MAKALAH HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PDF

Preview

Summary

MAKALAH HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dilaksanakan sebagai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Disusun Oleh: Dinda Amelia - NPM 19211189 Fauzi Rahman Danil - NPM 19211136 Hanif Nur Aditya - NPM 19211162 Ma’mun Munawar - NPM 19211181 Muhammad Habibullah - NPM 19211176 Wina M...

Description

MAKALAH HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dilaksanakan sebagai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Disusun Oleh: Dinda Amelia - NPM 19211189 Fauzi Rahman Danil - NPM 19211136 Hanif Nur Aditya - NPM 19211162 Ma’mun Munawar - NPM 19211181 Muhammad Habibullah - NPM 19211176 Wina Marlyana - NPM 19211163

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Jl. Soekarno-Hatta St No.643, Sukapura, Kiaracondong, Bandung - 40285 2019

ABSTRAK Pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada warga negara, hal ini dikarenakan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan guna mendukung peran aktif mereka dalam masyarakat dan negara di masa yang akan datang.

Pendidikan

Kewarganegaraan

adalah

program

pendidikan

atau

pembelajaran yang membekali siswa dengan seperangkat pengetahuan sebagai upaya memanusiakan, membudayakan dan memberdayakan serta menjadikan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya, memiliki pola pikir yang cerdas, kritis, sikap yang demokratis serta memiliki karakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

1

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjat-kan kepada Allah S.W.T serta shalawat dan salam kita sampaikan hanya bagi tokoh dan teladan kita Nabi Muhamad S.A.W. Di antara sekian banyak nikmat Allah S.W.T yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memberi hikmah yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia, sehingga oleh karenanya kami dapat menyelesaikan tugas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ini dengan baik, dan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pada paket Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dalam proses penyusunan tugas ini kami menjumpai hambatan, namun berkat dukungan materil dan segala bentuk dukungan lainnya dari berbagai pihak, akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan cukup baik, oleh karena itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan kepada semua pihak terkait yang telah membantu terselesaikannya tugas ini. Segala sesuatu yang salah datangnya hanya dari manusia dan seluruh hal yang benar datangnya hanya dari dari Allah SWT dan Agama kita, meski begitu, tentu tugas ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan pada tugas selanjutnya. Harapan kami semoga tugas ini bermanfaat khususnya bagi kami dan bagi pembaca lain pada umumnya.

Bandung, 18 Oktober 2019

Penyusun

2

Daftar Isi KATA PENGANTAR..............................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................4 1.1. Latar belakang ...............................................................................................4 1.2. Rumusan Masalah..........................................................................................4 1.3. Tujuan Pembahasan .......................................................................................5 BAB II ISI ................................................................................................................6 2.1. Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa .................................................................................................6 2.2. Pertanyaan - pertanyaan tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ........9 2.3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia ...............................................................................10 2.3.1. Sumber Historis ....................................................................................10 2.3.2. Sumber Sosiologis ................................................................................11 2.3.3. Sumber Politis .......................................................................................11 2.4. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila .............................................................................................................13 2.4.1. Dinamika Pendidikan Pancasila ............................................................13 2.5. Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa depan ........16 2.5.1. Esensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa depan .....................16 2.5.2. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa depan ...................17 2.5.3 Contoh Esensi & Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa depan ...............................................................................................................17 BAB III KESIMPULAN ........................................................................................19 Daftar Pustaka ........................................................................................................20

3

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari mulai dari tingkat Sekolah Dasar, menengah, hingga Perguruan Tinggi. Adapun maksud mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu agar dapat memupuk karakter siswa untuk memiliki rasa nasionalisme, juga membentuk karakter bangsa sejak dini. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kami sebagai mahasiswa bagian dari Pendidikan tingkat tinggi juga turut melaksanakan

pembelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan,

karena

setiap

mahasiswa merupakan bibit untuk mempertanggung jawabkan Indonesia kedepannya. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis untuk menunjang sosok pribadi mahasiswa. Di masa yang akan datang sangat diperlukan ilmu yang cukup agar dapat mendukung kokohnya pendirian suatu Negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga Negara dengan cara menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela Negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan Negara.

1.2. Rumusan Masalah Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Mengapa

Pendidikan

Kewarganegaraan

menjadi

kriteria

bagi

pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, kami akan mempelajari jati diri Pendidikan

4

Kewarganegaraan. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, maka Anda akan mengikuti proses sebagai berikut: 1. Menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa; 2. Menanya alasan mengapa diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan; 3. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia; 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pendidikan Kewarganegaraan; 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa depan;

1.3. Tujuan Pembahasan Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional, diharapkan: 1. Bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional; 2. Mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional; 3. Mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran

pendidikan

kewarganegaraan

dalam

keindonesiaan para sarjana dan profesional .

5

memperkuat

jati

diri

BAB II ISI 2.1. Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara. Konsep warga negara (citizen; citoyen) dalam arti negara modern atau negara kebangsaan (nation-state) dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Pengadilan, Kepresidenan dan sebagainya. Di Indonesia, istilah “warga negara” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, staatsburger. Selain istilah staatsburger dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah onderdaan. Menurut Soetoprawiro (1996), istilah onderdaan tidak sama dengan warga negara melainkan bersifat semi warga negara atau kawula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang

6

bersifat feodal sehingga dikenal istilah kawula negara sebagai terjemahan dari onderdaan. Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kawula negara telah mengalami pergeseran. Istilah kawula negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Istilah “warga negara” dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah “civic”, “citizen”, atau “civicus”. Apabila ditulis dengan mencantumkan “s” di bagian belakang kata civic mejadi “civics” berarti disiplin ilmu kewarganegaraan. Siapa saja WNI? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. “Menurut

Undang-Undang

No.

12

Tahun

2006

tentang

Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Lalu siapakah yang termasuk warga negara Indonesia itu? Telusuri kembali dari berbagai sumber, siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia itu. Hasilnya dipresentasikan secara kelompok.”

Untuk menelusuri konsep PKn, Anda dapat mengkajinya secara etimologis, yuridis, dan teoritis. Apabila PKn memang penting bagi suatu negara, apakah negara lain memiliki PKn atau Civic (Citizenship) Education? Berikut sejumlah literatur dan hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara. Ada istilah kunci yang sudah banyak dikenal untuk menelusuri pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Berikut ini adalah istilah pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winataputra (2006) dan diperkaya oleh Sapriya (2013) sebagai berikut: 1. Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia) 2. Civics, Civic Education (USA)

7

3. Citizenship Education (UK) 4. Ta’limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah (Timur tengah) 5. Educacion Civicas (Mexico) 6. Sachunterricht (Jerman) 7. Civics, Social Studies (Australia) 8. Social Studies (USA, New Zealand) 9. Life Orientation (Afrika Selatan) 10. People and Society (Hongaria) 11. Civics and Moral Education (Singapore) 12. Obscesvovedinie (Rusia) 13. Pendidikan Sivik (Malaysia) 14. Fuqarolik Jamiyati (Uzbekistan) 15. Grajdanskiy Obrazavanie (Russian-Uzbekistan) (Kemahasiswaan, 2016)

8

2.2.

Pertanyaan

-

pertanyaan

tentang

Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang pendidikan kewarganegaraan (PKn)

pastinya

akan

berkaitan

langsung

dengan

tujuan

pendidikan

kewarganegaraan itu sendiri dimana Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pluralisme yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif,

dan

kreatifitas.

Pendidikan

itu

mengajarkan

nilai-nilai

kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Dengan adanya pernyataan dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan itu, maka akan banyak pertanyaan yang akan muncul tentang pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Secara umum beberapa pertanyaan itu antara lain, seberapa pentingkah pendidikan ini di terapkan di Lembaga-lembaga pendidikan termasuk universitas? Manfaat

apa

yang akan

didapatkan dari

hasil

penerapan

pendidikan

Kewarganegaraan ini? Bagaimana cara penerapan pendidikan Kewarganegaraan ini? dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya, tetapi yang paling penting yang akan dibahas yaitu tiga pertanyaan yang akan menggambarkan keseluruhan dari pertanyaan pertanyaan yang muncul terhadap pendidikan kewarganegaraan ini yaitu : 1. Apakah sumber historis PKn di Indonesia? 2. Apakah sumber sosiologis PKn di Indonesia? 3. Apakah sumber politis PKn di Indonesia?

9

2.3. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia 2.3.1. Sumber Historis Secara historis, pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional, mulai timbul kesadaran masyarakat sebagai bangsa walaupun mereka belum menamakan diri sebagai Indonesia. Karena itu, muncul semangat kebangkitan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Dan pada 20 Mei 1908 didirikanlah organisasi pertama di Indonesia bernama Budi Utomo yang diprakarsai oleh Mr. Soepomo. Setelah berdiri Boedi Oetomo, berdiri pula berbagai macam organisasi pergerakan kebangsaan lain. Di antaranya adalah; Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, Indische Partij, PSII, PKI, dll. Organisasi-organisasi tersebut bergerak di berbagai bidang, namun tetap berpegang pada tujuan utama yaitu ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Tahun 1928 para perwakilan organisasi pemuda dari berbagai penjuru Nusantara datang dan berkumpul. Mereka mengadakan sebuah kongres yang dinamakan dengan Kongres Pemuda II. Adapun tujuan diadakannya kongres adalah untuk: a. Melahirkan cita cita semua perkumpulan pemuda pemuda Indonesia. b. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. c. Memperkuat kesadaran kebangsaan indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Dari kongres pemuda inilah lahirlah ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, sebuah tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Momen ini pula yang menandai lahirnya bangsa Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca

10

kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatik. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai.

2.3.2. Sumber Sosiologis Pendidikan Kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada lingkup sosial kultural. Dalam pidato-pidatonya, para tokoh masyarakat dari berbagai lapisan mengajak seluruh rakyat supaya mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Mereka membacakan pidato dengan berapi-api supaya membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang ingin merebut kembali negara Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato dari tokoh masyarakat yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber Pendidikan Kewarganegaraan dari aspek sosiologis. Karenanya, Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun oleh negara-bangsa guna menjaga, memelihara, serta mempertahankan eksistensi negara-bangsa.

2.3.3. Sumber Politis Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: 1. Kewarganegaraan (1957); 2. Civics (1962); 3. Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civics (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk "nation and character building” bangsa Indonesia.

11

Pada awal pemerintahan Orde Baru, Kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara. Dalam mata pelajaran tersebut materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila. Kurikulum Sekolah tahun l968 akhirnya mengalami perubahan menjadi Kurikulum Sekolah Tahun 1975. Nama mata pelajaran pun berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau disebut juga PMP dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan UUD 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Hal-hal yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 berdiri sendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP), sedangkan gabungan mata pelajaran Sejarah, Ilmu Bumi dan Ekonomi menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (lPS). Dan juga, mata pelajaran PMP ditujukan untuk membentuk manusia yang Pancasilais. Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menja...