Kasus Suap Perizinan Meikarta PDF

Preview

Summary

KASUP SUAP PERIZINAN MEIKARTA NAMA : MUMTAZ NAUFAL AQIL MURTADHO NIM : 02011381722390 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2019/2020 DOSEN PENGAMPUH : MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN ,SH, MH. Abstrak Penelitian ini berusaha menganalisis kasus suap dalam perizinan pembangunan Kota Meikarta, Cikarang, Kabupate...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Kasus Suap Perizinan Meikarta Mumtaz Naufal mumtaz naufal aqil murtadho

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Insider dan Kemudahan dalam Proses Perizinan di Indonesia Nevio Giuseno

Kasus Suap Izin Tambang, di Kabupat en Konawe Ut ara siska febriani PENEGAKAN HUKUM T ERHADAP PELAKU SUAP DALAM BIROKRASI PERIZINAN Oleh MUHAMAD IMAN

KASUP SUAP PERIZINAN MEIKARTA NAMA : MUMTAZ NAUFAL AQIL MURTADHO NIM : 02011381722390 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2019/2020 DOSEN PENGAMPUH : MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN ,SH, MH.

Abstrak Penelitian ini berusaha menganalisis kasus suap dalam perizinan pembangunan Kota Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.Adanya kasus suap dalam perizinan suatu pembangunan bukanlah hal yang asing di Indonesia. Ketidakcukupan dana yang dimiliki dalam membangun infrastruktur membuat pemerintah pusat tidak mengelak kehadiran aliran dana yang berasal dari penyuapan tersebut. Adanya penyuapan,tidak hanya digunakan oleh pihak pemerintah saja, kerap juga sering digunakan perusahaan bidang properti seperti yang dilakukan Lippo Group dalam membangun pembangunan kota mandiri Meikarta. Meikarta sebuah kota baru yang dirancang dengan fasilitas mewah dan lengkap,menuai banyak pendapat pro dan kontra, dikarenakan pembangunan yang dimulai 2017 lalu itu belum memiliki IMB. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10 Tahun 2013 tentang IMB, pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IMB. Namun, pihak Meikarta tetap melakukan pembangunan apartemen dan fasillitas lain walaupun dianggap telah melanggar berbagai peraturan yang ada. Tidak hanya itu, sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dianggap pro elit dengan tidak memberikan sanksi terhadap pihak Meikarta. Untuk memahami dinamika yang terjadi dalam tubuh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi terhadap kasus suap ini, penelitian ini juga akanmenjelaskan perihal permasalahan IMB Meikarta yang dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini sesuai dengan pedoman wawancara yang ada, serta melakukan library research.Hasilnya, Meikarta sampai saat ini belum memiliki IMB dan kecenderungan adanya penyimpangan dan pragmatisme dalam Pemerintah Daerah. Kata Kunci : Kasus suap, Meikarta, Lippo Group

Latar Belakang 8 Mei 2017 yang lalu, dihadapan puluhan awak media, orang nomor satu di Lippo Group, James Riady, meluncurkan proyek teranyar mereka yang diberi nama Meikarta. Proyek ini menjadi salah satu proyek ambisius dan terbesar yang pernah dibuat oleh Lippo Group. Saat itu, James terlihat begitu bersemangat memperkenalkan Meikarta di depan awak media, ia sangat detail menjelaskan proyek yang akan dibangun di kawasan Cikarang, Bekasi tersebut. James memang seorang marketer tulen, dia paham betul bagaimana cara membentuk brand image sebuah produk properti. Meikarta adalah mega proyek yang rencananya akan dibuat layaknya sebuah kota mandiri baru, dan estimasi biaya pembangunannya pun tidak tanggung-tanggung yakni mencapai Rp 243 triliun, belum lagi luas lahan yang akan dibangun mencapai 500 hektar. Bagi pencari properti, kehadiran proyek ini tentunya bisa dijadikan solusi terbaik dari semrawutnya kondisi Jakarta. Di sana pengembang rencananya akan membangun 100 gedung pencakar langit lengkap dengan berbagai fasilitas sebuah kota modern seperti area komersial, hotel, sarana pendidikan, rumah sakit, pusat perbelanjaan hingga perkantoran. Untuk tahap pertama pembangunan, pihak pengembang akan membangun 250.000 rumah dan beberapa unit apartemen. Menariknya, bukan karena lengkap dan prestisiusnya nilai proyek Meikarta, ternyata harga jual apartemen Meikarta dibanderol dengan sangat murah, yakni hanya Rp. 127 juta untuk tipe terkecil, harga tersebut bahkan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan rumah subsidi pemerintah sekalipun. Pancingan harga murah tersebut pun terbukti ampuh membuat pasar bereaksi, buktinya baru sehari diperkenalkan, apartemen Meikarta langsung diserbu pembeli yang rata-rata berasal dari Jakarta.Tidak main-main, banyaknya pembeli yang datang pihak pengembang berhasil menjual unit apartemen sebanyak 16.800 unit dalam waktu hanya satu hari.Kondisi ini pun akhirnya membuat Rekor Indonesia (MURI) turun tangan memberikan penghargaan kepada Lippo sebagai pihak yang berhasil menjual unit apartemen terbanyak dalam kurun waktu satu hari. Sayangnya pembangunan Meikarta tersebut tersandung kasus hukum, pada 15 Oktober 2018 yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Lippo Group Billy Sindoro atas dugaan suap perizinan Meikarta. Kasus ini tentunya menjadi pukulan telak bagi Lippo Group ditengah meningkatnya penjualan

apartemen Meikarta.Yang pada hari pertama launching pihak mengantongi marketing sales senilai Rp 7 triliun.

pengembang

berhasil

Sebenarnya, kasus Meikarta ini sudah lama terendus oleh publik, mulanya berawal dari pernyataan Deddy Mizwar yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat tentang rekomendasi lahan yang hanya diberikan izin seluas 84,6 hektar. Oleh sebab itu Penulis akan mengangkat kasus ini menjadi judul pada artikelnya yang berjudulkan : “ KASUS SUAP PERIZINAN MEIKARTA”

Pembahasan Pembangunan kota mandiri Meikarta, merupakan pembangunan yang memang sudah dirancang sejak lama, dilihat dari pembelian tanah yang dilakukan oleh Lippo Group. Pada 1990, Lippo Group mendapatkan tiga(3) bidang tanah di wilayah Cikarang, Karawaci dan karawang ketiga tanah tersebut merupakan tanah yang tandus dan berada cukup jauh dari pusat kota Jakarta. Namun, seiring berjalannya waktu Lippo Mulai mengembangkan ketiga bidang tanah tersebut menjadi sebuah permukiman luas dan mewah serta dilengkapi dengan fasilitas modern.Seperti yang dilakukan oleh Lippo pada kawasan Karawaci, dan juga sekarang ini yang dilakukan pada kawasan pusat industry Cikarang. 1 Setelah menunggu lebih dari 10 tahun lamanya, Lippo Group mulai membangun protek kesembilan yang dikatakan lebih modern dan lebih mewah dibandingkan dengan proyek yang telah dibangun oleh Lippo seperti pembangunan Lippo Karawaci pada 1990 serta pada 2003 pembangunan Bukit Sentul Bogor dan banyak pembangunan lainnya. Pada 2017, Lippo mulai meluncurkan pembangunan kota baru yang berada di wilayah kawasan pusat industry terbesar di Indonesia dengan nama Meikarta. Meikarta merupakan sebuah kota yang dibangun oleh Lippo Group terletak di pusat industry Cikarang merupakan kawasan yang strategis dikarenakan berada dalam kawasan industry terbesar se-Asia Tenggara serta memiliki peruntukkan lahan sebagai kawasan perumahan serta untuk kawasan industry. Kota mandiri yang digandang-gadangkan akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini menawarkan berbagai fasilitas sarana dan prasarana lainnya yang membuat masyarakat tertarik untuk membeli apartemen di Meikarta. Meikarta, kota mandiri yang dibangun dengan focus pada peningkatan ekonomi di Indonesia terletak pada koridor timur Jakarta-Bekasi menyediakan berbagai keunggulan untuk investasi, lapangan kerja serta mempromosikan inovasi dan modal manusia dalam membangun sebuah Negara. Pada sebuah iklan Meikarta dikatakan total area perencanaan dan pengembangan seluas 22.000.000 meter persegi, dengan area sarana bermain dan bekerja seluas 1.000.000 meter persegi. 2 Pembangunan kota yang digadang-gandangkan akan menjadi puusat pertumbuhan nasional Indonesia tersebut dengan permasalahan IMB yang belum jelas, pernyataan tersebut diperkuat dengan tanggapan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar menegaskan pembangunan kota mandiri, Meikarta belum memiliki izin untuk memenuhi persyaratan pembangunan kawasan, dan Lippo Group secara Terang-terangan telah memasarkan ribuan hunian yang masih fiktif karena belum terdapat bangunan fisik serta perizinan pembangunan.3 Tidak hanya permasalahan izin bangunan yang masih belum didapat dari pemerintah provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Komisi Pemberantasan Korupsi 1

Mochtar Riady, Mochtar Riady : My Life Story (Singapore: John Wiley and Sons Singapore Pte.Ltd,2017) “Lippo Group: 2017 Meikarta” , Meikarta.com, 5 Maret 2018 3 Bilal Ramadhan, “Belum Kantongi Izin, Meikarta ngotot Lanjutkan Pemasaran”, nasional.republika.co.id, 20 agustus 2017 2

(KPK) juga berhasil mengungkap dugaan suap yang melibatkan Lippo Group dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkait proses perizinan proyek hunian Meikarta. Komisi antirasuah juga sudah menyelidiki dugaan suap ini setahun lamanya. Berawal dari beberapa laporan dari masyarakat, KPK memulai penyelidikan pada November 2017. Setelah KPK memperoleh sejumlah bukti awal dugaan suap antara pejabat daerah dengan pihak swasta, dalam hal ini Lippo Group, KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) di dua kota berbeda. "Yaitu Kabupaten Bekasi dan Surabaya pada hari Minggu siang, 14 Oktober 2018 hingga dini hari Senin, 15 Oktober 2018," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (15/10). Tim KPK bergerak pada Minggu (14/10) sekitar 10.58 WIB.Mereka mengintai penyerahan uang tersebut dari konsultan Lippo Group bernama Taryudi, kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Setelah transaksi suap terjadi, keduanya berpisah dengan mobil masing-masing. Lalu pada pukul 11.04 WIB, tim KPK menangkap Taryudi di area Perumahan Cluster Bahana, Cikarang. Tim mendapatkan barang bukti 90.000 dolar Singapura dan Rp23 juta. Hampir bersamaan dengan peringkusan Taryudi di Cikarang, tim KPK juga menangkap tersangka lain yakni Fitra Djaja Purnama di kediamannya di Surabaya. Fitra yang merupakan konsultan Lippo Group ini langsung dibawa terbang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh tim KPK. Pada pukul 13.00 WIB, giliran Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin yang ditangkap oleh tim KPK. Jamaludin dipergok di sebuah gedung pertemuan di Bekasi. Sementara pada pukul 15.49 WIB, tim KPK menangkap pegawai Lippo Group bernama Henry Jasmen di rumahnya di Bekasi. Enam orang lainnya yang merupakan pejabat Pemkab Bekasi turut terkena ringkus tim KPK pada Senin (15/10) dini hari. Keenam orang itu ialah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Asep Buchori, Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daryanto, staf dinas DPMPTSP Kasimin, dan Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan Dinas DPMPTSP Sukmawatty. Mereka berenam ditangkap di rumahnya masing-masing di Bekasi. 4 Demikian dari sepuluh orang yang kena OTT tersebut, KPK meningkatkan status menjadi tersangka kepada enam orang saja yakni Taryudi, Henry, dan Fitra yang diduga sebagai pemberi suap.Tim KPK juga menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Tim, CNN Indonesia “ Kronologi KPK Ungkap Suap Perizinan Meikarta”, CNN Indonesia, 16 Oktober 2018, Pukul 00.08 WIB

4

Sementara itu dari pihak penerima suap terdapat Jamaludin, Sahat, Dewi, dan Neneng Rahmi.Tim KPK turut menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka. Total ada sembilan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 5 Untuk barang buktinya, tim KPK berhasil mengumpulkan uang 90.000 dolar Singapura, Rp513 juta, dan dua unit mobil.

Abba Gabrillin “Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 8 Orang Lain sebagai Tersangka”, nasional.kompas.com, 15 oktober 2018, pukul 22.32 WIB

5

Kesimpulan Meikarta merupakan

sebuah kota yang dibangun oleh Lippo Group terletak di pusat industri Cikarang merupakan kawasan yang strategis dikarenakan berada dalam kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara serta memiliki peruntukkan lahan sebagai kawasan perumahan serta untuk kawasan industri.Pembangunan kota yang digadang-gandangkan akan menjadi pusat pertumbuhan nasional Indonesia tersebut mendapatkan permasalahan IMB yang belum jelas. Dari situ lah terdapat suatu aksi yang menyimpang oleh para pihak untuk mempermudah proses perizinan proyek hunian Meikarta tersebut.Banyak sekali pihak-pihak yang menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya, oleh karna itu KPK mendapatkan laporan mengenai suap perizinan Meikarta dari masyarakat, dan KPK pun sudah 1 tahun melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.Hasilnya KPK berhasil menangkap sepuluh orang yang kena OTT tersebut, KPK meningkatkan status menjadi tersangka kepada enam orang saja yakni Taryudi, Henry, dan Fitra yang diduga sebagai pemberi suap.Tim KPK juga menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.Sementara itu dari pihak penerima suap terdapat Jamaludin, Sahat, Dewi, dan Neneng Rahmi.Tim KPK turut menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka. Total ada sembilan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.Untuk barang buktinya, tim KPK berhasil mengumpulkan uang 90.000 dolar Singapura, Rp513 juta, dan dua unit mobil.

Daftar Pustaka 1. Mochtar Riady, Mochtar Riady : My Life Story (Singapore: John Wiley and Sons Singapore Pte.Ltd,2017) 2. “Lippo Group: 2017 Meikarta” , Meikarta.com, 5 Maret 2018 3. Bilal Ramadhan, “Belum Kantongi Izin, Meikarta ngotot Lanjutkan Pemasaran”, nasional.republika.co.id, 20 agustus 2017 4. Tim, CNN Indonesia “ Kronologi KPK Ungkap Suap Perizinan Meikarta”, CNN Indonesia, 16 Oktober 2018, Pukul 00.08 WIB 5. Abba Gabrillin “Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 8 Orang Lain sebagai Tersangka”, nasional.kompas.com, 15 oktober 2018, pukul 22.32 WIB 6. Muhammad Zainul Arifin, Understanding The Role Of Village Development Agency In Decision Making,Kader Bangsa Law Review,http://ojs.ukb.ac.id/index.php/klbr, https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id https://unsri.academi a.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin

7. Muhammad Zainul Arifin, The Theft Of Bank Customer Data On Atm Machines In Indonesia, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJMET_10_08_018/IJMET_10_08_ 018.pdf , https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academi a.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin

8. Muhammad Zainul Arifin, Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Studi Kasus Desa Datar Balam Kabupaten Lahat), Jurnal Fiat Justicia, http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/288/implementasi-peraturan-pemerintah-pp-nomor-8-tahun-2016-tentang-dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan--danbelanja-negara--studi-kasus-desa-datar-balam-kabupaten-lahat , https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id https://unsri.academi a.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin

9. Muhammad zainul Arifin, Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat Bumn Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jurnal Nurani, http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2741/2070 , https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academi a.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin

10. Muhammad Zainul Arifin, Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, http://www.lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/138/pdf , https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id https://unsri.academi a.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin

11. Muhammad Zainul Arifin, Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Jurnal Thengkyang, http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkhiang/issue/view/1/Halaman%2 0%201-21 , https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id https://unsri.academi a.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin

12. Muhammad Zainul Arifin, Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia, Jurnal Nurani, http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2740/2072, https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id https://unsri.academi a.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin

13. Muhammad Zainul Arifin, Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah, Jurnal Thengkyang,http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkhiang/article/view/ 6/4 , https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academi a.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin

14. Muhammad Zainul Arifin, Kajian Tentang Penyitaan Asset Koruptor Sebagai Langkah Pemberian Efek Jera, Researchgate.net, https://www.researchgate.net/publication/333701113_KAJIAN_TENTANG_PENYITA AN_ASSET_KORUPTOR_SEBAGAI_LANGKAH_PEMBERIAN_EFEK_JERA_Oleh ,

https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academi a.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin

15. Muhammad Zainul Arifin, Freeport Dan Kedaulatan Bangsa, https://www.academia.edu/38881838/Freeport_Dan_Kedaulatan_Bangsa, https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=id https://unsri.academi a.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin

16. Muhammad Zainul Arifin, Memulai Langkah Untuk Indonesia, Researchgate, https://www.researchgate.net/publication/333700909_MEMULAI_LANGKAH_UNTUK _INDONESIA_1, https://scholar.google.co.id/citations?user=SFDX82UAAAAJ&hl=idhttps://unsri.academi a.edu/MuhammadZainulArifinhttps://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Arifin...