Makalah Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia PDF

Preview

Summary

MAKALAHPANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSAINDONESIADisusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan PancasilaDosen Pengampu: Dr. Ahmad Samawi, MHum.Disusun Oleh: Risal Fadhil RahardiansyahPROGRAM STUDI S1 AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS NEGERI MALANGKATA PENGANTARPuji syukur kami...

Description

MAKALAH PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dosen Pengampu: Dr. Ahmad Samawi, MHum.

Disusun Oleh: Risal Fadhil Rahardiansyah

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2021

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul “Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia” dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan kali ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Samawi, MHum., selaku dosen pengampu pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila yang telah membimbing kami dalam pengerjaan tugas makalah. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dan membantu dalam proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi sistematika maupun isinya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan makalah ini kedepannya. Penulis berharap agar makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. Malang, 18 September 2021

Penulis

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..........................................................................................i DAFTAR ISI........................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN..................................................................................1 A. Latar Belakang......................................................................................1 B. Rumusan Masalah.................................................................................2 C. Tujuan Penelitian .................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN....................................................................................3 A. Konsep & Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia...3 B. Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia...............................................................................................6 C. Perkembangan Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia..................7 BAB III PENUTUP.............................................................................................13 A. Kesimpulan...........................................................................................13 B. Saran.....................................................................................................13 DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................14

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pancasila merupakan dasar negara yang berisi lima nilai dasar yang dijadikan sebagai kaidah negara yang fundamental. Pancasila sebagai dasar negara

memiliki

arti

bahwa

Pancasila

menjadi

pedoman

dalam

penyelenggaraan segala norma hukum dan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah dilegalkan oleh Instruksi Presiden Nomor 12/1968. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Menurut sejarawan Inggris, John Tosh, sejarah merupakan memori kolektif, pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia dan prospek manusia tersebut di masa yang akan datang. Terbentuknya negara Indonesia adalah suatu proses sejarah yang panjang dan melalui beberapa tahap, yang dalam tahapan tersebut mencakup beberapa peristiwa berkaitan dengan nilai-nilai perumusan Pancasila. Pancasila merupakan buah pikiran, musyawarah, dan mufakat yang dilakukan para tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan yang dirumuskan melalui sidang BPUPKI, pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Semua nilai Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dilaksanakan

secara terpisah-pisah

karena

Pancasila saling

memiliki

keterkaitan dari sila pertama hingga sila kelima. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang harus diwujudkan dalam setiap lembaga atau organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa, berarti Pancasila memberikan ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia dan membedakannya dengan bangsa lain. Sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis, nilai-nilai yang terkandung

dalam

Pancasila

tentu

bersifat

abadi,

namun

dalam

pengaplikasiannya harus bersifat dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia yang dapat menerima dan mengakomodasikan pemikiran dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi 1

identitas bangsa. Oleh karena itu, dalam makalah ini, kami membahas tentang “Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia” untuk menelusuri proses sejarah dalam pembentukan Pancasila hingga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi jati diri bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? 2. Apakah alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? 3. Bagaimana perkembangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia?

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 2. Untuk mengetahui alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 3. Untuk mengetahui perkembangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia.

2

BAB II PEMBAHASAN A. Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia Pancasila pada hakikatnya merupakan Philosofische Grondslag dan Weltanschauung.

Pancasila

dikatakan

sebagai

dasar

filsafat

negara

(Philosofische Grondslag) karena mengandung unsur-unsur alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Weltanschauung) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 1. Periode Pengumpulan Pancacasila BPUPKI merupakan cikal bakal terbentuknya Pancasila. Dr. Radjiman Widyodiningrat, selaku ketua BPUPKI, mengajukan suatu masalah khususnya yang akan dibahas pada sidang tersebut. Tiga orang pembicara yaitu: Mohammad Yamin, Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Awalnya sila pertama pada pancasila memiliki perbedaan bunyi dari pancasila sekarang tetapi, atas perundingan yang terjadi dan pertimbangan lainya untuk mencapai persatuan dan kesatuan akhirnya sila pertama pancasila berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang-sidang Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, selanjutnya disebut BPUPKI) yang dilanjutkan dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

3

2. Periode Perumusan Pancasila Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

Piagam Jakarta

itu

merupakan naskah

awal

pernyataan

kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini di kemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Periode perumusan pancasila dimulai dari diadakannya sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan sidang keduanya pada tanggal 10 - 16 Juni 1945. Sidang pertama digunakan untuk merunfingkan isi dari dasar negara yang dimana di usulkan oleh tiga orang tokoh yaitu Mohammad Yamin, Dr. Soepomo

dan Ir. Soekarno. Sedangkan sidang

kedua BPUPKI membahas mengenai pengesahan dasar negara dengan nama yang dikenal piagam jakarta. 3. Periode Pengesahan Pancasila Karena adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia akhirnya golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Setelah peristiwa diculiknya Soekano dan Moh. Hatta akhirnya Soekarno menulis naskah proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda dan keesokan harinya naskah tersebut dibacakan oleh Soekarno. Isi dari teks proklamasi adalah sebagai berikut: PROKLAMASI

4

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945

atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti: dasar negara, Undang-Undang Dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut: a) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD ‘45) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. b) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta). c) Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo.

5

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia a.

Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. As’ad Ali dalam buku Negara Pancasila; Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

b.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilainilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri.

c.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini

kebenarannya, kebaikannya,

keindahannya, dan

kegunaannya oleh bangsa Indonesia dan menjadikan sebagai pedoman bermasyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai

6

pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. d.

Pancasila sebagai jiwa bangsa Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia.

e.

Pancasila sebagai perjanjian luhur Nilai – nilai sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat.

C. Perkembangan Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia Sebuah negara pada hakikatnya dibangun berdasarkan suatu landasan yang kemudian dijadikan dasar negara. Tanpa disadari nilai – nilai luhur Pancasila sudah mulai terbentuk sejak masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sebelum adanya Pancasila sebagai dasar negara pada saat ini, Pancasila mengalami perkembangan dalam penerapannya di setiap era sejarah yang telah dilalui bangsa Indonesia. Ada beberapa sejarah yang tercatat, diantaranya: •

Sejarah Pancasila pada Era Pra Kemerdekaan

•

Sejarah Pancasila pada Era Kemerdekaan

•

Sejarah Pancasila Pada Era Orde Lama

•

Sejarah Pancasila pada Era Orde Baru

•

Sejarah Pancasila pada Era Reformasi

Sejarah Pancasila pada Era Pra Kemerdekaan Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K. R. T) Radjiman Widyodiningrat. Dalam pembukaan pidato pada sidang pertama Radjiman Widyodiningrat melontarkan pertanyaan "Apa

7

dasar negara kita dan mau dibentuk apa?". Untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soepomo. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia yaitu: Sila pertama "Kebangsaan", sila kedua "Kemanusiaan", sila ketiga "Ketuhanan", sila keempat "Kerakyatan", dan sila kelima "Kesejahteraan Rakyat". Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan 3 asas teori-teori bagi negara Indonesia yaitu: Sila pertama "Teori Negara Perseorangan (Individualis)", sila kedua "Paham Negara Kelas (Class Theory)", dan sila ketiga "Paham Negara Integralistik". Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar Negara yaitu: Sila pertama "Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)", sila kedua "Internasionalisme

(Peri

kemanusiaan)",

sila

ketiga "Mufakat

(Demokarasi)", sila keempat "Kesejahteraan Sosial", dan sila kelima "Ketuhanan yang Maha Esa." Sejarah Pancasila pada Era Kemerdekaan Selepas perumusan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil (9 orang) untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan hasil Panitia 9 itu diserahkan ke BPUPKI dan diberi nama "Piagam Jakarta". Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir.Soekarno, Moh. Hatta, A. A. Maramis, Abdul Kahar, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, Abikoesno, K. H. Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Namun, ada perdebatan terkait sila pertama pada Piagam Jakarta. Oleh karena itu, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus

8

1945, diputuskan untuk melakukan perubahan pada sila pertama dari yang ditulis dalam Piagam Jakarta. Hingga kemudian, rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 itu menjadi seperti yang dikenal saat ini, yaitu: 1.

Ketuhanan yang Maha Esa.

2.

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.

Persatuan Indonesia.

4.

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan. 5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah Pancasila pada Era Orde Lama Masa setelah kemerdekaan RI (1945-1950), sejak Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang terjadi setelahnya adalah hiruk-pikuk politik dan keamanan seiring masuknya kembali Belanda ke wilayah Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Soekarno pula Pancasila dibentuk dan digodok. Tak hanya dasar negara, bentuk pemerintahan juga birokrasi di dalamnya juga dirumuskan. Pembentukan negara Indonesia ini diwarnai silang pendapat dan perdebatan panjang. Selain harus menghadapi Belanda di berbagai front pertempuran maupun meja perundingan, masa pemerintahan usai kemerdekaan RI kala itu juga terjadi gejolak internal. Ada rasa ketidakpercayaan dari sejumlah golongan tertentu terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Masa setelah pengakuan kedaulatan (1950-1959), setelah melalui rangkaian perundingan dan polemik bersenjata yang dituntaskan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdiri sendiri pada 27 Desember 1949. Menjadi negara yang berdaulat justru membuat pemerintahan Soekarno tidak stabil lantaran banyak munculnya masalah internal, baik dari kabinet maupun ancaman dis-integrasi bangsa. Dalam kurun waktu 9 tahun, yakni 1950-1959, pemerintahan Indonesia (kala itu bernama Republik Indonesia

9

Serikat atau RIS) mengalami 7 kali perombakan kabinet. Di berbagai wilayah, pada periode ini muncul gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan negara. Sebut saja pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Andi Azis, Republik Maluku Selatan (RMS), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), dan lain-lain. Pada masa ini pula militer mulai menjadi fraksi yang kuat dalam perpolitikan Indonesia dan berperan besar dalam proses transisi pemerintahan dari orde lama ke orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Masa akhir Orde Lama (1959-1966), periode ini diwarnai dengan sistem Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin juga menjadi akhir Orde Lama usai terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Akibatnya, sistem perpolitikan dan pemerintahan negara bertumpu kepada Soekarno selaku presiden. Demokrasi Terpimpin sejatinya merupakan konsep untuk membentuk ulang sistem pemerintahan yang kacau. Dengan menjadikan presiden sebagai titik sentral pemerintahan, Soekarno berharap dapat mencipta ulang stabilitas politik Indonesia waktu itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pelaksanaan Demokrasi Terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan UUD 1945. Pada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat kedudukan presiden sangat kuat dan berkuasa, terlebih setelah mundurnya Hatta dari posisi wakil presiden sejak 1956. Keduduka...