sistematika KUHPidana DOCX

Title	sistematika KUHPidana
Author	Bayu Efendi
Pages	2
File Size	13.5 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	34
Total Views	257

Summary

Description

sistematika KUHPidana Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain : 1.Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103). 2.Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488). 3.Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569). Jenis-jenis delik yang ada didalam Hukum Pidana saat ini adalah, a. Delik Formil dan Delik materiil Delik Formil adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, misalnya terdapat dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik Materiil adalah rumusan undang-undang yang menitiberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, contohnya pasal 35 KUHP tentang penganiayaan. b. Delik Dolus dan Delik Culpa Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan undang-undang menggunakan "oppzettelijk", akan tetapi dikenal juga sebagai perbuatan yang dilakukan karena "dolus" atau "opzet" seperti misalnya pasal 338 KUHP. Delik Culpa adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan atau nalatigheid atau onachtzmmheid. Rumusan dalam undang-undang disebut schuld, terdapat dalam Pasal 359 KUHP c. Delik Commission dan Ommisi Delik Commission delik yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang, yang dapat meliputi bagi delik formil dan delik materiil yaitu didalam pasal 362 dan pasal 378 KUHP. Delik Ommisi adalah yang terjadi karena seseorang yang tidak berbuat sesuatu dan biasanya merupakan delik formil, yaitu didalam pasal 224 KUHP tentang orang yang tidak memenuhi panggilan pengadilan. d. Zelfstandige Delicten dan Voorgezette Delicten Zelfstandige Delicten adalah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Voorgezette Delicten adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pembagian delik ini diperlukan untuk kepentingan sistem penerapan penjatuhan pidana, seperti ketentuan yang diatur dalam pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut. e. Aflopende delicten dan Voordurende delicten Aflopende delicten adalah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat (een doen of nalaten) dan delik telah selesai ketika dilakukan , seperti misalnya kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran dan sebagainy ataupun pasal 330 dan pasal 529 KUHP. Voordurende delicten adalah delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya terdapat dalam pasal 221 tentang menyembunyikan orang jahat. f. Enkelvoudege delicten dan Samengestelde delicten Enkelvoudege delicten mempunyai arti yang hampir sama dengan Aflopende delicten, yaitu delik yang selesai dengan kelakuan. Samengestelde delicten adalah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan. Ada juga yang menyebutnya sebagai "collective delicten". g. Eevoudige Delicten adalah delik biasa, yang dilawankan dengan gekwalificeerde delicten yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang memberatkan, atau juga disebut sebagai "geprivilegieerde delicten" yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Gekwalificeerde delicten disebutkan dalam pasal 362 KUHP sebagai bentuk eenvoudig delict menjadi bentuk pasal 363 dengan disertai pemberatan pidana karena syarat-syarat tertentu. Geprivilegieerde delicten disebutkan dalam pasal 341 lebih ringan dari pasal 342. h. Politieke delicten dan Commune delicten Politieke delicten adalah delik yang dilakukan karena adanya unsur politik, yang dapat dibedakan menjadi :...