peningkatan pelayanan KB PDF

Preview

Summary

Peningkatan Pelayanan KB Keluarga berencana merupakan salah satu kebijakan tujuannya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sekaligus pemerataan penduduk maka akan terjadi kesejahteraan di Indonesia. Maka, dari itu tulisan ini guna menganalisis kebijakan keluarga berencana untuk meningkatkan kebija...

Description

Peningkatan Pelayanan KB Keluarga berencana merupakan salah satu kebijakan tujuannya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sekaligus pemerataan penduduk maka akan terjadi kesejahteraan di Indonesia. Maka, dari itu tulisan ini guna menganalisis kebijakan keluarga berencana untuk meningkatkan kebijakan KB.

Adistiara herwinanda 10/298809/SP/23991 Politik & Pemerintahan FISIPOL UGM 2014

0

Daftar Isi

Daftar isi............................................................................................ 1 Bab I pengantar Pengantar........................................................................................... 2 Bab II policy making process II.A Agenda Setting.......................................................................... 4 II.B Formulasi Kebijakan................................................................. 5 Analisis SWOT 

Faktor Internal.................................................................... 6



Faktor Eksternal................................................................. 6

Bab III Policy Implementation III.A Proses Iplementasi.................................................................... 9 III.B Proses Monitoring Kebijakan.................................................. 10 Tahapan, Aktor-aktor yang terlibat, Dampak sosial.................. 10 Bab IV Feed Back Evaluasi kebijakan............................................................................ 12 Bab V Kesimpulan Kesimpulan....................................................................................... 14 Daftar pustaka................................................................................... 15

1

BAB I Pengantar Kebijakan keluarga berencana sangat penting untuk kemajuan Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, pemeretaan jumlah penduduk dan menekan pertambahan jumlah penduduk. Sampai saat ini kebijakan KB telah disempurnakan dari tahun ketahun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih lagi kepada masyarakat miskin. Sebab, masyarakat miskin merupakan masyarakat yang renta dalam menanggapi isu keluarga berencana. Mereka menganggap bahwa banyak anak banyak rejeki. Dengan seiring jaman yang hal itu tidak sesuai dengan kondisi saat ini dengan kebutuhkan masyarakat yang terus meningkat dan harga yang kian melambung tinggi. Maka, sangat dibutuhkannya peningkatan pelayanan program keluarga berencana atau disingkat dengan KB. Meningkatkan kebijakan KB sangat urgen karena untuk berjalan sesuai dengan rencana dan meraih tujuan. Tujuannya yaitu pertama, tersampaikan informasi kepada setiap keluarga di Indonesia. Saya beberapa waktu lalu sempat mengobrol dengan dua orang peserta KB Rini dan Esti mengeluh tentang sakit yang dialami yaitu mual dan tidak rutin dalam masa menstrurasi. Dan mereka ketika ikut dalam program KB pengguna kontrasepsi tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan efek samping yang terjadi karena penggunaan KB1. Kedua, penyelenggaraan yang tidak disalagunakan oleh kepentingan perseorangan atau lembaga tertentu. Disalah satu daerah dalam pelaksanaan program KB telah melakukan jual beli alat dan obat kontrasepsi di kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur lalu pada tahun 2013 dinyatakan bersalah kepada lima orang terdakwa dinas BKKBn2. Padahal alat dan obat kontrasepsi yang ada di kabupaten Rote Ndao tersebut diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Ketiga, meningkatkan jumlah peserta KB. Jumlah peserta KB terutama pria dalam salah satu penelitian di kelurahan Lamper Tengah kecamatan Semarang Selatan peserta pria yang berpartisipasi terdapat 11 orang dalam satu desa kelurahan. Hal ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan

Wawancara dengan Rini dan Esti pukul 16.00 februari 2014 Diihat http://www.tempo.co/read/news/2013/02/19/058462334/Terdakwa-Korupsi-Alat-Kontrasepsi-Divonis-Bers alah pukul 11:15 PM 25 maret 2014 1 2

2

peserta dari KB baik dari

pria maupun wanita3.

Keempat, meningkatkan partisipasi

oleh para peserta KB untuk lebih aktif. Kelima, peningkatan pelayanan agar tidak stagnan. Pemerintah mengakui bahwa terjadi stagnan dalam iplementasi program KB hal ini dikarenakan jumlah yang ikut serta tidak mengalami peningkatan dari tahun ketahun4. Maka dibutuhkannya peningkatan pelayanan dan jumlah kader yang mensosialisasikan tentang program KB. Melihat hal tersebut menjadi motivasi saya menganalisis kebijakan program KB mengingat bahwa program KB sudah teriplementasi sejak jaman pemerintahan Soeharto dan telah terjadi perubahan-perubahan undang-undang guna meperbaharui dan menyesuaikan dengan kebijakan masa kini. Tetapi kali ini saya tidak berpandangan secara objektif namun subyektifitas. Saya yang menentukan alur berfikir dalam tulisan ini. Peningkatan pelayanan program KB ini saya pikir penting untuk kita perbaiki dan telaah lebih dalam sebab hal ini menentukan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat di ukur dari level terkecil yaitu keluarga. Posisi saya yaitu memandang kebijakan dari sudut pandang untuk kebijakan dan menganalisis dengan mix scaning mengingat bahwa perlu untuk mempertimbangkan rasionalitas dari kebijakan ini juga.

3

Anastasia oktaviani iplementasi program keluarga berencana di kelurahan lamper tengah kecamatan semarang selatan. Studi kasus partisipasi pria dalam program keluarga berencana. Di unduh http://eprints.undip.ac.id/13133/1/D2A004010_Anastasia_Oktaviani.pdf pada 1 april 2014 pukul 08;14 PM 4 Ddilihat http://www.tempo.co/read/news/2013/06/04/173485668/Pemerintah-Akui-Program-KB-Jalan-di-Tempat pukul 2:15 AM 25 juni 2014

3

BAB II Policy Making Process (Agenda Setting & Formulasi Kebijakan) II.A Program KB sebagai Agenda Setting Roger W. Cobb dan Charles D. Elder mengidentifikasi ada dua macam agenda pokok, yakni agenda sistemik dan agenda lembaga. Agenda sistemik terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapatkan perhatian publik dan mencangkup masalah-masalah yang berbeda dalam yurisdiksi wewenanang pemerintah yang secara sah ada. Agenda lembaga atau agenda pemerintah terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah dan aktif atas issu-issu yang berkembang dalam agenda sistemik5. Kebijakan keluarga berencana merupakan sebuah isu yang harus diangkat karena mencakup hal yang sangat krusial berkaitan dengan aspek kuantitas, kualitas, mobilisasi, pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, agama, keamanan, tata ruang, kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, eksploitasi SDA yang menjamin kelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan penduduk. Melihat dari sudut pandang agenda maka kebijakan keluarga berencana merupakan agenda pemerintah karena mendapat perhatian atas isu-isu yang berkembang dan kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terencana dengan mengupayakan mengurangi populasi dan pemerataan penduduk di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa harus adanya kebijakan keluarga berencana yaitu pertama, mengurangi jumlah penduduk. Kedua, mengurangi jumlah kematian ibu atau bayi. Ketiga, pemerataan penduduk. Keempat, mengatur jumlah penduduk agar seimbangantar jumlah penduduk produktif dan non produktif. Kelima, ketersediaan jumlah pangan sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk. Proses mempengaruhi menjadi agenda setting yaitu kebijakan keluarga berencana merupakan sebuah wacana yang tidak lepas dari pertumbuhan penduduk dan 5

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik; Teori dan Proses. Jakarta : PT Buku Kita. h.87

4

pembangunan keluarga dengan jangka panjang maka memicu respon dari pemerintah memperhatikan akan jumlah penduduk. Kebijakan yang telah berjalan dan diamandemen secara terus menerus dan dapat dilihat dari aturan perundangan UU no 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dalam analisis ini lebih mengacu pada bagian ke enam mengenai perkembangan kependudukan. sebagai landasan analisis yaitu pada pasal 24, 26, 27 dan 31. Bahwa perlu untuk penegakan regulasi mengenai petugas program kb dalam pasal 24. Pasal 26 mengenai alat dan obat yang berhak untuk mengetahui apa efek samping, jangka penggunaan alat atau obat maupun jenis-jenis alat dan obatnya. Pasal 27 mengenai pemalsuan dan penyalahgunaan yang pada beberapa waktu lalu tahun 2013 telah terjadi penjual belian secara bebas oleh lima orang yang terdakwa di provinsi nusa tenggara timur. Pasal 31 pencegahan untuk mengalami kesakitan dan peningkatan partisipasi aktif keluarga.

II.B. Program KB sebagai Formulasi kebijakan Seperti yang dijelaskan diatas permasalahan yang ada berkaitan dengan masalah kependudukan perlu memilih masalah-masalah yang dianggap penting. Untuk memudahkan dalam formulasi kebijakan maka saya menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis untuk menganalisis kondisi internal maupun eksternal dari suatu organisasi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (strengeth) dan kelemahan (weekness). Sementara analisis eksternal yaitu mencakup faktor peluang (opportunity) dan tantangan (treath). Saya menganalisis tentang kebijakan keluarga berencana yang telah dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam iplementasinya terdapat beberapa faktor yaitu internal dan eksternal dalam tubuh pemerintah untuk kebijakan keluarga berencana (KB). Selain melalui analisis SWOT, analisis akan lebih komprehensif jika dengan cara mix scanning selain pertimbangan akan rasionalitas yang ada dalam kebijakan keluarga berencana. Analisis dengan mix scaning merupakan upaya agar analisis yang mampu melihat subtansi dan proses dari kebijakan keluarga berencana dari upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan program keluarga berencana.

5



Faktor Internal

Kekuatan 







Kelemahan

Alasan pemerintah untuk mengatur



laju pertumbuhan yang semakin lama

pemerintah sehingga masih sedikit

meningkat

menjadi

yang mengikuti kebijakan KB ini.

salah satu dari 4 negara jumlah

Pihak-pihak seperti bidan atau dokter

penduduk yang tertinggi di dunia.

kandungan yang masih sendikit di

Mengurangi jumlah kematian ibu dan

daerah

bayi

sosialisasi kebijakan KB

Jumlah pangan yang terus berkurang



karena jumlah penduduk yang terus

pemerintah tidak bersifat TOP down

berkurang karena jumlah penduduk

sehingga banyak penyelewengan dan

yang terus bertambah

kurang sanksi sehingga aparat daerah

Pemadatan wilayah jawa dan tidak

melakukan penyelewengan diperjual

adanya

belikan.

dan

Indonesia

pemerataan

penduduknya

Kurangnya

sosialisasi

terpencil.

Kurangnya

oleh

Menghambat

pengawasan

oleh

Kebijakan yang tidak tepat sasaran

sesuai dengan luas wilayah yang



tersedia.

yang sebenarnya dipergunakan oleh masyarakat miskin tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang mempunyai ekonomi

menengah

keatas

bisa

mendapatkan alat-alat kontrasepsi KB. 

Faktor Eksternal

Peluang 

Ancaman

Keberhasilan

pembangunan

sangat 

Pengetahuan dari masyarakat pada

ditentukan oleh kualitas penduduk.

umumnya tentang penggunaan KB

Keberhasilan pembangunan ditentukan

yang aman dan efek sampingnya

dan

secara

merupakan

konsekuensi

dari

terperinci

agar

mengetahui

pembangunan kependudukan, karena

resiko yang harus ditanggung belum

penduduk adalah obyek dan subyek

smua masyarakat mengetahuinya.

dari

Jumlah anggaran yang dikeluarkan

pembangunan.

Pembangunan 

6

penduduk

oleh pemerintah akan semakin banyak

(people-centered development), yaitu

karena penggemukan stuktur untuk

pembangunan

badan-badan terkait dengan program

harus

berpusatkan

kepada

pada

yang

potensi

berorientasi

dan

penduduk. 

KB ini.

kebutuhan 

Dukungan

hanya

dilakukan

oleh

Perbaikan stuktur dan peningkatan

beberapa media saja.

pengetahuan dari pihak-pihak yang

banyak yang masih belum mengerti

terkait dengan program KB seperti

apa itu program KB

Dan

masih

pemda, dinas kesehatan (rumah sakit, puskesmas) 

Meningkatan masyarakat

promosi secara

luas

kepada tentang

program KB Untuk meningkatkan iplementasi kepada masyarakat secara luas maka dilakukannya pertimbangan yaitu mengandalkan kekuatan dan peluang yang ada yaitu dengan cara pertama, perbaikan stuktur dan peningkatan pengetahuan dari pihak-pihak yang terkait dengan program KB seperti kader dan petugas dari KB sebab program KB menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan regulasi mengenai perkembangan kependudukan mengingat negara Indonesia merupakan negara diperingkat empat jumlah penduduk yang tinggi di dunia. Kedua, Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas penduduk. Keberhasilan pembangunan ditentukan dan merupakan konsekuensi dari pembangunan kependudukan, karena penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan. Pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (people-centered development), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan penduduk. Dan mengingat bahwa pemadatan wilayah Jawa dan tidak adanya pemerataan penduduknya sesuai dengan luas wilayah yang tersedia. Maka dengan begitu mendukung akan adanya imigrasi yaitu perpindahan penduduk ke daerah luar Jawa agar terciptanya pemerataan penduduk maupun pembangunan di Indonesia. KB akan terlaksana dengan baik dengan mempertimbangkan menekan ancaman dan

7

kelemahan dari program KB yaitu pertama, Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah sehingga masih sedikit yang mengikuti kebijakan KB ini. Pihak-pihak seperti bidan atau dokter kandungan yang masih sedikit di daerah terpencil. Hal ini menghambat sosialisasi kebijakan KB pengetahuan dari masyarakat pada umumnya tentang penggunaan KB yang aman dan efek sampingnya secara terperinci untuk mengetahui resiko yang harus ditanggung oleh masyarakat. Artinya perlu untuk peningkatan pengetahuan petugas. Petugas memberi tahu secara rinci pengetahuan yang ia miliki tentang kelebihan dan kelemahan dari program KB. Melalui cara sosialisasi alat dan obat kontrasepsi maupun kesehatan ibu dan anak. Kedua, Jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah akan semakin banyak karena penggemukan stuktur untuk badan-badan terkait dengan program KB ini. Maka dibutuhkan pengawasan oleh pemerintah pusat karena bersifat top-down agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun kebijakan dapat teriplementasi dengan baik. Kesimpulannya yaitu peningkatan pelayanan KB akan berjalan jika petugas diperbanyak hingga daerah dan disertai pengetahuan yang cukup mengenai program KB. Tidak hanya itu namun juga perlu pengawasan kepada petugas dan kader agar tidak terjadi penyelewengan wewenang. Selain itu dengan dukungan informasi layanan masyarakat yang ada di media massa maka membawa pengaruh kepada masyarakat luas dan paham adanya program KB.

8

BAB III: Policy Implementation (Implementasi & Monitoring Kebijakan) III.A Proses Iplementasi Kebijakan keluarga berencana mempunyai tujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil yang berkualitas. Pemerintah dalam menjalan program kebijakan KB sesuai dengan langkah yang telah terencana walaupun jumlah partisipasi yang ada masih belum sesuai dengan rencana yang dianggarkan oleh institusi karena kurangnya tenaga kerja, keadaan lingkungan yang mendukung akan kebijakan ini terlaksana dengan baik. Pemerataan kebijakan tepat sasaran yaitu tidak hanya berpusat di jawa. Sifat pendekatan dari proses iplementasi pada kebijakan KB yaitu bersifat top-down. Yang dimaksud Top-down adalah melihat proses implementasi sebagai sebuah proses yang ditentukan dari atas, berjalan dalam secara konsekuental dalam tahap-tahap yang sudah ditentukan6. Implementasi dilakukan dengan prosedur sesuai dengan rancangan kerja kesetiap daerah dengan menekan jumlah penduduk, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB, menurunkan jumlah ibu dibawah umur 19 tahun menjadi 21 tahun, meningkatkan pengetahuan tentang program KB melalui media massa (cetak maupun elektronik). Rencana yang telah dibentuk untuk meningkatan kualitas KB hanya dapat berjalan dengan dukungan sumber daya yang ikut serta, kekuatan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan, karakteristik rejim dan institusi yang ikut serta dalam kebijakan tersebut. Melihat dari rencana melalui dukungan yang ada diatas akan membentuk hasil kebijakan dengan dampak dan perubahan sosiokultural dalam masyarakat. Dalam implementasinya pada tahun 2014 ini telah meningkat informasi yang disalurkan oleh media massa dengan dukungannya iklan-iklan bertajuk KB yang telah di siarkan oleh media guna mendukung rencana dari program KB ini. Dan reward yang 6

Santoso, Purwo. Analisis Kebijakan publik. 2010. Research Center for Politics and Goverment Jurusan Politik dan

Pemerintahan : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta h.128

9

diberikan oleh institusi dalam beberapa waktu lalu kepada sejumlah daerah yang telah berhasil. Peningkatan dan tepat sasaran rencana program mempengaruhi peningkatan kepada daerah lain agar bersemangat dalam menjalankan program keluarga berencana ini. Namun, dalam penjelasan kepada peserta yaitu mengenai tujuan, fungsi dan efek dalam penggunaan kontrasepsi masih terbilang rendah. Para peserta hanya mengetahui tujuan dan fungsinya saja. Efeknya tidak dijelaskan secara terperinci yang negatif ataupun positif. Para peserta program kebijakan KB hanya mengikuti arahan dari para kader sosialisasi. III.B Proses Monitoring Implementasi dalam proses kebijakan keluarga berencana ini bersifat top-down. Proses monitoring dalam proses kebijakan juga bersifat top-down merupakan turunan dari logika instumentasi kebijakan yang termuat dalam desain implementasi kebijakan7. Proses monitoring akan dijelaskan melalui tahapan, aktor-aktor yang terlibah dan dampaknya. Tahapan : telah berjalan kebijakan KB selama bertahun-tahun sejak pemerintahan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono telah mengalami perkembangan. Dan dengan evaluasi secara terus menerus akan mencapai tujuan dibentuknya kebijakan keluarga berencana ini. Namun, dalam iplementasinya tidak sesuai karena hanya beberapa aktor saja yang bekerja dan kurang meratanya sosialisasi. Aktor-aktor yang terlibat : Aktor-aktor yang terlibat yaitu instansi BKKBn dan kadernya dalam sosialisasi sudah terlaksana dengan cukup baik. Hanya kurang pengawasan karena sifat kebijakan top-down maka kurangnya pengawasan dan inovasi dari para sosialitator kepada para peserta KB. Pengetahuan dan pelatihan kepada para sosialitator tentang program KB...