HUKUM ADMINISTRASI NEGARA "NEGARA HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA" PDF

Preview

Summary

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA “NEGARA HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA” Di Susun Oleh: Kelompok 1 1. FIRNADI (216110105) 2. NURUL WAHIDA (216110121) 3. SUARTINI (216110132) JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2018 Page 1 DAFTAR ISI Hala...

Description

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA “NEGARA HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”

Di Susun Oleh: Kelompok 1

1. FIRNADI 2. NURUL WAHIDA 3. SUARTINI

(216110105) (216110121) (216110132)

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2018

Page 1

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................

i

DAFTAR ISI ......................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................

1

a. Latar Belakang b. Rumusan Masalah c. Tujuan Makalah BAB II PEMBAHASAN .................................................................................. a. Negara Hukum b. Dasar Teoritis Negara Hukum c. Ruang Lingkup Negara Hukum BAB III PENUTUP .......................................................................................... a. Kesimpulan b. Saran DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................

Page 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Makalah ini tepat pada waktunya. Solawat beriring salam tak lupa kamI haturkan

untuk junjungan alam nabi besar

Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dan jasa-jasa beliaulah kita dapat merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dalam penyusunan makalah ini penulis mengangkat tema tentang “NEGARA HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK” berharap makalah ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada para pembaca serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini banyak memiliki kekurangan dan kelemahan di sana sini baik dala segi penulisan maupun dalam segi menyajian materi yang kami paparkan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, guna untuk memperbaiki kualitas makalah penulis selanjutnya.

Mataram, 26 Mei 2018

Penulis

i

Page 3

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yaitu pertama hukum administrasi umum (allgemeen deel) adalah berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi tidak terikat pada bidang-bidang tertentu. Kedua, hukum administrasi khusus (bijzonder deel) adalah hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas tentang negara hukum, pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal dan ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu pertama, dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum bukan yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan berupa paksaan dan tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Dalam konsep negara hukum, hukum administrasi negara masuk dalam wilayah hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan atau warga negara. Hukum administrasi negara diciptakan agar memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, dan melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.

Page 4

Negara hukum secara sederhana menetapkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum, hal ini menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.

2. Rumusan Masalah

a. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? b. Apakah dasar teoritis negara hukum?

3. Tujuan Makalah

a. Untuk lebih mengetahui tentang negara hukum dalam hukum administrasi. b. Untuk menambah wawasan yang menjadi teori-teori dasar negara hukum.

Page 5

BAB II PEMBAHASAN

A. NEGARA HUKUM Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa dan mempunyai saksi yang tegas. Gagasan negara hukum masih bersifat samarsamar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke- 19, yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsurunsur negara hukum adalah: a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan d. Peradilan administrasi dalam perselisihan Telah disebutkan bahwa pada dataran implementasi negara hukum itu memiliki karakretistik dan model yang beragam. Terlepas dari berbagai model hukum negara tersebut, Budiono mencatat bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju kearah kesimpulan, yaitu negara merupakan negara yang akan mewujudkan harapan pada warga negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera jika negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai aturan main dalam negara hukum, hukum menjadi naturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai kesepakatan politik. Hukum juga menjadi aturan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik tadi. Dengan demikian, hukum tidak mengabdi kepada kepentingan politik melainkan kepada cita-cita politik dalam kerangka negara.

Page 6

1. Prinsip-Prinsip Negara Hukum a. Asas ligalitas Pembatasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. b. Perlindungan hak asasi Upaya untuk memperkuat sistem perlindungan hak asasi, pemerintah mendirikan lembaga-lembaga untuk memberikan perlindungan hak asasi, seperti Komisi Nasional HAM, atau Komisi Ombudsman Nasional yang bertugas untukmemberikan pelayanan dan perlindungan terhadap rakyat yang memperoleh perlakuan yang tidak adil atau tidak semestinya dari aparatur pemerintah. c. Pemerintah terikat pada hukum Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum bukan hukum yang tunduk pada pemerintah. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar, pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrument yuridis penegakan hukum pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara dan memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. d. Pengawasan oleh hakim yang medeka Pemberian kewenangan negara kepada administrasi negara untuk bertindak sebagai inisiatif itu lazim, yaitu sesuatu yang di dalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu

Page 7

menyiratkan adanya kebebasan memilih melakukan atau tidak melakukan tindakan. Dalam praktik kewajiban dan kekuasaan berkaitan erat yang di mana suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi yaitu kebebasan yang pada asasnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.

2. Sumber-Sumber Hukum a. Sumber

hukum

materil

adalah

faktor-faktor

masyarakat

yang

mempengaruhi pembentukan hukum. Atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi isi dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. b. Sumber hukum formil adalah berbagai bentuk hukum yang ada, sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.

B. DASAR TEORITIS NEGARA HUKUM

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak jaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejahteraan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejahteraan, pada babak sejarah sekarang sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum.

1. Negara Hukum Demokratis Negara yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis, sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebut negara hukum demokratis karena

Page 8

didalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsipprinsip demokrasi. Negara hukum demokrasi artinya negara bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Sebagaimana disebutkan di atas dalam sistem demokrasi penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan, karena hukum akan kehilangan bentuk dan arah sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Di mana demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.

2. Tugas-Tugas Pemerintah dalam Negara Hukum Modern Menurut John Locke pemisahan kekuasaan atau saparation of power dimana pembagiannya menjadi kekuasaan legislatif (membuat undangundang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), dan kekuasaan federative (keamanan dan hubungan luar negeri). Ajaran ini semakin popular setelah seorang ahli hukum kebangsaan Prancis yang bernama Montesquieu menerbitkan bukunya Lesprit des lois (the spirit of the law) yang mengemukakan bahwa suatu negara memiliki tiga organ dan fungsi utama pemerintahan

yakni

perkembangannya

legislatif,

ajaran

eksekutif,

pemisahan

dan

kekuasaan

yudikatif. mendapat

Dalam berbagai

modifikasi terutama melalui ajaran pembagian kekuasaan atau distribution of power yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga dan ajaran check and balance yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara. Menurut Van Vollenhoven tentang pembagian tugas negara menjadi empat, yaitu:

Page 9

a. Regeling artinya membuat peraturan dalam bentuk undang-undang baik materil maupun formil. b. Bestur artinya pemerintah dalam arti nyata memelihara kepentingan umum. c. Yustitusi artinya penyelesaian sengketa dalam peradilan perdata. d. Politie artinya mempertahankan kepentingan umum baik secara preventif maupun refresif di dalamnya termasuk peradilan pidana. Dalam negara yang berbentuk kesatuan, ada dua kemungkinan penyelenggaraan

tugas-tugas

pemerintah,

yaitu

sentralisasi

atau

desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan secara sentralisasi berarti seluruh bidang-bidang pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, sedangkan dengan desentralisasi berarti penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh satuan pemerintahan daerah yang umumnya bertumpu pada prinsip otonomi, yaitu kebebasan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumag tangga daerah.

3. Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara Indonesia adalah negara hukum oleh karenanya segala sesuatu tindakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. Indonesia yang merupakan negara hukum modern dituntut adanya peranan dan fungsi hukum secara stabil dan dinamis yang mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Secara teori negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggaraan ketertiban umum yakni tata tertib yang berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Definisi negara hukum yang sederhana adalah pandangan yang menyatakan bahwa negara hukum berinteraksi langsung dengan penekanan akan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perorangan dan pembatasan terhadap kekuasaan politik serta pandangan yang menganggap

Page 10

pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain manapun dan negara hukum itu negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang. Dalam kajian historis, perkembangan tipe negara hukum membawa konsekuensi terhadap peranan hukum administrasi negara dimana semakin sedikit campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat, maka akan semakin kecil atau sedikit pula peranan hukum administrasi negara di dalamnya begitupun sebaliknya dengan semakin intensifnya campuir tangan negara akan semakin besar pula peranan hukum administrasi negara di dalamnya. Ide sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Dari sejarah kelahiran, perkembangan, serta pelaksanaannya diberbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan asas konstitusional. Keberadaan hukum administrasi negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah dalam suatu negara hukum yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, kemasyarakatan yang berdasarkan atas hukum.

C. RUANG LINGKUP NEGARA HUKUM

Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu besturrecht dan administratif recht, dengan kata dasar administratif dan bestuur terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Administrasi ini ada yang menerjemahkan dengan tata usaha, tata usaha pemerintahan,

tata

pemerintahan,

tata

usaha

negara,

dan

ada

yang

menerjemahkan dengan administrasi saja, sedangkan bestuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan. Meski demikian ada akan dikemukakan secara

terpisah

mengenai

istilah

administrasi

negara

dan

istilah

Page 11

pemerintah/pemerintahan berdasarkan kamus dan yang berkembang dikalangan paraserjana.

a. Menurut

Prajuti

Atmosudirdjo

mengemukakan

administrasi

negara

mempunyai tiga arti, yaitu : 1. Sebagai salah satu fungsi pemerintah, 2. Sebagai aparatur dan aparat dari pada pemerintah 3. Sebagai proses pemerintah yang memerlukan kerja sama tertentu.

Negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya, dalam arti sempit aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman atau khususnya aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan. Dapat diketahui bahwa administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan.

b. Pemerintah/ Pemerintahan

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ atau alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang serta cabang kekuasaan eksekutif. Ada beberapa faktor yang menentukan ruang lingkup hukum administrasi negara antara lain:

1. Hukum administarsi negara berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundangundangan seiring dengan perkembangan kemasyarakatan yang memerlukan

Page 12

pelayanan pemerintah masing-masing masyarakat disuatu daerah atau negara berbeda tuntutan dan kebutuhan. 2. Pembuatan

peraturan-peraturan,

keputusan-keputusan

dan

instrument

yurudis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak pada satu tangan atau lembaga. 3. Hukum administrasi negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas

pemerintahan

dan

kemasyarakatan

yang

menyebabkan

pertumbuhan bidang hukum administrasi negara tertentu berjalan secara sektoral.

Hukum administrasi negara khususnya adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti peraturan tata ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertahanan, peraturan tentang kesehatan, peraturan tentang perpajakan,

peraturan

bidang pendidikan,

peraturan

pertambangan, dan sebagainya. Adanya perbedaan bidang HAN khusus merupakan suatu hal yang logis dan wajar mengingat masing-masing negara dihadapkan pada perbedaan sosio kultural, politik, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Munculnya hukum administrasi ini semakin penting seiring dengan lahirnya berbagai bidang tugas-tugas pemerintahan yang baru dan sejalan dengan perkembangan dan penemuanpenemuan baru berbagai bidang kehidupan ditengah masyarakat, yang harus diatur melalui hukum administrasi. Dalam konteks ini tampak bahwa hukum administrasi itu tumbuh dan berkembang secara dinamis.

Page 13

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan Negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas. Gagasan negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke- 19, yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari tersebut dari Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsurunsur negara hukum adalah: e. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia f. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu g. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan h. Peradilan administrasi dalam perselisihan

2. Saran Sebagai negara hukum sudah sepatutnya hukum itu harus dipatuhi dan ditaati agar terciptalah negara yang sejahtera, agar masyarakat dalam suatu negara dapat terlindungi oleh hukum dari hal-hal yang meresahkan dan tidak mengenakan. Sebagai negara hukum Indonesia harus menjunjung tinggi hukum agar Indonesia terjaga dari hal-hal yang menyimpang seperti korupsi, kejahatan atau tindak kriminal dan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk menegakkan hukum di Indonesia selain masyarakat pemerintahpun harus memperhatikan perkembangan hukum dan mentaati peraturan-peraturan yang ...