Konsep DAN Urgensi PKN - Lecture notes 1 PDF

Preview

Summary

Konsep DAN Urgensi PKN - Lecture notes 1...

Description

RESUME ; Materi Konsep dan Urgensi PKN 1. Alasan perlunya PKn di Perguruan Tinggi Setelah melalui masa kemerdekaan dan reformasi, NKRI telah mengalami banyak perubahan dimana sistem demokrasi dan konsep kekuasaan di tangan rakyat sangat di junjung tinggi, akan tetapi bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan serius, antara lain meningkatnya korupsi, rendahnya kepercayaan kepada pemerintah, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya potensi disintegrasi yang diakibat oleh tumbuhnya semangat primordialisme, sengketa ideologi, politik, agama, kemerosotan moral, kemiskinan dan pengangguran serta lingkungan yang semakin rusak dan semakin mengancam keberlangsungan persatuan bangsa Indonesia, dan yang sangat mengkhawatirkan adalah permasalah karakter anak bangsa. Permasalahan karakter bangsa Indonesia pada umumnya terlihat pada hilangnya karakter yang kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, dan berbudi luhur, yang terjadi pada kalangan anak bangsa khususnya para mahasiswa. Pada zaman sekarang ini banyak para mahasiswa yang melakukan tindakan – tindakan yang melenceng, seperti melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, melakukan pergaulan bebas, kriminalitas, dan mengalami pemaham yang sesat terhadap agama. Mencermati situasi kehidupan kebangsaan yang demikian, oleh sebab itu dilakukannya upaya proaktif pembinaan nasionalisme yang berguna untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air bagi para peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa, khususnya para mahasiswa yang merupakan agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting yaitu menjadi penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya, mahasiswa bisa menjadi pemimpin yang membawa Negara ini kepada suatu kemajuan. Sebagaimana generasi muda yang memegang peranan penting di masa depan, para mahasiswa memiliki potensi untuk mengemban peran dan tanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 4 di jelaskan bahwa pendidikan tinggi berfungsi

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan fungsi tersebut, pendidikan kewarganegaraan merupakan pemahaman yang wajib dimiliki agar setiap mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, kompetitif, disiplin serta ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional yang berguna untuk mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan dalam konteks pendidikan nasional yang berperan strategis dalam pembentukan karakter bangsa di tengah keberagaman masyarakat di Indonesia dan juga berperan sentral dalam konstruksi persatuan dalam membentuk generasi muda. Menurut Martini, dkk (2013:3) yang di kutip dalam buku pendidikan kewarganegaraan, Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah membantu peserta didik mengembangkan potensinya untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai kewarganegaraan yang diperlukan untuk menerapkan pengetahuan, profesi, dan pengalamannya serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Selain itu, Pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, beradab, bertanggung jawab dan menggerakkan daya saing bangsa di era globalisasi. Menurut Samsuri (2011), Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda untuk menjadi warga Negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai – nilai yang di perlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Pernyataan Samsuri tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan dalam memajukan warga negara Indonesia menjadi pribadi yang memahami tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI. Oleh sebab itu pendidikan kewarganegaraan sangat di butuhkan dalam pendidikan karakter yang di lakukan di dalam perguruan tinggi.

2. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang PKn di Indonesia Secara historis, Pendidikan kewarganegaraan di indonesial awalnya di selenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita – cita Indonesia merdeka, salah satu organisasi tesebut yaitu organisasi Boedi Oetomo. Organisasi

boedi oetomo didirikan pada tahun 1908 yang di sepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah berdirinya organisasi Boedi Oetomo yang memicu tumbuhnya kesadaran dan semangan bangsa, muncul lah organisasi – organisasi lainnya yang bertujuan untuk mencapai suatu kebebasan dari penjajahan belanda, seperti organisasi NU, Muhammadiya dan Indische party. Secara keseluruhan, organisasi ini aktif dan bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan memperjuangkan Indonesia yang merdeka. Sebagai suatu negara, Indonesia bercita-cita menjadi negara merdeka yang bebas dari penjajahan dan ketergantungan pada kekuatan asing. Secara sosiologis, Pendidikan

kewarganegaraan

berlanjut pada

periode pasca

kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pendidikan kewarganegaraan pada periode ini dilakukan pada tataran sosial kultural. Hal ini di lakukan melalui pidato - pidato yang di sampaikan oleh para pemimpin bangsa dan para pejuang bangsa. Pada sumber politis tentang pendidikan kewarganegaraan di muncul sebagai akibat dari tuntutan konstitue atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa pada masanya. Selain itu, sumber politis dapat terlihat dari perubahan dan perkembangan kurikulum. Pada permulaan orde baru, kurikulum yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Pada kurikulum tersebut mencangkup materi dan metode pembelajaran yang di kelompokkan pada pembinaan jiwa pancasila. Perubahan kurikulum pada dunia pendidikan yang berdampak pada perkembangan pengetahuan kewarganegaraan ini terus berlanjut dan mengalami perubahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan yang di alami oleh ketatanegaraan dan pemerintahan yang terdapat dalam tahun tersebut.

3. Argumen tentang dinamika dan tantangan PKn Seperti yang dijelaskan dalam sumber politis tentang Pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang di alami oleh ketatanegaraan. Sehingga tujuan, orientasi , substansi materi , metode pembelajaran dan evaluasi pada pendidikan kewarganegaraan ikut berubah. Secara umum , dapat kita lihat bahwa perubahan – perubahan tersebut mengikuti perubahan rezim pemerintahaan yang berada di Indonesia, yakninya era orde lama , era orde baru , dan era reformasi. Ketiga rezim tersebut menggunakan pendidikan kewarganegaraan (PKn) bukan hanya sebagai “alat pendidikan politik”

akan tetapi juga sebagai “alat politik” yang ternyata tidak di landasi oleh nilai demokrasi akan tetapi untuk mendominasi nilai yang mampu membantu suatu rezim mempertahankan kekuasaan. Perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan sistem sosial politik dan kenegaraan yang semakin menuntut stabilitas pendidikan politik guna menjamin kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendidikan politik yang menjadi ekses akhir-akhir ini sekaligus menjadi tantangan bagi proses demokratisasi itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan dalam konstitusi Negara yg bersangkutan, namun pula tergantung dalam tuntutan perkembangan zaman & masa depan. Misal nya, kecenderungan masa depan bangsa mencakup informasi mengenai HAM, pelaksanaan demokrasi, & lingkungan hidup. Sebagia masyarakat Negara muda, mahasiswa perlu memahami, mempunyai kesadaran & partisipatif terhadap tanda-tanda demikian.

4. Essensi dan urgensi PKn untuk masa depan Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Selain itu pendidikan kewarganegaraan juga merupakan inti dalam membangun suatu kesatuan bangsa dan Negara. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan tentunya tidak akan lepas dari globalisasi, karena bidang kajian ini membahas tentang kehidupan sehari- hari berbangsa dan bernegara. Perkembangan yang pesat seperti ilmu pengetahuan dan teknologi menandai masuknya globalisasi ke dalam suatu negara, masuknya globalisasi tidak dapat dihindarkan, karena jika kita menghindari perubahan dan perkembangan tersebut maka kita akan menjadi negara yang tertinggal. Pengaruh globalisasi yang dapat dilihat yakninya perubahan tatanan kehidupan. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan yang mampu membentuk karakter bangsa mampu mengendalikan efek negative dari globalisasi tersebut. Salah satu contoh globalisasi yang mampu merubah tatanan kehidupan yaitu masuk nya budaya asing yang mengakibatkan ancaman terhadap budaya local. Seperti diadakannya “prom night” yang berasal dari amerika serikat , menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan tata cara masyarakat, dan mengkonsumsi makanan khas luar dan menganggap makan local telah kuno. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pentingnya landasan urgensi pendidikan kewarganegaraan di suatu Negara. Karena, pendidikan kewarganegaraan mencangkup pemahaman dan penanaman rasa nasionalisme yang dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi, karena pendidikan tersebut pada dasarnya merupakan komitmen moral yang kuat terhadap kemanusiaan global. Selain factor luar seperti pengaruh globalisasi, factor internal juga mampu mempengaruhi karakter anak bangsa. Seperti yang di ketahui bahwa Pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan yang di pengaruhi oleh konstitusi atau UU yang berlaku dan juga di tentukan oleh pelaksanaan konstitue tersebut. Sehingga pendidikan kewarganegaraan memiliki kemungkinan besar untuk di jadikan alat politik suatu rezim pemerintahan yang akan menimbulkan suatu permasalahan seperti, menghancurkan berbagai macam nilai demokrasi pada suatu masyarakat, memudarkan nilai kewarganegraan pada masyarakat, menurunkan nilai toleransi dalam masyarakat, melemahkan nilai – nilai keluarga , memudarnya nilai – nilai kejujuran, meningkatnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam masyarakat dan dalam penyelenggaraan terhadap pemerintah, serta terjadinya kerusakan pada sistem dan kehidupan ekonomi dalam suatu bangsa dan Negara. Oleh sebab itu , untuk menghindari dari permasalahan yang akan menghancurkan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara dibutukannya pendidikan kewarganegaraan (PKn) di masa depan.

5. Contoh-contoh praktik kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan serta kedudukan yang krusial pada pembentukan karakter bangsa, oleh karenanya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tanggung jawab yang besar pada pencapaian tujuan bangsa, khususnya pada pendidikan kehidupan berbangsa. Pada Pendidikan Kewarganegaraan terdapat pemahaman teoritis dan praktis yang berkaitan dengan pembangunan bangsa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari- hari.

Berikut merupakan contoh – contoh praktik : a. Bersikap toleransi serta menghargai dan menghormati perbedaan antar agama, ras, suku , warna kulit , tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. b. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. c. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara

d. Mengikuti upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia. e. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. f. Ikut serta dalam Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Haliza, Vesha & Dewi, Dini. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjawab Tantangan Masa Depan Bangsa Ditengah Arus Globalisasi. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK). 3. 1-8. 10.31004/jpdk.v3i2.1615. Muzayanah, M. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa Upaya Komitmen Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bela Negara. Jurnal Pendidikan UNDIKSHHA. 8 (1). Diakses dari:https://ejournal.undiksha.ac.id/indx.php/JJPP/article/view/23606

Ristekdikti. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Cetakan1. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ri Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Samsuri. (2011). Pendidikan Karakter Warga Negara, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia. Sunarso, Sunarso. "Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dari Rezim ke Rezim." Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , vol. 9, no. 1, 2009, doi:10.21831/hum.v9i1.3784....