Soal dan Jawaban Theis Bieth Tugas 2 PDF

Preview

Summary

NASKAH TUGAS MATA KULIAHUNIVERSITAS TERBUKASEMESTER: 2019/20.Fakultas : Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Program Studi : Ilmu Pemerintahan Kode/Nama MK : IPEM4407/Metodologi Ilmu Pemerintahan Tugas : 2 Penulis Soal/Institusi : Dr. Susanti, M. / Universitas Terbuka Penelaah Soal//Institu...

Description

NASKAH TUGAS MATA KULIAH UNIVERSITAS TERBUKA SEMESTER: 2019/20.2

Fakultas Program Studi Kode/Nama MK Tugas

: : : :

Penulis Soal/Institusi Penelaah Soal//Institusi

: Dr. Susanti, M.Si. / Universitas Terbuka : Dr. Mani Festati Broto, M.Ed./ UT

Pasca

Reformasi,

Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Ilmu Pemerintahan IPEM4407/Metodologi Ilmu Pemerintahan 2

Pemerintah

Indonesia

melakukan

penataan

birokrasi

dan

kelembagaan pemerintahan di Daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah berturut-turut, yaitu: Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. pelimpahan kewenangan

Semua

peraturan tersebut mengatur

Pusat kepada Daerah melalui prinsip Otonomi Daeerah untuk

menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah masing-masing, sebab Daerah dianggap lebih mengetahui potensi daerah dan kebutuhan

masyarakatnya. Namun demikian, hasil dari

pelaksanaan otonomi daerah tersebut di tiap Daerah tidaklah sama.

Berdasarkan

Metode Studi Perbandingan, maka Tugas Anda adalah menjawab

pertanyaan berikut ini. 1. Pilihlah dua kabupaten/kota dalam provinsi yang sama atau berbeda provinsi! Jelaskan alasan Anda memilihnya, sebaiknya juga didukung data!

Jawaban: Saya memilih Kota Sorong dan Kabupaten Pegunungan Arfak

Kapabilitas APIP di Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2018 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inspektorat Kota Sorong Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Fakfak Kabupaten Kaimana Kabupaten Manokwari Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Tambrauw Kabupaten Maybrat Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Pegunungan Arfak

Level APIP 2 Perbaikan 3 Perbaikan 2 2 3 Perbaikan 2 2 2 2 2 1 2 Perbaikan 1

Skor Maturitas SPIP Pemda 2,3880 2,8750 2,7739 2,1159 2,5570 2,7400 2,0280 2,0640 2,6443 2,6840 2,1659 2,3700 2,0180

Sumber: LKJ Provinsi Papua Barat (BPKP)

Alasan saya memilih kedua Kabupaten/Kota tersebut adalah berdasarkan referensi data yang saya gunakan yaitu data LKJ Provinsi Papua Barat, Level APIP dan Skor Maturitas SPIP Pemerintah di Provinsi Papua Barat, Kota Sorong merupakan kota dengan level atau skor kapabilitas yang berada di peringkat 1 kabupaten/kota di Papua Barat dan sebaliknya Kabupaten Pegunungan Arfak adalah kota dengan level dan skor kapabilitas yang paling rendah di Provinsi Papua Barat sehingga sangat menarik untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dari Kota Sorong dan Kabupaten Pegunungan Arfak

2. Bandingkan kinerja kelembagaan Pemerintah Daerah keduanya pada setiap masa berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah di era Pasca Reformasi!

Gunakan indikator kinerja kelembagaan Pemerintah Daerah dengan: kemampuan aparatur,

kinerja proses internal, kinerja pelayanan, kemampuan meningkatkan

efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Jawaban: Terkait indikator kinerja kelembagaan Pemerinta Daerah seperti kemampuan aparatur, kinerja proses internal, kinerja pelayanan, kemampuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, sebenarnya dapat kita proksikan/padanankan indikator-indikator tersebut dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto contohnya di Kota Sorong dan Kabupaten Pegunungan Arfak, dimana didalamnya juga menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah di semua sektor. Untuk menjelaskan lebih rinci berikut saya masukkan data PDRB Kota Sorong dan Kabupaten Pegunungan Arfak dari tahun 2014-2019.

Tabel 1 PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2014 - 2020 Kabupaten/Kota

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kota Sorong

7317729.33

8069057.5

8799522

9534383

Pegunungan Arfak

106001.48

113070.27

116637.3

122532. 5

1018344 1 134429.6

1048720 3 137863.8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dalam ilmu pemerintah daerah, tentu kita mengenal yang namanya “penyerapan” dimana ketika suatu daerah/pemerintah daerah mampu melakukan atau melaksanakan penyerapan anggaran mendekati 100% maka kinerja dari pemerintah daerah tersebut dianggap sangat baik terlepas dari jenis kegiatan atau output yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014-2019 Pemerintah Kota Sorong mengalami peningkatan kinerja secara konsisten. Ha tersebut juga dialami oleh Kabupaten Pegunungan Arfak yang mana mengalami peningkatan juga dari tahun 2014 sampai 2019 hanya saja yang menjadi perbedaan antara peningkatan dari kedua daerah tersebut adalah selisih pertumbuhan dimana Kota Sorong memiliki selisih perutmbuhan yang lebih tinggi di banding Kabupaten Pegunungan Arfak

3. Analislah kelebihan (keunggulan) dan kekurangan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Jawaban: Kelebihan/Keunggulan 1) Keunggulan pertama, dari kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah masalah prioritas di dalam pembangunan di daerah sehingga lebih tepat sasaran, hal ini dikarenakan apabila diatur oleh pemerintah pusat dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat di daerah terutama di Kota Sorong dan juga Kabupaten Pegunungan Arfak 2) Keunggulan kedua, pembangunan daerah lebih berkembang dan maju dikarenakan adanya peningkatan pelayanan dan juga kesejahteraan sehingga pembangunan daerah yang terkait akan lebih maju, dan juga peningkatan pembangunan yang lebih tepat sasaran. 3) Keunggulan ketiga, mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan adanya otonomi daerah sehingga memungkinkan daerah melakukan pengaturan pengelolaan sumber dayanya sendiri Kekurangan 1) Kekurangan pertama, riskan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu kekurangan yang tidak hanya dirasakan oleh warga di daerah seperti Kota Sorong dan Kabupaten Pegunungan Arfak saja tetapi juga dikalangan pejabat dan pemerintah daerah. Korupsi dana di daerah paling banyak dilakukan dalam bentuk kolusi dan nepotisme yang menggambarkan adanya bentuk yang tidak professional dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab sehingga perlu adanya system akuntabilitas yang memadai di setiap organisasi yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut 2) Kekurangan kedua, kesenjangan antar daerah karena tidak semua wilayah memiliki sumber daya yang banyak dan juga potensi yang dimiliki disbanding wilayah lain. Contohnya Kota Sorong dengan Perusahaan Migasnya dan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Wisata Alam dan Pertaniannya yang tentu saja sangat berbeda satu sama lain. Belum lagi jika dikaitkan dengan

tingkat pemanfaatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah masingmasing. 3) Kekurangan ketiga, pengawasna yang lemah dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sehingga bisa dikatakan bahwa akan memungkinkan munculnya oknum-oknum di daerah yang berlaku semena-mena. Untuk mencegah hal ini dapat terjadi, perlu adanya peran aktif bagi masyarakat yang ikut membantu pemerintah daerah dalam mengawasi hal-hal yang sekiranya dapat menciptakan kerugian bagi semua pihak 4. Cantumkan referensi minimal 3 jurnal dan

minimal

3 buku (selain modul)!

Ketentuan Pengerjaan Tugas: 

Cantumkan Nama, NIM, dan UPBJJ-UT Anda.



Jawaban diketik dalam huruf Times New Roman, pont 12, 1.5 spasi, kertas A4, dalam 4-6 halaman, dan file dengan format pdf atau Ms.word,



Plagiarisme akan diberikan nilai 0.

Referensi 1. Jurnal 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21105



https://www.researchgate.net/publication/329122001_MENELISIK_KINERJA_GOV ERNANCE_DI_DAERAH_OTONOMI_KHUSUS_PAPUA_BARAT



https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/21105/20816

2. Buku 

Metodologi Ilmu Pemerintahan; Sadu WasistionoSadu Wasistiono; Edisi 1 / 3 SKS / Modul 1-9; 279 halaman: ilustrasi; 21 cm; ISBN 9789790113053; Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014



Metodologi ilmu pemerintahan / Taliziduhu Ndraha; Nomor Panggil

320.

07

TAL m; Pengarang Taliziduhu Ndraha, author; Subjek Science of government Methodology; Penerbitan Jakarta: Rineka Cipta, 1997 

Metodologi Ilmu Pemerintahan; Sadu Wasistiono, Fernandes Simangunsong; ISBN/ISSN 9786027058736; PENERBIT IPDN Press: Jatinangor, 2015. Lampiran

 Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; 2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); 3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; 4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.  Pengertian PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau perode tertentu dan biasanya satu tahun. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tmabah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementasra atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.  Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)). LKJ berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

d. pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.  Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas

Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, entitas akuntabilitas kinerja unit Organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/kembaga....