SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA MAKALAH INDIVIDUAL PDF

Preview

Summary

0 SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA MAKALAH INDIVIDUAL Disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti Matakuliah HUKUM KETENAGAKERJAAN pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum - Universitas Islam As-Syafi’iyyah (UIA) Jakarta Dosen : M. Y. ARDHY, SH, MH Disusun Oleh : Muhammad Eko Pu...

Description

Accelerat ing t he world's research.

SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA MAKALAH INDIVIDUAL Muhammad Eko Purwanto Hukum Ketenagakerjaan

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

BAGIAN PERTAMA Zaky Lim Hukum Ket enagakerjaan di Indonesia Fikri Cahyadi SERI 4 PELAKSANAAN KEPUT USAN MAHKAMAH KONST IT USI T ERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 13 TA… Haifa Ruslianza

0

SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

MAKALAH INDIVIDUAL Disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti Matakuliah HUKUM KETENAGAKERJAAN pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum - Universitas Islam As-Syafi’iyyah (UIA) Jakarta

Dosen : M. Y. ARDHY, SH, MH

Disusun Oleh : Muhammad Eko Purwanto, NIM : 2220150017

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI’IYYAH JAKARTA, 2017

1

DAFTAR ISI

Daftar Isi ........................................................................................................... BAB I

BAB II

01

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ...............................................................

02

1.2. Pokok Permasalahan .....................................................

03

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian ...................................

03

1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep ......................

03

1.5. Metode Penelitian .........................................................

06

: Sumber-sumber Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

08

BAB III : Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia 3.1. Substansi Hukum Ketenagakerjaan ...........................

16

3.2. Struktur Hukum Ketenagakerjaan .............................

21

3.3. Budaya Hukum .............................................................

23

BAB IV : Penutup 1.

Kesimpulan ....................................................................

26

2.

Saran ...............................................................................

26

DAFTAR PUSTAKA

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingan sarta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 1 Selain itu, hukum ketenagakerjaan, merupakan peraturan yang mengatur hubungan hukum, antara pemberi kerja dengan perkerja. Dimana dalam bahasa belanda disebut dengan “Ar-Beidsrecht (Hukum Ketenagakerjaan)” menurut Molenaar sorang sarjana Belanda yang dikutip oleh Dr. Agusmidah, SH.,M.HUM dalam makalahnya mengatakan bahwa "ar-beidsrecht" (Hukum Ketenagakerjaan) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.2 Sedangkan M.G. Levenbach; merumuskan hukum arbeidsrecht sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan keadaan penghidupan yang langsung ada sangkut-pautnya dengan hubungan-kerja, dimaksudkannya peraturan-peraturan mengenai persiapan bagi hubungan kerja (yaitu penempatan dalam arti kata yang luas, latihan dan magang), mengenai jaminan sosial buruh serta peraturan-peraturan mengenai badan dan organisasiorganisasi di lapangan Ketenagakerjaan.3

1

2 3

Koesparmono dan Armansyah, Hukum Tenaga Kerja : Suatu Pwngantar. Erlanggsa, Jakarta. Hal. 2. Makalah “Pengertian Hukum Ketenagakerjaan” oleh Dr. Agusmidah, SH., M.HUM. Hal. 2 Ibid. Hal. 3.

3

Kemudian MOK, berpendapat bahwa “arbeidsrecht” adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan tersebut. Selanjutnya Iman Soepomo, dari berbagai pengertian di atas beliau membuat rumusan tentang arti kata Hukum Ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.4 Dari beberapa defenisi diatas memberikan penjelasan kepada kita tentang Hukum ketenaga kerjaan, dimana dalam pelaksanaan hukum ketenaga kerjaan pada setiap negara didunia berbeda. Hal ini disebabkan berbedanya dasar hukum dan sumber-sumber hukum yang ditetapkan pada setiap negara didunia, mesti kita ketahui bersama ada kesamaan atas subyek ketenaga kerjaan yang diberlakukan. Di indonesia sendiri yang mengatur ketenaga kerjaan saat ini adalah undang-undang No. 13 tahun 2003. Dari uraian singkat diatas, maka saya tertarik untuk menyusun makalah ini dengan judul, “Sumber-Sumber Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.” 1.2.

Pokok Permasalahan

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam makalah ini dapat dirumuskan, sebagai berikut : 1. Bagaimana sumber-sumber Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia ? 2. Bagaimana sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia ? 1.3.

Maksud dan Tujuan Makalah

1. 2.

Sedangkan tujuan penyusunan makalah ini, yaitu : Untuk memahami sumber-sumber Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Untuk memahami Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

1.4.

Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Masalah ketenagakerjaan adalah salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Jumlah penduduk yang terus meningkat tanpa diikuti pertambahan lapangan pekerjaan selalu menjadi pemicu menjamurnya pengangguran. Indonesia memiliki jumlah 4

Ibid. Hal. 4.

4

penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa tinggal di daerah dengan luas sebesar New York. Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Sedangkan asas ketenagakerjaan yang digunakan menurut Abdussalam5 adalah asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, sedangkan asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh, oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Hal tersebut sesuai dengan UndangUndang No.3 Tahun 2003 Pasal 3 tentang ketenagakerjaan yang memuat adanya pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dapat terwujud dengan melibatkan peranan pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh. Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Imam Sopomo, Ketenagakerjaan atau ketenagakerjaan adalah suatu himpunan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.6 Menurut Molenaar, Ketenagakerjaan atau ketenagakerjaan adalah bagian segala hal yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja.7 Sementara itu, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,

5

6

7

H.R. Abdussalam. 2008. Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Ketenagakerjaan), Jakarta, Restu Agung. Hal. Lalu Husni. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 24 http://tesishukum.com/pengertian-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/, di akses pada tanggal 12 Juli 2017.

5

guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.8 Tenaga kerja menurut Dr.A.Hamzah SH, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yag bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proser produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER04/MEN/1994, Tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan social tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan.9 Dasar Hukum Ketenagakerjaan merupakan alat untuk memberi perlindungan terhadap para tenaga kerja, yang menyangkut hubungan antara pekerja dan pengusaha, upah, serta perselisihan yang akan mengakibatkan gejolak sosial. Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan adalah seluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hukum ketenagakerjaan telah berkembang seiring dengan perkembangan lapangan dan kesempatan kerja. Awalnya, lapangan pekerjaan terbatas pada sektor pemenuhan kebutuhan primer, seperti pertanian, namun secara perlahan sektor pemenuhan kebutuhan mulai bergeser ke arah industri dan perdagangan, sehingga kesempatan kerja semakin terbuka lebar. Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang pesat, mengakibatkan berdirinya perusahaan-perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Hubungan antara perusahaan tersebut dengan tenaga kerjanya, disebut dengan hubungan kerja (hubungan antara pemberi kerja dengan pekerjanya atau bahkan dengan calon pekerja). Dengan demikian diperlukan adanya suatu

8

9

Lihat undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hlm. 316 Darza, Z.A. 1995. Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan. Delina Baru. Jakarta, Hal. 114

6

aturan (hukum) yang dapat menjadi pengontrol dalam hubungan tersebut, terlebih lagi jika timbul suatu perselisihan dalam hubungan kerja tersebut. Hukum ketenagakerjaan bukan hanya mengatur hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja tetapi juga termasuk seorang yang akan mencari kerja melalui proses yang benar ataupun lembaga-lembaga pelaksana yang terkait, serta menyangkut pekerja yang purna atau selesai bekerja.10 Hukum ketenagakerjaan adalah merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila di langgar dapat terkena sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja.11 1.5.

Metode Penelitian

1.

Metode Pengumpulan Data.

Data-data dalam makalah ini diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari : a.

b.

2.

Bahan-bahan primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari buku-buku, jurnal, dan lain-lain, yang terkait dengan masalah yang dibahas. Bahan-bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer berupa artikel-artikel hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum lainnya. Prosedur Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan pada makalah ini, maka pengumpulan bahan-bahan referensi dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder. Langkah awalnya adalah dengan

10

11

Soedarjadi. 2008. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Penerbit : Pustaka yustisia, Yogyakarta. Hal. 3 Ibid. Hal. 5.

7

melakukan inventarisasi terhadap sumber-sumber sebagai referensi, kemudian menuliskannya secara sistematis. 3.

Analisis Data.

Pada makalah ini, analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, sedangkan pengolahan data, yang dilakukan dengan cara mensistematika bahan-bahan atau buku-buku. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan yang ada, tersebut untuk memudahkan analisis dan merumuskan konstruk atau konsep.12

12

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 251-252.

8

BAB II

SUMBER-SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Hukum ketenagakerjaan kalau dipelajari lebih jauh cakupannya cukup luas. Hukum ketenagakerjaan bukan hanya mengatur hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja tetapi juga termasuk seorang yang akan mencari kerja melalui proses yang benar ataupun lembaga-lembaga pelaksana yang terkait, serta menyangkut pekerja yang purna atau selesai bekerja.13 Hukum ketenagakerjaan adalah merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila di langgar dapat terkena sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja.14 Pengertian ketenagakerjan berdasarkan ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut 15 : 1. 2.

Pasal 1 (1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Pasal 1 (2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian tenaga kerja menurut UU NO 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja : Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.16 Kemudian, Prof. Imam Soepomo, SH berpendapat bahwa Hukum ketenagakerjaan adalah

13 14 15 16

Soedarjadi. Op.cit. Hal 5. Ibid. hlm 5. UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (1). UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 (2)

9

himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.17 Sementara itu, menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Ketenagakerjaan adalah yang bertalian dengan urusan, pekerjaan dan keadaan kaum buruh : Undang-undang.18 Dengan demikian adalah sepadan makna kata Perburuhan dengan kata ketenagakerjaan, demikian pula dengan kata buruh atau pekerja adalah sama hakekatnya orang yang bekerja dengan menerima upah bukan pemberi upah. Perlu dicamkan semua itu sebenarnya hanyalah soal permufakatan (afspraak) belaka artinya dapat bermufakat kata tersebut.19 Semenjak zaman reformasi ruang lingkup hukum ketenagakerjaan Indonesia telah diatur secara lengkap dalam UU No. 13 tahun 2003 yang terdiri dari XVIII Bab dan 193 Pasal dengan sistematika sebagai berikut : Bab I. Bab II. Bab III.

Bab IV.

Bab V.

Bab VI.

Bab VII.

Bab VIII. 17 18

19

Ketentuan umum yaitu mengenai defenisi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Landasan azas dan tujuan yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pekerjaan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan golongan. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan dalam kaitan penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Pengaturan Pelatihan kerja dalam rangka membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Penempatan tenaga kerja mengatur secara rinci tentang kesempatan yang sama, memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghsilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Perluasan kesempatan kerja hal ini merupakan upaya pemerintah untuk bekerja sama di dalam maupun di luar negeri dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Pengaturan Penggunaan tenaga Kerja Asing

Imam soepomo. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Djambatan. Jakarta. Hal. 13-25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2, Balai Pustaka Jakarta 1994. Hlm 159 Imam soepomo Op.Cit. Hlm, 35.

10

Bab IX. Bab X. Bab XI. Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab

XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII

Pengaturan Hubungan Kerja, Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. Hubungan Industrial yang mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah . Pemutusan hubungan kerja Pembinaan. Pengawasan, Penyidikan. Ketentuan pidana dan sanksi administrative. Ketentuan peralihan. Penutup.

Beberapa ketentuan Pasal- pasal dalam UU No 13 tahun 2003 yaitu : Pasal 158, 159, 160, 170, 158(1), 171, 158(1), 186, 137, dan Pasal 138(1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak digunakan lagi sebagai dasar hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 12/PPU1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak uji materil UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD RI tahun 1945, Berita Negara no 92 tahun 2004 tanggal 17 November tahun 2004, jo Surat Edaran MENTERI Tenaga Kerja RI NO SE.13/MEN/SJ-HKI/I/2005 Undang-undang lainnya yang masih berhubungan dengan ketenagakerjaan dalam arti selama bekerja adalah UU NO 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Defenisi Jaminan sosial tenaga kerja menurut Pasal 1 (1) Undang-undang ini : Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia.20 Undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaa dalan arti sesudah bekerja diatur dalam UU NO 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengertian menurut ketentuan Pasal 1 (1) perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan pendapat antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

20

UU No 3 tahun 1992 Op. cit pasal Pasal 1 (1)

11

pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.21 Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang terebut diatas diatur dalam Peraturan pemerintah (PP), Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) dan Keputusan menteri tenaga kerja. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia maka harus mengetahui sejarah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang pernah berlaku di Indonesia dari zaman kolonial, Orde lama dan Orde baru adalah sebagai beriku...