PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM ERA REFORMASI PDF

Preview

Summary

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM ERA REFORMASI Oleh: Nama : Muhamad Saeful Anwar NIM : 61111 310 16 Kelas : Ilmu Pemerintahan A (IP A) Angkatan : 2013 JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI 2014-2015 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM ER...

Description

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM ERA REFORMASI

Oleh: Nama NIM Kelas Angkatan

: : : :

Muhamad Saeful Anwar 61111 310 16 Ilmu Pemerintahan A (IP A) 2013

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI 2014-2015 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG Krisis multimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia telah meyadarkan kepada kita semua akan pentingnya menggagas kembali konsep otonomi daerah, dalam arti yang sebenarnya gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik peyelenggaraan pemerintah daerah.

Selama masa orde baru, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri. Ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidak berdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah. keritik yang muncul selama orde baru adalah pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah. pola pendekatan yang sentralistik dan seragam telah di kembangkan pemerintah pusat sehingga mematikan inisiatif dan kreativitas daerah.

Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri, tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai penyiapan semberdaya manusia yang profesional dan pembiayaan yang adil, akibatnya yang terjadi bukannya tercipta memandirian daerah. tetapi justru ketergantungan daerah trrhadap pemerintah pusat. dampak dari sistem yang selama masa orde baru kita anut menyebabkan pemerintah daerah tidak responsif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat daerah. banyak proyek pembangunan daerah yang tidak menghiraukan manfaat yang dirasakan masyarakat, karena

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 2

beberapa proyek merupakan proyek titipan yang sarat dengan petunjuk dan arahan dari pemerinta pusat.

Pemerintah pusat melakukan campur tangan terhadap daerah dengan alasan untuk menjamin stabilitas nasional dan masih lemahnya sumber manusia yang ada di daerah, karen dua alasan tersebut, sentralisasi otoritas di pandang sebagai persyaratan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi. pada awalnya pandangan tersebut terbukti benar, sepanjang tahun 70-an dan 80-an misalnya indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang mantap. namun dalam jangka panjang , sentralisasi seperti ini telah banyak menimbulkan ketimpangan dan atau ketidak adilan, rendahnya akuntabilitas, lambatnya pembangunan infrastuktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, serta memperlambat pengembangan sosial ekonomi di daerah.

Tidak sedikit wacana yang berkembang yang membahas mengenai masalah yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya secara umum adalah terkait dengan kelemahan dan kekurangan yang masih terdapat dalam regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang tentang pemerintahan daerah hingga saat ini telah mengalami perubahan hingga beberapa kali dan rencananya masih akan dilakukan perubahan.

Perubahan regulasi yang terlalu sering dilakukan tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa konsepsi otonomi daerah yang dilaksanakan bukan hanya sedang mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, melainkan pada dasarnya memang belum komprehensif dan masih mencari bentuk yang paling tepat. Faktanya saat ini kita masih membahas persoalan mekanisme pemilihan Gubernur yang rencananya akan dikembalikan dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung atau melalui lembaga perwakilan rakyat daerah. Artinya regulasi

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 3

yang telah ditetapkan melalui undang-undang pemerintahan daerah akan diubah kembali ke bentuk semula.

Selain itu, terdapat permasalahan lain, yang dapat membuat pemerintah daerah bimbang dalam membuat keputusan, yaitu lambatnya penetapan peraturan pelaksana atas undang-undang. Salah satu contohnya adalah lambatnya penetapan peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Peraturan pemerintah tersebut baru disahkan pada tahun 2012 padahal Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas

yang telah memerintahkan

pembentukan pemerintah tersebut telah disahkan sejak tahun 2007. Butuh waktu sekitar 5 tahun untuk menyusun peraturan pemerintah yang semestinya dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah.

Berkaca kepada langkah otonomi daerah di masa kini, maka pada makalah ini kami memberikan judul “ PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM ERA REFORMASI ”,

1.2 RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH Adapun masalah yang ditanyakan dalam makalah ini yaitu ? 1. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah ? 2. Tujuan dan Manfaat pelaksanaan otonomi daerah ? 3. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah sebelum reformasi ? 4. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam era reformasi ? 5. Kelebihan dan kelemahan otonomi daerah ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN MAKALAH 1. Tujuan Penulisan Makalah ini adalah : PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 4

 Untuk mengetahui pengertian dari Otonomi Daerah.

 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Otonomi daerah.

 Untuk mengetahui sejarah Otonomi Daerah di Indonesia.

 Untuk mengetahui masalah-masalah dari pelaksanaan Otonomi Daerah di masa reformasi.

 Untuk mengetahui pelaksanaan Otonomi daerah dimasa orde lama, orde baru, dan reformasi.

 Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan Otonomi Daerah.

2. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah :  Makalah ini diharapkan

dapat menambah pengetahuan tentang

Otonomi daerah;

 Memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ilmu pemerintahan;  Menumbuhkan rasa Nasionalisme;

 Meningkatkan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia;  Menumbuhkan pemahaman tentang Otonomi Daerah;

1.4 METODOLOGI PENULISAN MAKALAH Dalam penyusunan makalah ini, kami mengunakan metode Kajian Pustaka/analisis dan penelaahan literature yang dinilai cukup efektif dalam memperoleh data dan fakta-fakta yang selanjutnya kami tanggapi.sehubungan dengan relevensinya pada saat ini yang ternyata ditemukan beberapa kejanggalankejanggalan dan penggeseran nilai-nilai luhur Pancasila karena pengaruh perkembangan zaman.

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN OTONOMI DAERAH Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat; 1985).

Dengan otonomi daerah tersebut, menurut Mariun (1979) bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Terlepas dari itu pendapat beberapa ahli yang telah dikemukakan di atas, dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Dalam

kaitannya

dengan

sistem

pemerintahan

Indonesia,

desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 6

karena

dengan

adanya

desentralisasi

sekarang

menyebabkan

perubahan pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada pula yang dilakukan pemerintah yaitu desentralisasi yang merupakan transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu : 1. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat 2. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efi sien

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 7

3. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana 4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Kebebasan yang terbatas atau kemandirian tersebut adalah wujud kesempatan pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas. Pendapat tentang otonomi di atas, juga sejalan dengan yang dikemukakan Vincent Lemius (1986) bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan kepentingan nasional, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. yang akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah, ini mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerahdaerah. Kewenangan mengurus, dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor, PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 8

pemantau, pengawas dan penilai. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu : Politik, Ekonomi serta Sosial dan Budaya.

Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Gejala yang muncul dewasa ini partisipasi masyarkat begitu besar dalam pemilihan Kepala Daerah, baik propinsi, kabupaten maupun kota. Hal ini bisa dibuktikan dari membanjirnya calon-calon Kepala Daerah dalam setiap pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota. Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilainilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa konsep otonomi daerah mengandung makna : 1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter,

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 9

politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa kebijakan pemerintah pusat yang bersifatstrategis nasional. 2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah; menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah. 3. Peningkatan

efektifitas

fungsi-fungsi

pelayanan

eksekutif

melalui

pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan. 4. Peningkatan efeisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 10

BAB III PEMBAHASAN

3.1.

SEJARAH OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Kelahiran otonomi daerah di Indonesia tidak dapat di lepaskan dengan

bergulirnya Era Reformasi di penghujung era 90-an, selepas ambruknya Rejim Orde Baru yang berkuasa lebih dari tiga dasawarsa lamanya.

Orde Baru

melanjutkan sistem yang telah di warisinya sejak berdirinya negeri ini lebih dari 50 tahun silam, mengelola negara secara sentralistik dari Aceh (Nangroe Aceh Darussalam) hingga Papua (dulu Irian Jaya). Namun, krisis ekonomi yang bermula dari tahun 1977, selain menurunkan rejim yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun, juga telah mengubah sistem pengelolaan negara dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Otonomi daerah, meski dalam pelaksanaannya harus berjalan tertatih-tatih dan menghadapi banyak rintangan, sebenarnya memiliki payung hukum yang jelas.

Terdapat dua undang-undang yang memayungi otonomi daerah, yakni

Undang-Undang Nomr 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (di sahkan 7 Mei 1999), serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (di sahkan 19 Mei 1999). Kedua undang-undang yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah ini lahir atas amanah Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998. seperti di tuturkan Hinca Panjaitan (2000: 4), kedua undang-undang tersebut lahir secara tidak langsung melanjutkan semangat pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, yang mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah Indonesia.

Dari kedua undang-undang tersebut, Otonomi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 11

sesuai peraturan perundang-undangan (Panjaitan, 2000: 5). Sedangkan yang di maksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penjelasan tentang daerah otonom ini tertuang dalam pasal 1 (huruf h dan I) UU Nomor 22 Tahun 1999.

3.2.

TUJUAN DAN MANFAAT OTONOMI DAERAH Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah

membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi. 3. Keadilan. 4. Pemerataan. 5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. 6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DALAM ERA REFORMASI

Page 12

7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3.2.1. MANFAAT OTONOMI DAERAH 1. Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan Masyarakat di Daerah yang bersifat heterogen. 2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. 3. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik. 4. Peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial. 5. Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah.

3.3.

PELAKSANAAN

OTONOMI

DAERAH

SEBELUM

MASA REF...