KEADILAN PEMBAGIAN SISTEM KAPITASI PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA UNTUK MENGURANGI DEFISIT PDF

Preview

Summary

KEADILAN PEMBAGIAN SISTEM KAPITASI PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA UNTUK MENGURANGI DEFISIT Taufiq Nur Hariadi* Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan sistem kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mengurangi defisit. Penerapan ...

Description

Accelerat ing t he world's research.

KEADILAN PEMBAGIAN SISTEM KAPITASI PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA UNTUK ... taufiq hariadi Taufiq Nur Hariadi

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

PMK No. 28 t t g Pedoman Pelaksanaan Program JKN Ist y Nandasari

PERAT URAN MENT ERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 Tahun 2014 T ENTANG PEDOMAN… Chandra Ainur PMK No. 28 t hn 2014 t t g Pedoman Pelaksanaan Program JKN Roy Anwar

KEADILAN PEMBAGIAN SISTEM KAPITASI PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA UNTUK MENGURANGI DEFISIT Taufiq Nur Hariadi* Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan sistem kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mengurangi defisit. Penerapan sistem kapitasi di Indonesia sudah di lakukan sejak 2014 yang dimaksud sistem kapitasi disini adalah besaran pembayaran perbulan yang harus dibayarkan oleh jaminan kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berasal dari pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta jaminan kesehatan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan undangundang (statute approach ) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan dengan data yang terkumpul. Data primer (UndangUndang ) dan sekunder (buku-buku dan tulisan) sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Prosedur pelayanan jaminan kesehatan nasional sesuai aturan yang berlaku dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan tingkat rujuk lanjut atau rumah sakit bila berindikasi dirujuk, dimana adanya pembagian kapitasi secara adil merata pada tiap FKTP akan mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal karena pada saat ini banyak pasien yang mudah di rujuk karena kurang optimalnya pelayanan di

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Kesehatan Universitas Sebelas Maret Surakart, Jalan Ir Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, [email protected], dr ( Universitas Sebelas Maret)

FKTP sehingga jaminan kesehatan nasional mengalami kesulitan dalam pembayaran sistem INA-CBGs di rumah sakit yang tinggi sehingga mengakibatkan defisit. Kata Kunci : Sistem Kapitasi, Jaminan Kesehatan, Keadilan Abstract The purpose of this study is to optimize the capitation system in first level health facilities to reduce deficits. The implementation of the capitation system in Indonesia has been carried out since 2014, the definition of the capitation system here is the amount of monthly payments that must be paid by health insurance to first-level health facilities originating from the management and development of national health insurance participant contribution funds The research method used is normative-empirical with statute approach and case approach. The research began with an examination with data collected. Primary data (Law) and secondary (books and writings) so that conclusions can be drawn and are expected to answer the problems in this study. National health insurance service procedures in accordance with applicable regulations starting from the first level health facilities that will be continued to health facilities for further referrals or hospitals if indicated are referred, where there is equitable distribution of capitation at each FKTP will realize optimal health services because at the time many patients are easily referred because of inadequate service at the FKTP, so that national health insurance experiences difficulties in paying for the INA-CBGs system at high hospitals, resulting in deficits. Keywords: Capitation System, Health Insurance, Justice

A. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Istilah Jaminan sosial (social security) adalah program pemerintah yg bermaksud untuk menjamin rakyat memenuhi kebutuhan dasar minimum. Konsep jaminan sosial adalah konsep universal, namun fleksibel sesuai dengan tingkat perkembangan suatu Negara. Indonesia adalah Negara pihak yang meratifikasi konvensi-konvensi ILO dan konvensi hakhak asasi manusia dan karena Indonesia harus terus menyempurnakan sistem jaminan sosial.1 Tujuan pembangunan kesehatan Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”. Indonesia mulai memberlakukan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 januari 2014 dan direncanakan mencapai universal health covarege (UHC) pada tahun 2019. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan jaminan sosial. Sedangkan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tersebut adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.2 Pada prosedur pelayanan kesehatan saat ini pun diatur dalam undang - undang tidak asal berobat dengan mengunakan kartu jaminan kesehatan nasional Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan “Pelayanan Kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan dimulai dari FKTP Peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis”. Yang diharapkan 1

Isharyanto, Hukum Kesehatan Suatu Pengantar , Pustakapedia: Tangerang, 2016 Ayu Novia Kurnia, Analisis Perhitungan Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor Tahun 2015, (Jurnal FKM-UI 2015), hal 1. Diakses Juni 2019 2

dengan memperoleh pelayanan kesehatan di FKTP pasien bisa langsung sembuh, namun tidak menutup kemungkinan pasien tidak langsung sembuh. Pada saat pasien tidak langsung sembuh yang terjadi pasien meminta dan atau dikasih rujukan ke rumah sakit yang kemudian terjadi penumpukan pasien di rumah sakit yang mengakibatkan klaim dari BPJS membengkak. Dari Permenkes No 52 Tahun 2016 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagian kedua Pasal 5 ayat (1) “Tarif pelayanan kesehatan tingkat pertama pada daerah terpencil dan kepulauan yang diberikan oleh FKTP ditetapkan berdasarkan Tarif Kapitasi khusus”. Pembayaran sistem kapitasi bervariasi dari pembayaran terbatas untuk rawat jalan tingkat pertama tanpa obat, rawat jalan tingkat pertama dengan obat, rawat inap dengan 144 Diagnosa non Spesialistik yang seharusnya tidak bisa di rujuk ke tingkat lanjut . Pembayaran kapitasi untuk jenis rawat jalan tertentu dikenal dengan nama primary care capitation, yang di Indonesia kita gunakan untuk layanan dokter primer saja dan pembagian kapitasi di FKTP dirasakan tidak bisa merata.3 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah pengoptimalan sistem kapitasi di FKTP agar tidak mudah merujuk atau memberi pasien surat rujukan yang seharusnya pasien tidak perlu di rujuk pada tingkat lanjut atau ke rumah sakit. Manfaat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan terutama paramedis, BPJS dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang kerap muncul selama pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) B. Pembahasan. Hak atas pelayanan kesehatan Dalam hukum kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi individual (pribadi) atau hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini disebabkan karena hak asasi individual atau hak

3

Hasbullah Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2014

untuk menentukan nasib sendiri, juga ada hak asasi sosial. Artinya, kedua kategori hak asasi tersebut dalam kenyataannya mengungkapkan dimensi individual dan sosial dari keberadaan atau eksistensi sesuatu. Menurut Ruud Verberne, dasarnya hak-hak asasi pribadi subjek hukum, yaitu pasien yang mencakup a. Hak untuk hidup; b. Hak atas pelayanan kesehatan; c. Hak atas integritas badaniah dan rohaniah; d. Hak atas tubuh sendiri.4 Salah satu kunci keberhasilan dalam pelayanan medis maupun pelayanan kesehatan adalah adanya tumbuh kepercayaan pasien/keluarga atas upaya peyembuhan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Upaya pengobatan dan penyembuhan yang dilakukan oleh dokter di dahului dengan adanya persetujuan pasien atas dasar informasi yang diberikan oleh dokter perihal penyakit dan upaya yang harus dilakukan dalam upaya peyembuhan penyakit tersebut.5 Di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan kurang mampu sesuai martabat kemanusiaan” dengan demikian pemerintah berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan menyelenggarakan program jaminan sosial terutama untuk tujuan terjaminnya hak kesehatan orang miskin atau kurang mampu. Jaminan Kesehatan Nasional dalam pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan (healt care service) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Menurut Lavey dan Loomba, bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama4

Widodo Tresno Novianto, Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan. Surakarta : UNS Press, 2017. Puti Aulia, Polemik Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. (Jurnal Andalas Padang, 2014).

5

sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan yang ditujukan, baik terhadap perseorangan, kelompok ataupun masyarakat.6 Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, dalam hal demikian fasilitas pelayanan kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu, dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah wajib untuk melayani pasien tanpa pandang bulu siapa pasien tersebut, hal ini dalam undang-undang melarang bagi siapa saja yang terlibat dalam pelayanan kesehatan menyia-yiakan pasien dalam keadaan darurat untuk menolak pasien atau meminta uang muka sebagai jaminan. Karena kembali lagi pelayanan kesehatan adalah kegiatan dengan melakukan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.7 Optimalisasi FKTP sebagai Pintu Utama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah lini pertama dari pelayanan kesehatan dari Jaminan Kesehatan Nasional yang mana dengan menggunakan sistem kapitasi Jenis layanan yang masuk pembayaran kapitasi harus secara eksplisit dijelaskan kepada dokter primer, peserta, dan dokter spesialis. Jumlah penduduk Indonesia 2018 adalah sebesar 266.927.712 jiwa. Hal ini sekaligus mengukuhkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia peringkat ke-4 setelah Cina, India dan juga Amerika Serikat yang menempati peringkat satu, dua dan tiga. Sampai dengan September 2018, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 202.160.855 jiwa. Dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.298 FKTP,2.434 rumah sakit (termasuk di dalamnya klinik utama), 1.546 apotek, dan 1.093 optik.8

6

J. Guwandi, Dokter, Pasien dan Hukum-Cetak Ulang Ke 2 Jakarta:FKUI,2007 Isharyanto, Hukum Kesehatan Suatu Pengantar , Op.Cit, Hal 68-69. 8 Situs: https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php. diakses 11 juli 2019 7

BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp 11 triliun untuk membayar utang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp 1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).9 Secara langsung terlalu banyak dana kesehatan dibayarkan ke rumah sakit di sini peneliti menginginkan optimalisasi dahulu di FKTP dengan program : 1. Keadilan Sistem Kapitasi di FKTP BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.298 FKTP dimana BPJS sudah memperhitungkan dan meyeleksi ketersediaan jumlah kepesertaan untuk FKTP disini harus ada keadilan dalam pembagian jumlah kepesertaan yang berhubungan dengan optimalisasi kinerja di FKTP. Permenkes No 52 Tahun 2016 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bahwa dalam FKTP adalah dengan sistem Kapitasi dan Non Kapitasi dimana dari Kapitasi tersebut meliputi : - Adiminitrasi pelayanan, - Promotif dan prefentif - Pemeriksaan pengobatan dan konsultasi dokter - Tindakan Medis non spesialistik baik operatif maupun non operatif - Pemeriksaan penunjang laboratorium tingkat pertama Permenkes di atas menunjukan kewajiban di FKTP namun dari BPJS harus memperhitungan jumlah kepesertaan untuk mencakup dari kewajiban tersebut dan memberlakukan pembatasan jumlah kepersertaan di FKTP agar kewajiban tersebut di jalankan oleh dokter secara maksimal baik dan benar. Perhitungan besaran Kapitasi yang aman dan memadai bagi FKTP dokter umum dalam kajian sebelumnya diperoleh besaran 129

Situs : https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/04/17/bpjs-kesehatan-akhirnya-bayar-utang-ke-rumah-sakit diakses 27 juli 2019

15 ribu, kapitasi penerima di DPP bayarkan Rp 8.000. Jika seorang dokter mendapat 2000 kapitasi atau peserta maka ia akan menerima 2.000 x Rp. 8.000 = 16 juta per bulan. Jika berhasil menekan biaya untuk obat maksimum Rp 6 juta, sewa uang praktik, listrik, internet dan Perawat sebesar Rp 5 juta. Penghasilan kotor sebesar Rp 5 jt belum biaya memeriksa laboratorium bila di perlukan.10 BPJS juga memperhitungkan kapitasi untuk FKTP dari jam pelayanan FKTP berapa jumlah pasien yang pantas dengan jumlah kepesertaan sekian jam pelayanan sekian . Hasil survei peneliti banyak penumpukan peserta atau kapitasi di FKTP Puskesmas yang dimana BPJS hanya membayarkan Rp 3.000-6.000 per kapitasi atau dimana terlalu banyak kepesertaan dengan batas jam praktek sehingga terjadi penumpukan pasien yang kurang terlayani maksimal sehingga banyak yang di rujuk atau meminta di rujuk ke tingkat lanjut /FKTRL atau rumah sakit yang biaya nya lebih besar lagi padahal pasien sebenernya tidak perlu di rujuk ke rumah sakit atau diagnosa Non Spesialistik. Disatu sisi masih banyak juga FKTP yang memperoleh kapitasi sedikit yaitu kurang dari 500 kapitasi atau peserta dimana dengan regulasi yang di buat oleh BPJS dengan kapitasi sedikit ada beberapa FKTP justru menombok dari nominal yang di berikan dari BPJS. Dalam kebebasan memilih FKTP, BPJS harus membatasi jumlah peserta per FKTP, termasuk puskesmas. Sampai januari 2015 masih banyak puskesmas yang diberi peserta lebih dari 20.000 peserta. Meskipun jumlah dokter hanya dua orang seharusnya rasio peserta per dokter primer tidak lebih dari 3500. Dengan ketentuan tersebut maka sebuah puskesmas atau klinik yang hanya memiliki dua dokter umum tidak boleh mendapat peserta lebih dari 7000 peserta, barulah dengan rasio tersebut, dokter umum di FKTP dapat melakukan layanan yang

10

Hasbullah Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, Op Cit, Hlm 13

berkualitas.11 Pembagian Kapitasi secara adil agar bisa terwujud pelayanan yang maksimal adalah kunci utama dari pintu utama yaitu FKTP dari Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Pendidikan dan Pelatihan pada FKTP Undang- Undang Praktek Kedokteran no 29 tahun 2004 Pasal 28 (1) “Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi”. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia di jelaskan ada 144 diagnosa penyakit yang harus tuntas dilayani di fasilitas kesehatan primer di era JKN sehingga para peserta JKN tidak perlu lagi berobat langsung ke rumah sakit, karena di FKTP pun sudah bisa ditangani. Namun tidak menutup kemungkinan pada kasus-kasus tersebut dapat langsung berobat ke Rumah Sakit dengan mempertimbangkan Time (lama perjalanan penyakitnya), Age (usia pasien), Complication (komplikasi penyakit/tingkat kesulitan), Comorbidity (penyakit penyerta), and Condition (kondisi fasilitas kesehatan).12 Dengan penetapan 144 diagnosa non spesialistik FKTP perlu cermati dan di pelajari, beberapa rumah sakit pun demikian banyak kasus seharusnya ini bisa di tingkat pertama saja tidak perlu di rujuk ke tingkat lanjut atau rumah sakit. Disini perlu di adakannya pendidikan dan pelatihan yang BPJS seharusnya juga ikut mengadakan atau memfasilitasi agar terwujudnya kebijakan yang sesuai yang di tetapkan.

11 12

Ibid, hlm 272 Situs : https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/1c406147f4e869a66664f9d021e17fb4.pdf . Diakses 27 Juli 2019

C. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan pembahasan materi diatas,maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut yaitu : a.

Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatan bagi pengobatan, penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan tanpa pandang bulu siapa pasien.

b.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah pintu pertama dari pelayanan kesehatan dari Jaminan Kesehatan Nasional dimana harus adanya keadilan bagi FKTP terutama dalam pembagian sistem kapitasi tersebut.

c.

Diberikan fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan agar kebijakan yang di buat bisa berjalan sebagaimana mestinya dimana tujuan tersebut adalah bisa menekan rujuk ke tingkat lanjut yang memakan biaya lebih besar yang mengakibatkan defisit sangat besar tapi harus sesuai dengan kompetensi sebagai FKTP yang wajib dikuasai.

Saran Adanya pengkajian ulang pada sistem Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melibatkan pihak dari BPJS, Dinas dan organisasi terkait agar di FKTP bisa bekerja optimal karena FKTP sebagai pintu utama yang semua bertujuan agar bisa berjalan sesuai harapan dan yang utama adalah mengurangi defisit yang selama ini terus terjadi.

Daftar Pustaka Buku Hasbullah Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2014 Isharyanto, Hukum Kesehatan Suatu Pengantar , Pustakapedia: Tangerang, 2016 J. Guwandi, Dokter, Pasien dan Hukum-Cetak Ulang Ke 2 Jakarta:FKUI,2007 Widodo Tresno Novianto, Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan. Surakarta : UNS Press, 2017 Jurnal Ayu Novia Kurnia, Analisis Perhitungan Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor Tahun 2015, (Jurnal FKM-UI 2015), hal 1. Diakses Juni 2019 Puti Aulia, Polemik Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. (Jurnal Andalas Padang, 2014). Peraturan Perundang-Undangan Undang - Undang Dasar 1945 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Data Elektronik Situs : https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php. diakses 11 juli 2019 Situs:https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/04/17/bpjs-kesehatan-akhirnya-bayarutang-ke-rumah-sakit diakses 27 juli 2019...