, hlm. 122 Ibid, hlm. 123

rujukan pembentukan dasar negara. Dalam pembentukannya, oleh tim perumus yaitu tim 9 yang diketuai oleh Soekarno, lahirlah “Piagam Jakarta”. Yang kemudian, dokumen tersebut dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945. 5 Maka, apabila dilakukan pendekatan dengan teori Kelsen, Pancasila dapat dinilai sebagai bagian dari grundnorm karena Pancasila tertuang dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945. Akan tetapi, Kembali lagi apabila kita mengacu ke pengertian grundnorm menurut Hans Kelsen, Undang-Undang Dasar 1945 juga bukanlah grundnorm. Karena, menurut Hans Kelsen grundnorm itu dalam memperoleh validitasnya tidak bersumber dari norma lain yang lebih tinggi, sementara Undang-Undang Dasar 1945 validitasnya diperoleh dari norma yang lebih tinggi yaitu pidato “Lahirnya Pancasila” yang disampaikan di depan siding BPUPKI oleh Soekarno yang kemudian dirumuskan ulang dan ditetapkan sebagai Pembukaan UUD 1945. 6 Maka dari itu, dapat kita nilai bahwa yang lebih memenuhi sebagai grundnorm menurut teori Hans Kelsen adalah Pembukaan UUD 1945. 2. Konsep Grundnorm Proklamasi Menurut Hans Kelsen, pengertian grundnorm dapat dikualifikasikan ke dalam empat indicator atau karakteristik utama, yaitu sebagai berikut : 7 a. Sesuatu yang tidak tertulis, abstrak, diasumsikan, dan memiliki keberlakuan secara universal b. Grundnorm tidak ditetapkan (gesetzt), tetapi diasumsukan (voraugesetz) keberadaannya oleh akal budi manusia c. Grundnorm tidak termasuk ke dalam tatanan hukum positive, namun berada di luar tetapi menjadi landasan tertinggi keberlakuan tatanan hukum positive (meta juristic) d. Sedianya seseorang menaati atau berperilaku seperti yang telah ditetapkan dalam konstitusi Untuk dapat dikatakan sebagai grundnorm menurut Hans Kelsen, maka dari itu proklamasi harus memenuhi unsur-unsur di atas. Proklamasi adalah sebuah naskah

5

RM. A. B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 117,121,128,129 6 Hans Kelsen, Op.Cit, hlm. 115 7 Jazim Hamidi, “Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol. 2, No. 2, Desember 2006, hlm. 75

yang merupakan tindakan politik yang konkret, factual, tertulis, dan keberlakuannya bersifat universal, maka dari itu unsur (a) tidak terpenuhi. Selanjutnya, naskah proklamasi itu ada yang menetapkan yaitu Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia sedangkan grundnorm menurut Kelsen itu diasumsikan (voraugesetz) bukan ditetapkan, maka dari itu unsur (b) tidak terpenuhi. Yang ketiga, naskah proklamasi ini bersifat meta juristic karena berada diluar sistem hukum dan merupakan landasan keberlakuan tertinggi tatanan hukum positif, oleh karena itu seluruh rakyat Indonesia dengan sedia menghormati Naskah Proklamasi, maka unsur (c) dan (d) terpenuhi. Meskipun unsur (c) dan (d) terpenuhi, Naskah Proklamasi tetap tidak dapat dikualifikasikan sebagai Grundnorm menurut Hans Kelsen karena unsur (a) dan (b) tidak terpenuhi. 8 Selain itu, grundnorm menurut Hans Kelsen adalah konstitusi, dan Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 bukan Proklamasi. Akan tetapi, terdapat juga grundnorm dalam prespektif lain, yaitu ajaran “asalnya sumber hukum”. Dari ajaran ini, grundnorm dimaknai sebagai sumber berlakunya hukum yang tertinggi dan terakhir (source of the source). Grundnorm menjadi dasar kenapa hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Meski

ketidakpatuhannya tidak mendapat sanksi, tetapi dapat diterima masyarakat secara aksiomatis (nilai kebenarannya ttidak perlu dibuktikan lebih lanjut). Sedangkan kata “norm” dalam terminology “grundnorm” merujuk pada suatu norma yang bersifat umum, seperti norma agama, norma Susila, norma kesopanan, norma hukum, dan norma lainnya.9 Apabila mengacu kepada grundnorm ajaran “asalnya sumber hukum”, kedudukan naskah proklamasi dapat dikatakan sebagai grundnorm. Alasannya karena Naskah Proklamasi selain merupakan sumber keberlakuan hukum tertiggi dan/atau yan terakhir, proklamasi juga merupakan dasar keharusan ditaatinya hukum positif. Logikanya, jika tanpa adanya proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia yang merdeka belum tentu ada dan berdiri. Jika seperti itu, maka tatanan dan sistem hukum nasional seterusnya tidak akan terbentuk. Realitasnya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, proklamasi kemerdekaanlah yang menjadi dasar atau landasan untuk segera dibentuk sistem hukum nasional dan sistem

8 9

Ibid. Ibid.

ketatanegaraan dibangun, meski dalam bentuk yang masih sederhana. Melalui sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, menghasilkan beberapa keputusan. Diantaranya adalah mensahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan UndangUndang Dasar Proklamasi RI sebagai konstitusi pertama di Indonesia. 10

C. Penutup Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdepat beberapa kemungkinan posisi Pancasila apabila menggunakan pendekatan Teori dari Hans Kelsen. Pertama, Pancasila tidak dapat dikatakan sebagai grundnorm, karena yang dimaksud sebagai grundnorm menurut Hans Kelsen adalah konstitusi, dan konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai grundnorm karena Pancasila merupakan bagian dari konstitusi, tepatnya terletak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Pancasila merupakan grundnorm bukan Undang-Undang Dasar 1945, sebab Pancasila yang pertama di postulasikan valid, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma tertinggi yang validitasnya diperoleh dan bersumber dari Pancasila. Sedangkan Proklamasi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai grundnorm jika mengacu kepada ajaran teori Hans Kelsen. Akan tetapi proklamasi dapat dikualifikasian sebagai grundnorm dalam konteks ajaran “asalnya sumber hukum”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip yang terkandung dalam Naskah Proklamasilah letak Grundnorm-nya Indonesia, bukan Naskah Proklamasinya. Nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip yang terkandung dalam Naskah Proklamasi tersebut berupa asas kemerdekaan, persamaan, asas kepastian hukum (taat asas), asas persatuan, nilai keadilan, nilai perikemanusiaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri atas bangsanya. Meskipun menurut Kelsen sendiri, ada kalanya konstitusi adalah Grundnorm, manakala dalam konstitusi itu mencantumkan “the birth of the state”, yang merupakan ‘genesis’ dari negara yang bersangkutan (seperti Konstitusi Weimar, yaitu Konstitusi Pertama di Jerman). Jadi genesisnya itu yang Grundnorm, bukan konstitusi selaku naskah hukum.

10

Ibid, hlm. 77

Daftar Pustaka Buku Kelsen, H. (1949). General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press. Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Kusuma, R. A. (2004). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal Hamidi, J. (2006). Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, 68-86....