Makalah Politik Hukum Dalam Bidang Kebebasan PERS PDF

Preview

Summary

POLITIK HUKUM DALAM BIDANG KEBEBASAN PERSMAKALAHDisusun untuk memenuhi tugas pembelajaran Politik Hukum Pada Prodi S2 Ilmu Hukum, Universitas Tadulako Tahun 2020OLEH KELOMPOK 1:ANDI MUH. ABI FACHRI DFIQRIAWAN ARNOL H. SUNU DHERDI DPRODI S2 ILMU HUKUM UNIVERSITAS TADULAKOSULAWESI TENGAHPALU2020KATA P...

Description

POLITIK HUKUM DALAM BIDANG KEBEBASAN PERS

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi tugas pembelajaran Politik Hukum Pada Prodi S2 Ilmu Hukum, Universitas Tadulako Tahun 2020

OLEH KELOMPOK 1:

ANDI MUH. ABI FACHRI

D10220083

FIQRIAWAN ARNOL H. SUNU

D10220092

HERDI

D10220092

PRODI S2 ILMU HUKUM UNIVERSITAS TADULAKO SULAWESI TENGAH PALU 2020 KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Anugerah-NYA sehingga dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “POLITIK HUKUM DALAM BIDANG KEBEBASAN PERS ”. Pada penyusunan makalah ini, penulis memberikan penghargaan kepada teman-teman kelompok 6 yang sudah begitu banyak memberikan bantuan baik doa maupun materi. Tidak lupa, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Dosen Pengampuh Mata Kuliah Politik Hukum Dengan Hormat Bapak Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis mengharapkan keikhlasan dan kerendahan hati pembaca agar sekiranya memberikan kritik dan saran ynag bersifat konstruktif. Semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Palu, 29 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………...

ii

DAFTAR ISI………………………………………………………………..

iii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………...

1

A. Latar Belakang……………………………………………………….

1

B. Rumusan Masalah……………………………………………………

3

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………….

4

A. Sejarah Pers Indonesia...........................................................................

5

B. Makna Kebebasan Pers..........................................................................

6

C. RUU Omnibus Law dan Kebebasan Pers..............................................

8

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………..

10

A. Kesimpulan…………………………………………………………..

.10

B. Saran…………………………………………………………………

12

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….

13

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan pers juga berperan dalam mewujudkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Dalam pemgelolaan pers, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu lewat kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan dituntut harus menulis berita dengan jujur dan tanpa ada rekayasa, obyektif dan didukung dengan fakta yang kuat. Dengan demikian diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi yang diberitakan. Media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyebarkan berbagai informasi ditengah masyarakat. Berita yang dipublikasikan lewat media massa ,baik yang positif maupun yang negatif akan begitu cepat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga dapat mempengaruhi cara pikir masyarakat. Manakala informasi yang diberikan itu jujur dan obyektif maka akan sangat positif hasilnya bagi masyarakat, sebaliknya manakala informasi yang

diberikan itu bohong dan subjektif, maka akan berakibat negatif bahkan dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Pers yang merdeka dalam mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19. Pasal itu berbunyi: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Di dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan mengenai fungsi pers yaitu sebagai media pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Di samping itu, pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai kontrol sosial sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Kontrol sosial dimaksudkan agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih baik. Lahirnya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers merupakan tonggak sejarah di mana pers kembali mendapatkan kemerdekaannya setelah dibelenggu selama pemerintahan Orde Baru. Dalam UU Pers yang baru tersebut, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak bisa dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (pasal 4).

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah sejarah pers di Indonesia? 2. Bagaimana makna dari kebebasan pers yang sebenarnya? 3. Bagaimanakah kaitan antara RUU Omnibus Law dengan Kebebasan Pers?

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sejarah pers di Indonesia

Pers Indonesia dimulai Sejak dibentuknya Kantor berita ANTARA didirikan tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia, yang mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kantor berita Antara didirikan oleh Soemanang saat usia 29 tahun, A.M. Sipahoentar saat usia 23 tahun, Adam Malik saat berusia 20 tahun dan Pandu Kartawiguna Adam Malik pada usia 21 tahun diminta untuk mengambil alih sebagai pimpinan ANTARA, dikemudian hari Ia menjadi orang penting dalam memberitakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Karena kredibilitasnya, Adam Malik setelah menduduki jabatan semula sebagai ketua Kantor berita Antara, ia diangkat sebagai Menteri Perdagangan, Duta Besar, Menteri Utama Bidang Politik, Menteri Luar Negeri, Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Ketua DPR/MPR dan Wakil Presiden.

Mulai dari situ munculah berbagai media massa di Indonesia.yang awalnya hanya untuk kepentingan pemerintahan, namun lambat laun mulai merambah aspek ekonomi, pendidikan dll.

B. Makna dari Kebebasan Pers Kebebasan pers adalah merupakan satu wujud daripada kebebasan rakyat, yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan ataupun hal-hal yang dapat merusak kebebasan itu sendiri. Salah satu intervensi yang dapat merusak kebebasan itu sendiri adalah arogansi wartawan atau pers itu sendiri. Hal itu tidak akan memperkuat, tapi malah mengurangi atau merusak kebebasan pers itu sendiri bahkan masyarakat akan antipasti terhadap pers mulai mengutakan kepentingan wartawan daripada kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi. Tetapi bagaimanapun kebebasan pers merupakan hak yang diberikan oleh Negara bagi rakyatnya. Sesuatu yang disampaikan atau telah diberikan oleh Negara dan hal itu menyangkut kebebasan atau hak, maka hal tersebut tidak dapat diambil atau di cabut kembali. Jika dicabut justru akan menjadi boomerang bagi Negara, niscaya akan terjadi keributan, dan demonstrasi yang lebih parah. Kebebasan pers sesungguhnya bukanlah kebebasan mutlak, sehingga setiap insan pers boleh melakukan apa saja. Tetapi kebebasan itu

mempertimbangkan perasaan dan hormat menghormati antar umat beragama, etnis dan budaya tertentu. Dimanapun kebebasan pers maupun ekspresi tetap harus mengikuti rambu-rambu agama, budaya dan Negara pada wilayah serta komunitas yang bersangkutan. Tanpa ada rambu-rambu semacam itu kebebasan menjadi anarki dan berujung pada kekacauan. Hak dan kebebasan pers itu eseneinya tidak absolute dan tidak terbatas. ”Dalam Deklarasi HAM (Hak Asasi Manusia) tahun 1948 pasal 29 dan UU Negara kita (UUD 1945) pasal 28, pembuatan terhadap hak dan kebebasan tercantum jelas. ”Intinya, kebebasan berekspresi termasuk kebebasan pers itu mempunyai batasan-batasan tertentu. Mengingat dengan batasan-batasan setiap orang sudah harus tertanam sikap saling menghormati antar umat beragama, suku, ras, dan bangsa. Agar dapat menyampaikan berita secara benar, valid dan akurat Seorang jurnalis harus berani menelusuri ke berbagai sumber berita hingga dihasilkan informasi yang bisa dipercaya. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar dan pemirsa mendapat berita yang salah. Kesalahan akibat kesesatan informasi tentu bisa berakibat buruk baik bagi media massa sendiri maupun masyarakat umum. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi diperlukan penelitian secara seksama oleh kalangan pers, Terutama wartawan atau lebih dikenal dengan istilah “investigasi reporting”.

Dengan

keberanian

pers

tidak

hanya

sekedar

menghentikan

penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya. Cara pers menyampaikan kritik-konstruktif bisa bermacam-macam bentuknya. Kadang ia menulis dalam bentuktajuk rencana, komentar, ulasan kritik dan kadang juga dalam bentuk pembeberan penyimpangan dalam bentuk laporan atau penulisan berita. Tanggal 3 Mei diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Dunia, atau World Press Freedom Day (WPFD). Proklamasi peringatan ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993. Lahirnya hari kebebasan pers diawali oleh Deklarasi Windhoek pada tahun 1991, dimana sejumlah jurnalis dari Afrika membuat pernyataan mengenai kebebasan pers pada saat konferensi UNESCO di kota Windhoek, Namibia. Deklarasi ini menekankan gagasan bahwa kebebasan pers seharusnya mengatasnamakan pluralisme dan independensi media massa. Deklarasi ini merupakan respon terhadap permasalahan media cetak di Afrika yang banyak menghadapi intimidasi, sensor, hingga pemenjaraan jurnalis. PBB mengadopsi tanggal dan deklarasi Windhoek sebagai Hari Kebebasan Pers Dunia. Selama hampir dua puluh tahun, Hari kebebasan pers dunia terus mengingatkan kita bahwa kebebasan media adalah bagian dari hak-hak fundamental manusia yang harus diperjuangkan. Di Indonesia, kebebasan media masih menjadi perdebatan. Media baru dan teknologi telah mendukung terciptanya ruang publik ‘baru’ dimana

masyarakat dapat lebih bebas berekspresi. Meskipun begitu, kebebasan media masih sangat rapuh, dan belum ada pada jangkauan semua orang. Di satu sisi, situasi saat ini sangat memungkinkan bagi meningkatnya kebebasan media dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai akses terhadap teknologi komunikasi. Pemberangusan terhadap media mungkin sudah tidak lagi terjadi, namun masih banyak kasus-kasus kekerasan yang menimpa pekerja media. C. RUU Omnibus Law dengan Kebebasan Pers RUU Omnibus Law soal cipta kerja masih menjadi kontrversi, yang menjadi perdebatan, kemunculan pasal-pasal yang merevisi undang-undang pers dan terbuka peluang untuk intervensi negara dalam kehidupan pers. Draf yang memuat 1.244 diataranya ada dua Pasal yakni Pasal 11 dan Pasal 18. Revisi dalam omnibus law RUU Cipta Kerja pada Pasal 11 berbunyi: "Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal". Kemudian, Pasal 18 menyebutkan pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Adapun revisi ayat 1 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi

pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar". Kemudian ayat 2: "bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar”. Lalu ayat 3 yang berbunyi: "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif". Terakhir ayat 4 yang berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah". Sanksi administratif inilah yang bisa menggangu kemerdekaan pers itu sendiri, dan di dalam RUU Omnibus Law soal cipta kerja bukan hanya masalah pers saja yang menjadi kontroversi tetapi juga membahas tentang undang-undang bisa diganti atau direvisi dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden bisa merevisi perda atau pergub. RUU Omnibus Law soal cipta kerja dinilai masih membingungkan terkait hubungan antara ancaman pidana denda dengan pencipta lapangan kerja itu sendiri.

BAB III 1.

KESIMPULAN Kebebasan pers merupakan satu wujud daripada kebebasan rakyat yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan ataupun hal-hal yang dapat merusak kebebasan itu sendiri. Salah satu intervensi yang dapat merusak kebebasan itu sendiri adalah arogansi wartawan atau per situ sendiri. Hal itu tidak akan memperkuat ,tapi malah mengurangi atau merusak kebebasan pers itu sendiri bahkan masyarakat akanantipasti terhadap pers mulai mengutakan kepentingan wartawan daripada kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal ini juga memberikan peran besar bagi media massa, selaku wadah bagi pers untuk menyampaikan informasi. Media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyebarkan berbagai informasi ditengah masyarakat. Berita yang dipublikasikan lewat media massa, baik yang positif maupun yang negatif akan begitu cepat diketahuioleh masyarakat luas, sehingga dapat mempengaruhi cara pikir masyarakat. Manakala informasi yang diberikan itu jujur dan obyektif maka akan sangat positif hasilnya bagi masyarakat sebaliknya manakala informasi yang diberikan itu bohong dan

subjektif, maka akan berakibat negatife bahkan dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

2.

SARAN Pemerintah atau pihak terkait dalam pembuatan undang-undang harus lebih teliti dalam pembuatan pasal agar terciptanya pasal tersebut erat kaitannya antara pers dengan cipta lapangan kerja berdasarkan pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA 1. Peraturan Perundang-undangan  UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.  Pasal 28 UUD 1945  Pasal 19 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa 2.

Buku 

Daulay Hamdan , Wartawan dan Kebebasan Pers, Yayasan Fokus , Yogyakarta , 2012



Syamsul Asep M. Romli , Jurnalistik Praktis , Remaja Rosdakarya , Bandung , 2006

3.

Internet  Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Pers_Indonesia#Sejarah_Pers_Indonesia  Kompasiana https://www.kompasiana.com/kebebasan-pers  Nasional Kompas

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/20593291/omnibuslaw-ruu-cipta-kerja-seret-dua-pasal-tentang-pers?page=all...