HUKUM LINGKUNGAN - ATURAN LINGKUNGAN DOC

Title	HUKUM LINGKUNGAN - ATURAN LINGKUNGAN
Author	Deniz Arshavin
Pages	5
File Size	50.5 KB
File Type	DOC
Total Downloads	347
Total Views	564

Summary

Description

PENGATURAN PERATURAN PER-UU NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN LH A. Sejarah Pembentukan Pengaturan LH Pemikiran ke arah pengaturan masalah lingkungan hidup di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1972, bersamaan dengan suasana akan diselenggarakannya Konferensi Stock Holm Sebagai salah satu anggota PBB Indonesia juga turut berperan serta dalam konferensi tersebut dengan mengajukan pokok pikiran berupa National Report of Indonesia Environmental Problems in Indonesia Dalam bahan penyajian untuk persiapan konferensi itu, tampak nyata betapa dininya pengertian dan upaya Indonesia thd masalah LH (termasuk sisi yuridisnya) Untuk memantapkannya, pada 15 – 18 Mei 1972 dengan diprakarsai lembaga Ekologi Unpad diselenggarakan "Seminar Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Nasional" di Bandung, pemikiran tentang hukum di sampaikan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M dalam makalahnya "Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran" Beberapa pokok Pikiran dan Sarannya: 1. Menstrukturkan seluruh proses yg berkaitan dg LH Kepastian dan Ketertiban terjamin 2. Cara pengaturan dalam per-UU dengan preventif (a,b) atau represif (c,d), yang mekanismenya dapat berupa: a. Perizinan b. Incentives (Mis: Keringanan Pajak) c. Denda d. Hukuman 3. Cara pendekatan/penanggulangan persoalan LH bisa sektoral, atau bisa juga menyeluruh dengan mengadakan UU Pokok yang akan menjadi dasar bagi pengaturan sektoral 4. Pemahaman masyarakat thd lingkungan diperlukan dengan penerangan dan pendidikan LH 5. Efektivitas hukum sangat tergantung struktur pelaksananya Selanjutnya pokok pikiran dan saran Mochtar sebagai penyempurnaan bagi bahan pokok pikiran yang akan diajukan delegasi Indonesia itu Setelah berlangsungnya Konferensi Stock Holm terus bergulir, yang antara lain kemudian diikuti dengan adanya Seminar pada 25 - 27 Maret 1976 di Lembang yang diselenggarakan oleh BPHN dan FH-Unpad: "Segi-segi Hukum dari Pengelolaan LH", yang hasil rumusannya: 1. Segera disusun UULH dan Peraturan pelaksananya 2. Inventarisasi, peninjauan kembali, penyempurnaan, dan pembaharuan peraturan per- UU tentang aspek LH secara sektoral 3. Perlu dibentuk Pusat Pengembangan Hk. Lingkungan dan Badan Otorita/Departemen Lingkungan 4. Peran Pengadilan perlu ditingkatkan dalam penyelesaian sengketa LH dan bantuan saksi ahli di bidang LH/Ekologi 5. Sinkronisasi pengaturan LH dan koordinasi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam menentukan strategi pengelolaan LH Ditindaklanjuti dengan adanya RUU-LH pada tahun 1976 Terbit UULH pada tahun 1982 UU No. 4 Tahun 1982...