PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN PDF

Preview

Summary

APPLICATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN MINING ACTIVITIES PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN by: Sophie Ayuning Rahma, [email protected] Program Studi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung ABSTRACT Mining is an industry that proce...

Description

APPLICATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN MINING ACTIVITIES

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN

by: Sophie Ayuning Rahma, [email protected] Program Studi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung

ABSTRACT Mining is an industry that processes natural resources by processing mining products to produce final products that humans need. So, mining materials are one of the important symbols in the world today where natural resources are number one in Indonesia and even in the world along with developments. One of the characteristics of the mining industry is that it is capital intensive, technology intensive and has a high risk. One of the main risks of mining is neglecting OHS implementation. If K3 is not implemented properly it will be very detrimental to the community, not only causing financial losses but also losing everything if employees experience work accidents that lead to death. For this reason, it is necessary to implement mining OHS to ensure trouble-free operations and prevent occupational accidents, hazardous events and occupational diseases. Keywords : employee safety, mining, employee ABSTRAK Pertambangan adalah industri yang mengolah sumber daya alam dengan mengolah bahan hasil tambang untuk menghasilkan produk akhir yang dibutuhkan manusia. Jadi, bahan tambang merupakan salah satu simbol penting di dunia saat ini dimana sumber daya alam nomor satu di Indonesia bahkan di dunia seiring dengan perkembangan. Salah satu ciri industri pertambangan adalah padat modal, padat teknologi dan memiliki risiko tinggi. Salah satu risiko utama penambangan adalah mengabaikan implementasi K3. Jika K3 tidak dilaksanakan dengan baik maka akan sangat merugikan masyarakat, tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga kehilangan segalanya jika karyawan mengalami kecelakaan kerja yang berujung pada kematian. Untuk alasan ini, implementasi K3 penambangan perlu dilakukan untuk memastikan operasi bebas masalah dan mencegah kecelakaan kerja, kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja. Kata kunci : keselamatan kesehatan kerja,pertambangan,karyawan

1. LATAR BELAKANG Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi perusahaanperusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan masih rendah. Hal ini mencerminkan sangat rendahnya daya saing perusahaan Indonesia di dunia. Indonesia akan kesulitan menghadapi pasar global karena penggunaan tenaga kerja yang tidak efisien (produktivitas tenaga kerja yang rendah). Padahal kemajuan perusahaan sangat ditentukan oleh peran kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, selain untuk kepentingan perusahaan, pemerintah juga harus mematuhi regulasi dan aturan tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Nuansa harus manusiawi atau bermartabat. Keamanan kerja telah lama menjadi masalah antara pemerintah dan bisnis. Faktor keselamatan kerja penting karena berkaitan erat dengan kinerja karyawan dan dengan demikian juga dengan kinerja perusahaan. Semakin banyak peralatan keselamatan yang dimiliki, semakin kecil kemungkinan mengalami kecelakaan di tempat kerja. Praktik keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas polusi, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang dapat menambah atau mengurangi penyerapan tenaga kerja dan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan harta benda bagi karyawan dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara umum dan merusak lingkungan yang berdampak pada masyarakat luas. Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di tempat kerja Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena penyakit atau kecelakaan berdampak pada diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Salah satu komponen yang dapat mengurangi kecelakaan kerja adalah pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan terampil dalam menangani korban kecelakaan kerja dan dapat menasihati masyarakat untuk memahami pentingnya kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. 2.KAJIAN LITERATUR/TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3) Kesehatan, keselamatan,dan keamanan kerja sering disebut dengan K3 dan merupakan upaya untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi yang efektif dari pengusaha atau manajer dan pekerja di tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab umum di bidang Kesehatan, keselamatan dan Keamanan kerja dalam rangka memulai dan melancarkan bisnis. Dengan menerapkan K3LH, diharapkan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas polusi, mengurangi atau tidak harus mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan demikian, penerapan K3 dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Terbagi menjadi dua pengertian, yaitu: 1. Filsafat Gagasan atau usaha untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani, dunia usaha pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, demi pekerjaan mereka dan untuk budaya masyarakat yang adil dan makmur. 2. Keilmuan Ilmu pengetahuan dan aplikasinya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 2.1.1

Pengertian Program Kesehatan Kerja Rencana kesehatan kerja adalah masalah penting yang harus dipertimbangkan oleh pengusaha. Karyawan dapat bekerja lebih lama secara keseluruhan, karena rencana kesehatan yang baik, akan bermanfaat secara finansial bagi karyawan dan karyawan cenderung tidak pernah absen pekerjaan di lingkungan yang lebih menyenangkan. Program kesehatan kerja mencakup kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosional, atau sakit yang timbul dari lingkungan kerja. Risiko kesehatan adalah faktor yang bertahan di lingkungan kerja selama lebih dari jangka waktu tertentu. Lingkungan dapat menimbulkan stres emosional atau ketidaknyamanan fisik (A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2001:161). Program kesehatan kerja dapat dilaksanakan dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Hal ini menjaga Kesehatan dari gangguan penglihatan, pendengaran, mengantuk, dll. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara tidak langsung melindungi bahkan meningkatkan produktivitas (Tulus Ağus, 2002:159). Upaya kesehatan kerja adalah upaya penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal (UU Kesehatan Tahun 1992 Pasal 23 dalam Buchari, 2007) Sedangkan pekerjaan memerlukan upaya peningkatan kesehatan kerja, (A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2001:162) adalah sebagai berikut: 1. Kontrol suhu, kelembaban, kebersihan udara, penggunaan cat di area kerja, cahaya dingin dan terang, kedap suara. 2. Pencegahan dan pengobatan penyakit. 3. Menjamin keserasian lingkungan kerja serta kebersihan dan ketertiban. Kesehatan kerja meliputi berbagai upaya untuk menyelaraskan pekerja, baik fisik maupun mental dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya, dalam cara atau metode kerja, prosedur dan kondisi kerja:

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan kerja masyarakat pekerja di semua bidang pekerjaan ke tingkat yang setinggi mungkin secara fisik, mental dan sosial. 2. Mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja akibat kondisi/kondisi lingkungan kerja. 3. Memberikan lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja di tempat kerja dari potensi bahaya kesehatan. 4. Tempatkan dan pelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan mentalnya. 2.1.2

Pengertian Program Keselamatan Kerja Perlindungan kerja memiliki banyak aspek dan salah satunya adalah perlindungan keselamatan perlindungan. Perlindungan ini berarti pekerja dapat memberikan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Pekerja perlu dilindungi dari berbagai masalah di lingkungan mereka dan mereka sendiri yang dapat mempengaruhi atau mengganggu mereka dalam pelaksanaan pekerjaannya. Definisi program keselamatan kerja adalah gagasan dan upaya untuk memastikan keselamatan kerja, kerja fisik dan mental pada khususnya, serta integritas dan keunggulan manusia pada umumnya, hasil kerja dan budaya untuk masyarakat yang adil dan makmur (A. Enver Prabu Mangkunegara, 2002) : 163). Menurut Suma'mur (2000:01), keselamatan kerja adalah suatu cara untuk mencegah kecelakaan kecacatan dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja adalah tindakan pencegahan yang membantu manajemen senior dalam menerapkan kebijakan perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tenang bagi karyawan yang bekerja di perusahaan. Ada 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja: 1. Faktor nasib pegawai; 2. Unsur lingkungan fisik pegawai seperti mesin, Gedunggedung dan peralatan; 3. Faktor-faktor yang diakibatkan oleh kelalaian manusia dan; 4. Faktor-faktor yang tidak sesuai dengan kombinasi faktorfaktor produktivitas yang dikendalikan dalam perusahaan (John Soeprihanto, 2000: 47). Penyebab utama kecelakaan akibat kerja adalah: (Dessler, 2007: 278) 1. Perangkat tidak dirawat dengan benar. 2. Peralatan yang rusak. 3. Prosedur berbahaya di dalam, di atas atau di sekitar mesin/peralatan. 4. Bahaya penyimpanan berlebih atau kelebihan beban. 5. Paparan sinar tidak mencukupi / cahaya tidak mencukupi. 6. Ventilasi yang buruk atau pertukaran udara yang tidak memadai dan sumber udara yang tercemar.

Selain itu, menurut A. Anwar Prabu Mangkunegar (2002: 170), ada tanda-tanda yang berkaitan dengan penyebab keselamatan pekerjaan: 1. Kondisi lingkungan kerja. 2. Penyiapan dan penyimpanan bahan berbahaya tidak dievaluasi keamanannya. 3. Area kerja terlalu ramai dan kelebihan beban. 4. Penanganan kotoran dan limbah yang tidak tepat. 5. Gunakan peralatan kerja. 6. Keamanan peralatan kerja yang usang atau rusak. 7. Menggunakan mesin dan peralatan elektronik yang tidak aman. 8. Pengaturan pencahayaan. 2.2 Manfaat dan Tujuan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menurut Randall dan Jackson (1999: 224), peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja di masyarakat akan mengarah pada: 1. Produktivitas lebih tinggi karena berkurangnya hari kerja. 2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas karyawan yang terikat. 3. Mengurangi biaya medis dan asuransi. 4. Kompensasi dan upah yang lebih rendah secara langsung kepada pekerja karena lebih sedikit pengajuan klaim. 5. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar karena meningkatnya partisipasi dan rasa memiliki. 6. Tingkat pemilihan pasar tenaga kerja yang lebih baik karena citra perusahaan yang lebih baik. Sedangkan tujuan kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut (Mangkunegara, 2002: 165): 1. Memastikan keselamatan fisik, sosial, mental dan kesehatan semua karyawan di tempat kerja. 2. Semua peralatan dan perkakas akan digunakan seefisien dan seselektif mungkin. 3. Semua produk tetap aman. 4. Karyawan dijamin untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan gizinya. 5. Antusiasme, kemampuan beradaptasi dan keterikatan kerja. 6. Menghindari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. 7. Semua karyawan merasa aman dan tenteram dalam bekerja 2.3 Dasar hukum K-3 Pertambangan Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai K3, Undang-Undang yang mengatur K3 adalah sebagai berikut : a. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamtan Kerja

Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. b. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajibanmemeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang barumaupun yang akan dipindahkan ketempat kerja baru. sesuai dengan sifat-sifat pekerja yangdiberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan sebaliknya parapekerja juga berkewajiban memakai Alat Pelindung Diri (APD) dengan tepat dan benar sertamematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undangNo. 23 Tahun 1992 pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnyakesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat dan aman tanpamembahayakan diri sendri dan masyarakat sekelilingnya hingga memperoleh produktivitaskerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja,pencegah penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. c. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, cuti sampai dengan keselamatan dan kesahatan kerja. Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah : A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang KeselamatanKerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi B. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran ,Penyimpanan, dan Pengguna Pestisida6 C. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan PengawasanKeselamatan Kerja di Bidang Pertambangan D. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja Undang - Undang Dasar 1945 mengisyaratkan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan baru dapat disebut memenuhikelayakan bagi kemanusiaan, apabila keselamatan tenaga kerja sebagai pelaksananyaterjamin. Cidera, cacat, penyakit, kematian dan lain-lain sebagai akibat kecelakaan dalammelakukan pekerjaan bertentangan dengan dasar kemanusiaan. Maka dari itu, atas dasarlandasan UUD 1945 lahir Undang - Undang dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dalamKeselamatan

Kerja.Pengelolaan K3 pertambangan dilakukan secara menyeluruh baik oleh pemerintah maupunoleh perusahaan. Pengelolaan tersebut didasarkan pada peraturan sebagai berikut: 1. UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 3. UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas bumi 4. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 5. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 6. PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi 7. PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemprov dan Pemkab/Kota 8. PP No.19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3 di BidangPertambangan 9. Permen No.06.P Tahun 1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi,Peralatan dan Teknik Migas dan Panas Bumi 10. Permen No.02 P. Tahun 1990 tentang Keselamatan Kerja Panas Bumi 11. Kepmen No.555.K Tahun 1995 tentang K3 Pertambangan Umum12. Kepmen.No.2555.K Tahun 1993 tentang PIT Pertambangan Umum. 4.PEMBAHASAN

4.1 Pengawasan K3 dan Keselamatan Operasi Pertambangan Pengawasan K3 Pertambangan Hal ini diterapkan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ruang lingkup penambangan K3 meliputi: 1. Keselamatan Kerja Keselamatan mencakup, manajemen risiko, program keselamatan, pendidikan dan pelatihan keselamatan, manajemen keselamatan, manajemen darurat, pengujian dan penilaian keselamatan, pencegahan dan penyelidikan kecelakaan. 2. Perlindungan kesehatan di tempat kerja Kesehatan kerja, antara lain: program kesehatan kerja, pengendalian kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, Diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja, higiene dan pengobatan, Manajemen makanan, minuman dan nutrisi, ergonomi. 3. lingkungan kerja, Yang dimaksud dengan kesehatan kerja, antara lain: pengdendalian pengurangan debu, kurangi kebisingan, kurangi getaran Paparan, kualitas udara kerja (kuantitas dan kualitas), pengendalian radiasi, dan house keeping.

4.2 Kebijakan K3 di Perusahaan Tambang Saat menambang mineral dan batubara (minerba), risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akibat penambangan akan lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu untuk memenuhi tanggung jawab dan secara tegas mematuhi Keputusan Menteri Energi dan Pertambangan No. 38 Tahun 2014. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2014 memuat Sistem Manajemen Keselamatan Tambang (SMKP) di bidang pertambangan, oleh karena itu program kerja wajib K3 Pertambangan perlu diperkenalkan dan dievaluasi. SMKP harus diterapkan pada setiap perusahaan yang memiliki produksi khusus untuk IUP, IUPK, IUP pengolahan dan pembersihan, KK, PKP2B dan IUJP dan SKT. Dapat dijadikan acuan untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang ketika audit internal dan eksternal perlu diukur agar kualitas pelaksanaan SMKP terhadap standar tetap ada. Landasan operasional SMKP adalah keselamatan dan kesehatan pekerja dalam setiap operasi penambangan, yang harus aman, efisien dan produktif sebagai jaminan bagi penambang. Hal ini dimulai dengan ketepatan dari elemen pertama SMKP, yaitu: 1. Kebijakan Kebijakan dibangun atas dasar perencanaan, isi kebijakan, definisi, komunikasi kebijakan dan tinjauan kebijakan harus sesuai dengan kondisi aktual agar dapat dilaksanakan secara utuh dan maksimal. 2. Buat rencana Perencanaan dimulai dengan kajian awal, manajemen risiko, penetapan kepatuhan terhadap peraturan, tujuan, maksud dan program, serta rencana kerja anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi. 3. Organisasi atau karyawan Dalam hal ini, perusahaan harus menunjukkan KTT (Kepala Teknik Tambang) atau PJO (Penanggung Jawab Operasional). Dan juga mendukung tim darurat, supervisor operasi dan teknik, teknisi khusus tambang, komite keselamatan tambang, dokumentasi dan kualifikasi pendidikan dan pelatihan, manajemen anggaran keselamatan tambang, dan banyak lagi. 4. Implementasi Hal ini meliputi manajemen operasi, lingkungan kerja, kesehatan kerja, pembersihan ranjau, bahan peledak, keadaan darurat, desain dan rekayasa, pertolongan pertama kecelakaan, dan sejenisnya.

5. Evaluasi Penilaian SMKP berupa pemantauan dan pengukuran kinerja, penilaian keselamatan tambang, kepatuhan terhadap peraturan, investigasi kecelakaan/kejadian berbahaya/penyakit akibat kerja, manajemen keselamatan tambang, audit internal dan pemantauan hasil ketidakpatuhan. 6. Dokumentasi Dokumentasi wajib berupa penyusunan manual SMKP Minerba, pengendalian dokumen, pengendalian catatan, menentukan jenis dan catatan dokumen. 4.3 Penerapan K3 di Pertambangan Bekerja di industri pertambangan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. Oleh karena itu, Departemen ESDM Perusahaan Pertambangan mewajibkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Tambang (SMK3P) di seluruh prosedur operasi yang ada. Penambangan K3 adalah semua kegiatan yang menjamin keselamatan penambang untuk memastikan bahwa mereka terlindungi dari kecelakaan dengan menetapkan sistem manajemen keselamatan, Kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Sosialisasi staf Tidak semua karyawan memahami aturan dan hak yang mereka terima. Salah satunya adalah kebijakan K3 yang menguntungkan bagi keselamatan seluruh karyawan. Hal ini dapat diatasi dengan menempatkan sosialisasi kepada staf di atas pentingnya K3. Sosialisasi ini harus memastikan bahwa semua pekerja menerapkan peraturan keselamatan kerja saat ini dan berhak atas bagiannya untuk mengurangi kecelakaan kerja. Terdapat beberapa fasilitas pelatihan penerapan K3 di perusahaan pertambangan agar pekerja mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. 2. Standarisasi peralatan dan alat kerja Selain bersosialisasi dengan karyawan, manajemen juga bertanggung jawab untuk memastikan semua peralatan dan alat yang digunakan sesuai dengan standar keselamatan. Ini penting untuk meminimalkan adanya kecelakaan kerjankarena alat yang digunakan tidak sesuai dengan standar Departemen. Saat ini Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat digunakan sebagai standar minimal sebagai parameter apakah suatu perusahaan telah memiliki peralatan standar. 3. Menyediakan prasarana darurat Perusahaan tidak hanya menyediakan peralatan yang biasa digunakan, tetapi perusahaan juga bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan yang diperlukan jika terjadi keadaan darurat. Dengan demikian, kecelakaan kerja akibat kesalahan teknis dapat diminimalisir atau diperbaiki lebih cepat.

4. Memantau lingkungan ker...