PEDOMAN Konstruksi dan Bangunan DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PDF

Preview

Summary

PEDOMAN No. 010/BM/2009 Konstruksi dan Bangunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN PRAKATA Pedoman ini adalah hasil pemutakhiran dari Pedoman Pelaksanaan ...

Description

PEDOMAN

No. 010/BM/2009

Konstruksi dan Bangunan

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

PRAKATA

Pedoman ini adalah hasil pemutakhiran dari Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Nomor: 012/PW/04 yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan berisi tentang uraian kegiatan pembangunan jalan yang potensial menimbulkan dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan penerapannya dalam setiap kegiatan tahap pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan. Pertimbangan perlunya dilakukan pemutakhiran terhadap Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan tersebut diantaranya karena: 1. Adanya perubahan dan pergantian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan jalan. 2. Adanya perubahan dan pergantian, pedoman, prosedur dan manual yang terkait dengan penyelenggaraan jalan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ini disampaikan terima kasih.

Jakarta,

2009

Direktur Jenderal Bina Marga

A. Hermanto Dardak

i

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

PENDAHULUAN

Dalam mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi azas pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Pedoman ini adalah hasil pemutakhiran dari Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan yang terdiri dari 4 (empat) pedoman yaitu: 1. Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 2. Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 3. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 4. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Tujuan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan adalah untuk memberikan petunjuk bagi pemrakarsa atau penyelenggara jalan dan semua pihak yang bertanggung jawab atau pihak terkait penyelenggaraan jalan dalam memenuhi azas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota, dalam mencegah dampak lingkungan yang mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan konstruksi jalan. Lingkup dari pedoman ini menguraikan mengenai kegiatan pembangunan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan penerapan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada: penyiapan dokumen lelang, kegiatan pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan mencakup penerapan pertimbangan lingkungan pada tahap pelaksanaan pembangunan jalan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

ii

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

DAFTAR ISI Halaman Prakata ....................................................................................................... i Pendahuluan ................................................................................................ ii Daftar Isi .................................................................................................... iii Daftar Tabel ................................................................................................ v Daftar Gambar

v

Daftar Lampiran .......................................................................................... vi

1. RUANG LINGKUP ..................................................................................

1-90

2. ACUAN NORMATIF ................................................................................

1-90

3. ISTILAH DAN DEFINISI .........................................................................

3-90

4. PEMBANGUNAN JALAN DAN POTENSI DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP .......... .......................................................................................

4-90

4.1 Kegiatan Pembangunan Jalan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan Hidup .......................................................................... 4-90 4.2 Komponen Lingkungan Hidup yang Berpotensi Terkena Dampak Pembangunan Jalan ....................................................................... 10-90

5. PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMBANGUNAN JALAN .......... ....................................................................................... 17-90 5.1 Penyusunan Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi Jalan........................................................... 17-90 5.2 Pengadaan Tanah ...........................................................................

19-90

5.3 Pelaksanaan Konstruksi Jalan...........................................................

20-90

5.4 Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan ............................................

38-90

5.5 Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan di Daerah Sensitif

46-90

6. PELAKSANA . .......................................................................................

82-90

6.1 Pemrakarsa Pembangunan Jalan ......................................................

82-90

6.2 Instansi Terkait ............................................................................... 83-90

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

7. PEMBIAYAAN DAN KOORDINASI ............................................................ 84-90 7.1 Pembiayaan .................................................................................. 84-90 7.2 Koordinasi Pelaksanaan .................................................................. 86-90

8. DOKUMENTASI DAN PELAPORAN ............................................................ 87-90 8.1

Penyiapan Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak yang Memuat Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup ............................................... 87-90

8.2

Kegiatan Pengadaan Tanah ............................................................. 87-90

8.3

Pelaksanaan Konstruksi Jalan, Pengoperasian Jalan dan Pemeliharaan Jalan .............................................................................................. 88-90

9. PENUTUP .............................................................................................. 88-90

-

LAMPIRAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Potensi Dampak Terhadap Lingkungan Hidup .................................................................... 14-90

Tabel 2.

Potensi Dampak Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan ............................................................................ 40-90

Tabel 3.

Potensi Dampak Pembangunan Jalan di Kawasan Hutan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan ............................................... 49-90

Tabel 4.

Potensi Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan ...................................................................... 51-90

Tabel 5.

Potensi Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Bencana Alam ........ 57-90

Tabel 6.

Potensi Dampak Pembangunan Jalan di Kawasan Cagar Budaya dan Arahan Pengelolaannya ...................................................... 61-90

Tabel 7.

Potensi Dampak Sosial Budaya Pembangunan Jalan di Daerah Komunitas rentan dan Arahan Pengelolaannya ........................... 64-90

Tabel 8.

Potensi Dampak Sosial Pembangunan Jalan Di Kawasan Komersial, Permukiman dan Arahan Pengelolaannya .................. 66-90

Tabel 9.

Prasarana Spesifik Kawasan Komersial/Permukiman dan Rujukan Perencanaan .............................................................. 71-90

Tabel 10.

Pengelolaan Dampak Spesifik Pembangunan Jalan di Kawasan Khusus ................................................................................... 73-90

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 9.1

Bagan Peran Unit/Penanggung Jawab/Pimpinan Proyek dalam Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Bidang Jalan .................... 90-90

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Contoh Klausul-Klausul Spesifikasi Pekerjaan Jalan yang Terkait dengan Penanganan Dampak Lingkungan Lampiran 2. Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Jalan Tahap Konstruksi a. Prosedur Penanganan Lalu Lintas b. Prosedur Penanganan Base Camp c. Prosedur Penanganan Stockpile d. Prosedur Penanganan Pengambilan Material di Quarry e. Prosedur Penanganan Limbah f. Prosedur Penanganan Erosi dan Sedimentasi g. Prosedur Penanganan Vegetasi h. Prosedur Penanganan Utilitas Lampiran 3. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Daerah Sensitif (Ringkasan) a. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Hutan 1. Prosedur Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan 2. Manual Pelaksanaan Konstruksi Jalan di Kawasan Hutan 3. Manual Penanganan Dampak Pembangunan Jalan terhadap Flora dan Fauna di Kawasan Hutan b. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan - Manual Penanganan Dampak Pembangunan jalan Terhadap Sumber Daya Air c. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Rawan Bencana Alam d. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Cagar Budaya e. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Daerah Komunitas Rentan - Prosedur Konsultasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan f. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Komersial/Pemukiman dan Lahan Produktif - Manual Penanganan Dampak Pencemaran Udara dan Kebisingan Lalu Lintas g. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Khusus Lampiran 4. Prosedur Konsultasi Masyarakat (Ringkasan)

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

1. RUANG LINGKUP Pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini memberikan petunjuk dan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang harus diacu pada pelaksanaan pembangunan jalan. Lingkup dari pedoman ini menguraikan mengenai kegiatan pembangunan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan penerapan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada: penyiapan dokumen lelang, kegiatan pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Di samping itu juga membahas mengenai pelaksana, biaya dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah bertanggung jawab dan terkait dalam penyelenggaraan provinsi, maupun di tingkat kabupaten dan kota, memperlancar tugasnya dalam mengantisipasi dan diakibatkan pembangunan jalan.

satu acuan bagi pihak yang jalan, baik di tingkat pusat, guna mempermudah dan menangani dampak yang

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah agar kinerja dari para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan bidang jalan dapat ditingkatkan, dalam upaya mewujudkan pembangunan jalan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. ACUAN NORMATIF Acuan dalam penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan antara lain adalah: •

Undang-Undang -

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Perkereta Apian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1-90

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

• Peraturan Pemerintah -

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan

• Peraturan Presiden -

•

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri -

-

-

-

-

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

• Pedoman -

Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan (011/PW/04) Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (012/PW/04) Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (013/PW/04)

2-90

Jalan (08/BM/05) Hidup Bidang Jalan Hidup

Bidang

Jalan

Hidup

Bidang

Jalan

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

3. ISTILAH DAN DEFINISI 3.1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 3.2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Berbagai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL 3.6. Masyarakat Terkena Dampak Masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian. 3.7. Penduduk Terkena Proyek (PTP) Penduduk yang sebagian atau seluruh tanah, bangunan, tanaman dan asset lain miliknya, atau tanah dan bangunan yang dipergunakannya akan dipakai untuk keperluan proyek pembangunan jalan. 3.8 Masyarakat Pemerhati Lingkungan Masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha/kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya. 3.9 Pelaksanaan Konstruksi Jalan Kegiatan fisik pekerjaan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan. 3.10. Pengoperasian Jalan Kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan.

3-90

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

3.11. Pemeliharaan Jalan Penanganan jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi. 3.12 Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan Pedoman yang memuat prosedur pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan pada tahap pelaksanaan konstruksi jalan.

4. PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN HIDUP 4.1

DAN

POTENSI

DAMPAK

TERHADAP

Kegiatan Pembangunan Jalan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan Hidup

Sebelum melaksanakan pekerjaan konstruksi, pemrakarsa pembangunan jalan menyiapkan dokumen lelang dan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi jalan. Dokumen lelang dan dokumen kontrak disiapkan dalam rangka menetapkan ketentuan dalam pelaksanaan konstruksi jalan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan konstruksi jalan. Dokumen lelang dan dokumen kontrak perlu memuat gambar-gambar dan desain teknis sebagai hasil penjabaran RKL-RPL atau UKL-UPL. Dokumen lelang dan dokumen kontrak yang memuat aspek pengelolaan lingkungan hidup tersebut perlu disiapkan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila penjabaran RKL-RPL atau UKL-UPL tidak dimasukkan dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak, maka akan berpotensi terhambatnya atau terabaikannya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada saat pekerjaan konstruksi. Komponen kegiatan pembangunan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, berdasarkan jenis kegiatan adalah sebagai berikut: 4.1.1 Pengadaan Tanah Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan tanah dalam rangka pembangunan jalan dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kegiatan pengadaan tanah berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap so...