PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI PDF

Preview

Summary

PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Dosen Pengampu : 1. Andi Irwan Benardi, S.Pd., M.Pd. 2. Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H. Oleh Kelompok VII; Rombel 001: 1. Dewi Ayu Utami /3201417018 2. Nor Malita Ismi /3201417021 3.Indah Tri Suw...

Description

PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Dosen Pengampu

: 1. Andi Irwan Benardi, S.Pd., M.Pd. 2. Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H.

Oleh Kelompok VII; Rombel 001: 1. Dewi Ayu Utami

/3201417018

2. Nor Malita Ismi

/3201417021

3.Indah Tri Suwandi

/3201417032

4. Sabrina Oktavia I.Y.S.

/3201417034

5. Ahmad Nauval A. J.

/3201417041

6. Ilham Falih Muttaqin

/3201417054

7. Dinda Gita Rosita

/3201417058

JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2019

PRAKATA

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, Syukur Alhamdullilah, atas berkat rahmat Allah Swt. yang telah berkenan

memberikan

kami

kesempatan

dan

kenikmatan

untuk

dapat

menyelesaikan makalah “Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi” ini dengan baik dan tanpa kekurangan apapun. Oleh karena itu, kami selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, yaitu Bapak Andi Irwan Benardi, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H. yang telah mengajarkan dan membimbing kami selama perkuliahan dan mengajarkan berbagai macam ilmu mengenai Pendidikan Anti Korupsi, 2. orang tua, teman, serta sahabat yang telah membantu kelancaran dalam proses pembuatan makalah ini. Tiada ada kesempurnaan di dunia ini, kecuali kesempurnaan milik Allah Swt. semata. Kami sebagai manusia hanya bisa membuka diri untuk senantiasa dikritik dan diberi saran yang dapat membangun untuk memperbaiki dan menjadikanya lebih baik lagi. Semoga dengan adanya makalah “Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi”, dapat memberikan informasi lebih baik itu kepada mahasiswa, masyarakat, maupun pemerintah, untuk senantiasa bersinergi guna bekerjasama membangun bangsa dan negara.

Semarang, 24 Maret 2019

KELOMPOK VII

ii

DAFTAR ISI Prakata.................................................................................................................ii Daftar Isi..............................................................................................................iii Daftar Gambar....................................................................................................iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah...........................................................................................1 1.3 Tujuan.............................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN Peran Mahasiswa 2.1 Pendidikan.....................................................................................................3 2.2 Kesehatan......................................................................................................5 2.3 Politik............................................................................................................8 2.4 Ekonomi........................................................................................................9 2.5 Sosial Budaya................................................................................................10 2.6 Teknologi......................................................................................................15 BAB III PENUTUP 3.1 Simpulan........................................................................................................17 3.2 Saran..............................................................................................................18 Daftar Pustaka...................................................................................................19

iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1: Siklus Anti Fraud (European Comission, 2013)...................................6

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Korupsi di pandang sebagai kejahatan luar biasa yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasannya korupsi terdiri dari dua bagian yaitu penindakan dan pencegahan yang tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat, oleh karena itu mahasiswa pun harus dilibatkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai salah satu bagian terpenting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif sebagai agen perubahan gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan.

1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana peran mahasiswa dalam bidang pendidikan? 2. Bagaimana peran mahasiswa dalam bidang kesehatan? 3. Bagaimana peran mahasiswa dalam bidang politik? 4. Bagaimana peran mahasiswa dalam bidang ekonomi? 5. Bagaimana peran mahasiswa dalam bidang sosial budaya? 6. Bagaimana peran mahasiswa dalam bidang teknologi?

1

1.3 Tujuan

1. Mengetahui peran mahasiswa dalam bidang pendidikan. 2. Mengetahui peran mahasiswa dalam bidang kesehatan. 3. Mengetahui peran mahasiswa dalam bidang politik. 4. Mengetahui peran mahasiswa dalam bidang ekonomi. 5. Mengetahui peran mahasiswa dalam bidang sosial budaya. 6. Mengetahui peran mahasiswa dalam bidang teknologi.

2

BAB II PEMBAHASAN Mahasiswa dalam gerakan anti korupsi tentu memiliki peranannya tersendiri dalam berbagai bidang. Adapun peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah sebagai berikut: 2.1 Bidang Pendidikan Mahasiswa adalah aset paling menentukan kondisi zaman dimasa depan. Untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek bernama Korupsi. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki yaitu: 1. Kemampuan intelektual yang tinggi 2. Jiwa muda yang penuh semangat, dan 3. Idealisme yang murni Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, ide-ide kreatif, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mereka mampu menyuarakan kepentingan rakyat dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah:

1. Menciptakan lingkungan kampus bebas dari korupsi. Hal ini dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. Upaya lain untuk menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di lingkungan kampus adalah mahasiswa dapat membuat koperasi atau kantin

3

jujur, membentuk organisasi atau komunitas intra kampus yang berprinsip pada upaya memberantas tindakan kor0upsi.

2. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena dampaknya dapat mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri. Serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka.

3.

Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah

Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat perlu dikontrol dan dikritisi jika kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah dalam mengatasi masalah korupsi di negeri ini.

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan antikorupsi maka pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-korupsi dan tidak melakukan tindakan korupsi. Dengan demikian mahasiswa harus mempunyai nilai-nilai anti-korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti-korupsi. Kedua hal tersebut dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar

4

tumbuh budaya anti korupsi di lingkungan kampus. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian.

2.2 Bidang Kesehatan Sejak berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional, potensi frauddalam layanan kesehatan semakin nampak di Indonesia. Potensi ini muncul dan dapat menjadi semakin meluas karena adanya tekanan dari sistem pembiayaan yang baru berlaku di Indonesia, adanya kesempatan karena minim pengawasan, serta ada pembenaran saat melakukan tindakan ini. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), sebuah organisasi profesional yang bergerak dibidang pemeriksaan atas kecurangan dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan telah memiliki cabang di Indonesia, mengklasifikasikan Fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree” yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan sebagai berikut: a. Penyimpangan

atas

misappropriation meliputi

aset (Asset penyalahgunaan/

Misappropriation).

Asset

pencurian

harta

aset

atau

perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk Fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/ dihitung (defined value). b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement). Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya

dengan

melakukan

rekayasa

keuangan (financial

engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. c. Korupsi (Corruption). Jenis Fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang

5

penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan

(simbiosis

penyalahgunaan

mutualisma).

wewenang/konflik

Termasuk

didalamnya

kepentingan (conflict

of

adalah interest),

penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). Saat ini di Indonesia sudah terbit Permenkes No. 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai dasar hukum pengembangan sistem anti Fraud layanan kesehatan di Indonesia. Dalam peraturan menteri ini, sudah mencakup kegiatan-kegiatan seperti membangun kesadaran, pelaporan, deteksi, investigasi, dan pemberian sanksi. Kegiatankegiatan ini sesuai dengan rekomendasi European Comission tahun 2013. Komisi negara-negara eropa ini juga merekomendasikan bahwa kegiatan anti Fraud harus berjalan sesuai alur seperti skema pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Siklus Anti Fraud (European Comission, 2013)

6

Implementasi siklus anti Fraud tidak serta merta dapat berjalan mulus. Penelitian

Sparrow

(1998)

menunjukkan

7

faktor

yang

membuat

kontrol fraud di lingkungan manapun sulit dicegah: (1) fraud hanya terlihat ketika dilakukan deteksi dan seringkali hanya mewakili sebagian kecil dari kecurangan yang dilakukan; (2) indikator kinerja yang tersedia masih ambigu dan belum jelasnya apa yang disebut keberhasilan pelaksanaan fraud control plan; (3) upaya kontrol fraud terbentur data banyak yang harus diolah oleh SDM terbatas; (4) pencegahan fraud bersifat dinamis bukan satu statis. Sistem pencegahan fraud harus cepat dan mudah beradaptasi dengan modelmodel fraud baru;

(5)

penindakan fraud umumnya

bersifat

tradisional.

Kekuatan ancaman sanksi fraud baru terlihat dari penangkapan pelaku dan beratnya sanksi dijatuhkan bagi pelaku; (6) pihak berwenang terlalu percaya diri dengan model kontrol fraud baru. Bila sebuah model terlihat dapat mengatasi bentuk fraud yang sering muncul, upaya pengembangan model fraud ini tidak akan optimal; (7) pencegahan fraud seringnya hanya dialamatkan untuk bentuk fraud yang sederhana.

Kemudian, dalam gerakan anti korupsi, mahasiswa memiliki peranan sebagai berikut: 1. Ikut dalam mensosialisasikan pentingnya pembangunan kesadaran masyarakat. Dalam Permenkes No. 36/ 2015, pembangunan kesadaran dapat dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/ kota dengan pembinaan dan pengawasan dengan melalui program-program edukasi dan sosialisasi. Namun, mahasiswa tentu dapat ikut andil di dalamnya untuk ikut serta di dalamnya tentunya setelah melalui proses pembinaan. 2. Melaporkan apabila menjumpai adanya fraud. Mahasiswa yang menjumpai adanya praktik fraud dapat melaporkannya pada pihak yang berwenang. Adapun mekanisme pelaporan terdapat dalam Permenkes No. 36/ 2015 yang mengamanatkan bahwa pelaporan dugaan Fraud minimalnya mencakup identitas pelapor, nama dan alamat instansi yang diduga melakukan tindakan kecurangan JKN, serta alasan pelaporan.

7

3. Ikut mendeteksi adanya praktik fraud. Mahasiswa dapat mendeteksi melalui pendekatan: mencari anomali data, predictive modeling, dan penemuan kasus. Analisis data klaim dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan memanfaatkan aplikasi verifikasi klinis yang terintegrasi dengan aplikasi INA-CBGs. 4. Membantu tim investigasi untuk memastikan ada atau tidaknya kecurangan atau praktik fraud.

2.3 Bidang Politik Korupsi menjadi salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Statistik terbaru menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Di tahun 2004 penuntutan terhadap kasus korupsi hanya berjumlah 2 dalam setahun, namun terus meningkat hingga menjadi 62 tuntutan kasus korupsi di tahun 2015 kemarin. Faktor politik merupakan salah satu faktor yang paling umum yang mendasari suatu tindakan penyebab korupsi. Tindakan korupsi berupa suap atau yang biasa kita kenal sebagai tindakan sogok menyogok sangat sering terjadi. Korupsi suap biasa terjadi untuk kepentingan khusus seperti suap untuk “naik jabatan”, suap untuk “menutupi” sesuatu. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada bidang politik 1. Moralitas Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan Negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya cenderung memiliki tenggang rasa yang lebih baik terhadap Negara dan masyarakat sekitarnya dan cenderung benci terhadap tindakan korupsi. 2. Identifikasi korupsi Mahasiswa fakultas tertentu (khususnya hukum dan ekonomi) memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu tindakan korupsi

8

lebih baik daripada masyarakat pada umumnya. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai standar standar identifikasi dan analisis korupsi dari segi finansial maupun hukum. Dengan kemampuan ini mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakkan hukum di Indonesia. 3. Pelaporan Seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu entitas, cenderung berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintah karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengarkan oleh pemerintah dan mampu menekan pemerintah. Selain itu mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut karena mereka memiliki pengetahuan akan prosedur dan langkah hukum untuk melaporkan suatu tindakan korupsi. 4. Generasi masa depan Ketika mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal tinggi naik dan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor, Tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan bahkan dihapuskan karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa untuk turut memajukan Negara dengan tidak melakukan korupsi. Kualitas kualitas professional maupun interpersonal yang ditanamkan pada mahasiswa saat ini diharapkan mampu untuk memberantas korupsi yang terus menggerogoti Negara Indonesia. Dengan artikel peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ini, kami harapkan anda dapat lebih mengerti pentingnya pendidikan bukan hanya untuk memperoleh hard skill, namun juga untuk mendapatkan kemampuan interpersonal dan moralitas yang lebih baik.

2.4 Bidang Ekonomi Mahasiswa memiliki peran untuk mengatasi dan mengurangi tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Peran tersebut dengan memahami dan mempelajari mengenai perekonomian di Indonesia mengenai infrastruktur ataupun

9

perekonomian. Maka, dengan hal tersebut jika ada pejabat negara yang melebihkan anggaran dalam hal infrastruktur maupun pembangunan atau yang lainnya mahasiswa memiliki peran penting yaitu dengan menuntut keadilan baik itu melalui laporan ke pihak berwajib. Dengan hal ini, mahasiswa sangat cocok disebut sebagai agent of control the agent of analysis yaitu bagaimana mahasiswa memiliki peran dalam mengontrol bangsa karena memiliki sifat kritis dalam mengkritik pejabat negara dan memiliki legend of analysis sebagai cara untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada karena jika mahasiswa terutama yang menggeluti bidang perekonomian bangsa akan memiliki pemahaman yang lebih luas daripada yang tidak dan akan sangat mudah bagi mahasiswa dalam menanggapi persoalan korupsi di Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Adapun peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di bidang ekonomi adalah: 1. Tidak menyalahgunakan kepercayaan dalam sebuah organisasi, dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah kewirausahaan di organisasi tersebut. 2. Tidak memberikan suap kepada pengurus beasiswa dikampus. 3. Menuntut jaminan atau fasilitas terhadap biaya ya...