MATERI BPD LENGKAP PDF

Preview

Summary

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MALANG 2012 Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa SUB MATA LATIHAN 1.1. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MALA...

Description

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MALANG 2012

Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa

SUB MATA LATIHAN 1.1. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BALAI BESAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MALANG 2012

1

Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa

Lembar Bacaan

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG DESA I.

PENDAHULUAN 1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002: 66). 2. Ketentuan konstitusional di atas menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Negara Kesatuan menetapkan pilihan pada kebijakan desentralisasi, karena pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan etntang kebijakan desentralisasi saat ini ditetapkan di dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang satuan wilayah administrasi pemerintahan di daerah, yakni daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota (ketentuan Pasal, selanjutnya daerah kabupaten dan daerah kota dibagi atas kecamatan (ketentuan Pasal 126), selanjutnya kecamatan dibagi atas kelurahan (ketentuan Pasal 127) dan Desa (ketentun Pasal 200). (Departemen Dalam Negeri, 2004). 4. Berdasarkan konstruksi pembagian satuan wilayah administrasi pemerintahan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional turut ditentukan oleh efetivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Oleh karena itu, mengingat strategisnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka di dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur ketentuan mengenai penyelengaraan pemerintahan desa, yang ditindaklanjuti pengaturannya di

2

Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta kebijakankebijakan turunannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. 6. Untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang hakikat penyelenggaraan pemerintahan desa, maka diperlukan pemahaman tentang kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintahan desa sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan secara nasional, agar memiliki ketepatan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah tentang pemerintahan desa. 7. Dalam materi ini, akan diuraikan hal-hal pokok tentang: (a) Pokok-Pokok kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (b) Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintahan desa; dan (c) kebijakan pemerintah tentang pemerintahan desa. Disamping itu untuk mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia untuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai konsepsi ketahanan nasional.

II.

KETAHANAN NASIONAL Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, landasan nasional yaitu Wawasan Nusantara. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional perlu keuletan dan ketangguhan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi lawan baik langsung dari dalam negeri maupun dari luar negeri berupa tantangan, ancaman, hambatan, gangguan yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup dan perjuangan dalam mengejar tujuan hidup. Oleh karena itu, tujuan Negara Indonesia : 1) memajukan kesejahteraan umum; 2) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 3) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam ruang lingkup Negara Republik Indonesia. Dengan

demikian

bangsa

Indonesia

harus

tetap

membangun

dalam

menyelenggarakan kehidupan Nasional (politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan) dengan mengutamakan persatuan, keutuhan dan kesatuan bangsa dan wilayah, sehingga pentingnya perekat Wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang Bangsa Indonesia tentang jati dirinya, lingkungannya dalam eksistensinya yang serba berkembang baik regional, nasional dan global. Pentingnya asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia yaitu tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara yang terdiri dari : 1) asas kesejahteraan dan 3

Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa keamanan; 2) asas komprehensif integral; 3) asas mawas kedalam dan keluar; dan 4) asas kekeluargaan. Oleh karena itu, visi pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat yang mempunyai empat pilar negara meliputi : 1) Pancasila; 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 3) Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia; dan 4) Bhinneka Tunggal Ika.

III.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DERAH A. Telaahan Konseptual tentang Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1. Menurut beberapa teori modern, bentuk-bentuk negara modern yang terpenting dewasa ini adalah Negara Serikat atau Federasi dan Negara Kesatuan atau Unitarisme. Negara Kesatuan dapat dibedakan ke dalam bentuk: (a) negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam Negara itu langsung ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya; dan (b) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada Daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan Daerah Otonom. (Kansil, 1976). 2. Dengan demikian, penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di dalam sebuah Negara Kesatuan, senantiasa berada dalam dua pilihan kebijakan antara “sentralisasi” atau “desentralisasi”. Bila ditetapkan pilihan pada desentralisasi, maka kewenangan pemerintahan harus diserahkan kepada daerah otonom, sehingga setiap daerah otonom memiliki kewenangan otonomi yang disebut otonomi daerah (Lipson, 1981). 3. Beberapa

pakar

mengemukakan

alasan

pentingnya

pelaksanaan

asas

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut The Liang Gie (1968), alasan dianutnya asas desentralisasi adalah: a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani; b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi; c. Dari

sudut

teknik

organisatoris

pemerintahan,

alasan

mengadakan

desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, 4

Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa pengurusannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan hal-hal yang tepat di tangan Pusat, diurus oleh Pemerintah Pusat; d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarah; e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan, karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. 4. Sedangkan Cheema dan Rondinelli (1983) mengemukakan sembilan alasan dianutnya desentralisasi, yakni: a. Kebijakan desentralisasi akan mempermudah artikulasi dan implementasi kebijakan pembangunan atas dasar pemerataan dengan meningkatnya kemampuan

administratif

unit-unit

kerja

daerah.

Hal

ini

dapat

pula

meningkatkan kemampuan pejabat dan pimpinan politik dalam rangka mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan setempat dengan penentuan prioritas pembangunan yang tepat. b. Desentralisasi dapat mengurangi dan menyederhanakan prosedur birokrasi yang rumit dan berliku-liku. c. Desentralisasi dapat pula meningkatkan persatuan nasional dan memperteguh legitimasi pemerintahan, karena desentralisasi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal masalah yang dihadapi dan menyalurkan permasalahan itu kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang relevan. d. Koordinasi

yang

lebih

efektif

dapat

pula

dicapai

melalui

Kebijakan

desentralisasi. Bermacam-macam kegiatan yang dilaksanakan oleh aneka ragam organisasi pemerintahan, dapat lebih mudah

diharmoniskan dan

dipadukan. e. Desentralisasi

dapat

pula

dianggap

sebagai

suatu

mekanisme

untuk

meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, karena tugas-tugas rutin akan lebih efektif jika diselenggarakan oleh pejabat daerah. f. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat pula ditingkatkan dengan menempuh

kebijakan

desentralisasi.

Perluasan

partisipasi

masyarakat

dilakukan melalui mekanisme dan saluran tertentu, agar anggota masyarakat dapat

menyalurkan

pandangan

dan

kebutuhan-kebutuhannya

melalui

pengambil keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan. Rasa tanggung

5

Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa jawab

pejabat-pejabat

daerah

akan

meningkat

melalui

mekanisme

desentralisasi ini. g. Desentralisasi

mengandung

kemungkinan

untuk

meningkatkan

dan

memperluas fasilitas dan pelayanan oleh pemerintah dengan mengurangi kontrol oleh kelompok elit lokal terhadap kegiatan pembangunan. Masyarakat yang berkepentingan terhadap fasilitas dan pelayanan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan. h. Dengan

desentralisasi,

pemberian

pelayanan

oleh

pemerintah

kepada

masyarakat yang menyangkut kebutuhan dasar akan lebih efisien, karena biaya pelayanan tersebut dapat ditekan serendah mungkin. Masyarakat secara langsung dapat memberi tanggapan terhadap program-program kesejahteraan yang dilaksanakan pemerintah. i. Desentralisasi dapat mempertinggi fleksibilitas instansi pusat, staf lapangan serta pemimpin lokal dalam rangka penanganan masalah-masalah setempat yang bersifat khusus. Program-program tertentu dapat diujicoba terlebih dahulu, tanpa harus mempertimbangkan seluruh bagian negara, menilai inovasi administratif secara lokal, serta meningkatkan prakarsa pejabat dan pimpinan politik lokal. 5. Selain

beberapa

alasan

pentingnya

desentralisasi,

Riwu

Kaho

(1982)

mengemukakan pendapat tentang 5 (lima) kelemahan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni: a. Karena banyaknya urusan pemerintahan yang diserahkan dan dilaksanakan oleh Daerah-Daerah, maka organisasi Pemerintah Daerah menjadi lebih besar dengan

struktur

pemerintahan

yang

lebih

kompleks,

sehingga

dapat

mempersulit koordinasi; b. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah akan lebih mudah terganggu; c. Khusus mengenai desentralisasi teritorial atau pola pembagian wilayah, akan dapat mendorong timbulnya hal-hal yang disebut Daerahisme atau Provinsialisme; d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena membutuhkan perundingan-perundingan yang lama, khususnya antara badan legislatif dan badan eksekutif Daerah. e. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak, dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan dalam menentukan pola perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

6

Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa 6. Pendapat beberapa pakar di atas menunjukkan bahwa aspek-aspek pokok pentingnya desentralisasi adalah: a. aspek politik dalam rangka mewujudkan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. b. aspek pemerintahan, agar dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien. c. aspek pembangunan, agar dalam pengelolaannya dapat lebih sesuai dengan prioritas masalah dan kebutuhan masyarakat lokal. d. aspek kultural, agar dapat lebih meningkatkan apresiasi budaya lokal sesuai latar belakang sejarah dan warisan budaya yang dapat menjadi perekat interaksi sosial antara berbagai suku bangsa. 7. Melalui kebijakan desentralisasi yang memiliki makna penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah memiliki diskresi atau keleluasaan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat di masing-masing daerah. 8. Oleh karena itu, setiap Daerah Otonom, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan kota, harus mengabdikan penyelenggaraan otonomi daerah bagi kepentingan masyarakat setempat. Dengan mengikuti pendapat Rasyid (1996: 3738), maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tiga fungsi hakiki, yakni: ”pelayanan

(services),

pemberdayaan

(empowerment)

dan

pembangunan

(development). Meskipun, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, menurut Osborne dan Gaebler (1993: 49), pemerintah harus lebih mengutamakan upaya memberdayakan

masyarakat

ketimbang

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat (empowering rather than serving). 9. Pentingnya tugas pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang harus diemban oleh setiap daerah otonom, dapat dicermati di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa “otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 10. Oleh karena itu, tingkat kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonominya akan diukur dari: a. tingkat penerimaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 7

Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa b. meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. c. meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai dampak langsung dari pelaksanaan pembangunan daerah. B. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa ”desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 2. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, diimplementasikan dalam bentuk ”pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan daerah otonom”. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa ”selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. 3. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom, yakni: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional,

dan

agama. Tidak diserahkannya

urusan

pemerintahan tersebut kepada daerah otonom, karena pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan kehidupan bangsa dan nenara secara keseluruhan dalam rangka menegakkan wibawa negara dan pemerintahan dalam hubungan internasional (urusan politik luar negeri), menjaga persatuan dan kesatuan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (urusan pertahanan, keamanan, dan yustisi), kepentingan stabilitas perekonomian nasional (urusan moneter dan fiskal nasional), serta penegakkan kebebasan beragama bagi setiap warga negara sesuai amanat Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 (urusan agama). 4. Selain enam urusan pemerintahan yang menajdi wewenang pemerintah tersebut, urusan-urusan pemerintahan lainnya diserahkan kepada daerah otonom. Namun, dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut, senantiasa terdapat ”bagian urusan pemerintahan yang bersifat concurrent”, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap urusan pemerintahan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang

8

Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. 5. Implikasi dari kebijakan desentralisasi (penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan) tersebut adalah adanya ”otonomi daerah” yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 7. Dalam

pelaksanaan

penyerahan

urusan

pemerintahan

tersebut,

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bentuk urusan pemerintahan, yakni: (a) Urusan wajib, yaitu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, atau prasarana lingkungan dasar); dan (b) Urusan pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. 8. Rincian urusan wajib dan urusan pilihan untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut: a. Daerah Provinsi (ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004): 1) Urusan wajib, meliputi: (a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; (b)

perencanaan,

pemanfaatan

dan

pengawasan

tata<...