pertanggungjawaban komando DOC

Title	pertanggungjawaban komando
Author	Brigita Manohara
Pages	24
File Size	148 KB
File Type	DOC
Total Downloads	39
Total Views	89

Summary

Description

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (inherent dignity) dan karena itu pula dikatakan bahwa hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable) 1 . Oleh karena itu hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara dan alat kelengkapan yang ada di dalamnya. Pada prinsipnya sebagaimana yang juga tertuang dalam International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), hak-hak yang termasuk dalam jenis non-derogable rights2 , yaitu hak-hak yang absolute dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hal tersebut memberi arti bahwa baik negara maupun alat negara seperti institusi maupun personelnya seperti TNI, Polisi maupun alat sipil lainnya harus pula menghormati hak non-derogable rights tanpa terkecuali. Terkait dengan hal diatas, negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak yang bersifat non-derogable rights, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Dalam penggolongannya, pelanggaran HAM dibedakan menjadi 3 : Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi : 1. Pembunuhan masal (genosida) 2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan 1 Prof. Mardjono Reksodiputo, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 7 2 Non-derogable rights meliputi :Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan pesamaan di hadapan hukum. 3 http://kasusham.blogspot.com, diakses pada minggu 7 Desember 2014 1...