Hak dan Kewajiban PNS PDF

Preview

Summary

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah sedang genjar-genjarnya melaksanakan agenda reformasi birokrasi, namun karena kurangnya pemahaman, atau masih kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya akses informasi “yang benar” akan reformasi birokrasi sering menyebabkan terjadi bias pemahaman akan pen...

Description

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemerintah sedang genjar-genjarnya melaksanakan agenda reformasi birokrasi, namun karena kurangnya pemahaman, atau masih kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya akses informasi “yang benar” akan reformasi birokrasi sering menyebabkan terjadi bias pemahaman akan pengertian reformasi birokrasi itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena beragamnya latar belakang ilmu pengetahuan para aparatur pemerintah yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman akan defenisi reformasi birokrasi itu sendiri. Ironisnya karena ketidakmengertian itu, kadang menyebabkan para aparatur berjalan

justru

menjauhi

nilai-nilai

reformasi

birokrasi

bukannya

mendekatinya yang akhirnya merugikan banyak pihak diatas landasan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan serangkaian kebijaksanaan yang berkesinambungan untuk mewujudkan birokrasi yang modern. Mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) melalui proses pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dibutuhkan aparatur negara yang senantiasa konsisten dan konsekuen dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, bersih, bertanggung jawab, berorientasi ke masa depan, serta penuh pengabdian dan memiliki kemampuan profesional dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Untuk itu, aparatur negara, yaitu keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan aparatur pemerintahan, harus dibangun sehingga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mampu secara efisien dan efektif melaksanakan tugas dan

1

2

tanggung jawabnya atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai, dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut dengan PNS) Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, telah diberikan keistimewaan untuk perlindungan terhadap profesinya, tentu disamping peningkatan kompetensi dan kualifikasi diri disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan UU ASN).1 Pegawai Negeri Sipil merupakan sumber daya manusia yang sangat besar perannya dalam menentukan jalannya organisasi pemerintahan, karena PNS merupakan salah satu faktor terpenting jalannya roda pemerintahan. Untuk mendapatkan

PNS

yang

mampu

melaksanakan

tugas-tugas

umum

pemerintahan dan tujuan pembangunan yang baik maka diperlukan adanya PNS yang mempunyai rasa tanggung jawab, memiliki keterampilan, keahlian dan kemampuan melaksanakan kewajiban dan pekerjaannya dengan baik dan benar maka diperlukan adanya pembinaan pegawai yang berkesinambungan, sebagai perwujudan dari Peraturan Perundang-undangan yaitu UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentnag Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890),Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) antara lain ditegaskan bahwa peranan PNS adalah penting dan menentukan yaitu dalam 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3

kedudukannya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka tujuan nasional. Sebagai sebuah sistem kepegawaian di Indonesia diatur dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian. Dalam perkembangannya setelah dilakukan pengkajian ketentuan ini sudah tidak sesuai dengan tuntunan nasional dan tantangan global sehingga perlu dilakukan perubahan. Ketentuan yang berhasil dibentek dan saat ini diberlakukan adalah UU ASN.2 Dalam mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud di atas diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. ASN dalam melaksanakan tugas tugas birokrasi diharapkan mampu meberikan pelayanan publik dan/atau pelayanan administratif. Disamping pelaksanaan tugas tersebut, ASN dituntut untuk mampu menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka

penyelenggaraan

fungsi

umum

pemerintah

yang

meliputi

pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian,dan ketatalaksanaan. Penataan kepegawaian menjadi semakin jauh kompetensinya dari yang seharusnya dipunyai oleh aparatur pemerintah yang menjalankan tugas untuk melayani

rakyat.3

Untuk

dapat

menyelenggarakan

tugas

pelayanan

publik,tugas pemerintah dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan menajemen ASN yang berdasarkan pada sistem yang berlaku, baik mengani atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi,dan

2

Setia Bakti, Aparatur Sipil Negara sebagai Harapan Baru, diakses melalui media elektronik http://www.boyyendratamin.com/2015/01/diakses tanggal 9 Oktober 2018. 3 Sri Martini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2012, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

4

kinerja yang harus dimiliki dimiliki oleh ASN yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur negara Republik Indonesia terdiri dari 4,7 juta pegawai Aparatur Sipil Negara, 360.000 anggota Polri, dan 330.000 anggota TNI. Semuanya merupakan modal bangsa dan negara yang harus selalu dijaga dengan baik, dikembangkan dan dihargai. Manajemen sumber daya ASN merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga negara.4 Pegawai Negeri Sipil, adalah sebuah profesi dan sebuah pekerjaan. PNS sama halnya dengan profesi lainnya seperti pengacara, akuntan publik, notaris, pengusaha, konsultan, artis, wartawan, petani, buruh pabrik dan sebagainya. Sebagaimana pengertian ASN yang termaktub dalam UU ASN. Undang-Undang ASN Pasal 1 angka (3) yang disebut sebagai PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai negeri bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup ditengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan pegawai negeri bukan saja di lihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara, tetapi juga di lihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang harus di utamakan. Berdasarkan uraian di atas merasa tertarik untuk menulis makalah mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).

4

Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara, 2013, hlm. 1.

5

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalan, sebagai berikut: 1. Apa saja yang menjadi hak pegawai negeri sipil? 2. Apa yang menjadi kewajiban pegawai negeri sipil?

C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Untuk mengetahui hak-hak pegawai negeri sipil 2. Untuk mengetahui kewajiban pegawai negeri sipil

D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah: 1. Memahami hak-hak pegawai negeri sipil 2. Memahami kewajiban pegawai negeri sipil

6

BAB II TINJAUAN TEORETIS Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pengertian hak ialah sesuatu yang mutlak bagi pemilik hak dan penggunaannya tergantung kepada pemiliknya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

7

BAB III PEMBAHASAN A. Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Sudah menjadi ketentuan akan ada hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban PNS sendiri sudah diatur dalam UU ASN. Hak PNS yang mana diatur dalam Pasal 21 UU ASN, sebagai berikut :5 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2. Cuti; 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4. Perlindungan; dan 5. Pengembangan kompetensi Sementara PPPK berhak memperoleh : 1. Gaji dan tunjangan; 2. Cuti; 3. Perlindungan;. 4. Pengembangan kompetensi Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak PNS yaitu mengenai Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas terdapat di Pasal 79, Pasal 80 UU ASN. Untuk Hak PNS mengenai Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari tua diatur di dalam Pasal 91, Perlindungan diatur di dalam Pasal 92, dan Pengembangan Kompetensi diatur di dalam Pasal 69 UU ASN. Berikut penjelasan hak pegawai negeri sipil: 1. Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.Selain gaji, juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks

5

Pasal 21, 22 UU No 5 Tahun 2014

8

harga yang berlaku di daerah masing-masing. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Terdapat dalam lampiran makalah ini. 2. Cuti Yang dimaksud dengan cuti PNS adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangkawaktu tertentu dan dikeluarkan/diberikan olehpejabat yang berwenang seperti Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara dan pejabat lain yangditentukan oleh Presiden. 6 Cuti atau yang dalam bahasa inggris disebut dengan “leave” adalah periode waktu ketika seseorang terbebas dari pekerjaan utamanya tetapi tidak kehilangan pekerjaannhya tersebut. Sedangakan menurut Pasal 8 UU Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu. Sedikit berbeda redaksinya, UU ASN cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.7 Peraturan yang mengatur Cuti PNS terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti melahirkan; e. cuti karena alasan penting; f. cuti bersama; dan g. cuti di luar tanggungan negara.8 a. Cuti Tahunan Ketentuan tentang Cuti Tahunan, yakni : 1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. 2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

6

Pasal 79, 80 UU No.5 Tahun 2014 Diakses melalui: http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-tentang-cuti-pegawainegeri.html diakses tanggal 9 Oktober 2018). 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 7

9

3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja. 4) Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. 5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. 6) Cuti

tahunan

yang

akan

dijalankan

ditempat

yang

sulit

perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Namun, berdasarkan Pasal 7 dinyatakan bahwa (1) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. (2) Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan. Khusus PNS yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan (Pasal 8). b. Cuti Besar 1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan; 2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;

10

3) Untuk mendapatkan cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti; 4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. 5) Cuti besar dapat digunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama. Namun,

sesuai

Pasal

11

Cuti

besar

dapat

ditangguhkan

pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi/profesi. c. Cuti Sakit 1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. 2) Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya. 3) Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat

yang berwenang

memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter. 4) Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 5) Surat keterangan dokter antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

11

6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. 7) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 8) Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan atau ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 9) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10) Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. Untuk mendapatkan cuti sakit mengalami gugur kandungan, Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan. 11) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas

kewajibannya sehingga ia perlu

mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya. 12) Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi/profesi. 13) Cuti sakit bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari cukup dicatat oleh pejabat yang mengurus kepegawaian. Sedangkan bagi PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

12

d. Cuti Bersalin Ketentuan Cuti Bersalin yakni 1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga, PNS wanita berhak atas cuti bersalin. 2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara. 3) Lamanya cuti-cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. 4) Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. 5) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. 6) Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. e. Cuti Karena Alasan Penting Cuti Karena Alasan Penting adalah cuti karena : 1) ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; 2) salah seorang anggota...