LEMBAGA KEUANGAN ISLAM PDF

Preview

Summary

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan nilai kelompok mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oleh Dosen Pembimbing Bapak Zamzam Muhajir, S.Pd.I Disusun oleh: Erina 0161029105 Indri Juliani 0161029168 Isma Wirdanisa 0161029173 Karlina Maulidya 0161029184 Laely Qo...

Description

Accelerat ing t he world's research.

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM Lotteria SentulCity

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Pengelolaan Lembaga Keuangan dalam Sist em Keuangan Islam (SKI) heri ant i

Lembaga ekonomi islam rabil alwi T UGAS INDIVIDU ILMU TAFSIR Fazi Art oni

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan nilai kelompok mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oleh Dosen Pembimbing Bapak Zamzam Muhajir, S.Pd.I

Disusun oleh: Erina

0161029105

Indri Juliani

0161029168

Isma Wirdanisa

0161029173

Karlina Maulidya

0161029184

Laely Qodariyanti

0161029135

Lisa Nursela

0161029200

Maulidia Nurhayati

0161029209

STIE DEWANTARA Program Studi Manajemen Jl. Pemda-Bogor Depok Baru III Karadenan Telp / Fax (021) 8792 7416 2016

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia Nya kami dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini berjudul “Lembaga Keuangan Islam“. Di dalam pembuatan makalah ini, kami berusaha menguraikan dan menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Islam. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Zamzam Muhajir, S.Pd I, Selaku Dosen Pendidikan Agama Islam. Yang telah memberikan waktu untuk menyelesaikan makalah ini. Akhir kata, kami menyadari bahwa pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Karena itu, kami mengharapkan saran, kritik dan petunjuk dari berbagai pihak untuk pembuatan makalah ini menjadi lebih baik dikemudian hari. Semoga makalah yang telah kami buat ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan informasi pada masa yang akan datang, khususnya bagi Mahasiswa/i STIE DEWANTARA. Terima kasih.

Bogor, 6 Februari 2016.

PENYUSUN

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2

Rumusan Masalah .................................................................................... 3

1.3

Tujuan ....................................................................................................... 3

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Konsep Lembaga Keuangan menurut Islam ............................................ 4

2.2

Lembaga Keuangan pada masa Rasulullah .............................................. 6

2.3

Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Syariah ........................................... 8

2.4

Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah ............................................ 9

2.5

Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah ......................................... 10

2.6

Perbedaan Lembaga keuangan Syariah dan Konvensional .................... 11

2.7

Manfaat Lembaga Keuangan Syariah .................................................... 16

BAB III PENUTUP 3.1

Simpulan ........................................................................................................... 17

3.2

Saran ................................................................................................................. 17

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 18

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturanaturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral nilai. Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syarat orientasi nilai. Sebenarnya, bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan dengan, seperti masalah alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan antisosial. Akan tetapi bisnis secara syariah ditunjukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilainilai dan prinsipprinsip Syariah yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah. Al Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al Quran mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al Quran selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini, menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu 1

2

sangat penting menurut Al-Quran. Ekonomi Syariah menganut faham Ekonomi Keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam, yakni bahwa hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi Keseimbangan merupakan faham ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah. sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individul dan masyarakat. Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, ternyata Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam, tidak menyadari hal itu karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalissekuler, sebab telah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.

3

1.2 Rumusan Masalah Apa saja yang membedakan Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional?

1.3 Tujuan Agar mahasiswa mengetahui lembaga keuangan Islam.

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Konsep Lembaga Keuangan menurut Islam Lembaga keuangan (financial institution) dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (financial assets) maupun tagihan-tagihan (claims) yang dapat berupa saham (stocks), obligasi (bonds) dan pinjaman (loans), daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (equipment) dan bahan baku (Rose & Frasser, 1988 :4). Secara umum, Lembaga Keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. 2.1.1 Konsep Lembaga Keuangan Menurut al-Qur’an Al-Qur’an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur’an. Konsep dasar kerjasama kuamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatan mendapat perhatian yang cukup banyak dari al-Qur’an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah qaum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan yang lain. Juga terdapat istilah balad (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur sosial masyarakat dan juga muluk (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar anggota masyarakat. Khalifah (kepemimpinan), juga menjadi perhatian dalam alQur’an. Konsep sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern. Khusus tentang urusan ekonomi, al-Qur’an memberikan aturan-aturan dasar, supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/etika. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat. 4

5

Istilah suq (pasar) misalnya menunjukkan tentang betapa aspek pasar (market), harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan dikenal dengan istilah Amil. Badan ini tidak saja berfungsi untuk urusan zakat semata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Pembagian ghonimah, misalnya menunjukkan adanya mekanisme distribusi yang merata dan adil. Sebagai lembaga dengan struktur organisasi yang jelas, Islam juga menekankan pentingnya akhlak/etika. Merujuk pada ciri-ciri organisasi modern seperti; transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan, egalitarianisme, pro-fesionalisme dan pertanggungjawaban, juga mendapat perhatian yang serius. Al-Qur’an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi modern. Prinsip akuntabilitas dan transparansi memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern) baik laporan keuangan (laba-rugi dan perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) secara jelas diatur dalam AlQur’an. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 282. Dilihat dari beberapa ciri tersebut, jelaslah bahwa Islam menekankan pentingnya pengaturan bisnis secara benar. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, jalan mengorganisasi diri dalam sebuah wadah menjadi tuntutan. Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasi laba, tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebh adil dan terbebas dari perilaku ekonomi yang zalim. Penjelasan ini dapat kita jumpai dalam Surat Ali Imran ayat 104. Mengajak kepada kebajikan dapat berarti menuju pada peningkatan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi. Berbuat baik dan mencegah

6

kemungkaran berarti juga menciptakan iklim dan sistem bisnis yang Islami jauh dari sistem yang anarkis dan eksploitatif.

2.2 Konsep Lembaga Keuangan pada masa Rasulullah Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang didirikan pada masa Rasulullah dan tetap dipertahankan sampai masa pemerintahan Khulafaur Rasyidi, lalu diadaptasi oleh dinasti Islam setelah masa khalifah. Lembaga Keuangan ini berfngsi untuk mengatur pendapatan negara Islam saat itu yang dibagi menjadi pendapatan primer dan sekunder. a) Pendapatan Primer Pendapatan Primer terdiri atas: 

Zakat Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa. Kharaj atau pajak tanah dipungut dari non muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Ushur adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang.

b) Sekunder Selain sumber primer pendapatan yang digunakan sebagai penerimaan fiscal pmerintah pada masa Rasulullah Saw dan terdapat juga sumber pendapatan sekunder yaitu : 



Uang tebusan untuk tawanan perang



Amwal fadhla



Khumus atau Rikaz harta karun temuan di periode sebelum Islam

Wakaf Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang

dibebankan pada kaum muslimin yang kaya Bentuk lain sedekah seperti kurban dan kaffarat 2.2.1 Lembaga Keuangan Pada Masa Khulafaul Rasyidin Sistem yang diterapkan Rasulullah SAW ini kemudian diikuti oleh Abu Bakar Shiddiq. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam mengembangkan ekonomi sebagai sumber

7

keuangan negara pada saat itu, antara akurat terhadap perhitungan zakat dan melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak. Pada pemerintahan Khalifah selanjutnya, Umar bin Khattab menambahkan fungsi lembaga keuangan Baitu Mal yang pada masa Rrasulullah dan Abu Bakar hanya mengurusi masalah pendapatan negara primer dan sekunder, menjadi sebagai lembaga keuangan yang mengatur aliran arus kas negara dan menggaji para tentara Islam, lalu Baitul Mal diubah namanya menjadi Al-Diwan. Selain itu Umar bin Khattab membangun beberapa fasilitas yang mendukung kegiatan perdagangan. Pada Masa Utsman bin Affan, Islam berhasil menguasai kewilayah armenia, tunisia, rhodes dan sebagian wilayah persia. Seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam Utsman bin Affan membentuk lembaga keamanan guna menjami stabilitas keamanan didaerah perekonomian Ali bin Thalib membuat kebijakan untuk menarik semua tana yang diberikan oleh Utsman bin Affan kepada para Pejabat, dan melakukan pengawasan ketat terhadapa lembaga keuangan saat itu, serta meneruskan kebujakan-kebijakan yang telah dicanangkan pada masa umar 2.2.2 Lembaga Keuangan Pada Masa Dinasti Ummayyah Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam bentuk pewarisan tahta. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelolah dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah

8

kekuasaan khalifah tanpa adanya transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Hal ini berlangsung sampai terpilihnya Umar bin aziz sebagai khalifah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Mal semakin meluas. Baitul Mal tidak hanya sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai. Pada periode-periode awal, Khilafah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari Kharaj. Perbendaharaan Negara penuh dan berlimpah-limpah, uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran. Khalifah yang paling berjasa adalah al-Mansyur. Dia betul-betul telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Dia mencontohkan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam. Dari keberhasilan kehidupan ekonomi masa al-Mansyur ini maka sektor lain pun ikut mendulang keberhasilan

2.3 Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Syariah Bila kita perhatikan cakupan bab dan pasal kompilasi hukum ekonomi syariah, maka ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut : ba’i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara’ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi’ah, gashb dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta’min, obligasi, syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.

9

Bila kita perhatikan Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi : Bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Ada beberapa hal yang sebaiknya Anda ketahui tentang manajemen keuangan Syariah. Yang pertama adalah aktivitas perolehan dana. Hal tersebut berarti bahwa setiap hal yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya memperhatikan cara cara yang sesuai dengan Syariah seperti mudharabah, musyarokah, murabahah, salam, istishna, ijarah dan lain-lain. Yang kedua yaitu aktivitas perolehan aktivitas. Poin ini maksudnya dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsipprinsip “uang sebagi alat tukar bukan sebagi komoditi yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank Syariah dan reksadana Syariah. (QS.Al-Baqarah: 275) Selanjutnya adalah tentang aktivitas penggunaan dana. Penjelasannya adalah bahwa harta yang di peroleh digunakan untuk hal-hal yang tidak di larang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang di anjurkan seperti infaq, waqaf, shadaqah. Di gunakan untuk hal-hal yang di wajibkan seperti zakat. (QS.Al- Dzariyat: 19 dan QS. AlBaqarah: 254)

2.4 Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah Secara umum, prinsip dasar keuangan syariah memiliki seperti dijelaskan Imam Sugema. Untuk mudah memahaminya, cukup pahami dasar akad seperti bagi hasil, jual beli, sewa, kerjasama, penitipan, dan sebagainya. Imam menggambarkan prinsip dasar keuangan syariah sebagai berikut: Keadilan 1.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban

10

2.

Tata hubungan sederajat (tidak ada pihak yang dirugikan)

3.

Menempatkan sesuatu pada tempatnya

Maslahah 1. Orientasi pada kebutuhan masyarakat banyak 2. Orientasi pemenuhan kebutuhan dasar bukan keinginan 3. Investasi pada sektor halal 4. Tidak merusak lingkungan Zakat 1. Social safety net 2. Zakat bukan charity tetapi kewajiban 3. Mendorong aset untuk diinvestasikan 4. Upaya pengendalian harta masyarakat untuk investasi bukan distribusi Bebas dari riba 1. Masa depan tidak dapat dipastikan 2. Menghindari adanya pihak yang tereksploitasi 3. Pengoptimalan aliran investasi 4. Maysir (bebas dari spekulasi) 5. Meminalisasi tindakan spekulasi 6. Mendorong investasi di sektor riil 7. Mendorong masyarakat berperilaku untuk orientasi jangka panjang Gharar 1. Symmetric information 2. Meminimalkan transaksi yang tidak transparan 3. Mempromosikan transparansi pada setiap transaksi Bathil (bebas dari hal yang tidak sah) 1. Uang bukan untuk diperdagangkan 2. Uang bernilai apabila diinvestasikan 3. Pertumbuhan uang sejalan dengan sektor riil 4. Tidak mengenal konsep “time value of money” tetapi “economic value of money”

11

2.5 Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah 2.5.1

Aqidah Suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini dicipta oleh Allah Yang Maha Esa sebagai sarana hidup bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dalam konsep aqidah, setiap aktifitas umat manusia memiliki akuntabilitas ilahiah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter
...