PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA PDF

Title PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA
Author Shabrina Anwar
Pages 14
File Size 85.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 674
Total Views 808

Summary

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA Oleh: Shabrina Anwar BAB I PENDAHULUAN Dewasa kini kita sering mendengar istilah globalisasi hampir di segala aspek. Globalisasi dapat diartikan sebagai percampuran budaya akibat adanya interaksi yang terjadi antara negara-negara di du...


Description

Accelerat ing t he world's research.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA Shabrina Anwar

Related papers Cit izenship Educat ion ver OK.pdf Isnawan DP

Makalah kelompok 2 PIP nat alia lolo pat andean pengant ar pendidikan kewarganegaraan Gilbert Pat t ipeilohy

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA Oleh: Shabrina Anwar

BAB I PENDAHULUAN Dewasa kini kita sering mendengar istilah globalisasi hampir di segala aspek. Globalisasi dapat diartikan sebagai percampuran budaya akibat adanya interaksi yang terjadi antara negara-negara di dunia yang berdampak pada segala aspek. Menurut Al-Rodhan (2008), globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi memiliki pengaruh yang besar dalam sebuah negara. Satu sisi, globalisasi dapat memajukan suatu negara, tapi di sisi lain, globalisasi dapat menggeser kebudayaan asli yang terdapat pada negara tersebut. Globalisasi yang telah terjadi di Indonesia sedikit banyak berdampak pada kedua sisi tersebut. Menurut Stever (1972), kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya. Setelah mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1945, Indonesia banyak ikut berperan aktif dalam berbagai organisasi dunia seperti PBB dan ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi berbasis internasional diperkirakan sebagai permulaan globalisasi di Indonesia. Terlebih di tahun 2016 Indonesia telah terdaftar sebagai annggota MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal tersebut tentu memberikan pengaruh globalisasi yang semakin kuat di Indonesia, mengingat dengan adanya MEA, warga negara anggota ASEAN semakin mudah untuk masuk dan

bekeja di Indonesia. Oleh karena itu benarlah bahwa globalisasi yang terjadi, sedikit banyak telah berpengaruh pada kebudayaan Indonesia. Satu sisi berdampak positif, di sisi lain berdampak negatif. Globalisasi yang bedampak pada bergesernya kebudayaan asli pada suatu negara dapat dikategorikan sebagai pengaruh negatif globalisasi. Sebaliknya, globalisasi yang berdampak pada kemajuan suatu negara dapat dikategorikan sebagai pengaruh positif globalisasi. Globalisasi yang berdampak pada bergesernya kebudayaan Indonesia dapat memberi pengaruh pula pada hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagai subjek utama dalam menjalankan sebuah negara. Sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh globalisasi terhadap hak dan kewajiban warga negara serta cara agar pengaruh tersebut memberikan dampak yang justru positif bagi warga negaranya.

BAB II PERMASALAHAN Warga negara, sebagai manusia, kodratnya memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Hal tersebut berlaku pada era globalisasi sekarang ini. Di suatu belahan dunia, warga negara satu mempengaruhi warga negara lain. Maka benar saja perilaku masyarakat Indonesia pun telah dipengaruhi oleh globalisasi sehingga hak dan kewajiban sebagai warga negara pun sedikit banyak terpengaruhi oleh globalisasi yang terjadi. Warga negara mungkin sudah sadar akan hak dan kewajiban mereka, namun tidak sedikit yang menyadari pengaruh globalisasi terhadap hak dan kewajiban mereka. Makalah ini disusun untuk membahas apa pengaruh globalisasi terhadap hak dan kewajiban warga negara. Namun pembaca harus mengetahui terlebih dahulu tentang globalisasi dan apa hak dan kewajiban warga negara itu, terutama yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Setelah pemahaman tentang globalisasi serta hak dan kewajiban warga negara telah didapat, nantinya pembaca akan mudah memahami bagaimana keterkaitan antara keduanya.

BAB III PEMBAHASAN A.

Pengertian Globalisasi Istilah globalisasi tentu sudah tidak asing lagi terdengar. Istilah tersebut mulai

digunakan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, tepatnya pada pertengahan tahun 1980, ketika keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung cepat. Secara bahasa, globalisasi berasal dari Bahasa Inggris: globalization. Globalization merupakan bentukan kata dari global yang berarti mendunia dan lization yang berarti proses. Oleh karena itu, secara singkat globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunianya suatu aspek. Globalisasi dapat diartikan sebagai percampuran budaya akibat adanya interaksi yang terjadi antara negara-negara di dunia yang berdampak pada segala aspek. Globalisasi merupakan gejala mnegglobalnya sosio-kultural antar bangsa sehingga kultur antarbangsa di dunia”seolah–olah melebur menjadi kultur dunia (global)”, akibatnya hubungan antar bangsa semakin dekat. Globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang (Arfani, 2004) Beberapa pakar nasional dan internasional memiliki penuturan yang berbeda tentang pengertian globalisasi, diataranya: 1. Menurut Selo Soemardjan – Pengertian Globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat yang

berada di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidahkaidah tertentu yang sama. 2. Menurut Edison A. Jamli dkk – Pengertian Globalisasi ialah sebuah proses yang muncul dari sebuah gagasan, yang kemudian ditawarkan agar diikuti oleh bangsa lain yang pada akhirnya akan sampai pada sebuah titik kesepakatan bersama dan menjadi panutan bersama bagi bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. 3. Menurut Emanuel Ritcher – Pengertian Globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat dimana mereka sebelumnya berpencar dan terisolasi yang nantinya akan saling memiliki ketergantungan dan mampu mewujudkan persatuan dunia. 4. Menurut John Huckle – Pengertian Globalisasi ialah suatu proses dengan kejadian, kegiatan dan keputusan di salah satu belahan dunia yang berubah menjadi suatu konsekuensi yang signifikan untuk seluruh masyarakat di daerah yang jauh sekalipun. 5. Menurut Laurence E. Rothenberg – Pengertian Globalisasi ialah percepatan dari intensifikasi integrasi dan interaksi antara orang-orang, perusahaan dan pemerintah dari negara yang berbeda. Berdasarkan penuturan para ahli tentang pengertian globalisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi terjadi akibat interaksi antarnegara di dunia sehingga memungkinkan paham suatu negara diikuti oleh negara lain tanpa batasan cakupan aspek.

Interaksi antarnegara yang menimbulkan globalisasi bersumber dari berbagai macam kegiatan, diantaranya kegiatan perdagangan dan kerjasama regional maupun internasional. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah mengingat adanya berbagai macam alat komunikasi yang canggih hari ini. Alat komunikasi tersebut bukan hanya telepon, tetapi internet, e-mail dan berbagai macam teknologi lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor utama terjadinya globalisasi adalah kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK. Kemajuan di bidang IPTEK tidak dapat dihindari. Pasalnya, fakta yang ada di lapangan, kemajuan IPTEK suatu negara menggambarkan kemajuan dari negara tersebut. Oleh karena itu, setiap negara berlomba-lomba menciptakan tersobosan di bidang IPTEK untuk menunjukkan kemampuan mereka. IPTEK memudahkan interaksi, berarti IPTEK juga memudahkan globalisasi. Dengan adanya fakta seperti yang telah disebutkan, maka pengaruh globalisasi mustahil untuk dihindari. Walaupun globalisasi mempengaruhi aspek-aspek di sekitar kehidupan, warga negara sebagai subjek dalam menjalankan suatu negara harus sadar dan paham betul akan hak dan kewajibannya. B.

Hak dan Kewajiban Warga Negara Suatu negara dikatakan merdeka adalah ketika telah memenuhi syarat utama

berdirinya negara merdeka. Syarat utama tersebut adalah harus memiliki wilayah tertentu, memiliki rakyat tetap dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun suatu negara

memiliki wilayah dan rakyat yang tetap, jika belum terdapat pemerintahan yang berdaulat, maka negara tersebut belum dapat dikatakan sebagai negara merdeka. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara (Kaelan dan Achmad, 2010: 117). Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap negara. Selain itu, warga negara juga memiliki hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undangundang Dasar 1945. Suatu negara ditinggali oleh penduduk. Penduduk terdiri atas warga negara dan orang asing. Slaah satu yang membedakan keduanya adalah hak dan kewajiban terhadap negara. Menurut UUD 1945,

negara melindungi segenap penduduk,

misalnya dalam pasal 29 (2) disebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Di bagian lain UUD 1945 menyebutkan hak-hak khusus untuk warga negara, misalnya dalam pasal 27 (2) disebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan dalam pasal 31 (1) yang menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak mendapa tpengajaran”.

C.

Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara Globalisasi, seperti yang telah diketahui sebelumnya, memberikan berbagai

dampak dalam berbagai aspek, tak terkecuali dalam kehidupan bernegara. Globalisasi yang terjadi sedikit banyak mempengaruhi hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yan menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya (Yasin, 2014). Beberapa hak dan kewajiban warga negara di era ini, walaupun telah diatur secara jelas dalam UUD 1945, sudah dipengaruhi oleh globalisasi dalam pelaksanaanya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pergeseran pemahaman dalam memaknai hak dan kewajiban warga negara yang tertera dalam UUD 1945. Berikut adalah beberapa uraian dari hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 yang terpengaruh oleh adanya globalisasi. 1.

Pasal 27 ayat (1) Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung tinggi hokum dan pemerintahan”.

Pasal tersebut memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, seluruhnya memiliki persamaan hak di mata hukum anpa terkecuali dan wajib menjunjung tinggi hukum. Penerapan pasal ini pun terbukti di tahun 2009 melalui kasus nenek Minah yang didakwa sebagai pencuri 3 buah kakao milik PT. RSA. Walaupun sudah tua renta, nenek Minah yang mecuri 3 buah kakao ini harus tetap menjalani proses hukuman berupa kurungan selama 1,5 bulan. Ironisnya, penerapan yang benar tersebut hanya berlaku bagi kasus-kasus kecil seperti kasus nenek Minah. Pada kasus-kasus besar, korupsi misalnya, berlaku politik uang, yang terkaya yang menang. Walaupun pelaku korupsi banyak yang di tahan di sel penjara, namun fasilitas seperti hotel berbintang kerap mereka dapatkan. Berbeda dengan fasilitas yang diperoleh nenek Minah sewaktu di sel penjara. Penerapan hukum yang bergeser tersebut timbul akibat adanya globalisasi yang menampilkan berbagai model perpolitikan di mancanegara. Dengan demikian, subjek di Indonesia pun tidak merasa bersalah apabila mengikuti model perpolitikan tersebut. 2.

Pasal 28 Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal tersebut memiliki makna bahwa setiap warga negara diberi kebebasan dalam mengutarakan pikirannya dan dapat disampaikan melalui lisan maupun tulisan. Dibentuknya pasal ini tentu memiliki harapan dengan adanya peraturan

tersebut masyarakat dapat dengan leluasa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Namun begitu, dalam pelaksanaannya banyak pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh warga negara justru menonjolkan kelompoknya sendiri. Dengan demikian akan terjadi tumpang tindih informasi yang berakibat membingungkan bagi warga lainnya. Tak jarang pemerintah pun mendalangi penyebaran informasi di berbagai media, salah satunya saluran televisi. Oleh karea itu, sering didapati perbedaan informasi di berbagai saluran televisi. Padahal, tidak semua warga negara mengerti akan masalah dalam informasi tersebut, dan bagi mereka yang awam dapat dengan mudah terpengaruh. Mudahnya penyebaran informasi adalah salah satu pengaruh globalisasi dalam bidang IPTEK yang sebenarnya dapat membawa manfaat. Namun dengan adanya berbagai macam pemahamandari luar yang tidak sesuai dengan landasan hukum Indonesia,

kemudahan

tersebut

disalahgunakan.

Akibatnya,

penyebaran

informasi tak terbendung. Entah informasi tersebut benar atau salah, keduanya dapat ditemukan diberbagai media hari ini. Dua uraian pasal diatas adalah contoh hak dan kewajiban warga negara yang sudah terpengaruh oleh globalisasi. Contoh lain dapat dengan mudah ditemukan di kehidupan nyata. Namun begitu, warga negara semestinya sadar akan hak dan kewajiban mereka yang tidak boleh terpengaruhi oleh berbagai macam gangguan luar, seperti globalisasi. Karena keadilan dan kesejahteraan di Indonesia dapat tercapai apabila seluruh warga negara menerapkan hak dan kewajiban mereka secara menyeluruh.

BAB IV PENUTUP Globalisasi adalah suatu proses percampuran kebudayaan antarnegara di dunia. Globalisasi memberikan pengaruh di berbagai aspek, tak terkecuali dalam kehidupan bernegara. Globalisasi yang terjadi Indonesia, misalnya, sedikit banyak telah berpengaruh terhadap hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang dari pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi seseorang terhadap pihak lain. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD 1945. Dalam pelaksanaannya di era ini, hak dan kewajiban warga negara dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Beberapa contoh pelaksaan hak dan kewajiban warga negara yang telah dipengaruhi oleh globalisasi adalah pelaksanaan pasal 27 (1) dan pasal 28 UUD 1945 yang melenceng akibat pergeseran pemahaman. Pasal 27 (1) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum. Namun dalam penerapannya masih ada ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Pasal 28 menyatakan kebebasan berpendapat dan dapat disampaikan melalui lisan

ataupun

tulisan.

Dalam

pelaksaannya,

kebebasan

berpendapat

ini

disalahgunakan dengan hanya menonjolkan satu pihak dan menyembunyikan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma Al-Rodhan, R.F. Nayef and Gérard Stoudmann. 2006. “Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition”. GCSP. Arfani, Riza Noer. 2004. “Globalisasi Karakteristik dan Implikasinya”. Ekonomi Politik Digital Journal Al-Mannar Edisi I. 1-13. Stever, H. Guyford 1972. "Science, Systems, and Society." Journal of Cybernetics. 2(3):1–3. Yasin, Johan. 2014. “Hak Azasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia”. 1-18. Seputar Pengetahuan. 2015. Pengertian Globalisasi Menurut Para Ahli Lengkap. http://www.seputarpengetahuan.com/2015/10/5-pengertian-globalisasimenurut-para-ahli-lengkap.html...


Similar Free PDFs