[MAKALAH] HAK ASASI MANUSIA (HAM) PDF

Preview

Summary

HAK ASASI MANUSIA (HAM) MAKALAH Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan Dosen Pengampu: Qorby Haqqul Adam, S. Pd, M.Or. Disusun Oleh: Ainin Sofiya Septiana (1703046051) Abdul Wahib (1703046070) Nurul Islamiyati (1703046079) PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS ILMU TARBIYAH...

Description

Accelerat ing t he world's research.

[MAKALAH] HAK ASASI MANUSIA (HAM) Ainin Sofiya

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Perkembangan HAM Indonesia St ella Angel Konsep dan Perkembangan HAM dan Kewarganegaraan (St udi Kasus: Polemik Dualisme Kewarganeg… Nada S Salsabila, muhammad helmi fakhrazi PKN HAM Angel Ont h

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

MAKALAH Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan Dosen Pengampu: Qorby Haqqul Adam, S. Pd, M.Or.

Disusun Oleh:

Ainin Sofiya Septiana

(1703046051)

Abdul Wahib

(1703046070)

Nurul Islamiyati

(1703046079)

PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2019

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Manusia memiliki hak asasi yang telah melekat bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah setiap manusia memiliki martabat yang sama. Martabat ini bukanlah pemberian sesama manusia melainkan sesuatu yang dimiliki manusia karena dia adalah manusia. Martabat atau hak asasi tidak dapat dirubah oleh siapapun dengan cara apapun. Namun, tidak semua orang menyadari akan hak asasi ini baik secara pengakuan maupun perlakuan. Pada nyatanya, pengakuan terhadap hak asasi lebih mudah dibanding dengan perlakuannya. Hal itu terbukti dengan banyakanya kasus pelanggaran HAM yang sering merebak disetiap sudut kehidupan. Oleh karena itu, mempelajari HAM merupakan sesuatu yang penting bagi semua orang sehingga kita dapat memperlakukan hak – hak asasi itu secara nyata sesuai dengan kemanusiaan. B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian HAM? 2. Bagaimana sejarah perkembangan HAM? 3. Apa saja macam – macam HAM? 4. Apa saja bentuk – bentuk pelanggaran HAM? 5. Apa saja upaya penegakkan HAM? 6. Apa saja tantangan dan hambatan dalam menegakkan HAM?

C. Tujuan 1. Untuk mengetahui dan memahami apa itu HAM. 2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sejarah HAM bisa berkembang. 3. Untuk mengetahui dan memahami macam – macam HAM yang ada. 4. Untuk mengetahui dan memahami bentuk – bentuk pelanggaran terhadap HAM. 5. Untuk mengetahui dan memahami upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan HAM. 6. Untuk mengetahui dan memahami tantangan dan hambatan yang ada dalam upaya penegakkan HAM.

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia1. Hak Asasi Manusia atau yang sering disingkat HAM bersifat universal, dapat berlaku seumur hidup, untuk siapapun, kapanpun, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. HAM dibutuhkan manusia untuk melindungi martabat kemanusiaannya karena HAM mencakup seluruh segi kehidupan, baik hak hukum, sosial budaya, ekonomi, maupun pembangunan2. B. Sejarah Pengakuan HAM Kesadaran manusia pada HAM pada hakikatnya muncul dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya sebagai akibat yang muncul dari tindakan sewenang – wenang penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia 3. Sejarah perkembangan HAM secara kronologis dapat dilihat sebagai berikut: 1. Tahun 2500 SM – 1000 SM Di Babilonia, ada hukum yang ditetapkan demi menjamin keadilan bagi warganya. Hukum ini terkenal dengan sebutan Hukum Hammurabi. Hukum ini ditetapkan pada masa Nabi Musa untuk memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun yang sewenang – wenang karena merasa dirinya sebagai Tuhan4. 2. Tahun 600 SM Seorang ahli hukum dan reformator terbesar Athena pada masa Yunani kuno, Solon, menyusun undang – undang yang menjamin keadilan bagi warganya. Ia

1

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 Sutoyo, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 105 3 Suparlan Al Hakim, dkk, 2016, Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia, Malang: Madani, hlm.71 4 Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2010, Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya, Jakarta: Gramedia, hlm. 226

2

juga membentuk Heliaie, sebuah mahkamah keadilan untuk melindungi orang – orang miskin, dan Eclesia, sebuah majelis rakyat. 3. Tahun 527 SM – 322 SM Kaisar Romawi Flanvius Anacius Justinian menciptakan peraturan hukum yang termodifikasi yaitu Corpus Iuris yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Pada masa kebangkitan Romawi, telah banyak lahir filsuf terkenal dengan visi tentang hak asasi, seperti Sokrates dan Plato yang banyak dikenal sebagai peletak dasar diakuinya hak – hak asasi manusia, serta Aristoteles yang mengajarkan tentang pemerintahan yang berdasarkan kemanusiaan dan cita – cita mayoritas negara5. 4. Tahun 30 SM s.d 623 M Kitab suci Injil yang dibawa Nabi Isa Almasih, sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama manusia. Kitab suci Al – Qur’an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang dan sebagainya. Hal ini cukup menjadi bukti pencerminan nilai – nilai asasi bagi manusia. 5. Tahun 1215 Gerakan rasionalisme dan humanisme di Eropa ditandai dengan lahirnya Magna Charta di Inggris yang merupakan hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Charta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum6. 6. Tahun 1629 Pada masa pemerintahan Charles I di Inggris, dikeluarkan dokumen konstitusional yang disebut Petition of Rights, yang berisi tentang pemungutan pajak yang harus disetujui oleh parlemen. Selain itu, orang tidak boleh ditangkap jika tidak ada tuduhan dan bukti yang sah.

5

Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2010, Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya, Jakarta: Gramedia, hlm. 226 6 https://id.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 09.17 WIB

7. Tahun 1679 Pada masa pemerintahan Charles II di Inggris, disusunlah Habeas Corpus Act, undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang untuk memeriksa keabsahan penahanan tahanan. 8. Tahun 1689 Pada masa pemerintahan Willem III, ia mengelurakan sebuah piagam yang awalnya bernama Declaration of Rights yang setelah diresmikan oleh Parlemen menjadi undang-undang, namanya berubah menjadi Bill of Right. Piagam ini berisi tentang hak - hak asasi dan kebebasan warga negara. 9. Tahun 1776 Di Amerika Serikat pada 4 Juli 1776, lahirlah The Declaration of American Independence yang memuat kemerdekaan negeri itu dari penjajahan Inggris. Di dalam pernyataan itu, dinyatakan bahwa ada hak – hak yang telah dikaruniai oleh Tuhan, yaitu hak untuk hidup, merdeka, dan mengejar kebahagiaan. 10. Tahun 1789 Di Prancis pada tahun 1789 terjadi revolusi untuk menurunkan kekuasaan Raja Louis XVI yang sewenang-wenang. Revolusi ini menghasilkan UUD Prancis yang memuat tentang “La Declaration des droits de L’homme et du Citoyen” yang berarti pernyataan hak manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Prancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete7. 11. Tahun 1918 Selama dan setelah Perang Dunia I, Vladimir Lenin dan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Woodrow Wilson, keduanya mendukung. Pada 11 Februari 1918, Wilson menyatakan: "Aspirasi nasional harus dihormati; orang sekarang dapat dikuasai dan diatur hanya dengan persetujuan mereka sendiri." Penentuan nasib sendiri bukanlah ungkapan; prinsip tindakan imperatif8. Percantuman HAM dalam konstitusi pun diikuti oleh Belgia (1831), Jerman (1919), Australia dan Ceko (1920), Uni Soviet (1936), Indonesia (1945) dan sebagainya.

7

Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2010, Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya, Jakarta: Gramedia, hlm. 228 8 https://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination diakses pada tanggal 26 Mei 2019 pukul 18.30 WIB

12. Tahun 1937 Di Rusia pada tahun 1937 mulai mencantumkan hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk beristirahat serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran bagi warga negara. 13. Tahun 1939 – 1945 (Perang Dunia II) Presiden Amerika, Franklin Delano Roosevelt, di hadapan Konggres pada tahun 1941 mengeluarkan Atlantic Charter yang menyatakan adanya empat kemerdekaan, yaitu: (a) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (fredom of speech); (b) kebebasan beragama (freedom of religion); (c) kebebasan dari ketakutan (freedom from fear); (d) kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)9. 14. Tahun 1948 Pada tanggal 10 Desember 1948, lahirlah piagam hak asasi sedunia, atau Universal Declaration of Human Rights yang merupakan puncak kemenangan perjuangan terhadap hak – hak asasi manusia10. Di Indonesia sendiri sejak awal perjuangan kemerdekaan, sudah menuntut dihormatinya HAM. Sebagai misal “Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908” menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, memperlihatkan Bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu, dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia. Selanjutnya “Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945” yang diikuti dengan penetapan UUD 1945; dalam pembukaannya mengamanatkan “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan “ Di dalam sejarah ketatanegaraan RI, rumusan HAM secara eksplisit dicantumkan dalam UUD RIS, UUDS, maupun UUD 1945 hasil amandemen11. Pada pelaksanaan sidang umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Tap. MPRS No.XIV/ MPRS/1966 tentang pembentukan panitia ad.Hoc.untuk menyiapkan rancangan 9

Sunarso, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan: Buku Pegangan Mahasiswa, Yogyakarta: UNY. Hlm. 66 Suparlan Al Hakim, dkk, 2016, Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia, Malang: Madani, hlm.71 11 Ubaedillah Rozak Abdul, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : ICE UIN Jakarta, Hlm 45.

10

Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban warga negara. Hasil rancangan panitia ad.Hoc tersebut pada sidang umum MPRS 1968 tidak dibahas, karena lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabillitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional pemberontakan G 30 S /PKI12. Selanjutnya pada tahun 1993, berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1993 dibentuklah Komnas HAM. Ketika Sidang Umum MPR RI tahun 1968 perumusan tentang HAM secara rinci telah tercantum dalam GBHN. Selanjutnya tahun 1999 lahir UU HAM no.39 tahun 1999. Sementara itu amandemen UUD 1945 yang kedua tahun 2000, rumus HAM secara eksplisit tertuang dalam UUD 1945 tepat di BAB X A, pasal 28A s/d 28 J13. C. Macam – Macam HAM 1. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights) Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hakhak asasi pribadi adalah sebagai berikut, a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. c. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. e. Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang. f. Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. 2. Hak Asasi Politik (Political Rights) Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Contoh hak-hak asasi politik adalah sebagai berikut. a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. c. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. e. Hak diangkat dalam jabatan pemerintah. 12

Muhtas Majda El., 2008, Dimensi Dimensi HAM. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 37. Eko Hidayat, 2016, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia, ASAS : Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 2, Hlm. 84

13

3. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights) Hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum adalah sebagai berikut. a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). c. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. d. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. 4. Hak Asasi Ekonomi (Property Rigths) Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini adalah sebagai berikut. a. Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang. d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. e. Hak untuk menikmati SDA. f. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. g. Hak untuk meningkatkan kualitas hidup. h. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. 5. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights) Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan adalah sebagai berikut. a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. c. Hak memperoleh kepastian hukum. d. Hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan. e. Hak mendapatkan perlakukan adil dalam hukum 6. Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights) Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya adalah sebagai berikut. a. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. b. Hak mendapatkan pengajaran. c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

d. Hak untuk mengembangkan Hobi e. Hak untuk berkreasi f. Hak untuk memperoleh jaminan sosial g. Hak untuk berkomunikasi

D. Pelanggaran HAM Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang – undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku14. Bentuk – bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam 2 bentuk, yakni sebagai berikut: 1. Diskriminasi; diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif

dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social,

budaya, dan aspek kehidupan lainnya15. 2. Penyiksaan; penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan

atau diduga telah dilakukan oleh

seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, 14 15

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 6 Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 3

atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik16. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2 yakni : • Pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan lain sebagainya. • Pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Misal,

seperti

kelalaian

dalam

memberikan

pelayanan

kesehatan,

pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat dan sebagainya17. Menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat dibedakan menjadi dua: 1. Kejahatan Genosida; Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, maupun agama dengan cara : 

Membunuh setiap anggota kelompok.



Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.



Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.



Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain.

2. Kejahatan

terhadap

kemanusiaan;

Kejahatan

terhadap

kemanusiaan

merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa :

16



Pembunuhan.



Pemusnahan.

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 4 http://www.habibullahurl.com/2015/08/bentuk-pelanggaran-ham.html diakses pada tanggal 26 Mei 2019 pukul 17.47 WIB 17



Perbudakan.



Pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa.



Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain dengan sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.



Penyiksaan.



Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.



Penganiayaan

terhadap

suatu

kelompok

tertentu

maupun

perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 

Penghilangan orang secara paksa.



Kejahatan apartheid, yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

Selama ini, ada banyak sekali pelanggaran HAM yang telah terjadi, contohnya: 1. Konflik Sampit (Suku Dayak dan Suku Madura) 2. Tragedi Bom Bali 3. Pemberontakan GAM 4. Penembakan Misterius 1982 – 1985 5. Pembunuhan Salim Kacil 6. Peristiwa Trisakti 7. Peristiwa Talang Sari 8. Kasus Organisasi Papua Merdeka 9. Peristiwa Semanggi I 10. Peristiwa Semanggi II 11. Konflik Berdarah Poso 12. Dll

E. Upaya – Upaya untuk Menegakkan HAM Untuk menegakkan HAM, dibentuklah upaya untuk penegakkan HAM diantaranya : 1. Membentuk kerjasama internasional dalam upaya peneg...