Makalah Perencanaan PDF

Preview

Summary

PERENCANAAN KETENAGAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Sagir M. Amin Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu Abstract To earn a good quality of Islamic education, a planner should perform a good planning. Planning will be helpful to the planner in directing his managerial objectives...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Makalah Perencanaan Muntadhar Umar Al-Lueng Daneuny

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

URGENSI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM PENINGKATAN MUT U PENDIDIKAN MADRASAH Jamiludin Usman, Jurnal Tadris MANAJEMEN ST RAT EGIK DALAM PENDIDIKAN fridiyant o yant o PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM MANAJEMEN MUT U T ERPADU PENDIDIKAN ISLAM Share on : Oleh: … Kayla Fat imah

PERENCANAAN KETENAGAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM Sagir M. Amin Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu Abstract To earn a good quality of Islamic education, a planner should perform a good planning. Planning will be helpful to the planner in directing his managerial objectives. In fact, planning can determine the profile of an organization that can make it professional. Besides, vision and mission of an organization can be well performed through a good planning. It is within this context that to enhance the quality of Islamic education, a planner should commit to the principles of planning. Kata Kunci: Perencanaan ketenagaan, manajemen pendidikan Islam PENDAHULUAN Untuk menjalankan pendidikan Islam, baik secara individu, kelompok, organisasi atau lembaga, hingga negara, sebuah perencanaan telah menjadi kemestian dalam menjalankan roda kahidupan. Apalagi jika hendak mencapai target-target strategis serta ingin melakukan perubahan-perubahan mendasar, maka perencanaan menjadi sebuah tolok ukur yang dapat menentukan arah perjalanan, fokus, serta penentuan capaian harapan. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa untuk dapat menilai dan menentukan profil organisasi atau lembaga, perencanaan merupakan konfigurasi yang mengantarkan setiap institusi lebih profesional dan lebih dikenal oleh semua pihak, mudah dimengerti vissi missinya, dan jelas arah perjuangannya. Sehingga semua yang berperan di dalamnya senantiasa diwarnai oleh semangat tanggung jawab bersama guna mewujudkan rencana-rencana yang ditetapkan. Dapat ditarik ke dunia pendidikan Islam, bahwa perencanaan merupakan konsistensi yang mutlak dikerjakan secara profesional. Jika tidak, institusi pendidikan Islam hanya akan menjadi semu dan tidak mungkin meraih apa yang menjadi tuntutan eksistensinya. Melalui perencanaan ketenagaan yang strategislah mejadi satu upaya utama mewujudkan eksistensi pendidikan Islam.

Jurnal Hunafa Vol. 4, No.2, Juni 2007: 99-108

Karena mendasarnya dibutuhkan sebuah perencanaan ketenagaan di dunia perndidikan Islam, maka makalah ini mencoba menyorot pengertian, fungsi dan aspek utama dari perencanaan ketenagaan dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. PENGERTIAN PERENCANAAN KETENAGAAN PENDIDIKAN

DAN

PERENCANAAN

Pada dasarnya perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin (Roger A. Kauffman, 1972). Perencanaan juga merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus (lebih awal) dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Karenanya perencanaan sering juga disebut jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara keadaan masa kini dengan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Itulah sebabnya Koontz (1972) menyerahkan perencanaan sebagai suatu proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan ditempuh dan mendasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang hendak dicapai, informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya, serta memperhatikan perkiraan keadaan yang akan datang. Maka perencanaan membutuhkan pendekatan rasional ke arah tujuan yang telah ditetapkan (dalam Nanang Fattah, 2001: 49). Jika dirinci, maka unsur-unsur utama dari perencanaan adalah: (1) perumusan tujuan yang ingin dicapai; (2) pemilihan program untuk mencapai tujuan; (3) identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas (Nanang Fattah, 2001: 49). Berdasar pengertian demikian, perencanaan berhubungan dengan dampak masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang, atau disebut sebagai futurity of currernt decisions. Ia mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ia juga merangkul kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Bahkan jika meningkat pada perencanaan stratejik, perencanaan menjadi falsafah, yaitu suatu sikap, a way of life, suatu proses berpikir, suatu aktivitas intelektual (Steiner dalam J. Salusu 2002: 501). Hanya dalam pandangan demikian, sebuah perencanaan yang baik akan dapat menjadi kendali stratejik bagi setiap pemikir,

100

Sagir M. Amin, Perencanaan Ketenagaan…

perencana dan pelaksana rumusan pembangunan dari setiap institusi. Apa dan sejauh mana prediksi yang menjadi kiprah program kerja merupakan refeleksi dari kemampuan merancang tata rencana yang akan menjadi totalitas kinerja dengan sejumlah pendekatan, sistem dan metode yang handal, agar secara efisien dan efetif gol-gol (sasaran) dapat diraih. Dengan demikian sebuah perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan dihadapi, di mana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Itulah sebabnya misalnya berdasarkan kurun waktunya dikenal perencanaan tahunan atau rencana jangka pendek (kurang dari lima tahun), rencana jangka menengah/sedang (5-10 tahun) dan rencana jangka panjang (di atas 10 tahun) (Nanang Fattah, 2001: 50). Atas dasar wawasan demikian, jika dimasukan ke dalam perencanaan ketenagaan pendidikan, maka dapat dimaknai sebagai proses kepegawaian yang mencoba untuk menyiapakan sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang. Dalam perencanaannya termasuk forcasting (prediksi) kebutuhan masa yang akan datang tentang berbagai tipe pegawai, membandingkan kebutuhan dengan kekuatan kerja sekarang, menentukan jumlah dan tipe pegawai yang direkrut atau yang diberhentikan dan kelompok kerja pegawai (William Glueck, Personnel: 1988, dalam Soebagio Atmodiwirio, 2001: 209). Keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesusai dengan jangka waktu perencanaan) agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan bermutu tinggi, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam kaitan ini cara-cara menyelenggarakan pendidikan baik yang bersifat formal, nonformal, dan informal merupakan kegiatan komplementer di dalam satu sistem pendidikan (Nanang Fattah, 2001: 50). FUNGSI UTAMA PENDIDIKAN

PERENCANAAN

KETENAGAAN

Untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditentukan, setiap organisasi/lembaga memerlukan strategi induk. Yang dimaksud dengan strategi induk ialah suatu rencana umum yang komprehensif mengandung arahan tentang tindakan-tindakan utama apabila

101

Jurnal Hunafa Vol. 4, No.2, Juni 2007: 99-108

terlaksana dengan baik akan berakibat pada tercapainya berbagai sasaran jangka panjang dan jangka pendek dalam lingkungan eksternal yang bergerak dinamis (Sondang P. Siagian, 1995: 36). Di sinilah mendasarnya di kemukakan fungsi utama sebuah perencanaan ketenagaan pendidikan: a. Sebagai pengendalian yang bertujaun memantau dan mengkaji kegiatan implementasi perencanaan pendidikan, agar terbimbing ke arah tujuan yang telah ditetapkan. b. Sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara rencana (proyek). c. Sebagai dasar pengaturan alokasi sumber daya. d. Sebagai alat untuk mendorong perencana, pelaksana dan melihat ke depan serta menyadari pentingnya unsur waktu. e. Sebagai pegangan dan tolok ukur fungsi pengendalian pengawasan (Andi Makkulau, 2004: 119-121). Perencanaan yang stratejik/sistematis demikian, mendorong pemikiran ke depan dan lebih dapat menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang, sehingga implementasi dari suatu rencana startejik akan lebih muda. Para pemegang puncak manajemen akan dapat mengetahui bagaimana mendapatkan informasi yang lebih efektif, bagaimana menyusun anggaran, dan bagaimana menggantikannya dengan rencana stratejik lainnya (J. Salusu, 2002: 510-511). Kita juga akan banyak belajar dalam menetapkan keunggulan dan kelemahan dari suatu perencanaan. Juga mengetahui keterampilan khusus apa yang diperlukan untuk melakukan perencanaan, agar lebih dapat mengetahui dan mampu bagaimana mengimplementasikan sebuah rencana (J. Salusu, 2002: 511). Itulah sebabnya lembaga pendidikan mutlak memiliki perencanaan kepemilikan SDM bermutu. Perencanaan ketenagaan pendidikan saat ini semakin kita mantapkan, karena salah satu bidang yang menjadi sasaran utama pembangunan nasional adalah pendidikan yang difokus dalam tiga bentuk, yaitu: Strata pendidikan yang makin meningkat, mutu pendidikan berbagai strata yang makin tinggi, dan relevansi program pendidikan dengan bidang-bidang pembangunan (Sondang P. Siagian, 1998: 210). Sederhananya bahwa fungsi utama perencanaan ketenagaan, ialah untuk:

102

Sagir M. Amin, Perencanaan Ketenagaan…

1) Menengahi penggunaan sumber daya manusia lebih efisien. 2) Pegawai menjadi lebih berkembang dan merasa puas. 3) Pegawai lebih mempunyai kesempatan yang sama dalam perencanaan pengembangan (Soebagio Atmodiwirio, 2001: 209). METODE-METODE PERENCANAAN Augus W. Smith dalam Nanang Fattah (2001) menawarkan metode-metode perencanaan yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan sebagai berikut: 1. Metode analisis siklus kehidupan (life-cycle analysis) Metode ini digunakan terutama untuk: mengalokasikan sumbersumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi, proyek, program atau aktivitas. Penggunaannya di dunia pendidikan terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber (utamanya sumber daya manusia) dengan melihat berbagai kecenderungan yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program. 2. Metode value added analysis (analisis nilai tambah) Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan demikian, kita mendapatkan gambaran singkat tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya (Nanang Fattah, 2001: 52-53), utamanya dari aspek pemetaan SDM. Jenis-jenis Perencanaan Ketenagaan Pendidikan 1. Menurut besarannya (Magnitude): a. Perencanaan Makro Perencanaan makro berusaha menjawab pertanyaan seperti: 1) Lembaga pendidikan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujan. 2) Bagaimana seharusnya organisasi pendidikan diatur, sehingga dapat menunjang tercapainyan tujuan. 3) Program-program apakah yang perlu diadakan untuk menunjang tercapainya tujuan. 4) Sumber-sumber apakah yang dapat dipakai untuk menunjang seluruh program. 5) Apakah kriteria keberhasilan usaha pendidikan (Nanang Fattah, 2001: 54), yang secara mutlak dilihat dari sisi kebutuhan personil yang tepat.

103

Jurnal Hunafa Vol. 4, No.2, Juni 2007: 99-108

Untuk melaksanakan fungsi perencanaan makro, strategi ketenagaan pendidikan hendaknya didukung oleh: 1) Peranan utama pemerintah dalam pengambilan keputusan dan menciptakan mekanisme kerja yang efektif. 2) Sumber-sumber pembiayaan harus dimobilisasikan dari sektor yang ada. 3) Prioritas harus disusun, baik yang berkenaan dengan bentuk, tingkat dan jenis pendidikan. 4) Alokasi biaya harus disediakan menurut prioritas yang telah ditetapkan. 5) Penilaian yang berkesinambungan harus selalu dilaksanakan dan program direvisi berdasarkan penilaian. 6) Pelaksana pendidikan mendapat latihan sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan (Nanang Fattah, 2001: 54-55). b. Perencanaan Meso Dalam perencanaan ini, perencanaan dari tingkat makro, lebih dioperasionalkan sesuai dengan departemen atau unit-unit (intermediate unit) (Nanang Fattah, 2001: 55), yang membutuhkan SDM. c. Perencanaan Mikro Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kekhususan-kekhususan lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. Contohnya, rencana kegiatan belajar mengajar (Nanang Fattah, 2001: 55), sehingga misalnya berapa dan dari jurusan mana saja guru yang dibutuhkan, dapat ditentukan. 2. Menurut Tingkatannya: a. Perencanaan Strategis (Renstra) Perencanaan strategik disebut juga perencanaan jangka panjang. Strategi itu menurut R.G. Murdick J.E. Ross (1983) diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan. Bentuk konfigurasi terungkap berdasarkan (1) ruang lingkup (di dunia pendidikan meliputi hasil-hasil, pemakai, pasaran, kualitas, dan karakteristik hasil-hasil pendidikan yang ditentukan), (2) hasil peresaingan (mutu produktivitas, pengelolaan yang spesifik, dan kapasitas merespons perubahan), (3) target (spesifikasi target-target

104

Sagir M. Amin, Perencanaan Ketenagaan…

kuantitatif, probabilitas dan investasi beserta perkiraan resiko atau faktor penunjang pendidikan), (4) penataan sumber-sumber pendidikan (alokasi pengembangan sumber daya kependidikan, faktor geografik dan kecenderungan perubahan yang berkenaan dengan sistem nilai). b. Perencanaan koordinatif (manajerial) Perencanaan ini ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini seharusnya sudah terperinci dan menggunakan data statistik. Namun sering juga menggunakan pertimbangan akal sehat, mencakup seluruh aspek operasi suatu sistem di atas ketaatan pada kebijakan-kebijakan pada tingkat perencanaan strategik. c. Perencanaan operasional Pada tingakatan ini, perencanaan memusatkan perhatian terhadap yang akan dikerjakan di lapangan dari suatu rencana strategis. Bersifat spesifik dan berfungsi untuk memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana suatu program atau proyek khusus dilaksanakan menurut aturan, prosedur, dan ketentuan lain yang ditetapkan (Nanang Fattah, 2001: 55-59). LANGKAH-LANGKAH PEREKRUTAN PENGEMBANGAN KETENAGAAN

DAN

1) 2) 3) 4)

Perkiraan kebutuhan tenaga. Penarikan (recruitment). Seleksi (selection). Penempatan, orientasi, dan induksi karyawan (mengubah perilaku karyawan baru agar dapat menyesuaikan diri) (Malayu S.P. Hasibuan, 2002: 38,64). Menurut versi Soekidjo Notoatmodjo: 1) Iventarisasi persediaan sumber daya manusia (menelaah SDM yang ada dari sisi jumlah, kemampuan, keterampilan, dan potensi pengembangannya). 2) Perkiraan kebutuhan dan penawaran SDM ke depan. 3) Penyusunan rencana SDM dari sisi kebutuhan dan penawaran, melalui rekruitmen, seleksi, pelatihan, penempatan, pemindahan, promosi, dan pengembangan. 4) Monitoring dan evaluasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 24). Yang juga penting direlefansikan adalah keseimbangan perencanaan SDM antara laki-laki dan perempuan, guna menjawab akumulasi konsepsi gender yang menuntut keseimbangan peran kedua

105

Jurnal Hunafa Vol. 4, No.2, Juni 2007: 99-108

bela pihak dari urusan kerumahtanggaan hingga ke peran eksternal yang lebih luas. John Naisbitt menyebutnya dalam wacana "Dari Dominasi Kaum Pria Munculnya Kaum Wanita" (John Naisbitt, 1997: 236). Belakangan parpol-parpol di Indonesia dikritik, karena rata-rata tidak memenuhi kuwota 30 % mencalonkan perempuan di legislatif. Di Indonesia kaum perempuan masih tertindas. Dengan manajemen SDM yang berkeseimbangan di dunia pendidikan, sebagian dari upaya menjawab kesenjangan ini. Dari perencanaan ketenagaan itu, penganggaran telah menjadi perhatian serius, kunci pendukung bagi negara-negara yang terbukti maju karena mengutamakan pendidikan sebagai asset utama pemberdayaan bangsanya, sehingga misalnya setidaknya menempatkan anggaran pendidikan di urutan kedua stelah tunjangan sosial sebagaimana yang dilakukan di negara Kuba. Sekedar gambaran, di Kuba pendapatan negara sbesar US$ 16,5 miliar, hampir 12 % diperuntukan tunjangan sosial. Alhasil, sekolah gratis dari SD., hingga Universitas (Fidel Castro Ruz, 2002: 195). Makin besar anggaran tentunya semakin membuka peluang mengembangkan unit/bagian-bagian kerja yang terkait langsung dengan pemenuhan ketenagaan. Seluruh konsep perencanaan ketenagaan di atas di kedepankan, karena dalam Islam tidak terdapat system atau konsep menajemen pendidikan yang baku, melainkan hanya terdapat nilai-nilai moral dan etik yang seharusnya mewarnai sistem atau manajemen pendidikan. Berbagai komponen yang terdapat dalam suatu sistem pendidikan, seperti dasar pendidikan, tujuan, kurikulum, metode, pola, hubungan guru murid dan lain sebagainya harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika ajaran Islam. Hal inilah yang selanjutnya menjadi ciri khas yang membedakan antara pendidikan yang islami dengan pendidikan yang tidak islami (Abuddin Nata, 2003: 182), dalam merencanakan pengembangan dan memposisikan sumber daya manusia. PENUTUP Sebagai kesimpulan dari artikel ini, dapat dikemukakan: 1. Perencanaan ketenagaan yang sistematis menurut konsep/nilai etik keislaman merupakan langkah mendasar dalam meletakkan dan menjawab seluruh komitmen pembangunan dan pengembangan menuju tercapainya visi – misi ideal individu, kelompok, dan lembaga pendidkan yang memperkuat basis keimanan, ketakwaan, dan keilmuan (IMTAK dan IPTEK). 2. Perencanaan ketenagaan pendidikan yang ideal islami, ialah perencanaan yang dilakukan berdasarkan kematangan pemahaman

106

Sagir M. Amin, Perencanaan Ketenagaan…

atas berbagai konteks, baik sebagai latar maupun sebagai realitas kekinian serta berbagai kecenderungan atau kemungkinan kondisi masa datang yang diperhitungkan melalui ragam perspektif. Dalam konteks ini, perencanaan ketenagaan pendidikan merupakan prediksi mutaakhir untuk menata kinerja yang lebih dapat merealisasikan program-program pengembangan sumber daya manusia, guna menjawab tuntutan pencerdasan bangsa menjadi lebih amanah dan bertanggung jawab. 3. Perencanaan ketenagaan pendidikan menjadi berdasar manajemen pendidikan Islam, juga ditujukan agar terbukti program-program kerja mampu dikerjakan, sehingga masalah-masalah yang dihadapi utamanya oleh lembaga pendidikan dapat terjawab, agar kinerja pendidikan dapat menjadi solusi terbaik memposisikan masyarakat, bangsa dan negara yang kuat. 4. Untuk mencapai fungsi-fungsi perencanaan ketenagaan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etik islami, hendaknya memenuhi logika perencanaan yang dinamis, agar terekrut SDM yang akomodatif, progresif, rekonstruktif, inofatif, transformatif, serta memenuhi tuntutan relevansi, yang setidaknya berada dalam paradigma: model, metode, jenis, berbagai teknik perencanaan, dan sistem penganggaran seperti telah diuraikan. Dalam konteks ini, negara harus lebih adil dan bertanggung jawab atas keselamatan generasi melalui pendidikan akhlak. 5. Agar mencapai tujuan perencanaan ketenagaan yang berdaya dan berhasilguna, pada akhirnya ditentukan oleh sistim pendanaan, seleksi, penempatan, pembinaan, pengembangan yang benar-benar terhindar dari unsur-unsur atau cara-cara destruktif yang merugikan dan mengorbankan profesionalitas ketenagaan. Oleh karena itu, harus senantiasa ada upaya meningkatkan kualitas dalam memperoleh sumber daya ketenagaan yang selaras dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. DAFTAR PUSTAKA Andi Makkulau. 2004. Analisis Kebijakan Publik dan Perencanaan Pendidikan (Bahan Kuliah Pascasarjana). Makassar: UNM. Atmodiwirio, Soebagio. 2001. Manajemen Pendidikan Indonesia. Cet. II. Jakarta: PT Ardadizya. Fattah, Nanang. 2001. Landasan Manajemen Pendidikan. Cet. V. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

107

Jurnal Hunafa Vol. 4, No.2, Juni 2007: 99-108

Fidel Castro Ruz. 2002. Referensi: Pembiayaan Pembangunan. Pada Wacana (Jurnal Ilmu Sosial Transformatif), Edisi 12, tahun III, 2002. Yogyakarta: Insist (Institute for Social Transformation). Hasibuan, Malayu S.P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cet. V. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Cet. III. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Naisbitt, John. 1995. Megatrends Asia (The Eight Asian Megatrends that are Changing the World), Alih Bahasa: Danan Priyatmoko dan Wandi S. Brata, dengan judul "Megatrends Asia (Delapan Megatrend Asia yang Mengubah Dunia" 1997. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka...