KUNCI PKN XII 2015 K PDF

Preview

Summary

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila; serta 2. menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubun...

Description

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila; serta 2. menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik: 1. mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta 2. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

•

•

•

•

•

Menguraikan HAM dalam nilai ideal Pancasila. Mengidentifikasi HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menguraikan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

• • • • • •

•

•

Menjelaskan pengertian dan kriteria pelanggaran HAM berat. Menguraikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini. Mengamati tabel kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

•

Menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Menguraikan penyelesaian kasus dan sanksi pelanggaran HAM internasional.

Mampu membuat kesimpulan tentang pengertian HAM dan pelanggaran HAM. Mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mampu menyebutkan dan menjelaskan pengadilan HAM Ad Hoc dan pengadilan HAM permanen. Mampu mengelompokkan kasus yang termasuk pelanggaran HAM berat. Mampu mengkomparasikan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dengan negara lain. Membiasakan sikap-sikap yang mencerminkan penghargaan terhadap HAM dalam kehidupan seharihari.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

1

A. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Pilihlah jawaban yang tepat!

A.

1. Setiap pengendara memiliki hak sama untuk menggunakan jalan raya. Meskipun demikian, dalam kondisi ter tentu pengendara harus mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang dimiliki seseorang . . . . a. dapat dipenuhi secara mutlak b. dilaksanakan dengan tanggung jawab c. berbatasan dengan hak asasi orang lain d. pemberian pemerintah sebagai wakil rakyat e. diikuti hak menjalankan kewajiban asasi manusia Jawaban: c Tiap-tiap orang wajib menyadari bahwa hak asasi yang dimiliki selalu berbatasan dengan hak asasi orang lain. Pengendara memiliki hak sama dalam penggunaan jalan raya. Akan tetapi, mereka tidak bisa memenuhi hak asasi mereka secara mutlak. Dalam berlalu lintas, ada beberapa pengguna jalan yang harus didahulukan seperti pejalan kaki, ambulans, dan mobil pemadam kebakaran. Hak asasi manusia yang dilaksanakan secara mutlak dapat melanggar hak asasi orang lain. 2. Simak wacana berikut! Desa Pancasila Desa Balun, Lamongan, Jawa Timur disebut sebagai desa Pancasila. Di sana ada tiga agama besar yaitu Hindu, Islam, dan Kristen hidup berdampingan dengan damai. Sebuah masjid, gereja, dan kuil berdiri berdampingan di pusat desa. Warga Desa Balun telah hidup berdampingan

10

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

selama puluhan tahun dengan semua perbedaan yang ada. Warga Desa Balun saling bantu dalam menyukseskan perayaan hari besar agama. Pada waktu umat agama Islam merayakan hari raya Idul Fitri, umat beragama lain turut bersilaturahmi. Begitu juga saat umat Kristen merayakan Natal. Pada perayaan Nyepi umat Hindu membutuhkan ketenangan dan kekhusyukan dalam kegelapan. Pada saat itu juga, masjid dan gereja yang dibangun di samping kuil, mematikan beberapa lampunya. Mereka juga mengadakan kegiatan pengajian atau sembahyangan tanpa pengeras suara utama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia sesuai wacana yaitu dalam . . . . a. pasal 27 b. pasal 28 c. pasal 29 d. pasal 30 e. pasal 31 Jawaban: c Hak asasi manusia dalam wacana tersebut adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama dijamin dalam Pancasila terutama sila pertama. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak kebebasan beragama diatur dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yaitu negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Cermati gambar berikut!

Sumber: http://lifestyle.okezone.com/read/2014/pelantikan-jokowi, diunduh 2 November 2014

Upacara pelantikan seperti pada gambar menunjukkan terpenuhinya salah satu hak yang dijamin dalam Pancasila terutama sila . . . . a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. kemanusiaan yang adil dan beradab c. persatuan Indonesia d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawaban: d Hak asasi manusia pada gambar tersebut adalah hak menduduki jabatan. Hak menduduki jabatan dijamin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selain hak menduduki jabatan sila ini menjamin hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat, serta hak ikut serta dalam pemerintahan. 4. Sekolah kami mengadakan kunjungan wisata ke Sumatra Barat. Salah satu yang kami kunjungi adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau sangat indah, kami menyempatkan berjalan di tepi danau dan merasakan segarnya air danau. Temanku menuliskan sebuah kalimat pada secarik kertas. Kertas tersebut dimasukkan dalam botol dan siap dilempar ke tengah danau. Pemandu wisata kami berteriak ”Indak buliah mambuang sarok di sika!” kami bingung dan saling berpandangan. Melihat kebingungan kami, ia mengulanginya dengan bahasa Indonesia” jangan membuang sampah di situ!” Pemandu wisata telah mengamalkan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila . . . . a. Ketuhanan yang Maha Esa b. kemanusiaan yang adil dan beradab c. persatuan Indonesia d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: c Menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehingga komunikasi menjadi lancar merupakan pengamalan Pancasila terutama sila ketiga. Pemandu wisata awalnya menggunakan bahasa Minang untuk menegur peserta didik. Akan tetapi, peserta didik tidak paham dengan bahasa Minang. Selanjutnya, pemandu wisata menggunakan bahasa Indonesia sehingga komunikasi menjadi lancar. Bahasa Indonesia menjadi salah satu unsur pemersatu dalam persatuan Indonesia. 5. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak awal penciptaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAM tersebut adalah . . . . a. hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia b. setiap orang dapat memenuhi hak asasi manusianya secara mutlak c. perwujudan hak asasi manusia secara mutlak tidak melanggar hak asasi orang lain d. hak asasi manusia yang dimiliki selalu berbatasan dengan kewajiban asasi orang lain e. pemerintah dapat mencabut hak asasi warga negaranya jika melakukan pelanggaran HAM berat Jawaban: a Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAM tersebut adalah hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi. Artinya, HAM ada karena manusia ada. Tanpa hak asasinya manusia akan kehilangan martabat yang menjadi inti nilai kemanusiaan. Tuhan menganugerahkan HAM kepada manusia untuk menjaga martabat manusia. Oleh karena HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, HAM tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan, bahkan pemerintah negara sekalipun. 6. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya . . . . a. Indonesia adalah negara agama b. warga negara Indonesia bisa memiliki lebih dari satu agama c. Indonesia yakin dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa d. seluruh agama dan kepercayaan berkembang bebas di Indonesia e. Indonesia memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk beragama, bahkan tidak beragama

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

11

Jawaban: c Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Indonesia yakin dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Indonesia mengakui kebebasan beragama. Warga negara bebas menentukan agama yang diyakini, tetapi tidak boleh tidak beragama. Warga negara Indonesia dapat meyakini satu dari agama yang telah diakui pemerintah Indonesia dan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu. 7. Perhatikan hak-hak berikut! 1) Hak mengemukakan pendapat. 2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat. 3) Hak ikut serta dalam pemerintahan. 4) Hak menduduki jabatan. Hak-hak tersebut merupakan perwujudan sila .... a. pertama b. kedua c. ketiga d. keempat e. kelima Jawaban: d Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila yaitu sistem pemerintahan yang berbasis pada rakyat (kedaulatan di tangan rakyat) dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kedaulatan rakyat terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain hak mengemukakan pendapat, berkumpul dan mengadakan rapat, ikut dalam pemerintahan, serta menduduki jabatan. 8. Pada tahun 2010 mencuat istilah ruang tahanan mewah. Ruang tahanan tersebut milik seorang terpidana kasus suap. Dalam penyelidikannya petugas menemukan berbagai fasilitas yang melebihi tahanan lainnya antara lain tempat tidur, kulkas, ruang tamu, sofa, radio-tape, serta meja kerja. Bahkan, satuan tugas menemukan ruang karaoke yang dilengkapi televisi. Jika dikaitkan dengan HAM dalam Pancasila, temuan ini merupakan penyimpangan terhadap sila . . . . a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. kemanusiaan yang adil dan beradab c. persatuan Indonesia d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

12

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Jawaban: b Temuan tersebut merupakan penyimpangan terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung jaminan terhadap HAM, salah satunya hak kesederajatan dalam hukum. Ruang tahanan mewah merupakan wujud diskriminasi atau perlakuan berbeda dalam hukum. Seharusnya setiap tahanan memiliki ruang tahanan yang sama sehingga terwujud kesederajatan dalam hukum. 9. Peristiwa sejarah yang menjadi tonggak persatuan dan kesatuan Indonesia adalah . . . . a. Sumpah Pemuda b. Boedi Utomo c. proklamasi d. Bandung Lautan Api e. Pertempuran Surabaya Jawaban: a Sumpah Pemuda dilakukan tanggal 28 Oktober 1928. Melalui Sumpah Pemuda bangsa Indonesia mengikrarkan diri sebagai satu kesatuan dalam tanah air, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan Indonesia. 10. Pembredelan media massa pada masa Orde Baru merupakan pelanggaran hak warga negara dalam menyampaikan dan memperoleh informasi. Tindakan tersebut merupakan penyimpangan terhadap ketentuan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam . . . . a. pasal 28F b. pasal 28G c. pasal 28H d. pasal 28I e. pasal 28J Jawaban: a Hak memperoleh informasi diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu ”setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” B.

Kerjakan soal-soal berikut!

1.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak awal penciptaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tuliskan konsekuensi penyelenggaraan jaminan HAM berdasarkan pengertian tersebut!

Jawaban: Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung konsekuensi sebagai berikut. a. HAM tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia. b. HAM tidak dapat dicabut oleh kekuasaan atau sebab-sebab lain. c. HAM yang dimiliki manusia berbatasan dengan hak orang lain karena setiap orang memiliki hak yang sama. 2.

Jawaban: Hak yang diatur dalam ketentuan pasal 338 KUHP adalah hak hidup. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak hidup dijamin dalam pasal 28A yaitu ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal ini memberikan jaminan tentang hak hidup dan mempertahankan kehidupan. 4.

Perhatikan ikrar berikut! Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jika dikaitkan dengan HAM dalam Pancasila, tentukan sila yang sesuai dengan ikrar tersebut! Tuliskan alasannya! Jawaban: Ikrar tersebut adalah bunyi Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda sesuai dengan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda berkaitan dengan persatuan Indonesia karena melalui ikrar Sumpah Pemuda rakyat Indonesia membulatkan tekad untuk membina sikap nasionalis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Perhatikan ketentuan pasal 338 KUHP berikut! ”Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Identifikasikan hak asasi manusia yang ada dalam ketentuan tersebut dan jelaskan pasal UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengaturnya!

Tuliskan kandungan hak asasi manusia dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia! Jawaban: Nilai keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tercapainya masyarakat Indonesia adil dan makmur, baik lahir maupun batin. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan melindungi kepentingan umum. Selain itu, sila ini mencerminkan keadilan dalam HAM. Keadilan ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antarindividu dalam negara.

5. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hakhak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia di berbagai bidang kehidupan tanpa adanya diskriminasi. Tuliskan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sejalan dengan sila kedua tersebut! Jawaban: Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila tentang jaminan perlindungan hukum. Adapun bunyi pasal 28 ayat (1) adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

13

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pilihlah jawaban yang tepat!

A.

1. Perhatikan beberapa kasus berikut! 1) Pembunuhan Tengku Bantaqiah dan santrinya di Aceh. 2) Pembangunan waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah. 3) Perampasan lahan di Gunung Balak, Lampung.

20

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

4) 5)

Pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa Abepura Papua.

Kasus pelanggaran HAM yang dapat disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc terdapat pada pilihan jawaban . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 2), 4), dan 5) b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5) c. 2), 3), dan 5)

Jawaban: a Semua pelanggaran terhadap ketentuan hukum merupakan pelanggaran HAM. Akan tetapi, ada pelanggaran HAM yang masuk dalam ranah pidana dan ada pelanggaran HAM yang bisa dibawa dalam peradilan HAM. Pelanggaran HAM yang bisa dibawa dalam peradilan HAM adalah pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Selanjutnya, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diundangkan dapat disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Sedangkan, pelanggaran yang terjadi setelah undang-undang tersebut diundangkan dapat disidangkan melalui pengadilan HAM. Dengan demikian, kasus pelanggaran HAM yang dapat disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc adalah kasus pada nomor 1), 2), dan 3). 2. Pada tahun 1996 terjadi kerusuhan di Situbondo, Jawa Timur. Dalam kasus tersebut banyak orang Tionghoa menjadi korban. Jika dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat, kasus tersebut termasuk dalam kejahatan . . . . a. perang b. apartheid c. terorisme d. perbudakan e. pemusnahan etnik Jawaban: e Kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM berat yaitu genosida. Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama. 3. Pak Dimas memberikan pinjaman uang kepada Pak Tono. Untuk menjamin hak kedua belah pihak pinjaman tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan tanggal pengembalian pinjaman, tetapi hingga tanggal yang ditetapkan Pak Tono tidak juga mengembalikan uang tersebut kepada Pak Dimas. Langkah bijaksana yang dapat dilakukan Pak Dimas untuk memperjuangkan haknya adalah .... a. meminta masyarakat menjadi saksi atas tindakan Pak Tono b. meminta ganti kerugian kepada kerabat terdekat c. menyita barang-barang berharga milik Pak Tono d. menerima sikap Pak Tono dengan lapang dada e. mengadukan kasus tersebut ke pengadilan

Jawaban: e Dalam kasus ini Pak Tono telah melakukan pelanggaran hak orang lain, yaitu hak Pak Dimas. Jika Pak Dimas berkehendak mempertahankan haknya, ia tidak boleh main hakim sendiri seperti menyita barang-barang milik Pak Tono. Pak Dimas dapat memperjuangkan haknya tanpa melanggar hak orang lain dengan cara mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. 4. Represi terhadap massa yang dilakukan oleh aparat dalam peristiwa Tanjung Priok merupakan kasus pelanggaran HAM yang berhasil disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Kasus Tanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc karena . . . . a. termasuk kejahatan konektivitas b. termasuk dalam tindak pidana militer c. termasuk dalam pelanggaran HAM berat d. belum diatur dalam undang-undang saat itu e. terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Jawaban: e Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran terhadap hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kasus Tanjung Priok terjadi pada tahun 1984. Pada saat itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum diundangkan. Dengan demikian, kasus ini dapat disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. 5. Perhatikan kriteria berikut! 1) Membunuh anggota kelompok. 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok. 4) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kasus pelanggaran hak yang memenuhi kriteria tersebut dapat diadili melalui peradilan . . . . a. pengadilan negeri dalam kasus pidana b. pengadilan negeri dalam kasus perdata c. Mahkamah Internasional d. pengadilan militer e. pengadilan HAM Jawaban: e Kriteria yang disajikan menunjukkan pelanggaran HAM berat yaitu genosida. Mengadili kejahatan genosida merupakan wewenang pengadilan HAM apabi...