Sistem Peradilan Pidana Suatu Pengantar PDF

Preview

Summary

Sistem Peradilan Pidana Indonesia i ii Sistem Peradilan Pidana Indonesia Rocky Marbun S.H, M.H Setara Press Malang 2015 iii SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Copyright © April, 2015 Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Setara Press. Hak Cipta dilindungi oleh undang-unda...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Sistem Peradilan Pidana Suatu Pengantar Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Prakt ik Peradilan Pidana Dalam Sist em Peradilan Pidana. Membangun Landasan Kefilsafat an … Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.

Telaah Krit is-Filosofis Prakt ik Peradilan Pidana. Membongkar Oposisi Biner Ant ara Kekuasaan dan Ke… Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. Kriminalisasi Dekriminalisasi dan Overcriminalizat ion Dalam Sist em Perundang-Undangan Pidana Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia

i

ii

Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Rocky Marbun S.H, M.H

Setara Press Malang 2015

iii

SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Copyright © April, 2015 Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Setara Press. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Ukuran: 15,5cm X 23cm; Hal: x + 128 Penulis: Rocky Marbun S.H, M.H ISBN: 978 - 602 - 1642 - 53 - 5 Cover: Wawan Sulthon Fauzi & Lay Out: Kamilia Sukmawati Penerbit: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimetro Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim Telp. 0341-7079957, 573650 Fax. 0341-588010 Email : [email protected] [email protected] www.intranspublishing.com Anggota IKAPI Distributor: Cita Intrans Selaras

iv

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. “MAKNA HUKUM” Ada fenomena aneh di Indonesia sehubungan dengan makna hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara Hukum. Akan tetapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu masih berkuasa cenderung tidak mau ikut campur tangan dengan persoalan hukum. Seolah-olah, hukum itu bukan ranah tanggung jawabnya. Pada waktu ditanya oleh reporter salah satu stasiun televisi nasional terkait dengan keputusannya tentang sengketa Partai Golongan Karya (GOLKAR), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk masuk ke wilayah hukum. Maksudnya, dia tidak ingin melaporkan ke pihak kepolisian berkaitan dengan urusannya. Kesannya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu bukanlah Lembaga Hukum. Fenomena aneh ini masih ditambah dengan keyakinan Kepolisian atas fungsinya. Seolah-olah, kepolisian itu hanya mengurusi masalah kriminal dan kejahatan semata. Rupanya, mereka tidak faham bahwa sebagian besar tugas kepolisian itu justru di bidang Administrasi Negara. Urusan pengamanan dan Intelijen, lalu lintas, Samapta Bhayangkara (Sabhara), Pembinaan Masyarakat (BINMAS) itu bukanlah urusan kriminalitas ataupun kejahatan. Akibatnya, segala sesuatu yang terkait dengan urusan kepolisian lalu didefinisikan sebagai kriminal. Warga masyarakat lalu dipandang

v

sebagai ancaman atau potensial melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran “hukum”. Lebih jauh, mereka juga rupanya tidak faham bahwa Administrasi Negara itu juga merupakan urusan hukum. Di kalangan masyarakat, pun salah tafsir terhadap makna dan fungsi hukum juga tidak kalah peliknya. Urusan hukum hanyalah berkisar pada polisi, pengacara, jaksa, dan hakim. Artinya, hukum lalu mengerucut pada urusan pidana semata. Demikian pula halnya dengan masalah sanksi hukum. Artinya, setiap peristiwa hukum hanya dimaknai sebagai peristiwa pidana. Lalu, sanksinya pun semata-mata hanyalah masuk penjara. Sama sekali tidak ada makna yang lain. Apalagi, dengan pelbagai kasus korupsi dan narkotika yang marak di Indonesia. Mereka harus dikenai sanksi. Maksudnya, para koruptor dan mereka yang terlibat narkotika haruslah dikenai sanksi pidana. Jika perlu dihukum mati. Tidak ada lagi makna ultimum remedium sebagai ciri khas hukum pidana dan sanksi pidana. Semoga tulisan saudara Rocky Marbun dapat menjadi sarana untuk memahami makna dan fungsi hukum, khususnya hukum pidana sebagaimana yang seharusnya. Hukum pidana hanyalah salah satu aspek hukum secara keseluruhan. Lebih jauh aparat hukum itu tidak hanya polisi, pengacara, jaksa, dan hakim saja. Segenap pengurus Negara adalah aparat penegak hukum. Hal ini mengingat bahwa tugas Pemerintahan sejak dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, sampai pada Kepala Desa adalah pemeriksa hukum yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bandung, 20 Februari 2015 Koerniatmanto Soetoprawiro Guru Besar Hukum Tata Negara

vi

Sambutan

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNVERSITAS PANCASILA JAKARTA Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga Kami keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta, diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk menyelesaikan Buku Serial Bahan Ajar ini. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai unsur Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta, selalu mendorong dan mendukung serta mengapresiasi kepada dosen-dosen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar kemajuan bersama bagi Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta tercapai. Buku Serial Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pengembangan keilmuan, sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam ranah Hukum Pidana yang mencoba untuk mengkaji pergerakan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam kaitannya dengan pengembanan Ilmu Hukum (rechtsboefening).

vii

Penerbitan Buku Serial Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana ini pun bertujuan untuk membangun metode pengajaran dan transfer Ilmu Hukum kepada mahasiswa secara sistematis dan terukur, sehingga diharapkan mahasiswa dapat membangun pola pikir dalam memandang Sistem Peradilan Pidana yang saat ini ada secara benar dan baik. Atas nama Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada penyusun Buku Serial Bahan Ajar yang telah bekerja keras sehingga Buku Serial Bahan Ajar ini dapat diterbitkan. Bersamaan dengan penerbitan buku ini, Kami selaku Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pancasila menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, dan Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., dimana Beliau berdua sebagai Guru Besar telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan kata pengantar dalam buku ini. Dan tidak lupa pula, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. yang telah bersedia memberikan endorsement terhadap buku ini, sehingga ke depan dapat dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Semoga Buku Serial Bahan Ajar ini dapat digunakan sebaikbaiknya dan bermanfaat bagi mahasiswa hukum di seluruh Indonesia khususnya bagi pengembanan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, Maret 2015 Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si

viii

Daftar Isi Kata Pengantar: Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. -- v Sambutan: Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta -- vii BAB I Pendahuluan -- 1 BAB II Pengertian Sistem Peradilan Pidana -- 15 BAB III Tujuan Sistem Peradilan Pidana -- 31 BAB VI Subsistem/Komponen Sistem Peradilan Pidana -- 36 BAB V Model dan Bentuk Sistem Peradilan Pidana -- 48 BAB VI Kewenangan dan Diskresi Oleh Subsistem/Komponen Sistem Peradilan Pidana -- 81 Daftar Pustaka -- 118 Biodata Penulis -- 127

ix...