Makalah-tentang-pancasila-sebagai-paradigma-dalam-kehidupan-masyarakat-berbangsa-dan-bernegara-13 PDF

Preview

Summary

MAKALAH KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA OLEH : Nama : ARIF HAKIM NIM : 6661101788 ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2010-2011 1 KATA PENGANTAR Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami mas...

Description

MAKALAH KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

OLEH : Nama

: ARIF HAKIM

NIM

: 6661101788

ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2010-2011 1

KATA PENGANTAR Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa saya ucapkan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin...

Cilegon, 16 Desember 2010

Penyusun

2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………… i DAFTAR ISI …………………………………………………………...… ii PENDAHULUAN ……………………………………………………...… 1 A. Latar Belakang Masalah ..………………………………..……..…..… 1 B. Tujuan Penulisan .………………………………………………….…. 2 C. Metode Penulisan .……………………………………………...…..… 2 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA A. Pengertian Paradigma ........................................................................... B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan ........................................ C. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi …………………………….. 1. Gerakan Reformasi ………………………………………….…….. 2. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum …………………. 3. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik ………………….. 4. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi ………………..

3 4-11 12 13-15 16-18 19-23 24-25

KESIMPULAN DAN SARAN ………………………..………………... 26 KATA PENUTUP ………………………………………………………. iii DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………… iv

3

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi di sahkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 dan tercantum dalam pembukuan UUD 1945, di undangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai denan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideologi Negara pancasila. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi pancasila yaitu sebgai dasar negara republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan sidang istimewa MPR tahun 1998 No.XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan pancasila sebagai satu-satunya asas bagi orsospol di Indonesia. Dampak yang cukup serius atas manipulasi pancasila oleh para penguasa pada masa lampau,dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa pancasila merupakan label politik Orde Baru. Bukti yang secara objektif dapat disaksikan adalah terhadap hasil reformasi yang telah berjalan selama ini, belum menampakan hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat, nasionalisme bangsa rapuh, sehingga martabat bangsa Indonesia dipandang rendah di masyarakat internasional. Berdasarkan alas an dan kenyataan objektif tersebut diatas maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara untuk mengembangkan serta mengkaji pancasila sebagai suatu hasil karya besar bangsa kota yang setingkat dengan paham atau isme-isme besar dunia dewasa ini seperti liberalism, sosialisme, komunisme. Oleh karena itu kiranya merupakan tugas berat kalangan intelektual untuk mengembalikan persepsi rakyat yang keliru tersebut kearah cita-cita bersama bagi bangsa Indonesia dalam hidup bernegara.

4

B. Tujuan Penulisan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan dan diharapkan bermanfaat bagi kita semua.

C. Metode Penulisan Penulisan menggunakan metode observasi dan kepustakaan. Cara-cara lain yang dapat dipergunakan penulis adalah study pustaka dalam metode ini penulis membaca buku yang berkaitan dengan penulisan makalah.

5

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pegertian Paradigma Istilah “paradigma” pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul“The Structure Of Scientific Revolution”, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam ilmu-ilmu social manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik, maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari obyek ilmu pengetahuanya itu manusia. Oleh karena itu kalangan ilmuan social kembali mengkaji paradigm ilmu tersebut yaitu manusia. Berdasarkan hakikatnya manusia dalam kenyataan objektivnya bersifat ganda bahkan multidimensi. Atas dasar kajian paradigma ilmu pengetahuan social tersebut kemudian dikembangkanlah metode baru berdasarkan hakikatnya dan sifat paradigma ilmu tersebut yaiyu manusia, yaitu metode kualatif. Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain misalnya politik, hokum, ekonomi, budaya dan bidang lainnya. Dalam masalah yang popular istilah paradigma berkembang menjadi terminology yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar,sumber asas serta tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dari suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan & pendidikan.

6

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martbatnya. Tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ”hal ini merupakan tujuan Negara Hokum formal, adapun rumusan“Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan Kehidupan bangsa ”hal ini merupakan tujuan Negara hokum material, yang secara Keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah “ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Secara filosofi hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur hakikat manusia“monopluralis”meliputi susunan kodrat manusia, terdiri rokhani(jiwa) dan jasmani(raga), sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan makhluk social serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Oleh karena itu pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan pada paradigm hakikat manusia “monopluralis”. Kemudian pada gilirannya dijabarkan dalm berbagai bidang pembangunan antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Hankam Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama

7

1. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani (jiwa) manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral (etika). Tujuan yang esensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptek pada hakekatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Dalam masalah ini pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan Iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan Iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila yang sila-silanya merupakan seatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi system etika dalm pengembangan Iptek. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. 2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek harus bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. 3. Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalia dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan Iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. 4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam ermusyawaratan/perwakilan mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkandengan penemuan ilmuwan lainnya.

8

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengkomplementasikan pengembangan Iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya. Kesimpulanya bahwa pada hakikatnya sila-sila pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka piker serta basis moralitas bagi pengambanan IPTEK.

2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM Pembangunan pada hakikatnya merupakn satu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirinci dalam berbagai macam bidang antara lain POLEKSOSBUD HANKAM. Dalam bidang kenegaraan penjabaran pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci dalm bidang operasional serta target pencapaiannya. Hakikat manusia adalah “monopluralis” artinya meliputi berbagai unsur yaitu rokhani-jasmani, individu-mahluk social serta sebagai pribadi-mahluk tuhan yang maha esa. Hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan POLEKSOSBUDHANKAM. Pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi seluruh unsure hakikat manusia monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia.

9

3. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu-mahluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Selain sistem politik negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Drs. Moh. Hatta, menyatakan bahwa “negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini menurutnya agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu dalm politik negara termasuk para elit politik dan para penyelenggara negara untuk memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat leluhur Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urut-urutan sistematis, bahwa dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan (sila IV), adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut moral ketuhanan (sila I), moral kemanusiaan (sila II) dan moral persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (sila III). Adapun aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (sila V). Dapat disimpulkan bahwa pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila pancasila sehingga, praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah, memprovokasi menghasut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri.

10

4. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Dalam dunia ilmu ekonomi boleh dikatakn jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikirann pengembangan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas, dan akhirnya yang kuatlah yang menang. Hal ini sebagai implikasi dari perkembangan ilmu ekonomi pada akhir abad ke-18 menumbuhka ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan objektif inilah maka di eropa pada awal abad ke-19 munculah pemikiran sebagai reaksi atas perkembangan ekonomi tersebut yaitu sosiolisme komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu kiranya menjadi sangat penting bahkan mendesak untuk dikembangkan system ekonomi yang mendasarkan pada moralitas humanistik, ekonomi yang berkemanusiaan. Atas dasar kenyataan tersebut maka mubyarto kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Perkembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Maka system ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan degan nilai-nilai moral kemnusiaan(mubyarto 1999). Hal ini didasarkan pada pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia lebih menjadi sejahtera.

11

5. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Budaya Dalam pembangunan pengembangan aspek social budaya hendaknya didasarkan atas system nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi disegala bidang dewasa ini. Oleh karena itu dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Terdapat rumusan dalam sila kedua yaitu ”Kemanusiaan yang adil dan beradab“. Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila sebagai kerangka kesadaran yang dapat mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterikatan struktur, dan transendentalisasi. yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual. Dengan demikian maka proses humanisasi universal akan dehumanisasi serta aktualisasi nilai hanya demi kepentingan kelompok social tertentu sehingga menciptakan system social budaya yang beradab.

12

6. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Hankam Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga Negara maka diperlukan peraturan perundangundangan Negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu Negara bertujuan melindungi segenap wilayah Negara dan bangsanya. Oleh karena pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan keamanan Negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok Negara. Demikian pula pertahanan dam keamanan Negara bukanlah hanya untuk sekelompok warga ataupun kelompok politik tertentu, sehingga berakibat Negara menjadi totaliter dan otoriter. Oleh karena itu Pertahanan dan Keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertahanan dan Keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai warga negara. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan Hankam diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu Negara yang berdasarkan kekuasaan.

13

7. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama Pada reformasi dewasa ini dibeberapa wilayah Negara Indonesia terjadi konflik social yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersuber pada masalah agama. Hal ini menunjukan kemunduran bangsa Indonesia kearah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu merupakan salah satu tugas berat bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian., saling menghargai, saling menghormati dan saling mencintai sebagai sesame umat manusia yang beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Dalam pengertian ini maka negara menegaskan dalam pokok pikiran ke IV bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa “, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. ini berarti bahwa kehidupan dalam negara mendasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan. Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini menunjukan bahwa dalam Negara Indonesia memberikan kebebesan atas kehidupan beragama atau dengan lain perkataan menjamin atas demokrasi di bidang agama. Oleh karena itu kehidupan beragama dalam Negara Indonesia dewasa ini harus dikembangkan kearah terciptnya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

14

C. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ketika gelombang gerakan reformasi melanda Indonesia maka seluruh aturan main dalam wacana politik mengalami keruntuhan terutama praktekpraktek elit politik yang dihinggapi penyakit KKN. Bangsa Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera. Dalam kenyataannya gerakan reformasi ini harus dibayar mahal oleh bangsa Indonesia yaitu dampak social, politk, ekonomi, terutama kemanusiaan. Para elit politik memanfatkan gelombang reformasi ini demi meraih kekuasaan, sehingga tidak mengherankan jikalau banyak terjadi pembenturan kepentingan politik. Namun demikian dibalik berbagai macam keterpurukan bangsa Indonesia tersebut masih tersisa satu keyakinan akan nilai yang dimilikinya yaitu nilai-nilai yang berakar dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri yaitu nilai-nilai pancasila. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan Negara dalam suatu system Negara dibawah nilai-nilai pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan Negara Indonesia. Secara historis telah kita pahami bersama bahwa para pendiri Negara telah mennetukan suatu asas, sumber nilai dan sumber norma yang fundamental dari Negara Indonesia yaitu pancasila, yang bersumber dari apa yan...