Hukum Tata Negara Indonesia PDF

Preview

Summary

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (HUK012217) RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2021/2022 Ruang Lingkup Pembelajaran HTN Indonesia Mata kuliah HTN Indonesia di FH UNSRI mengkaji ketatanegar...

Description

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (HUK012217)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2021/2022 Ruang Lingkup Pembelajaran HTN Indonesia Mata kuliah HTN Indonesia di FH UNSRI mengkaji ketatanegaraan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945) hingga kini.1

1

Hal ini bukan berarti bahwa masa sebelum kemerdekaan tidak berkorelasi dengan ketatanegaraan Republik Indonesia, namun karena orientasi pembelajaran HTN Indonesia bertumpu pada keberadaan negara Republik Indonesia, maka rentang waktu kajiannya dimulai sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Kecuali untuk hal-hal yang berkorelasi langsung dengan keberadaan Republik Indonesia, halhal selebihnya pada masa pra kemerdekaan merupakan topik kajian sejarah ketatanegaraan Indonesia— bagian dari sejarah Indonesia.

Sebagaimana namanya, ‘hukum’ tata negara, orientasi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah kajian dari aspek yuridis. Titik berat pembelajarannya pada hukum tata negara positif, yakni ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan aturan hukum yang berlaku pada saat ini. Sebagai kajian normatif, pembelajaran HTN Indonesia bertujuan untuk menemukenali dan memahami norma-norma ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama norma-norma pokok ketatanegaraan sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Konstitusi mendefinisikan kekuasaan negara dan mengatur pembagian kekuasan negara (distribution of powers) kepada lembagalembaga negara [utama]2 (primary state institutions) serta tata cara penyelenggaraan kewenangan masing-masing lembaga negara tersebut. Adapun konstitusi Republik Indonesia yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Reformasi, yaitu UUD 1945 (periode pertama) yang empat kali diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999–2002.3 Namun, dalam pembelajaran mata kuliah HTN Indonesia ini, konstitusi lainnya yang pernah diberlakukan sejak pendirian Republik Indonesia juga dipelajari sebagai perbandingan (comparison). Melalui perbandingan tersebut akan diketahui perbedaan sistem ketatanegaraan di antara satu konstitusi dengan konstitusi lainnya.4 Perbedaan-perbedaan itu menandai isu-isu yang menjadi perdebatan konstitusional (constitutional debates) sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Keempat naskah konstitusi yang pernah diberlakukan sejak pendirian Republik Indonesia dan dipelajari dalam mata kuliah HTN Indonesia ini meliputi: 1. Naskah UUD 1945 periode pertama—yaitu UUD yang ditetapkan dalam Sidang PPKI 18 Agustus 1945—yang sama dengan naskah UUD 1945 periode kedua (yaitu UUD 1945 periode pertama yang diberlakukan kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959); 2. Naskah Konstitusi (RIS)—yaitu Konstitusi yang dihasilkan melalui perundingan pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (yang berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949) dan diberlakukan di Indonesia per 27 Desember 1949 (pada saat penyerahan/pengakuan kedaulatan RIS oleh Negeri Belanda); 3. Naskah UUDS 1950—yaitu UUD yang diundangkan melalui Undang-Undang RIS Nomor 7 Tahun 1950 (tanggal 15 Agustus 1950) dan diberlakukan per 17 Agustus 1950; 2

Sebutan lainnya untuk Lembaga Negara adalah Alat Perlengkapan Negara (APN). Perubahan UUD 1945 yang pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR Tahun 1999 dan perubahan kedua hingga keempat pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, 2001, dan 2002. Namun, meskipun telah diubah, penyebutan terhadap UUD pasca perubahan tetap sama, yaitu: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4 Dalam pembelajaran HTN Indonesia ini yang terpenting untuk diketahui secara rinci adalah perbandingan antara norma-norma ketatanegaraan pada UUD 1945 pasca perubahan—sebagai konstitusi yang berlaku pada saat ini—dengan norma-norma ketatanegaraan pada UUD 1945 pra perubahan. 3

4. Naskah UUD 1945 pasca perubahan era Reformasi—sebagai konstitusi yang berlaku pada saat ini. Namun, penyelenggaraan negara dalam praktiknya tidak selalu sesuai dengan ketentuan konstitusi. Apa yang terjadi ‘senyatanya’ (das sein) dalam penyelenggaraan [kekuasaan] negara (oleh alat-alat perlengkapan negara) tidak selalu klop dengan apa yang ‘semustinya’ (das sollen) diselenggarakan sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Karena itulah, untuk memperoleh pemahaman ketatanegaraan Republik Indonesia yang utuh, tidak cukup hanya dengan mempelajari ‘teks’ konstitusi Republik Indonesia saja, melainkan juga perlu dicermati ‘perilaku’ dalam bernegara. Kajian terhadap perilaku merupakan studi empirik, yang berbeda karakteristiknya dengan kajian hukum yang normatif. Pendekatan empirik lazimnya diterapkan dalam kajian sosialpolitik. Sehingga, untuk mengetahui perilaku bernegara, perlu dipelajari hasil karya para ilmuwan sosial-politik yang membahas isu-isu tertentu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia. Aspek hukum dan sosial-politik dalam studi ketatanegaraan saling berjalin kelindan. Dalam lingkungan [ilmu] hukum tata negara (constitutional law), juga terdapat tema kajian yang tidak hanya mempelajari pasal dan ayat konstitusi (constitution), melainkan juga mempelajari ‘gagasan, sikap, dan perilaku’ dalam bernegara [dan berkonstitusi]. Tema kajian ini dikenal dengan sebutan konstitusionalisme (constitutionalism). Mata kuliah HTN Indonesia ini juga menerapkan tema kajian konstitusionalisme sehingga selain mempelajari konstitusi juga dipelajari perilaku bernegara sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Merujuk ke berbagai peristiwa sosial-politik yang berkorelasi erat dengan dinamika dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga kini, kiranya dapat dibagi ke dalam tiga periodisasi, yaitu: 1. Era Revolusi—fase konsolidasi politik nasional pasca deklarasi kemerdekaan/pendirian Republik Indonesia ➢ Kurun waktunya sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) dan diberlakukannya UUD 1945 oleh PPKI (18 Agustus 1945), lalu pendirian Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pemberlakukan Konstitusi RIS (27 Desember 1949), kemudian pembubaran RIS untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan penggantian Konstitusi RIS dengan UUDS 1950 (per 17 Agustus 1950), pembentukan Konstituante untuk menyusun naskah konstitusi pengganti UUDS 1950 yang persidangannya menemui jalan buntu hingga akhirnya diberlakukan kembali UUD 1945 dengan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 (yang dikenal dengan sebutan: Dekrit Presiden 5 Juli 1959);

2. Era Otoritarianisme—fase kepemimpinan presiden dengan kekuasaan otoriter ➢ Kurun waktunya sejak diberlakukannya kembali UUD 1945 pada 5 Juli 1959 yang mengukuhkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI sehingga secara de facto Soekarno menjadi penguasa ‘tunggal’ di negara Republik Indonesia, kemudian posisi Soekarno tersebut diambil alih oleh Jenderal Soeharto yang memimpin rezim Orde Baru pasca Gerakan 30 September 1965 dan berakhir saat Soeharto pada saat terjadinya Reformasi menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia per 21 Mei 1998; 3. Era Demokratisasi—fase Reformasi menuju Republik Indonesia yang demokratis ➢ Kurun waktunya sejak terjadinya Reformasi—yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang diiringi dengan perubahan UUD 1945 (sehingga menjadi konstitusi Republik Indonesia yang [lebih] demokratis)—hingga kini. Kajian ketatanegaraan Republik Indonesia dari kedua aspek yuridis dan sosial-politik ini ditelusuri secara kronologis sesuai dengan urut-urutan keberlakuan konstitusi seiring dengan rangkaian peristiwa sosial-politik yang melingkupinya. Dengan menerapkan pendekatan sejarah akan tampak hubungan sebab-akibat dari suatu peristiwa ke peristiwa ketatanegaraan berikutnya mulai dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hingga kini. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah HTN Indonesia •

Kompetensi Primer

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang HTN positif Indonesia dan dapat menjelaskan norma-norma [pokok] ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 (pasca perubahan). •

Kompetensi Sekunder

Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan ketatanegaraan Indonesia dari masa ke masa— sejak lahirnya tata negara Indonesia (per Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan penetapan UUD pada Sidang PPKI 18 Agustus 1945) hingga kini (pasca Reformasi dan empat kali perubahan UUD 1945). Sumber Pembelajaran Saat ini melalui jaringan internet telah terakumulasi berbagai informasi dari segenap penjuru dunia yang disebut Big Data. Sehingga, untuk era digital ini, pembelajaran tidak lagi bergantung hanya pada buku cetakan. Beberapa kepustakaan sudah didigitalisasi—menjadi iBook dll—, selain juga bermunculan referensi yang berupa dokumen berbentuk efile, video (rekaman suara bergambar) maupun audio (rekaman suara). Sehingga, kegiatan menyerap informasi pada saat ini

tidak lagi bersifat konvensional (dengan membaca bahan cetakan) melainkan juga berupa kegiatan digital learning. Seiring pula dengan semboyan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka,” mahasiswa diberi kebebasan dalam menyerap informasi dari berbagai sumber, dalam Bahasa Indonesia maupun bahasa asing, tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia—baik dari aspek hukum maupun dari aspek sosial-politik. Referensi Untuk kajian hukum, acuan utamanya adalah keempat konstitusi yang pernah diberlakukan sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Keempat konstitusi itu merupakan bahan hukum primer. Kemudian, digunakan juga bahan hukum sekunder, yaitu bahan apapun yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dikaji—yakni yang memberi penjelasan tentang [pasal dan ayat] UUD 1945 periode pertama, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945 pasca perubahan.5 Lalu, bahan hukum tersier, yakni segala bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder yang digunakan.6 Sedangkan untuk kajian empirik tentang perilaku bernegara, sumbernya adalah berbagai karya ilmuwan sosial-politik—termasuk juga ilmuwan sejarah—yang meneliti/membahas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia. Agar diperhatikan kualitas akademik bahan bacaan yang dijadikan referensi dalam pembelajaran HTN Indonesia seperti, misalnya, ditulis oleh penulis yang memiliki kredibilitas (credible) selaku ilmuwan/pakar di bidangnya dan/atau tulisan yang dipublikasikan oleh penerbit yang bereputasi (reputable). Agar dihindari membaca sembarang bahan bacaan yang bersliweran di media sosial. Mekanisme Pembelajaran Dalam perkuliahan HTN Indonesia mahasiswa ditempatkan sebagai pusat kegiatan dalam proses pembelajaran (student-centered learning). Mengantisipasi jumlah mahasiswa yang sangat besar dan tidak ideal untuk menyelenggarakan diskusi kelas, maka kegiatan pembelajaran dirancang untuk diselenggarakan dalam kelompok-kelompok kecil—berjumlah maksimal lima orang per kelompoknya. Dalam kelompok itu setiap mahasiswa per individu memiliki mitra untuk berdiskusi dan dapat secara lebih optimal membahas topik-topik kajian yang ditugaskan selama pembelajaran HTN Indonesia.

5

Dapat berupa dokumen persidangan yang berhubungan dengan proses pembentukan keempat konstitusi Republik Indonesia maupun kepustakaan hasil kajian kalangan hukum yang membahas tentang [pasal/ ayat] keempat konstitusi Republik Indonesia. 6 Bisa berupa kamus hukum, ensiklopedia, dll.

Sedangkan peran dosen pengampu mata kuliah HTN Indonesia adalah merencanakan proses pembelajaran, menyiapkan bahan ajar (sesuai dengan topik-topik bahasan dan jadwal perkuliahan), memberikan arahan kepada mahasiswa untuk setiap aktivitas pembelajaran, merancang instrumen penilaian dan melakukan penilaian. Juga disiapkan instrumen evaluasi dan dilakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran semester pada akhir perkuliahan. Hasil evaluasi tersebut merupakan bahan masukan untuk perbaikan perkuliahan HTN Indonesia pada masa yang akan datang. Mata Kuliah Prasyarat Hukum Tata Negara (HUK009217)7 Bobot Mata Kuliah HTN Indonesia Bobot mata kuliah HTN Indonesia adalah 4 sks (satuan kredit semester)8 Materi dan Jadwal Pembelajaran [Lihat Lampiran Kegiatan] *****

7

Telah menempuh mata kuliah HTN dan lulus (nilai minimal D). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang “Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” 1 (satu) sks berdurasi 170 menit per minggu per semester. Perhitungannya: 50 menit untuk kegiatan perkuliahan/tatap muka plus kegiatan di luar kelas, yaitu: 60 menit untuk penugasan terstruktur + 60 menit untuk kegiatan mandiri. Sehingga, untuk 4 sks mata kuliah HTNI: 4 X 50 menit (atau 2 X 100 menit = 200 menit) untuk PJJ + 4 X 60 menit (= 4 jam) untuk Tugas Terstruktur [mahasiswa] + 4 X 60 menit (= 4 jam) untuk Tugas Mandiri [mahasiswa]. 8...