MODAL DAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS PDF

Preview

Summary

Nama : Chita Arifa Hazna NPM : 1406536221 Kelompok 4 Hukum Organisasi Perusahaan (B) MODAL DAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS Hal-hal yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas secara lengkap telah diatur di dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), termasuk di dalamnya memba...

Description

Nama : Chita Arifa Hazna NPM : 1406536221 Kelompok 4 Hukum Organisasi Perusahaan (B)

MODAL DAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Hal-hal yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas secara lengkap telah diatur di dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), termasuk di dalamnya membahas Modal dan Saham Perseroan Terbatas yang diatur dalam BAB III Pasal 31-62. Di dalam UU PT, pengaturan tentang modal dan saham meliputi hal-hal berikut ini: Modal, Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan, Penambahan Modal, Pengurangan Modal, dan Saham. A. MODAL Modal Perseroan terdiri atas saham-saham. Hal ini sesuai dengan pengertian PT pada Pasal 1 angka 1 UU PT. Dalam UUPT, kita akan menjumpai beberapa terma modal, yang disebut dengan: 1. Modal dasar 2. Modal ditempatkan 3. Modal disetor Ad. 1 Modal dasar Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Dalam terma global, modal dasar biasa disebut nominal capital atau authorized capital. Pengertiannya adalah sebagai berikut: “...is the total amount of capital which company is allowed to issue. The initial amount on registration, which is set out in the memorandum, can be increased or reduced.”1 Jadi, modal dasar adalah jumlah seluruh modal yang dijadikan syarat pendirian PT yang harus dicantumkan dalam anggaran dasarnya. Di dalam UUPT, modal dasar Perseroan paling sedikit adalah Rp 50.000.000,00. Jumlah ini dapat diubah, tentu saja harus melalui perubahan anggaran dasar pula. Mengenai jumlah minimun Rp 50.000.000,00, dapat diubah dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.2 Ad. 2 Modal ditempatkan Modal ditempatkan memiliki pengertian sebagai berikut: “...is that part of the company’s nominal capital which has been actually allotted to the shareholders. A company is not bound to allot all its capital at once.”3

Denis Keenan dan Josephine Bisacre, Smith and Keenan’s Company Law, (Edinburgh: Pearson Longman, 2002), hlm. 126. 2 Indonesia (1), Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756, Ps. 32. 3 Keenan, loc.cit. 1

Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.4 Selain itu, pengertian dari modal ditempatkan dalam UU PT ini juga bisa disamakan dengan pengertian called-up capital, yaitu: “...the total amount called up by the company on the shares allotted.”5 Jika diartikan, maka modal ditempatkan adalah modal yang telah disetujui untuk ditempatkan atau dibeli sahamnya oleh pendiri, dengan jumlah minimum 25% dari modal dasar. Misalnya, jika modal dasarnya Rp 50.000.000,00 maka modal ditempatkannya sebesar Rp 12.500.000,00. Ad. 3 Modal disetor Modal disetor adalah modal ditempatkan yang telah dibayarkan. Modal disetor dikenal juga dengan istilah paid-up capital, yang pengertiannya: “...is that part of the called-up capital which has been paid up by the shareholders.”6 Jadi, modal ditempatkan adalah jumlah yang disetujui untuk dibayarkan (belum dibayar, dan tidak harus dibayarkan semua di awal) dan yang dibayar atau disetorkan di awal pendirian adalah modal disetor, jumlahnya harus sesuai dengan modal ditempatkan atau kurang dari itu tetapi harus mencapai 25% dari modal dasar. Berkenaan dengan penyetoran atas modal saham, dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya yang nilainya ditentukan berdasarkan nilai wajar sesuai harga pasar atau oleh ahli. Sedangkan, untuk saham dalam bentuk benda bergerak harus diumumkan melalui setidaknya satu Surat Kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.7 Pemegang saham dan kreditor lainnya yang memiliki tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui RUPS. Hak-hak tagih yang dimaksud adalah yang timbul karena: a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; b. Pihak yang menajdi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapay dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.8 Perseroan juga dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun orang lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.9 Artinya, saham tidak boleh dibeli sendiri oleh Perseroan, karena ini menyalahi maksud dari mengeluarkan saham, yaitu dalam rangka mengumpulkan modal. Jika saham yang dikeluarkan dibeli sendiri maka tidak akan terkumpul modal yang diharapkan didapat dari pihak luar. Namun demikian terdapat pengecualian apabila saham yang dikeluarkan tadi diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, tau hibah wasiat.10

4

Indonesia (1), op.cit., Ps. 33 ayat (1). Keenan, loc.cit. 6 Ibid. 7 Indonesia (1), op.cit., Ps. 34. 8 Ibid., Ps. 35. 9 Ibid., Ps. 36. 10 Ibid. 5

B. PERLINDUNGAN MODAL DAN KEKAYAAN PERSEROAN Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, dengan ketentuan: 1. Tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. 2. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Saham yang dibeli kembali ini hanya boleh dikuasai paling lama tiga tahun. Pembelian kembali atau pengalihannya hanya dapat dilakukan berdasar persetujuan RUPS. Saham yang dibeli kembali, didapat dari peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasit tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai.11

C. PENAMBAHAN MODAL Penambahan modal dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Hal ini disebabkan perubahan modal memerlukan adanya perubahan juga dalam anggaran dasar. Penambahan modal yang dimaksud adalah terhadap modal dasar, modal ditempatkan, maupun modal disetor. Kuorum RUPS dalam rangka penambahan modal dasar adalah sesuai dengan kuorum perubahan anggaran dasar, sedangkan kuorum untuk penambahan modal ditempatkan dan modal disetor adalah ½ bagian dari seluruh saham dengan disetujui ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Kemudian, penambahan modal ini harus diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.12 Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus ditawarkan pertam kali kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Misalnya, jika saham yang dikeluarkan adalah termasuk klasifikasi saham preferen, maka harus ditawarkan dulu pada pemegang saham preferen. Namun, bila saham yang dikeluarkan berbeda dengan klasifikasi saham yang pernah dikeluarkan, maka harus ditawarkan pada seluruh pemegang saham sesuai perimbangan. Jika kemudian terdapat sisa, dalam kata lain tidak semua saham yang baru dikeluarkan diambil oleh pemegang saham, maka saham tersebut dapat ditawarkan pada pihak ketiga. Hal ini (penawaran terlebih dahulu) tidak berlaku apabila: 1. ditujukan pada karyawan Perseroan, 2. ditujukan pada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, atau 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/ atau restrukturisasi yang disetujui RUPS.13

D. PENGURANGAN MODAL Pengurangan modal, serupa dengan penambahan modal juga dapat dilakukan terhadap modal dasar, modal ditempatkan, maupun modal disetor. Terhadap pengurangan modal dasar, artinya harus ada perubahan terhadap anggaran dasar dengan memperoleh persetujuan dari Menteri. 11

Ibid., Ps. 37-39. Ibid., Ps. 41-42. 13 Ibid., Ps. 43. 12

Sedangkan mengenai pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor cukup dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham. 1. Penarikan kembali saham Penarikan kembali saham hanya dapat dilakukan tehadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi dapat ditarik kembali. 2. Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali Dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham dengan persetujuan seluruh pemegang saham yang nilai nominalnya dikurangi.14 Terhadap pengurangan modal, Direksi wajib melakukan tindakan uyang bersifat publisitas, yaitu: memberitahukannya kepada seluruh Kreditor dalam bentuk pengumuman melaui surat kabar paling lama tujuh hari sejak diputuskan RUPS. Dengan memberitahukan kepada Kreditor, maka apabila Kreditor keberatan dapat melakukan beberapa upaya, seperti: 1. mengajukan keberatan secara tertulis dan 2. mengajukan gugatan apabila keberatan ditolak oleh Perseroan. Mungkin terdapat pertanyaan, mengapa sebuah Perseroan memutuskan untuk mengurangi modalnya, sedangkan banyak Perseroan yang ingin menambah modalnya untuk mengembangkan usaha. Alasan dimungkinkan terjadinya pengurangan modal dari suatu Perseroan dapat dipahami dari hal-hal berikut ini: 1. 2. 3. 4.

Modal yang berlebih Saham yang telah dikeluarkan tidak dibayarkan seluruhnya Aset yang dimiliki mengalami penyusutan nilai. Dalam rangka menaati peraturan perundang-undangan tentang distribusi, dll.15

E. SAHAM Pengertian saham Perseroan adalah: “...the interest of a shareholder in the company measured by a sum of money, for the purpose of liability in the first place, and of interest in the second, but also consisting of a series of mutual covenants entered into by all the shareholders...”16 Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya dengan persyaratan yang diatur dalam anggaran dasar, instansi yang berwenang, dan peraturan perundang-undangan. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka pemegang ssaham tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS sesuai UU PT dan/ atau anggaran dasar.17 Sebagaimana dalam pengertian saham di atas, nilai saham harus dapat diukur dengan jumlah uang, yang artinya harus dicantumkan nominal uang berdasar mata uang rupiah. Tanpa ada nilai nominal, maka saham tidak dapat dikeluarkan. Namun demikian, terdapat peraturan perundangundangan di bidang pasar modal yang memungkinkan dikeluarkannya saham tanpa nominal.18 1. Daftar Pemegang Saham Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang berisi sekurang-kurangnya: 14

Ibid., Ps. 44-47. Keenan, op.cit., hlm. 143-144. 16 Ibid., hlm. 200. 17 Indonesia (1), op.cit., Ps. 48. 18 Ibid., Ps. 49. 15

a. nama dan alamat pemegang saham; b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; c. jumlah yang disetor atas setiap saham; d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehannya; e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain (selain uang). Selain itu, Direksi juga wajib membuat Daftar Khusus yang berisi keterangan tentang saha yang dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan maupun Perseroan lain serta tanggal diperolehnya. Di dalam daftar-daftar yang wajib dibuat oleh Direksi ini juga perlu dicatat perubahan kepemilikan sahamnya.19 2. Bukti Kepemilikan dan Hak Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 51 UU PT, setiap pemegang saham diberi bukti pemilikan saham atas saham yang dimilikinya. Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk dapat mengeksekusi hak dari pemegang saham. Mengenai bentuk dari bukti kepemilikan ini dapat ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. Dengan memegang bukti kepemilikan saham, setiap pemegang saham akan memperoleh hak-hak sebagai berikut, yang diatur oleh undang-undang: a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. menjalankan hak lainnya berdasar UU PT. Hak pemegang saham dapat mulai berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Untuk hak pemegang saham yang dibutkan dalam poin a dan poin c di atas tidak berlaku untuk klasifikasi saham tertentu berdasar UU PT. Hak yang didapatkan atas kepemilikan saham adalah hak yang tidak dapat dibagi. Artinya, pemegang saham tidak dapat membagi hak atas satu saham menurut kehendaknya sendiri. Jika satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang maka pelaksanaan hak dilakukan dengan menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. 3. Klasifikasi Saham Anggaran dasar dapat menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dari klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemiliknya. Jika terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka salah satunya ditetapkan sebagai saham biasa. Saham biasa (common/ ordinary shares)20, sesuai yang dimaksud dalam UU PT adalah saham yang memiliki hak suara, hak untuk menerima dividen, dan hak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Sementara, klasifikasi saham lainnya sebagaimana ditentukan oleh UU PT Pasal 53 antara lain: a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

19

Ibid., Ps. 50. “...the nature of an ordinary share is perhaps best understood by comparing it with preference share. In this way we can ascertain the distinguishing features, and the advantages and disadvatages which arise from the holding of ordinary shares....the ordibary shareholders is entitled to a dividend only after the preference dividence have been paid....that the voting power of the ordinary shareholders in general meetings is such as to allow them to control the resolutions at such meetings. In fact this means that the direstorate relly represents, or can be made to represents, the ordinary shareholders....” (Denis Keenan dan Josephine Bisacre, 2002: 133-134.) 20

b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d. Saham yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian secara kumulatif atau nonkumulatif; e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. Ad. a Saham dengan atau tanpa hak suara Saham dengan hak suara merupakan saham klasifikasi biasa, karena hak yang dimilikinya diatur oleh undang-undang. Sedangkan saham tanpa hak suara (non-voting shares) maksudnya adalah pemegang saham tidak memiliki hak untuk mengikuti RUPS karena pun suaranya tidak dipakai dalam pengambilan keputusan. Ad. b Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Klasifikasi ini dapat disebut juga sebagai saham prioritas, yaitu adanya hak berbicara khusus. Hak berbicara khusus yang dimaksud tentunya berkenaan dengan pencalonan Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang dalam anggaran dasar dimuat klausulnya. Ad.c Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain Saham yang dapat ditarik kembali (redeemable shares) hanya dapat dikeluarkan apabila anggaran dasarnya mengatur demikian. Saham yang dapat ditarik kembali tidak dapat diberlakukan untuk semua saham, hanya sebagian saham saja. Apabila seluruh saham redeemable, maka seluruhnya dapat ditarik kembali dan akhirnya Perseroan hanya terdiri atas board of Directors with no members.21 Untuk saham yang dapat ditukar dengan klasifikasi lain (convertible shares) artinya ia dapat berubah menjadi klasifikasi lain yang diatur dalam anggaran dasar. Misal klasifikasi dalam anggaran dasar adalah saham biasa dan saham prioritas, maka apabila Mr. X pemegang saham biasa pada suatu saat tertentu dapat menukar sahamnya menjadi klasifikasi saham biasa. Ad. d Saham yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian secara kumulatif atau non-kumulatif Saham klasifikasi ini artinya memberi hak terlebih dahulu atau preferensi kepada pemegangnya atas dividen yang dibagikan, sehingga disebut dengan preference shares.22 1. Pembagian secara kumulatif “... a right to preferential dividend without more is deemed a right to a cumulative dividend, i.e. if no dividend is declared on the preference shares in any year, the arrears are carried forward and must be paid before any dividend can be declared on ordinary shares. Thus if 10 per cent preference shares mentioned above received dividends of 5 per cets in 1999; 5 per cent in 2000; and nothing in 2001’ they would be entitled at the 21

Keenan, op.cit., hlm. 130. “These shares are entitled to preferential treatment when dividens are declared. Thus a 10 per cent preference share must receive a dividend of 10 per cent out of profits before anything can be paid to the ordinary shares. Since there may be several classes of preference shares ranking one after the other, it is essential to refer to the company’s article.” (Denis Keenan dan Josephine Bisacre, 2002: 128.) 22

end of 2002 to 5 + 5 + 10 + 10, or 30 per cent before the ordinary shareholders could have...”23 Maksudnya adalah hak lebih dahulu untuk memperoleh hak atas dividen tunggakan (yang tidak terbayar di tahun sebelumnya) yang jumlahnya diakumulasi. 2. Pembagian secara non-kumulatif Pembagian non-kumulatif tampaknya sudah jarang ditemui, namun demikian masih dapat dijumpai dengan non-cumulative by implications.24 Ad. e Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi Saham jenis ini disebut juga dengan liquidation preference. Meskipun pada dasarnya setiap pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perolehan harta kekayaan Perseroan atas likuidasi, namun dalam perkembangannya diadakan juga pembedaan atas hak partisipasi dan tidak berpartisipasi. Kemudian, untuk hak berpartisipasi, dibedakan juga mana yang memiliki hak utama (preferensi) untuk menerima sisa kekayaan Perseroan dan mana yang mendapat belakangan. Klasifikasi atas saham menurut UU PT ini tidak berarti bahwa mereka berdiri sendirisendiri, akan tetapi dapat merupakan gabungan dari beberapa macam klasifikasi.25 4. Pemindahan Hak atas Saham Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak26 yang salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Pemindahan hak atas saham wajib dicatat oleh Direksi ke dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus dan memberithaukannya kepada Menteri untuk dicatat paling lambat 30 hari sejak pencatatan pemindahan hak. Untuk saham yang diperdagangkan melalui pasar modal maka diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.27 Persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham dapat diatur dalam anggaran dasar, yang memuat: a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ Perseroan; dan/ atau c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pemindahan hak atas saham disebabkan oleh peralihan hak karena hukum, maka tidak berlaku persyaratan seperti disebut diatas; namun untuk poin c berlaku jika berkenaan dengan kewarisan.

Ad. a Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya

23

Keenan, op.cit., hlm. 128. Ibid. 25 Indonesia (2), Penjelasan atas Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TLN No. 4756, Ps. 53 Ayat (4). 26 Akta pemindahan hak yang dimaksud adalah dalam bentuk Akta Notaris atau yang dibuat di hadapan Notaris, atau akta bawah tangan. 27 Indonesia (1), op.cit., Ps. 56. 24

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran ternyata pemegang saham...