Latihan Perjanjian Beli Sewa kontrak PDF

Preview

Summary

Download Latihan Perjanjian Beli Sewa kontrak PDF

Description

PERJANJIAN BELI SEWA KENDARAAN BUS No. 28/TMJ-01/X/2021 No. 11/SG.20/10/2021 Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-10-2021) bertempat di Kota Bandung, telah terjadi Perjanjian Beli Sewa (selanjutnya disebut “Perjanjian”) oleh dan antara : Nama Usia Tempat, Tanggal Lahir No. Identitas Pekerjaan Alamat

: Farid Sudirja : 57 Tahun : Bandung, 15 Agustus 1964 : 332616150970000004 : Karyawan Swasta : Jalan Raya Kopo No. 322, Bandung, Jawa Barat 40227

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama untuk dan atas nama PT Trans Maju Jaya, berkedudukan di Bandung, didirikan dengan akta tanggal 25 Mei 2019, dibuat dihadapan Rahma Savitri SH, MH, Notaris di Bandung. Anggaran Dasar mana telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI tanggal 10 Juli 2019 Nomor C-11887HT.01.01.Th 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 10 Juli 2019 Nomor 120 tambahan nomor 900. Anggaran Dasar perseroan tersebut telah diubah dan disesuaikan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu dengan akta tanggal 27 Desember 20019 nomor 80 yang dibuat dihadapan Rahma Savitri SH, MH tersebut di atas, akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI tanggal 25 Februari 2020 Nomor AHU1973.AH.01.02.th 2020, dengan mana Direktur telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan Perjanjian Sewa Beli, untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”. Nama Usia Tempat, Tanggal Lahir No. Identitas Pekerjaan Alamat

: Rahmat Gumilar : 41 Tahun : Bandung, 12 Mei 1980 : 3171674580127001 : Karyawan Swasta : Jalan Supratman No. 156, Kota Bandung, Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur untuk dan atas nama PT Sukamanah Garment, berkedudukan di Bandung, didirikan berdasarkan Akta tanggal 18 Januari 2018, dibuat dihadapan Rahma Savitri SH, MH, Notaris di Bandung. Anggaran Dasar PT. Sukamanah Garment telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI tanggal 10 Maret 2018 Nomor C-11887HT.01.01.Th 2019 dan telah diumumkan

dalam Berita Negara RI tanggal 10 Maret 2018 Nomor 90 tambahan nomor 800, dengan mana bertindak sebagai pemilik sekaligus direksi yang berwenang melakukan perjanjian sesuai Anggaran Dasar, untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”. Untuk selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum. 2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Konveksi.

3. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan penawaran beli sewa 1 (satu) unit bus berukuran besar untuk keperluan sarana transportasi antar jemput karyawan kantor. 4. Bahwa PIHAK PERTAMA menyetujui untuk menyewa belikan 1 (satu) unit bus berukuran besar. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan hubungan hukum Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bus dengan syarat dan ketentuannya yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 OBJEK BELI SEWA Objek dalam Perjanjian Beli Sewa ini adalah 1 (satu) unit bus berukuran besar dengan kapasitas 50 (lima puluh) kursi dengan spesifikasi sebagai berikut: a. Jenis Kendaraan : Bus Double Decker / Bus Tingkat b. Merek : Volvo B992RD c. Tahun : 2018 d. Nomor Polisi : D 1726 TFG e. Warna : Hitam Metalik Untuk selanjutnya disebut sebagai KENDARAAN. PASAL 2 JANGKA WAKTU 1. Perjanjian sewa-beli ini disepakati untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 29-10-2021 (tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu) hingga tanggal 29-10-2026 (tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam). 2. Setelah jangka waktu perjanjian ini selesai, hak milik KENDARAAN akan beralih kepada PIHAK KEDUA apabila angsuran pembayaran telah dilunasi.

PASAL 3 SERAH TERIMA OBJEK BELI SEWA KENDARAAN yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dalam kondisi baik, berfungsi dengan baik, dan telah disetujui sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan selanjutnya segala risiko terhadap barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PASAL 4 HARGA SEWA BELI 1. Jumlah harga sewa beli KENDARAAN sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah). 2. PIHAK KEDUA wajib membayarkan uang sewa sebesar Rp20.000.000,(dua puluh juta Rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) tiap bulannya sampai jangka waktu perjanjian selesai. 3. Pembayaran untuk bulan pertama dilakukan pada waktu perjanjian ini ditandatangani melalui cek atau transfer bank.

PASAL 5 TATA CARA PEMBAYARAN Biaya pembayaran KENDARAAN sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) per bulan setelah dilakukannya pembayaran pertama dikirimkan melalui transfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yaitu sebagai berikut: a. Nama Rekening : PT. Trans Maju Jaya b. Nomor Rekening : 8740198677 c. Nama Bank : BNI

1. 2.

3. 4.

5.

PASAL 6 PENYERAHAN BARANG KENDARAAN diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara langsung tatap muka setelah dibayarkannya uang muka. PIHAK KEDUA menyerahkan KENDARAAN beserta kunci KENDARAAN, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan copy dari bukti kepemilikan KENDARAAN. PIHAK PERTAMA wajib menyimpan dan menjaga segala dokumen yang diserahkan bersama dengan KENDARAAN. Setelah PIHAK PERTAMA melunasi kewajiban pembayaran dan mengirimkan konfirmasi bukti pembayaran kepada PIHAK KEDUA , maka secara langsung telah beralihnya hak milik atas KENDARAAN dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA kemudian akan menyerahkan bukti kepemilikan KENDARAAN kepada PIHAK PERTAMA secara langsung tatap muka di kediaman PIHAK PERTAMA.

6. Pengurusan atas balik nama kepemilikan KENDARAAN dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. PASAL 7 PEMELIHARAAN PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh untuk: 1. Membiarkan PIHAK KEDUA untuk menggunakan KENDARAAN setelah pembayaran pertama dilakukan. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh untuk: 1. Merawat dan menjaga keutuhan dan kebaikan kondisi barang yang belum dilunasi pembayarannya. 2. Membayar biaya-biaya yang timbul akibat pemakaian KENDARAAN termasuk service, premi asuransi, dan pajak selama jangka waktu perjanjian.

PASAL 8 STATUS KEPEMILIKAN 1. Status kepemilikan KENDARAAN tetap berada di tangan PIHAK PERTAMA dan kepemilikan beserta semua keuntungan dan kerugiannya baru akan beralih sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA membayar lunas seluruh harga KENDARAAN beserta denda dan biayabiaya lainnya selama jangka waktu perjanjian termasuk biaya administratif balik nama KENDARAAN. 2. Selama berlangsungnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat menggunakan KENDARAAN sesuai dengan kebutuhannya.

PASAL 9 KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. PIHAK PERTAMA wajib untuk menyerahkan KENDARAAN kepada PIHAK KEDUA 2. PIHAK KEDUA wajib merawat KENDARAAN dengan biayanya sendiri. 3. PIHAK KEDUA wajib membayar uang angsuran dengan tepat waktu. PASAL 10 LARANGAN-LARANGAN 1. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan atau menandatangankan kepemilikan KENDARAAN dalam bentuk apapun. 2. PIHAK KEDUA dilarang untuk menjaminkan KENDARAAN kecuali hak milik atas KENDARAAN telah beralih kepada PIHAK KEDUA

PASAL 11 DENDA DAN BIAYA PENAGIHAN Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 0,5% dari biaya angsuran atau sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari beserta biaya penagihan yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) setiap kali dilakukan penagihan oleh petugas resmi PIHAK KEDUA.

1.

2.

3.

4.

5.

PASAL 12 PEMBATALAN PERJANJIAN Apabila PIHAK PERTAMA tidak membayar uang sewa berturut-turut sesuai dengan Pasal 4 Surat Perjanjian ini, maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, telah cukup untuk membuktikan bahwa PIHAK PERTAMA dalam keadaan lalai atau wanprestasi. Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa-beli ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari Pengadilan Negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepas segala ketentuan yang telah termuat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal pembatalan perjanjian ini maka seluruh pembayaran pembeli dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dianggap sebagai uang sewa atas pemakaian KENDARAAN tersebut. Selanjutnya PIHAK PERTAMA memberi kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil KENDARAAN milik PIHAK KEDUA, baik yang berada di tempat PIHAK PERTAMA atau di tempat pihak lain yang mendapat hak dari padanya. Apabila diperlukan, PIHAK KEDUA berhak meminta bantuan pihak yang berwajib untuk melaksanakan pengambilan KENDARAAN tersebut dan segala biaya pengambilan barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 13 PEMINDAHTANGANAN BARANG PIHAK PERTAMA dilarang untuk menjual, menggadaikan, memindahtangankan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikan barang-barang milik PIHAK KEDUA yang merupakan tindak pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali PIHAK PERTAMA pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA disertai keterangan dari Lurah atau Ketua RT dan Ketua RW setempat.

1.

2.

3. 4.

5.

PASAL 14 FORCE MAJEURE Force Majeure yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan pada waktu Perjanjian ditandatangani yang terjadi di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang menyebabkan PARA PIHAK tidak bisa memenuhi kewajibannya, seperti bencana alam banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan dan peperangan. Pihak yang terdampak force majeure harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis secepatnya setelah terjadi force majeure tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya force majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk menerangkan adanya force majeure tersebut. Dalam hal terjadinya force majeure , maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Segala kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya dalam Perjanjian. Apabila objek sewa sama sekali musnah dikarenakan terdampak force majeure yang mana di luar kesalahan Pihak dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian dapat gugur demi hukum.

PASAL 15 ASURANSI Segala kerusakan yang bukan merupakan akibat dari kesalahan dan kelalaian PIHAK KEDUA ditanggung oleh asuransi yang disediakan PIHAK PERTAMA selama jangka waktu perjanjian yaitu 5 (lima) tahun penggunaan Objek Sewa Menyewa oleh PIHAK KEDUA. PASAL 16 KERUSAKAN DAN KEHILANGAN 1. Apabila terjadi kerusakan atas KENDARAAN karena pemakaian, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan KENDARAAN sehubungan dengan pemakaiannya. 2. Apabila terjadi kehilangan atas KENDARAAN karena sebab, akibat atau hal lainnya yang dilakukan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tetap memiliki kewajiban penuh untuk melunasi KENDARAAN. PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan jangka waktu 21 (dua

puluh satu) hari. 2. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari, maka PARA PIHAK akan melaksanakan mediasi tidak mengikat. 3. Apabila terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), maka PARA PIHAK telah bersepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih wilayah hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung. PASAL 18 ADDENDUM 1. Hal-hal yang belum jelas dan/atau tidak diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. PASAL 19 LAIN-LAIN 1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Perjanjian ini kemudian akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK. 2. Perjanjian ini dan lampirannya dan penambahannya, perpanjangan, dan perubahannya, dan atau surat-surat yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK. Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada tempat dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Rahmat Gumilar

Farid Sudirja...