Resume BAB 1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN, Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan ALFABETA PDF

Preview

Summary

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG 2020 Nama : Moch Daryanto I Mata Kuliah : Pendidikan NPM : 3112191032 Kewarganegaraan Tugas I : Resume Buku Pendidikan Dosen Pengampu : Dr. Yuyun Yuniarsih Kewarganegaraan BAB 1 Resume Buku Iden...

Description

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG 2020

Nama

: Moch Daryanto I

NPM

: 3112191032

Tugas I

: Resume Buku Pendidikan

Mata Kuliah

: Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Dr. Yuyun Yuniarsih

Kewarganegaraan BAB 1

Resume Buku Identitas Buku Judul buku : Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa Penulis : Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Penerbit : Alfabeta Tahun terbit : 2017 (cetakan pertama) Ruang Lingkup Pembahasan Buku ini telah terbit dengan tebal 375 halaman. Adapun resume ini dikhususkan pada BAB I sebagai tugas yang harus dipenuhi pada perkuliahan semester II mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. BAB I PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN

A. Pendahuluan Pada sub bab pendahuluan membahas mengenai pembelajaran wajib mata kuliah pendidikan kewarganegaraan terkait dengan sistem pendidikan Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat (2) mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (a) Pendidikan Agama; (b) Pendidikan Kewarganegaraan; dan (c) Bahasa. Oleh karena itu, melalui proses dan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diharapkan bisa membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. B. Maksud dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 1. Maksud Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Mengacu pada keputusan Ditjendikti Depdiknas No. 267/DIKTI/KEP/2000 yaitu tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi Indonesia maka Pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG 2020

mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. 2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi dirancang dengan tujuam untuk memberikan pengertian tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara yan mengacu pada pasal 4 mengenai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, diantaranya: a. Memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. b. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. c. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan setiap patriotism yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. C. Maksud dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 1. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan sebagai kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di perguruan tinggi berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. 2. Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan a. Mampu menganalisa masalah konstektuan PKn, mengembangkan sikapmpositif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air. b. Mampu menganalisis masalah konstektual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban. c. Mampu menganalisis masalah konstektual PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keberagaman (Dirjendikti). D. Visi, Misi, dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan 1. Visi Pendidikan Kewarganegaraan Visi PKn di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman mengembangkan kepribadian mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, berkeadaban, beriman dan demokratis. 2. Misi Pendidikan Kewarganegaraan

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG 2020

Misi PKn di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan Bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. 3. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi). Sejalan dengan pengembangan dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi di perguruan tinggi , maka mahasiswa harus memiliki kompetensi yang mencakup tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psiko motorik. Dengan mempertimbangkan ciri khusus PKn maka lulusan yang telah menempuh mata kuliah PKn diharuskan memiliki kompetensi: a. Civic knowledge, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang berhubungan dengan keilmuan kewarganegaraan. b. Civic skills, kompetensi menyangkut kemampuan atau keterampilan untuk memasuki masyarakat sebagai warga negara yang baik. Terbagi ke dalam dua dimensi yaitu intellectual skill dan partisipatory skill. c. Civic dispotion, yakni terbentuknya watak mahasiswa dan masyarakat yang nantinya akan diterjuni sebagai watak dan jiwa warga negara Indonesia yang baik. E. Pancasila sebagai Nilai dasar PKn untuk Berkarya bagi Lulusan PT Program pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian sebagai pendidikan nilai di Perguruan Tinggi memiliki fungsi meletakan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Tuntutan Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam bersikap betingkah laku harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan sila Ketuhan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya menusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab serta dalam kehidupan bermasyarakat dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan kepercayaan sehingga selalu dapat dibina kerukunan hidup di antara sesama umat. 2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG 2020

Dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedabedakan suka, ketururan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Sila Persatuan Indonesia Dengan sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan serta kepetingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawarahan/Perwakilan Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Menusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakan itikad baik dan rasa tanggung jawab. 5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dengan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dimaksud bukan sekedar kecerdasan intektual saja, tetapi juga meliputi kecerdasan spiritual yang berarti aktualisasi diri dari hati, emosional dan sosial aktualisasi diri melalui rasa dan berinteraksi, kecerdasan intelektual yaitu beraktualisasi diri melalui olah piker serta kecerdasan kinestesis aktualisasi insan adi raga, yang berarti aktualisasi melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, sigap, terampil dan trengginas....