Perkembangan Standar Audit PDF

Preview

Summary

resume...

Description

1. Perkembangan Standar Audit Tahun 1972 Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan, yang disahkan di dalam Kongres ke III Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, Norma Pemeriksaan Akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh Tim Pengesahan, serta disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambatlambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan, Edisi revisi yang memasukkan suplemen No.1 sampai dengan No.12 dan interpretasi No.1 sampai dengan Nomor.2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999 Dewan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul “Standar ProfesionalAkuntan Publik per 1 Januari 2001”. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari lima standar, yaitu: 1.

Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang dilengkapi dengan

InterpretasiPernyataan Standar Auditing (IPSA). 2.

Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) yang dilengkapi dengan

InterpretasiPernyataan Standar Atestasi (IPSAT). 3.

Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR) yang dilengkapi

dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR). 4.

Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK) yang dilengkapi

denganInterpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK). 5.

Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dilengkapi

denganInterpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (IPSM) 2. Audit atas kinerja sangat penting dilakukan, karena keinginan dan tuntukan masyarakat belum sepenuhnya terwujud apabila hanya mengandalkan audit laporan keuangan dan kepatuhan saja 3. Standar auditing terbagi menjadi 3 bagian diantaranya Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan. Standar Umum

Standar umum berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi. Standar ini mencakup tiga bagian diantaranya: 1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. 2. Auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi. 3. Auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama. Standar Pekerjaan Lapangan Standar ini terdiri dari 3 point diantaranya: 4. Sebagai tenaga professional maka seharusnya seluruh pekerjaan dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. 5. Tak hanya memperhatikan standar auditing saja, pemahaman yang memadai atas pengendalin intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat 6. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar Pelaporan Standar pelaporan terdiri dari empat item, diantaranya: 7. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

8. Hasil Laporan auditor harus menunjukkan, apabila ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya. 9. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 10. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. 4. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (disingkat SPKN) adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pedoman dalam pemeriksaan Laporan Keuangan. 5. Membandingkan laporan keuangan pada dua periode atau lebih adalah contoh analisis horizontal. Analisis horizontal bersifat dinamis, yang mana dari hasil analisis laporan keuangannya dapat diketahui tendensi perubahan yang dialami perusahaan, performa perusahaan pada periode yang telah lalu, dan bagaimana prospek ke depannya. Perbandingan-perbandingan ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu horizontal dan vertikal. Perbandingan horizontal adalah perbandingan laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain untuk periode yang sama. Perbandingan vetikal adalah perbandingan laporan keuangan dari suatu perusahaan dengan laporan keuangan yang sama untuk periode-periode sebelumnya. 6. Beberapa contoh “kondisi yang dapat dilaporkan” tersebut seperti yangdirumuskan dalam SPAP antar lain: 1. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalianyang layak. 2. Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi pencatatanakuntansi atauoutputdari suatu sistem.

3. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan aktiva. 4. Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan, atau penggelapanaktiva. 5. Bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkanoutputyang lengkap dan cermatsesuai dengantujuan pengendalian yang ditentukan oleh entitas yang diperiksa,karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian. 6. Bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalianinternaloleh orang-orang yang mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuanmenyeluruh sistem tersebut. 7. Bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian daripengendalianinternal, seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau pembuatanrekonsiliasi tidak tepat waktu. 8. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkatkesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut. 9. Kelemahan yang signifikan dalam disain atau pelaksanaan pengendalianinternalyang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan. 10. Kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sistem informasipemantauan tindak lanjut untuk secara sistematis dan tepat waktu memperbaikikekurangan-kekurangan dalam pengendalianinternalyang sebelumnya telahdiketahui.

7. Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan telah dibuat secara wajar, lengkap dan obyektif adalah dengan mendapatkan reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa. Tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup temuan dan simpulan yang dibuat oleh pemeriksa, tetapi

juga tindakan perbaikan yang

direncanakan. Pemeriksa harus memuat tanggapan pejabat tersebut dalam laporan hasil pemeriksaannya. Pemeriksa harus meminta pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap temuan dan simpulan termasuk mengungkapkan tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa. Tanggapan yang diperoleh harus dievaluasi secara seimbang dan obyektif. Tanggapan yang berupa suatu janji atau rencana untuk tindakan perbaikan tidak boleh diterima

sebagai alasan untuk menghilangkan temuan yang signifikan atau simpulan yang diambil. Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan

temuan dan

simpulan dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, tanggapan tersebut tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan temuan dan simpulan, maka pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan

dan

rencana

Ketidaksetujuan tersebut

tindakan

perbaikan

tersebut

beserta

alasannya.

harus disampaikan secara seimbang dan obyektif.

Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya apabila pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.

8. Manfaat audit dibagi menjadi tiga bagian dasar yang menikmati manfaat audit, yakni: A. Bagi Pihak yang diaudit 1. Menambah integritas laporan keuangannya sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain-lain. 2. Mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. 3. Memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak yang diserahkan kepaada Pemerintah. 4. Membuka pintu bagi masuknya sumber- pembiayaan dari luar. 5. Menyingkap kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. B. Bagi anggota lain dalam dunia usaha 1. Memberikan dasar yang lebih meyakinkan para kreditur atau para rekanan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. 2. Memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikan. 3. Memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk

menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen 4. Memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dan pihak yang diaudit untuk menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan. 5. Memberikan dasar yang independen kepada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan, pembelian atau penggabungan perusahaan. 6. Memberikan dasar yang lebih baik, meyakinkan kepada para langganan atau klien untuk menilai profitabilitas atau Audit Finansial, Audit Manajemen, Dan Sistem Pengendalian Intern 45 rentabilitas perusahaan itu, efisiensi operasionalnya, dan keadaan keuangannya. C. Bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum 1. Memberikan tambahan kejelasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan laporan keuangan. 2. Memberikan dasar yang independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum untuk mengurus harta warisan dan harta titipan, menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan dan insolvensi, dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara semestinya. 3. Memegang peranan yang menentukan dalam mencapai tujuan Undang-Undang Keamanan Sosial. 9. 10. Laporan yang ringkas adalah dalam penulisan laporan, hanyalah hal-hal yang sifatnya pokok saja yang ditulis. Dari hal-hal pokok tersebut diringkas, dikualifikasikan manakah hal-hal yang berkaitan dengan tema kegiatan ataupun tugasnya. Dengan begitu maka pimpinan atau penerima dapat mengetehui langsung dengan jelas tentang laporan itu....