SOAL TKD 50 DOCX

Title	SOAL TKD 50
Author	Susilo Hadi
Pages	15
File Size	34.8 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	82
Total Views	144

Summary

Description

SOAL TKD 50 [ TWK ] --- Dasar Negara dan Perundang-undangan, faham/aliran-aliran politik, sistem pemerintahan --- 1. UUD 45 pasal 26 (1), warga negara adalah >> Yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara. 2. Berapa jumlah anggota Komisi Yudisial ? 7 orang htp://jefersonsh.blogspot.com/2011/0//jumlahnanggotanlembaganmanmkn ky.html 3. Yg merupakan penduduk menurut pasal 26 ayat 2 adalah (Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tnggal di Indonesia.) 4. tentang desentralisasi ? desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia 5. prinsip otonomi ? 1. Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyekti di daerah. 2. Bertanggungjawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. 3. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. 6. perbedaan antara pemilu tahun 1/// dan 2004 7. Pasal yang tdak pernah diamandemen ? jawabannya diantara ini 4, 10,12, 2/,35 8. Pemilu DPR DPRD yang dipilih apa >> mungkin peserta nya kali ya, partai politk /. Refeksi Pancasila sehingga ditemukan kebenarannkebenarannya disebut ? 10. Badan POM dipimpin oleh? (Dirjen? Kepala? Sekjen? Menteri?) 11. DPD bersidang minimal berapa kali dalam setahun? sekali dalam setahun, pasal 23 C ayat 3 12. Indonesia bergaul dengan bangsanbangsa di seluruh dunia atas dasar persamaan martabat dan derajat merupakan penerapan Pancasila sila? 13. Bunyi alinea pertama UUD 1/45? 14. Undang Undang tentang pers? UU No. 40 Tahun 1/// 15. Pendapat John Locke mengenai Negara? Negara haruslah diatur berdasarkan hukum, bukan kekuasaan perorangan 16. UU tentang Bank Indonesia ? UndangnUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 200/ Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undangn Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangnUndang Nomor 23 Tahun 1/// Tentang Bank Indonesia Menjadi UndangnUndang. htp://www.bi.go.id/web/id/Tentang/BI/Undangnundang/BI/ 17. kausa2 keluar, jawabnya kausa efsien 18. pasal 28 ayat 3 ?? n_n?? 1/. UU tentang Pemilu...