Perencanaan Pembangunan pada orde lama sampai orde Baru sampai revormasi DOCX

Title	Perencanaan Pembangunan pada orde lama sampai orde Baru sampai revormasi
Pages	14
File Size	35.5 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	253
Total Views	892

Summary

Description

Perencanaan Pembangunan pada orde lama sampai orde Baru sampai revormasi. A. Perencanaan Pembangunan pada Orde Lama Pada masa Orde Lama, strategi pembangunan didasarkan atas pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak memungkinkan pelaksanaannya secara baik. Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa orde lama: 1. Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sector ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun RI untuk tahun 1948, 1949, dan 1950, ditujukan terhadap bidang- bidang pertanian, peternakan, perindustrian dan kehutanan. Dan juga beberapa program lainnya seperti a. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI. Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda. Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional. Pendanaan untuk Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Inti rencana ini adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri. Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah membuka diri terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional, melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung dana tersebut dibentuk Bank Pembangunan. Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri sementara itu tanah partikelir dihapuskan. Perkembangannya April 1947 badan ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran...