MAKALAH PENELITIAN Di Balik Penetapan Dalam Pengambilan Dua Mata Kuliah atau 6 SKS Untuk Mahasiswa Semester 6 Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UR PDF

Preview

Summary

MAKALAH PENELITIAN Di Balik Penetapan Dalam Pengambilan Dua Mata Kuliah atau 6 SKS Untuk Mahasiswa Semester 6 Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UR Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Pada Mata Kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik Dosen Pengampu : Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si O...

Description

MAKALAH PENELITIAN Di Balik Penetapan Dalam Pengambilan Dua Mata Kuliah atau 6 SKS Untuk Mahasiswa Semester 6 Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Pada Mata Kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik

Dosen Pengampu : Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si

OLEH :

ARIF HERMANTO

1701110191

SUCI INDAH SARI

1701114379

RAJA MALINDA JELIANTIKA

1701121556

RESA VIO VANI

1701121866

VIA BERLIANA

1701114464

ZIDNI MA’ROMAH

1701110403

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU 2018

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan makalah ini secara umumnya dan kepada Dosen Mata Kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik Ibu Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si secara khususnya. Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini banyak terdapat kekurangan karena penulis masih dalam tahap pembelajaran. Namun, penulis tetap berharap agar makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritik dan saran dari penulisan makalah ini sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada makalah penulis berikutnya. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2018

Penulis

I

DAFTAR ISI DAFTAR ISI.......................................................................................................................................... I KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ II

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah.................................................................................................................. 5 B. Rumusan Masalah ............................................................................................................................. 5 C. Tujuan Penulisan ............................................................................................................................... 5 BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................................... 6 A. Hasil Wawancara Dari Pihak Yang Berwenang ...................................................................... 6 1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UR ................................................... 6 2. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FISIP UR ............................................................................ 6 3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik ................................................................................................ 7 BAB III KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................................................... 8 A. Kesimpulan ......................................................................................................................................... 8 B. Saran...................................................................................................................................................... 8 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

II

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Administrasi publik atau administrasi negara dewasa ini telah diberikan arti lebih dari

sekedar pengertian yang sederhana yaitu “ilmu urusan negara” administrasi publik memiliki peranan yang sangat besar dalam mencakup keseluruhan aspek dari lingkungan sosial, politik, budaya, dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dari lembaga negara. Suatu organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, untuk mencapai suatu tujuan perlu adanya unsur-unsur yang mendukung jalannya operasional organisasi. Salah satu unsur yang menunjang berhasilnya tujuan tersebut adalah manusia yang merupakan sumber daya yang paling berharga dan terpenting yang ada dalam lingkungan organisasi. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai-nilai kepercayaan dan prinsip-prinsip yang dianut oleh suatu organisasi yang mendasari sistem manajemen yang berlaku didalamnya dan dijadikan pedoman perilaku bagi anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat memberikan para pegawai suatu pemahaman yang jelas dari tugas-tugas yang diberikan oleh suatu organisasi,mempunyai pengaruh yang besar terhadap prilaku anggota-anggotanya. Apabila buadaya organisasi ini telah dijiwai dan dipraktekan dengan kuat oleh setiap pegawai dengan baik sebagai individu maupun sebagai satuan kerja didalam organisasi, maka apa yang diharapkan oleh pegawai maupun stakeholders akan terwujud. Dengan perilaku kerja yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, maka akan menimbulkan konsistensi yang tinggi terhadap organisasi, sehingga kinerja pegawai pada akhirnya akan meningkat dan hal ini berarti akan meningkatkan pula kinerja dari unit kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan kinerja orgnisasi, sehingga organisasi akan dapat terus berkembang dan bertahan untuk waktu yang lama.

1

Berikut teori dari beberapa ahli :

Gerald Caiden (1982): Adminisrasi negara melingkupi segala kegiatan yang

berhubungan dengan

penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi adalah bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama.

Nigro dan Nigro (1984) : Administrasi negara secara lebih khusus dapat dijelaskan sbg apa yg dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga eksekutif (dengan sarana birokrasi) , di dalam memecahkan masalah kemasyarakata/publik.

The Liang Gie : Administrasi Negara (Publik) merupakan segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan kenegaraan. Tujuan kenegaraan umumnya pemberian pelayana terhadap kepentingan seluruh rakyat.

Berdasarkan STATUTA Universitas Riau Pasal 12 Ayat 5, 6, dan 7. Yaitu :

(5)Hasil belajar Mahasiswa dalam tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.

(6)Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.

(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswadiatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Riau NOMOR : ........../UN19/AK/2012 Tentang Peraturan Akademik Universitas Riau, BAB III (Beban Studi). Yaitu : Pasal 7 (1) Beban studi untuk setiap program studi pada program Strata 1 adalah 144 -160 SKS. (2) Beban studi untuk program profesi adalah 20 - 40 SKS. (3) Beban studi mahasiswa pada setiap semester maksimal 24 SKS (4) Jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS, yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam satu semester, ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS)mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya, yaitu : a. Semester Ganjil ditentukan oleh IPSpada semester Genap sebelumnya;dan b.Semester Genap ditentukan oleh IPSpada semester Ganjil sebelumnya. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberlakukan bagimahasiswa Fakultas Kedokteran karena menggunakan sistem paket SKS. (6) Untuk mahasiswa transfer dari program Diploma ke S-1, maka jumlah SKSyang diakui ditentukan oleh fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 8 Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK)suatu matakuliah dibagi dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil dalam suatu programstudi, dengan rumus :

dimana : IPK : Indeks Prestasi Kumulatif AMi : Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan) NKi : Nilai Kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan) n : Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

3

Pasal 9 (1) Pedoman pengambilan SKS adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

(2) Perhitungan

jumlah

beban

studi

berdasarkan

indeks

prestasi

terdahulu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (4), dimulai pada semester kedua. (3) Penasehat Akademis (PA) dapat menyetujui pengambilan jumlah SKSyang berbeda dari pedoman sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan Pembantu Dekan I, dantidak lebih dari 24 sks. (4) Kelebihan sks beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)maksimum 1 SKS

Dapat kita lihat pada peraturan di atas bahwasanya mahasiswa bebas mengambil 24 SKS selama IP/IPK mencapai atau lebih dari 3.00. akan tetapi pada nyatanya yang kita lihat mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik angkatan tahun 2015 semester 5, hanya bisa mengambil 6 SKS saja. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan peraturan yang telah di tetapkan oleh pihak yang berwenang. Maka dari itu, kami membuat penelitian terkait permasalahan ini, agar permasalahan ini tidak terjadi terus – menerus sehingga dapat merugikan angkatan selanjutnya, dan dapat di selesaikan secepat mungkin oleh pihak terkait. Pada makalah ini kami akan membahas mengenai hasil wawancara dengan pihak terkait, dan melampirkan bukti hasil wawancara bersama mahasiswa prodi Ilmu Administrasi Publik, Ketua Program Studi,Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FISIP Universitas Riau dan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Riau.

4

B.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana hasil wawancara dari pihak yang berwenang ?

2. Apakah solusi yang di berikan oleh pihak berwenang ?

C.

TUJUAN PENULISAN

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan makalah ini adalah:

1. Mengetahui pendapat dari pihak yang berwenang terkait permasalahan ini

2. Mengetahui tanggapan dari pihak yamg berwenang terkait penyelesaian permasalahan ini

D.

MANFAAT PENULISAN Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis

maupun secara praktis. Secara teoritis makalah ini berguna sebagai kajian untuk pihak yang berwenang agar dapat menanggapi dan menyelesaikan permasalahan ini. Secara praktis makalah ini diharapkan bermanfaat bagi: 1.

Penulis, sebagai wahana untuk melatih kemampuan menulis karya tulis ilmiah

sekaligus meneliti sebuah permasalahan. 2.

Pembaca, informasi yang di berikan oleh pihak berwenang dalam menanggapi

permasalahan pengambilan SKS yang tidak sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan

5

BAB II PEMBAHASAN A. Hasil wawancara dari pihak yang berwenang

1.

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UR

Kami berhasil mewawancarai Bapak Dadang Mashur, S.Sos., M.Si, selaku ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP UR. Pada kegiatan sehari bersama prodi yang di taja oleh dinas SOSPOL HIMANISTIK FISIP UR, pada Kamis, 19 April 2018 Pukul 14.00 WIB yang bertempat di New Grand Pendopo FISIP UR. Pada kesempatan tersebut, beliau mengatakan bahwasanya “Saya menyayangkan mengapa mahasiswa angkatan tahun 2015 tidak segera melaporkan kejadian tersebut, dan malah membiarkan sampai berlarut – larut seperti itu. Hal ini akan kami tindak lanjuti, karna bagaimanapun mahasiswa semester 5 sudah terlanjur mengambil 6 SKS, dan insyaallah hal ini tidak akan terulang lagi untuk kedepannya. Kemudian untuk angkatan 2016 dan 2017, sudah di tetapkan mempelajari teori hanya sampai semester 6 saja”. 2.

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FISIP Universitas Riau

Kami berhasil mewawancarai Bapak Dr. Beli Nasution, S.IP, MA, selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FISIP UR. Pada Hari Jum’at, 18 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB yang bertempat di Dekanat FISIP UR, Ruangan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FISIP UR. Pada kesempatan tersebut, kami menanyakan tanggapan beliau terkait dengan permasalahan mahasiswa angkatan 2016, semester 5 yang hanya dapat mengambil 6 SKS saja. Dan beliaup mengatakan bahwasanya “Mahasiswa berhak mengambil 24 SKS, jika nilai IP/IPK mencapai 3.00 atau lebih. Akan tetapi ada juga yang hanya mengambil 23 SKS karena seluruh mata kuliah yang di sarankan oleh Prodi masing – masing sudah terpenuhi. Jika mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik hanya boleh mendapatkan 6 SKS saja, ada lebih baiknya di tanyakan langsung ke prodi Ilmu Administrasi Publik langsung”. 6

3.

Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Riau

Kami berhasil mewawancarai Bapak Prof. Dr.Ir.Thamrin, M.Sc, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Riau. Pada Hari Jum’at, 18 Mei 2018 Pukul 16.00 WIB yang bertempat di Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Riau, Ruangan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Riau. Pada kesempatan tersebut, kami menanyakan tanggapan beliau terkait dengan permasalahan mahasiswa angkatan 2016, semester 5 yang hanya dapat mengambil 6 SKS saja. Dan beliaup mengatakan bahwasanya “Permasalahan tersebut ada baiknya di selesaikan bersama prodi, karena system penyelesaian permasalahan di kampus ini bertahap. Tidak bias langsung menghadap wakil Rektor 1, harus mendapat surat dari prodi setelah itu di disposisi ke pihak dekanat dan selanjutnya baru bias di berikan kepada pihak rektorat. Sebaiknya coba di tanyakan kepada prodi terlebih dahulu”.

7

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN A.

KESIMPULAN Berdasarkan

STATUTA

UR

Dan

PERATURAN

REKTOR

NOMOR

:

........../UN19/AK/2012 Tentang Peraturan Akademik Universitas Riau, BAB III (Beban Studi), Mahasiswa berhak mengambil 24 SKS per- semesternya apabila nilai IP/IPK mencapai 3.00 atau lebih dari 3.00. Dan berdasarkan hasil wawancara yang kelompok kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa permasalahan ini tidak akan terulang lagi untuk tahun berikutnya. Serta suara mahasiswa juga di butuhkan untuk meraih keadilan pada saat menjalankan proses perkuliahan. Untuk itu Pemimpin Universitas, Dosen dan Mahasiswa harus bekerja sama agar terlaksananya tujuan, Visi dan Misi FISIP dan Universitas Riau.

B.

SARAN Dan berdasarkan hasil wawancara yang kelompok kami lakukan, kami menyarankan

agar pihak yang berwenang dapat menindaklanjuti permasalahan ini, sehingga akan berdampak pada mahasiswa angkatan selanjutnya dan agar permasalahan yang sama tidak akan terulang lagi untuk tahun berikutnya. Serta mahasiswa FISIP UR khususnya prodi Ilmu Administrasi Publik, harus lebih kritis akan kondisi dan situasi, dan Pemimpin, Dosen serta Mahasiswa harus bekerja sama agar terlaksananya tujuan, Visi dan Misi FISIP dan Universitas Riau.

8

DAFTAR PUSTAKA

“STATUTA UNRI 2017” (www.unri.ac.id di akses 19 mei 2018) “REVISI SK REKTOR PERATURAN AKADEMIK” (www.me.ft.unri.ac.id di akses 19 mei 2018) Silalahi, Ulber dan Wirman Syafri.2014. Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik,Jatinangor : IPDN PRESS

LAMPIRAN

VIDEO UPLOAD ON YOUTUBE https://youtu.be/4BVNNf0mGWw.com

LAMPIRAN Wawancara Face To Face WAKIL REKTOR 1 BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS RIAU

Bapak Prof. Dr.Ir.Thamrin, M.Sc

Wawancara Bersama Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FISIP UR

Kegiatan Sehari Bersama Prodi yang di Taja Oleh Dinas Sosopol HIMANISTIK FISIP UR 19 April 2018

Bapak Dr. Beli Nasution, S.IP, MA

Bapak Dadang Mashur, S.Sos., M.Si

Wawancara Bersama Perwakilan Mahasiswa AP FISIP UR Angkatan 2016 19 April 2018

Wawancara Bersama Perwakilan Mahasiswa AP FISIP UR Angkatan 2017

Tio Karolina Damanik

Sesilia Sitohang

19 April 2018

LAMPIRAN Wawancara by Phone

Bupati HIMANISTIK PERIODE 2018 - 2019

Bendahara BLM FISIP UR PERIODE 2018 - 2019

SATRIA TRISNA SOBRI REZEKI Angkatan 2016

SITI ANISA Angkatan 2015...